Pasangan calon nomor urut 2 Pilkada DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjanjikan internet gratis hingga membuat super apps yang di dalamnya terdapat aplikasi ojek online (ojol) yang tidak ada pemotongan biaya bagi ojol.

"Paslon Darma-Kun punya program unggulan yaitu GETUK TULAR. Getuk tular adab adalah suatu sistem ekonomi adat yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta karena mengamankan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat bertahan bahkan dapat diwariskan sampai dengan cucu dan cicitnya," kata Dharma Pongrekun di acara debat Pilkada DKI Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Dharma menambahkan, nantinya masyarakat Jakarta dapat unggul karena hanya dengan di rumah saja ekonomi akan masuk ke pundi-pundinya jadi rakyat Jakarta jangan lagi merasa khawatir Terusir dari Jakarta walaupun biaya hidupnya mahal.

Kun Wardana menambahkan, untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif meningkatkan kesetaraan dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui lompatan. lompatan dengan mengoptimalkan ekonomi digital untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh maka perlu pergelaran infrastruktur digital untuk itu akan memberikan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta.

"Kemudian kita juga akan memagari ya dengan teknologi block chain yang bisa menyaring konten-konten negatif dengan juga melihat traffic yang ada dan yang ketiga dengan regulasi kemudian kita juga akan memberikan aplikasi yang di dalam Jaki menjadi super FPS menjadi super portal di sana ada aplikasi kesehatan pendidikan keuangan bahkan transportasi," ungkapnya.

Ia menambahkan lagi, pihaknya akan membuat aplikasi ojek online ya dengan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi para ojol yaitu dengan tidak adanya potongan untuk para ojol dan juga dengan memberikan BPJS Kesehatan gratis BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian gratis.

"untuk mereka kemudian kita juga akan memperbaiki tata kelola dengan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dengan apa dengan teknologi yang akan menjamin keamanan dan menjamin transparansi tidak lagi ada Miss management penyimpangan korupsi pungutan liar dan juga orang-orang dalam yang bisa memanipulasi data semuanya akan secure di sini," tutup Kun Wardana.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan akan dihapus dalam waktu dekat, ini adalah besaran iuran BPJS yang harus dibayarkan sekarang.

Sebagaimana diketahui, kelas BPJS Kesehatan disebut-sebut akan mengalami perubahan seiring dengan akan diterapkannya sistem KRIS di Rumah Sakit.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di mana penerapannya sudah mulai berlaku mulai 8 Mei 2024.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melaksanakannya paling lambat 30 Juni 2025.

Meski isu kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan akan dihapus terus mencuat, namun Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti sempat mengatakan tidak demikian.

Ghufron Mukti menyatakan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap bagi peserta.

Sebab KRIS nantinya hanya akan mengurusi masalah nonmedis alias terkait pelayanan di rumah sakit.

"Masih ada kelas standar, ada kelas 2, kelas 1, ada kelas VIP. Tetapi ini sekali lagi masalah non-medis," kata Ghufron Mukti yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, terkait diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur tentang KRIS.

Mengacu pada hal tersebut, hingga saat ini, iuran yang harus disetorkan masyarakat kepada pemerintah masih sama.

Berikut adalah besaran iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan masyarakat saat ini:

Besaran Iuran BPJS Kesehatan

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.