Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah membayar klaim kepada 91.403 peserta sebesar Rp 337,4 miliar per September 2024.

"Pembayaran klaim itu terdiri dari asuransi perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan asuransi kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta," ucap Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (5/11).

Ogi menyatakan nilai itu didapat berdasarkan laporan pelaksanaan perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJB Bumiputera.

Sebelumnya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan RPK AJB Bumiputera pada 1 Juli 2024.

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah sebelumnya mengatakan, OJK meminta AJB Bumiputera 1912 untuk menyampaikan laporan pelaksanaan RPK tersebut secara bulanan, serta beberapa langkah agar RPK tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Hery menerangkan RPK tersebut memuat sejumlah hal yang menyebabkan AJB Bumiputera 1912 dapat berstatus sehat. Salah satunya, dengan adanya percepatan pembayaran klaim kepada nasabah dengan proyeksi hasil konversi aset tetap menjadi aset likuid. Adapun 50% dari hasil konversi digunakan untuk membayar klaim secara prorata proporsional bagi pemegang polis yang telah menyetujui Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk lebih fokus pada usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada AJB Bumiputera 1912.

Selain itu, Hery bilang revisi RPK telah memuat komitmen Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan seluruh upaya dalam revisi RPK dengan sebaik-baiknya. Selain itu, memuat juga upaya perusahaan untuk dievaluasi secara berkala, termasuk untuk dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama, serta untuk mengkaji opsi demutualisasi atau likuidasi AJB Bumiputera 1912.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi rencana penyehatan keuangan (RPK)Asuransi JiwaBersama (AJB) Bumiputeraibarat ‘jauh panggang dari api’.

Musababnya, pemenuhan sederet aspek dalam proposal penyehatan asuransi itu tampak masih jauh dari target yang ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA— Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera merespons Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut penyelesaian rencana penyehatan keuangan (RPK) perusahaan masih jauh dari target.

Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah membenarkan perusahaan telah membayarkan outstanding klaim Rp319,53 miliar sampai dengan Agustus 2024. Sementara untuk target RPK direncanakan mencapai Rp2,8 triliun sampai dengan akhir tahun.

“Pembayaran OS Klaim memang betul sudah Rp319,53 miliar dari asuransi perorangan sebesar Rp256 miliar dan asuransi kumpulan sebesar Rp63 miliar, untuk pemegang polis yang telah menyetujui PNM [Penurunan Nilai Manfaat PNM],” kata Hery saat dihubungi Bisnis pada Selasa (1/10/2024).

Meskipun masih jauh dari target, Hery memastikan bahwa target pembayaran klaim outstanding memang masih diupayakan dari pelaksanaan konversi aset yang saat ini terus berproses.“Kita terus melakukan upaya dalam pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis,” katanya.

Sebelumnya, OJK mengungkap AJB Bumiputera belum mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPK perusahaan yang telah dinyatakan tidak keberatan pada Juli 2024. Ogi menyebut ada empat inisiatif strategis terkait dengan RPK.

Pertama, rencana pembayaran outstanding klaim di mana sampai dengan akhir Agustus 2024, telah dibayarkan Rp319,53 miliar.

“Namun, kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun Rp2,8 triliun,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/9/2024).

Kedua, konversi dari aset tetap menjadi aset produktif finansial, OJK menyebut baru mencapai Rp181 miliar dari yang direncanakan. Kemudian, ketiga, AJB Bumiputera juga sudah menjual premi baru, dengan pertanggungan mencapai Rp285,3 miliar premi yang diterimanya.“Tetapi targetnya belum mencapai target yang ditetapkan,” kata OJK.

Keempat, Ogi mengatakan AJB Bumiputera dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) sudah berjalan, tetapi belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan RPK.“Jadi, masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan,” imbuh Ogi.

Ogi menekankan regulator meminta AJB Bumiputera untuk mengambil langkah-langkah ekstra untuk mencapai target dan komitmen mengambil tindakan sesuai dengan RPK yang telah disiapkan. Terakhir, Ogi juga menyinggung penyelesaian hak karyawan AJB Bumiputera dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Dia memastikan OJK akan memantau penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam revisi RPK AJB Bumiputera yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

“OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan daripada AJB Bumiputera ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJB Bumiputera terutama dalam menjalan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera belum mencapai target-target yang ditetapkan dalam rencana penyehatan keuangan (RPK) perusahaan yang telah dinyatakan tidak keberatan oleh OJK pada Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan ada empat inisiatif strategis terkait dengan RPK perusahaan. Pertama, rencana pembayaran outstanding klaim, di mana sampai dengan akhir Agustus 2024, telah dibayarkan Rp319,53 miliar.

“Namun, kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun Rp2,8 triliun,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/9/2024).

Kedua, konversi dari aset tetap menjadi aset produktif finansial, OJK menyebut baru mencapai Rp181 miliar dari yang direncanakan. Ketiga, meskipun AJB Bumiputera sudah menjual premi baru, dengan pertanggungan mencapai Rp285,3 miliar premi yang diterimanya, tetapi targetnya belum mencapai target yang ditetapkan.

Ogi melanjutkan, keempat AJB Bumiputera dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) sudah berjalan, tetapi belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan RPK.“Jadi, masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan,” imbuh Ogi.

Ogi menekankan regulator meminta AJB Bumiputera untuk mengambil langkah-langkah ekstra untuk mencapai target dan komitmen mengambil tindakan sesuai dengan RPK yang telah disiapkan.

Terakhir, Ogi juga menyinggung soal penyelesaian hak karyawan AJB Bumiputera supaya dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Dia memastikan OJK akan memantau penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam revisi RPK AJB Bumiputera yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

“OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan daripada AJB Bumiputera ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJB Bumiputera terutama dalam menjalankan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera membalikkan laba menjadi rugi sebanyak Rp683,24 miliar per 31 Desember 2023. Pada periode yang sama tahun sebelumnya perusahaan asuransi tertua di Indonesia tersebut mencatatkan laba sebanyak Rp705 miliar.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2023, pada Jumat (30/8/2024) AJB Bumiputera mencatatkan pendapatan premi sebanyak Rp750 miliar. Angka tersebut turun 36,06% year-on-year (YoY) dari sebelumnya Rp1,17 triliun. Hasil investasi juga menurun sebanyak 83,33% menjadi Rp132 miliar dari sebelumnya Rp786,8 miliar pada 31 Desember 2022.

Hal tersebut mempengaruhi jumlah pendapatan perusahaan yang turun 54,02% menjadi Rp1,04 triliun. Pada Desember 2022, jumlah pendapatan AJB Bumiputera mencapai sebanyak Rp2,2 triliun.

Jumlah beban klaim dan manfaat mencapai sebanyak Rp996 miliar, yang mana naik 50,9% YoY dari sebelumnya Rp660 miliar. Jumlah beban asuransi juga mengalami peningkatan sebanyak 42,3% menjadi Rp1,03 triliun dari sebelumnya Rp729 miliar.

Beban usaha disisi lain mengalami penurunan 17,29% YoY sebanyak Rp684 miliar dari sebelumnya Rp827 miliar. Jumlah beban secara total mencapai sebanyak Rp1,72 triliun yang mana naik 10,66% yoy dari sebelumnya Rp1,55 triliun.

Di sisi lain, tingkat kesehatan finansial perseroan dilihat dari Risk Based Capital (RBC) masih minus 724%. Angka tersebut jauh dari ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencapai 120%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (SP NIBA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menyoroti banyaknya hak karyawan yang belum dipenuhi hingga saat ini.

Ghulam Naja, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SP NIBA AJB Bumiputera 1912, mengungkapkan bahwa sekitar 1.300 karyawan aktif masih belum menerima hak-hak mereka dari manajemen.

"Kalau yang masih aktif bekerja, terdapat 1.300 karyawan yang dipastikan memang semua hak-haknya belum terpenuhi. Kemungkinan nilai hak yang belum terpenuhi itu bisa mencapai ratusan miliar Rupiah sejak 2017 sampai sekarang," ucapnya saat ditemui Kontan di Depok, Jawa Barat, Jumat (23/8).

Ghulam menambahkan, jika dihitung bersama karyawan yang tidak lagi aktif atau telah meninggal dunia, jumlahnya mencapai sekitar 2.000 orang. Hak-hak yang belum dipenuhi ini, lanjutnya, sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sejak 2017.

"Banyak ya, ada kekurangan gaji sejak Agustus 2023 sampai Maret 2024. Selain itu, ada fasilitas tunjangan biaya pendidikan dan hak-hak yang lainnya, seperti cuti besar hingga variasi-variasi jenis hak yang semuanya diatur dalam PKB," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ghulam menyebut bahwa mayoritas hak karyawan yang pensiun, terkena PHK, atau meninggal dunia juga belum dipenuhi oleh perusahaan.

Saat ini, SP NIBA masih membuka ruang diskusi dengan manajemen Bumiputera untuk mencari solusi terbaik. Jika langkah bipartit tidak berjalan dengan baik, mereka akan beralih ke upaya tripartit, yakni forum komunikasi yang melibatkan organisasi perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah.

Apabila tripartit juga tidak membuahkan hasil, mereka akan mengambil langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku.

"Kalau tidak berhasil, nanti ada tripartit. Kalau masih tetap tidak selesai, undang-undang mengatur bahwa kami akan menempuh langkah-langkah hukum untuk menjamin kepastian anggota kami," katanya.

Hingga berita ini tayang, pihak manajemen Bumiputera belum memberikan tanggapan meskipun sudah dihubungi oleh Kontan.

Sebagai informasi, AJB Bumiputera 1912 saat ini sedang melakukan perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan status tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan hal ini berdasarkan pertemuan OJK dengan manajemen Bumiputera pada 2 Agustus 2024.

"OJK saat ini masih melakukan monitoring pelaksanaan perubahan RPK berdasarkan laporan berkala dan pertemuan dengan manajemen," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Ogi juga menyebut bahwa OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan RPK AJB Bumiputera pada 1 Juli 2024.

Sementara itu, Hery Darmawansyah, Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912, menambahkan bahwa OJK meminta laporan pelaksanaan RPK disampaikan secara bulanan, bersama dengan langkah-langkah agar RPK dapat diimplementasikan dengan baik.

"Pernyataan tidak keberatan terhadap RPK AJB Bumiputera 1912 diberikan setelah OJK melakukan analisis dan penelaahan terhadap revisi RPK," jelas Hery dalam pernyataan resmi perusahaan, Kamis (4/7).

Terkait pembayaran klaim kepada pemegang polis, Ogi menyampaikan bahwa AJB Bumiputera telah membayarkan klaim sebesar Rp 241,05 miliar hingga akhir Juli 2024, mencakup 79.743 polis asuransi perorangan.

Bisnis.com, JAKARTA —

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (MREI) atau Marein mencatatkan laba sebesar Rp75,22 miliar pada semester I/2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 77,54% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp42,36 miliar pada Juni 2023.

Direktur Kepatuhan Marein, Tamara Arista Salim, mengungkapkan bahwa peningkatan laba ini didorong oleh perbaikan kualitas akseptasi, peningkatan hasil investasi, serta implementasi manajemen risiko yang lebih baik.

“Kenaikan laba ini didorong oleh perbaikan kualitas akseptasi, peningkatan hasil investasi, serta peningkatan implementasi manajemen risiko perusahaan,” ujar Tamara kepada Bisnis, Kamis (1/8/2024).

Laporan keuangan Marein per Juni 2024 menunjukkan hasil investasi perusahaan meningkat 71,81% yoy menjadi Rp96,5 miliar dibandingkan sebelumnya Rp56,16 miliar. Tamara menjelaskan bahwa kenaikan signifikan pada hasil investasi disebabkan oleh fluktuasi mata uang asing USD yang memberikan dampak positif pada aset investasi Marein.

Tamara juga menambahkan bahwa perusahaan menargetkan laba hingga akhir 2024 mencapai Rp81,19 miliar, naik dibandingkan laba bersih Rp61,36 miliar pada 2023. Untuk mencapai target tersebut, Marein akan tetap fokus pada penempatan investasi pada instrumen pendapatan tetap, terutama obligasi negara, guna menjamin kesinambungan dan prinsip kehati-hatian di tengah gejolak pasar.

Marein tercatat mencatatkan laba sebesar Rp75,22 miliar hingga akhir Juni 2024, meningkat 77,54% yoy dari Rp42,36 miliar pada Juni 2023. Kenaikan laba tersebut didorong oleh premi bruto yang meningkat mencapai Rp1,38 triliun, naik 12,67% yoy dari Rp1,23 triliun pada Juni 2023.

Namun, hasil underwriting perseroan mengalami penurunan 29,52% yoy menjadi Rp14,8 miliar dari Rp21,1 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, hasil investasi Marein meningkat 71,81% yoy menjadi Rp96,5 miliar dibandingkan Rp56,16 miliar pada Juni 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 membentuk satuan kerja atau gugus tugas untuk menjalankan revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.

Gugus tugas dibentuk untuk melakukan percepatan langkah penyehatan. Harapannya, sesuai dengan RPK, AJB Bumiputera 1912 bisa kembali sehat pada 2023.

“Implementasi revisi RPK terus berproses dengan baik dan percepatan tahapan RPK terlaksana, dibentuk satuan kerja RPK yaitu gugus tugas,” kata Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah kepada Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Hery menerangkan bahwa progress menjalankan RPK dilakukan evaluasi setiap minggunya. Terbaru, AJB Bumiputera 1912 masih melanjutkan pembayaran klaim tertunda atas persetujuan Penurunan Nilai Manfaat (PNM).

Perusahaan melaporkan telah membayarkan klaim senilai Rp241 miliar sampai dengan akhir Juli 2024. Pembayaran tersebut dilakukan kepada 79.743 polis dengan menggunakan kelebihan dana jaminan.

Pembayaran klaim meningkat apabila dibandingkan dengan posisi 16 April 2024, di mana perusahaan membayarkan klaim senilai Rp192 miliar.

Sebelumnya, OJK mengeluarkan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK AJB Bumiputera 1912. Pernyataan tidak keberatan OJK atas RPK tersebut disampaikan OJK melalui surat Nomor S-20/D.05/2024 tertanggal 1 Juli 2024 kepada peserta Rapat Umum Anggota (RUA), Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 yang diterima pada tanggal 1 Juli 2024.

Hery mengatakan regulator juga meminta perseroan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan RPK tersebut secara bulanan.

“Serta beberapa langkah agar RPK dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Hery dalam keterangan resminya dikutip pada Kamis (4/7/2024).

Hery menambahkan pernyataan tidak keberatan atas RPK AJB Bumiputera 1912 dikeluarkan setelah OJK melakukan hasil analisis dan penelaahan terhadap revisi RPK, di mana memuat hal-hal yang menyebabkan AJB Bumiputera 1912 dapat sehat dengan adanya percepatan pembayaran klaim kepada nasabah dengan proyeksi hasil konversi aset tetap menjadi aset likuid.

Sebesar 50% dari hasil konversi ini digunakan untuk membayar klaim secara prorata proporsional bagi pemegang polis yang telah menyetujui PNM dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk lebih fokus pada usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada AJB Bumiputera 1912.

Kemudian, revisi RPK telah memuat komitmen RUA, Direksi, Dewan Komisaris untuk melaksanakan seluruh upaya dalam revisi RPK dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk dievaluasi secara berkala, termasuk untuk dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama, serta untuk mengkaji opsi demutualisasi atau likuidasi AJB Bumiputera 1912.

Hery mengatakan manajemen menilai pernyataan tidak keberatan OJK atas revisi RPK AJB Bumiputera 1912 merupakan babak lanjutan dalam rangkaian penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912.

RPK AJB Bumiputera 1912 memuat serangkaian program yang disusun AJB Bumiputera 1912 dengan mengedepankan prinsip-prinsip usaha bersama.

Manajemen AJB Bumiputera 1912 pun menyambut baik dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja samanya dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan agar kembali sehat dan dapat terus berusaha. Dengan demikian, lanjut Hery, memberi manfaat bagi seluruh anggotanya, pekerja, mitra kerja, dan seluruh pihak lainnya.

“Komitmen yang tertuang dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912 akan dijunjung setinggi-tingginya dan terus bekerja dengan terukur, terstruktur dan sistematis,” ungkapnya.

Di sisi lain, OJK selaku pengawas akan mengevaluasi secara berkala atas pelaksanaan revisi RPK. Harapannya program dalam revisi RPK tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan serta untuk melaksanakan seluruh komitmen sebagaimana tertuang dalam revisi RPK AJB Bumiputera 1912.

OJK juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan pemegang polis, manajemen, tenaga pemasar, dan serikat pekerja]dapat mendukung pelaksanaan revisi RPK AJB Bumiputera 1912 sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perusahaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera) berpotensi mengambil opsi demutualisasi untuk menyehatkan keuangan perusahaan. Skema itu juga tercantum dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera.

Sebenarnya skema demutualisasi itu sempat bergulir pada tahun lalu. Salah satunya karena adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan bagi OJK bisa mengubah anggaran dasar perusahaan asuransi.

Dalam POJK tersebut, AJB Bumiputera bisa menerapkan opsi demutualisasi atau mengubah bentuk badan hukumnya. Adapun penerbitan POJK Nomor 7 Tahun 2023 merupakan amanat dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Dalam Bagian Kelima BAB VII UU P2SK, tertera bahwa usaha bersama bisa mengubah bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas.

Mengenai hal itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 Rizky Yudha menilai sebaiknya perusahaan tidak mengambil opsi mengubah bentuk usaha.

"Menurut saya sebagai perusahaan lokal dengan azas pendirian perusahaan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, serta memiliki sejarah panjang di industri asuransi, maka selayaknya pemerintah memberi bantuan langsung tanpa harus merubah bentuk usaha. Sebab, ada mekanisme pinjaman subordinasi di dalam Anggaran Dasar Bumiputera," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Jumat (19/7).

Rizky berpendapat perusahaan masih bisa terus berjalan, tetapi dengan catatan para organ yang ada sekarang di-PKPU terlebih dahulu. Setelah itu, diganti dengan pengendali lain atau organ yang punya kemampuan memperbaiki perusahaan atau menyehatkan.

Sebagai informasi, OJK menyebut melalui revisi RPK, AJB Bumiputera ternyata masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual). Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan RPK merupakan usulan manajemen AJB Bumiputera yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.

Dalam RPK juga terdapat soal rencana perubahan badan hukum dari usaha bersama menjadi demutualisasi.

"Perubahan badan hukum itu juga telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera. Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual)," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (11/7).

Apabila pada batas waktu yang ditentukan dinilai tidak mampu menjalankan opsi mutual, Ogi bilang AJB Bumiputera yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam skema tersebut harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasar atau bisa terlaksana demutualisasi.

Ogi juga menyampaikan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan atau setara pemegang saham.

Namun, opsi demutualisasi memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis.

Bisnis.com, JAKARTA— Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mencatatkan ekuitas minus Rp3,42 triliun pada Juni 2024 atau meningkat 14,38% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang minus Rp2,99 triliun.

Hal ini membuat perusahaan perlu berusaha lebih keras untuk memenuhi aturan minimum permodalan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp250 miliar pada 2026.

Diketahui, Peraturan OJK (POJK) No.23/2023 telah menaikan batas minimum ekuitas secara bertahap dari semula Rp100 miliar menjadi Rp250 miliar mulai 2026.

Berdasarkan laporan keuangan AJB Bumiputera per 30 Juni 2024, dikutip Sabtu (20/7/2024), AJB Bumiputera mencatatkan jumlah pendapatan sebanyak Rp626,74 miliar per Juni 2024.

Angka tersebut turun 5,13% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan Rp660,64 miliar pada Juni 2023. Sementara jumlah beban klaim dan manfaat perusahaan meningkat drastis mencapai Rp749,69 miliar pada 30 Juni 2023.

Adapun pada 30 Juni 2023, jumlah beban klaim dan manfaat perusahaan minus Rp8,01 miliar. Perusahaan mencatatkan kerugian sebanyak Rp254,5 miliar, setelah sebelumnya sempat laba sebanyak Rp413,04 miliar.

Sementara itu, liabilitas yang ditanggung perusahaan mencapai Rp13,89 triliun. Angka tersebut meningkat 2,07% yoy apabila dibandingkan Rp13,60 triliun.

Dari sisi jumlah aset, AJB Bumiputera mencatatkan aset sebanyak Rp10,46 triliun, yang mana naik 1,388% yoy dibandingkan Rp10,61 triliun pada Juni 2023. Aset tersebut terdiri dari jumlah investasi yang mencapai Rp6,72 triliun, serta bukan investasi Rp3,73 triliun.

Aset investasi paling mendominasi adalah bangunan dan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi sebanyak Rp4,4 triliun. Kemudian Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp549, 44 miliar. Aset bukan investasi pun didominasi oleh bangunan dan tanah dengan bangunan sebanyak rp2,67 triliun.

Tingkat kesehatan finansial AJB Bumiputera dilihat dari Risk Based Capital (RBC) masih minus 755,52%. Angka tersebut jauh dari ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera) berpotensi mengambil opsi demutualisasi untuk menyehatkan keuangan perusahaan. Skema itu juga tercantum dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera.

Sebenarnya skema demutualisasi sempat bergulir tahun lalu. Salah satunya karena adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan bagi OJK bisa mengubah anggaran dasar perusahaan asuransi.

Dalam POJK tersebut, AJB Bumiputera bisa menerapkan opsi demutualisasi atau mengubah bentuk badan hukumnya. Adapun penerbitan POJK Nomor 7 Tahun 2023 merupakan amanat dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Dalam Bagian Kelima BAB VII UU P2SK, tertera bahwa usaha bersama bisa mengubah bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas.

Mengenai hal itu, Pengamat Sektor Keuangan sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI),Budi Frensidymenyebutada plus dan minus terkait opsi demutualisasi.

"Adapun demutualisasi membuat suatu perusahaan bisa Initial Public Offering atau IPO. Alhasil, profit bisa langsung dibagi dan mudah dalam pengambilan keputusan," ujarnya kepada Kontan, Kamis (18/7).

Minusnya, Budi menilai bisa ada yang dominan atau menjadi pengendali pada akhirnya. AJB Bumiputera harus menjalankan sistem perusahaan dengan tata kelola yang baik sebagai bentuk penyehatan.

Sementara itu, iajuga mempertanyakan kesanggupan AJB Bumiputera untuk melakukan opsi demutualisasi. Sebab, saat ini kondisinya saja sudah babak belur.

"Bagaimana demutualisasinya? Tentu sulit untuk menarik investor," ujarnya.

Sebagai informasi, OJK menyebut melalui revisi RPK, AJB Bumiputera ternyata masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual). Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan RPK merupakan usulan manajemen AJB Bumiputera yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa. Dalam RPK juga terdapat soal rencana perubahan badan hukum dari usaha bersama menjadi demutualisasi.

"Perubahan badan hukum itu juga telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera. Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual)," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (11/7).

Apabila pada batas waktu yang ditentukan dinilai tidak mampu menjalankan opsi mutual, Ogi bilang AJB Bumiputera yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam skema tersebut harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasar atau bisa terlaksana demutualisasi.

Ogi juga menyampaikan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan atau setara pemegang saham. Namun, opsi demutualisasi memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera) berpotensi mengambil opsi demutualisasi untuk menyehatkan keuangan perusahaan. Skema itu juga tercantum dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera.

Sebenarnya skema demutualisasi itu sempat bergulir pada tahun lalu. Salah satunya karena adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan bagi OJK bisa mengubah anggaran dasar perusahaan asuransi.

Dalam POJK tersebut, AJB Bumiputera bisa menerapkan opsi demutualisasi atau mengubah bentuk badan hukumnya. Adapun penerbitan POJK Nomor 7 Tahun 2023 merupakan amanat dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam Bagian Kelima BAB VII UU P2SK, tertera bahwa usaha bersama bisa mengubah bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas.

Mengenai hal itu, pengamat asuransi Ana Mustamin mengatakan, yang membuat kondisi AJB Bumiputera babak belur sekarang, bukan bentuk badan usahanya. Dia bilang salah satu faktor utamanya, yakni adanya salah asuh dan salah kelola perusahaan.

"Mutual itu bukan pilihan buruk. Perusahaan asuransi terkemuka dan menempati top 10 di dunia, hampir semuanya berbentuk mutual. AJB Bumiputera babak belur karena salah asuh oleh regulator. Sebab, perusahaan mutual diperlakukan sama dan sebangun dengan perseroan terbatas, padahal karakternya berbeda," katanya kepada Kontan, Rabu (17/7).

Ana berpendapat, akibat salah asuh, kemudian menimbulkan salah kelola oleh manajemen. Kesalahan itu karena harus memenuhi tuntutan regulator.

Misalnya, dia menerangkan terkait ukuran kesehatan perusahaan, memang seharusnya diperlakukan berbeda. Akibat tuntutan permodalan itu, manajemen AJB Bumiputera dianggapnya melakukan manuver-manuver yang membuat perusahaan merugi.

"Lebih parah lagi ketika OJK menerjunkan Pengelola Statuter (PS), yang sama sekali enggak paham persoalan Bumiputera dan tata cara pengoperasian perusahaan mutual," ujarnya.

Ana bilang kebijakan PS untuk melakukan run-off selama 2 tahun dan memindahkan sumber daya manusia Bumiputera ke Bhinneka Life adalah tindakan fatal. Dengan demikian, membuat Bumiputera kehabisan darah sehingga tidak bisa lagi bernafas.

Dia menjelaskan sebelum Pengeloa Statuter masuk ke AJB Bumiputera, tentunya perusahaan itu tidak pernah punya sejarah gagal bayar terhadap pemegang polis.

"Jadi, saran saya, kalau mau menyehatkan Bumiputera, hal pertama yang harus dilakukan manajemen maupun regulator, yakni sebaiknya melihat benchmark ke negara-negara yang perusahaan mutual yang kinerjanya moncer. Mempelajari dalam hal model bisnis mereka dan mengukur kesehatan keuangan perusahaan mutual," kata Ana.

Selain itu, Ana menganggap dalam permasalahan Bumiputera, OJK tidak boleh lepas tangan seolah-olah semua persoalan yang ada sekarang merupakan kesalahan manajemen. Dia menilai OJK punya andil besar membuat AJB Bumiputera rusak melalui kebijakan yang diambil PS.

Ana menyampaikan OJK sebenarnya sudah pernah mencoba melakukan demutualisasi Bumiputera melalui penunjukan Pengelola Statuter pada 2016. Saat itu, dia bilang direksi Bumiputera dinonaktifkan, lalu diganti Pengelola Statuter, untuk memuluskan jalan demutualisasi.

"OJK juga menunjuk konsorsium konsultan di bawah komando Paribas International untuk mengawal proses tersebut. Mulai dari konsultan hukum, pasar modal, marketing, aktuaria, properti, SDM, hingga komunikasi. Hasilnya? Gagal total," ungkapnya.

Ana menganggap Pengelola Statuter bahkan menyisakan pekerjaan rumah terhadap AJB Bumiputera hingga masih dirasakan sampai sekarang.

Selain itu, Ana juga menjelaskan UU P2SK, khususnya Bab VII tentang Usaha Bersama, dibuat untuk mempertahankan mutual. Namun, hal itu terbalik dengan keputusan manajemen dalam RPK, yang mana malah mau didemutualisasi.

"Katakan demutualisasi berhasil, lalu amanah Bab VII mau diapakan? Apakah ada investor yang mau masuk ke Bumiputera dalam kondisi babak belur seperti itu? Logikanya, tetap harus disehatkan dahulu. Selanjutnya, kalau perusahaan mutual itu berhasil disehatkan, lalu untuk apa didemutualisasi?" ungkapnya.

Ana Mustamin menyebut keinginan mendemutualisasi itu menunjukkan bahwa baik manajemen yang mengelola Bumiputera sekarang, maupun regulator, tidak memahami persoalan perusahaan dan hakikat mutual.

"UU P2SK sudah ada. Ada bab yang mengatur tentang mutual. Namun, apakah pemerintah sudah membuat peraturan turunannya? Katakan ada opsi yang memberi pintu untuk demutualisasi, lalu dengan cara apa? Bagaimana hak-hak pemegang polis sebagai pemilik perusahaan dikonversi jadi saham? Sebab, perusahaan berubah jadi perseroan terbatas," katanya.

Sebagai informasi, OJK menyebut melalui revisi RPK, AJB Bumiputera ternyata masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual). Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan RPK merupakan usulan manajemen AJB Bumiputera yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa. Dalam RPK juga terdapat soal rencana perubahan badan hukum dari usaha bersama menjadi demutualisasi.

"Perubahan badan hukum itu juga telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera. Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual)," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (11/7).

Apabila pada batas waktu yang ditentukan dinilai tidak mampu menjalankan opsi mutual, Ogi bilang AJB Bumiputera yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam skema tersebut harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasar atau bisa terlaksana demutualisasi.

Ogi juga menyampaikan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan atau setara pemegang saham. Namun, opsi demutualisasi memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis.