Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi mengatakan pihaknya mendapat kontrak ekspor vaksin untuk 2025 sebesar Rp1,4 triliun.

"Jenisnya macam-macam tapi di antaranya adalah polio, difteri, tetanus, pertusis, itu total sekitar Rp1,4 triliun untuk tahun 2025 saja," ujar Soleh di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Jumat.

Soleh menjelaskan, kontrak ini didapat saat Bio Farma menghadiri pertemuan tahunan di Brasil pada bulan lalu, di mana pesertanya terdiri dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF dan 43 perusahaan farmasi global.

Lebih lanjut, Soleh menyampaikan bahwa kontrak senilai Rp1,4 triliun merupakan separuh dari target ekspor Bio Farma untuk 2025, di mana ditetapkan sebesar Rp3 triliun.

"Jadi somehow di titik ini, kita sudah bisa secure hampir setengahnya gitu ya. Rp3 triliun itu untuk ekspor saja, kalau yang dalam negeri tidak dalam konteks ini," katanya.

Kontribusi vaksin Bio Farma terhadap kesehatan dunia, kata Soleh, sangat luar biasa. 700 juta anak dari 153 negara menggunakan vaksin Bio Farma.

Oleh karena itu, Bio Farma berkomitmen akan terus memperbaiki produk-produknya dan memastikan rantai pasok vaksin terjamin.

Bio Farma juga terus melakukan riset untuk membuat vaksin dari beberapa penyakit mengerikan di dunia.

"HIV, tuberculosis, itu adalah penyakit-penyakit yang sedang kita siapkan solusi-solusinya. Tentu berkolaborasi dengan swasta, dengan guidance dan direction juga dari Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan," ucap Soleh.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Nasib ngenes dialami karyawan PT Indofarma Tbk. Karyawan mengaku belum mendapatkan gaji sehingga mereka kesulitan untuk membeli beras dan utang ke mana-mana.

Serikat Pekerja (SP) Indofarma telah mengadukan kondisi tersebut ke Komisi VI DPR RI pada Rabu (28/8/2024). Dalam kesempatan itu, Menurut SP perusahaan yang merupakan anggota holding BUMN farmasi ini berutang gaji ke karyawan sebesar Rp 95 miliar.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, permasalahan itu telah menyusahkan para karyawan. Anggotanya pun bahkan melapor kepadanya sudah tidak sanggup membeli beras.

"Ada yang WA (Whatsapp) anggota kami bilang 'Bu tolong berikan gaji kami', beras seliter nggak ada di rumah. Makanya saya selalu nangis, mungkin dikatakan saya cengeng, tidak, tapi terlalu sedih dengan kehidupan. Rp 15 ribu seliter dan kami tidak sanggup membeli itu," ujar Meidawati saat mengadu ke DPR.

Meidawati mengaku telah melaporkan permasalahan ini kepada berbagai pihak, dari Kementerian BUMN hingga Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dan ini saya suarakan kemana saja, ke holding sudah, ke Kementerian sudah, ke Kemenaker sudah, unjuk rasa teriak-teriak pak, kami sudah pak," kata Meidawati.

Namun, permasalahan yang dihadapi karyawan tidak mendapatkan solusi. Oleh karena itu, ia sangat berharap kepada DPR.

"Lalu nyatanya sampai sekarang permasalahan kami tidak selesai, lalu surat kami kemanapun sudah kami berikan. Dan kami punya harapan besar di sini pak untuk didengarkan oleh DPR karena ini adalah rumah rakyat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon meminta agar perusahaan membayarkan utang gaji ke karyawan. Dia mengatakan, karyawan sudah berutang kemana-mana karena gaji tak dibayar penuh.

"Kenapa seperti itu karena kami sudah berutang di mana-mana, kalau mendengarkan keluh kesah temen-temen di lapangan, karyawan Indofarma yang lain, bahwasanya mereka sudah berutang ke mana-mana, entah mukanya mau disimpan di mana lagi kita nggak tahu. Makanya kita usul untuk dibayarkan secara tunai," katanya.

Pihaknya juga mengusulkan agar Indofarma Grup untuk diselamatkan dengan memberikan dana talangan (bailout). Dalam penyelamatan Indofarma, pihaknya juga menerima dengan pendekatan rightsizing organisasi atau karyawan.

"Kalaupun ada konsekuensi right sizing atau pensiun dini yang digulirkan oleh manajemen Indofarma Group kami juga siap untuk berdiskusi. Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," katanya.

"Kami sepakat OK proposal kita turunkan untuk meringankan beban Indofarma cukup 3 kali. Namun sampai saat ini belum ada diskusi dengan manajemen untuk besaran pembayaran pesangon terkait right sizing tersebut," katanya.

Selanjutnya, pihaknya meminta agar segera dilakukan penindakan terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat di Indofarma dan anak usaha PT Indofarma Global Medika (IGM) yang diduga melakukan fraud.

"Yang terakhir evaluasi atas kinerja holding BUMN farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," ujarnya.

Simak Video: Bos Bio Farma Bicara Kasus Utang Pinjol Rp 1,26 M yang Menjerat Indofarma

[Gambas:Video 20detik]