Nasib ngenes dialami karyawan PT Indofarma Tbk. Karyawan mengaku belum mendapatkan gaji sehingga mereka kesulitan untuk membeli beras dan utang ke mana-mana.

Serikat Pekerja (SP) Indofarma telah mengadukan kondisi tersebut ke Komisi VI DPR RI pada Rabu (28/8/2024). Dalam kesempatan itu, Menurut SP perusahaan yang merupakan anggota holding BUMN farmasi ini berutang gaji ke karyawan sebesar Rp 95 miliar.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, permasalahan itu telah menyusahkan para karyawan. Anggotanya pun bahkan melapor kepadanya sudah tidak sanggup membeli beras.

"Ada yang WA (Whatsapp) anggota kami bilang 'Bu tolong berikan gaji kami', beras seliter nggak ada di rumah. Makanya saya selalu nangis, mungkin dikatakan saya cengeng, tidak, tapi terlalu sedih dengan kehidupan. Rp 15 ribu seliter dan kami tidak sanggup membeli itu," ujar Meidawati saat mengadu ke DPR.

Meidawati mengaku telah melaporkan permasalahan ini kepada berbagai pihak, dari Kementerian BUMN hingga Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dan ini saya suarakan kemana saja, ke holding sudah, ke Kementerian sudah, ke Kemenaker sudah, unjuk rasa teriak-teriak pak, kami sudah pak," kata Meidawati.

Namun, permasalahan yang dihadapi karyawan tidak mendapatkan solusi. Oleh karena itu, ia sangat berharap kepada DPR.

"Lalu nyatanya sampai sekarang permasalahan kami tidak selesai, lalu surat kami kemanapun sudah kami berikan. Dan kami punya harapan besar di sini pak untuk didengarkan oleh DPR karena ini adalah rumah rakyat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon meminta agar perusahaan membayarkan utang gaji ke karyawan. Dia mengatakan, karyawan sudah berutang kemana-mana karena gaji tak dibayar penuh.

"Kenapa seperti itu karena kami sudah berutang di mana-mana, kalau mendengarkan keluh kesah temen-temen di lapangan, karyawan Indofarma yang lain, bahwasanya mereka sudah berutang ke mana-mana, entah mukanya mau disimpan di mana lagi kita nggak tahu. Makanya kita usul untuk dibayarkan secara tunai," katanya.

Pihaknya juga mengusulkan agar Indofarma Grup untuk diselamatkan dengan memberikan dana talangan (bailout). Dalam penyelamatan Indofarma, pihaknya juga menerima dengan pendekatan rightsizing organisasi atau karyawan.

"Kalaupun ada konsekuensi right sizing atau pensiun dini yang digulirkan oleh manajemen Indofarma Group kami juga siap untuk berdiskusi. Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," katanya.

"Kami sepakat OK proposal kita turunkan untuk meringankan beban Indofarma cukup 3 kali. Namun sampai saat ini belum ada diskusi dengan manajemen untuk besaran pembayaran pesangon terkait right sizing tersebut," katanya.

Selanjutnya, pihaknya meminta agar segera dilakukan penindakan terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat di Indofarma dan anak usaha PT Indofarma Global Medika (IGM) yang diduga melakukan fraud.

"Yang terakhir evaluasi atas kinerja holding BUMN farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," ujarnya.

Simak Video: Bos Bio Farma Bicara Kasus Utang Pinjol Rp 1,26 M yang Menjerat Indofarma

[Gambas:Video 20detik]

Serikat Pekerja (SP) Indofarma hingga saat ini masih terus menuntut haknya agar gaji karyawan dibayarkan. Serikat Pekerja menyatakan, perusahaan masih berutang gaji kepada karyawan dengan total sebesar Rp 95 miliar.

Serikat pekerja mengadu ke Komisi VI DPR Ri pada Rabu (28/8). Kepada anggota dewan mereka berharap masalah yang dihadapi karyawan bisa diselesaikan.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, permasalahan itu telah menyusahkan para karyawan. Anggotanya pun bahkan melapor kepadanya sudah tidak sanggup membeli beras.

"Ada yang WA (Whatsapp) anggota kami bilang 'Bu tolong berikan gaji kami', beras seliter nggak ada di rumah pak. Makanya saya selalu nangis, mungkin dikatakan saya cengeng, tidak, tapi terlalu sedih dengan kehidupan. Rp 15 ribu pak seliter dan kami tidak sanggup membeli itu," katanya seperti dikutip Jumat (30/8/2024).

Ia mengaku telah melaporkan permasalahan ini kepada berbagai pihak, dari Kementerian BUMN hingga Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dan ini saya suarakan kemana saja, ke holding sudah, ke Kementerian sudah, ke Kemenaker sudah, unjuk rasa teriak-teriak pak, kami sudah pak," katanya.

Namun, permasalahan yang dihadapi karyawan tidak mendapatkan solusi. Oleh karena itu, ia sangat berharap kepada DPR.

"Lalu nyatanya sampai sekarang permasalahan kami tidak selesai, lalu surat kami kemanapun sudah kami berikan. Dan kami punya harapan besar di sini pak untuk didengarkan oleh DPR karena ini adalah rumah rakyat," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Serikat pekerja menawarkan opsi penyelamatan PT Indofarma Tbk. (INAF) dengan pendekatan Right Sizing Organisasi atau Karyawan (Program Pensiun Dini).

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati menilai, opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bialng 4,5 kali dari PKB," kata Meidawati, di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Adapun, PT Indofarma Tbk. (INAF) tak kunjung membayar tunggakan gaji yang belum terbayar untuk karyawan mencapai Rp95 miliar.

Meidawati mengungkap kondisi tersebut sambil terisak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi VI DPR RI hari ini. Tersendatnya pembayaran gaji membuat tak sedikit karyawan tak mampu untuk membeli beras hingga berutang.

"Kami tidak gajian dan manajemen mau merumahkan kami dengan gaji yang kecil, kami makan apa? Ada anggota kami bilang, bu tolong beri gaji kami, kami beras seliter aja gak ada," kata Meidawati

Bahkan, karyawan lainnya juga sudah berutang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Dalam hal ini, serikat pekerja menyarankan Indofarma beserta anak usahanya diselamatkan melalui pemberian dana talangan (bailout).

Meidawati menuturkan, pihaknya mengaku kecewa dengan kasus fraud yang terbukti dilakukan sejumlah petinggi Indofarma. Di tengah pekerjaan operasional dan tunggakan gaji, pihaknya merasa dikhianati atas kasus tersebut.

Untuk itu, serikat pekerja berharap pemerintah untuk turun tangan memberikan dana talangan agak hak pekerja di perusahaan BUMN ini terpenuhi. Alasannya, Indofarma merupakan entitas strategis yang mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.

"Kami minta pemerintah agar segera dibayarkan atas pengorbaan karyawan dalam bentuk hak-hak nya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai," ujarnya.

Di samping itu, SP Indofarma juga memberikan opsi penyelamatan BUMN farmasi dengan pendekatan Right Sizing Organisasi atau Karyawan (Program Pensiun Dini). Opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bialng 4,5 kali dari PKB," pungkasnya.

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) tercatat masih menunggak gaji dan tunjangan kepada karyawan senilai total Rp6,91 miliar.

Melansir laporan tahunan Indofarma, manajemen menyampaikan perseroan masih memiliki kewajiban kepada karyawan dalam bentuk gaji dan tunjangan per 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan hingga saat ini.

“Dikarenakan kondisi keuangan Grup yang belum belum dapat memenuhi kewajiban,” tulis manajemen Indofarma dalam laporan tahunan dikutip Jumat (5/7/2024).

Indofarma secara total menunggak gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp6,91 miliar. Perinciannya, perseroan memiliki kewajiban senilai Rp4,23 miliar, lalu PT Indofarma Global Medika sebesar Rp1,91 miliar, dan PT Farmalab Indoutama Rp763,73 juta.

“Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian tidak terdapat pembayaran yang dilakukan atas akun ini,” tulis manajemen Indofarma.

Sebelumnya, Indofarma merilis rincian gaji karyawan, mulai dari level staf, manajer, hingga jajaran direksi dan komisaris yang belum dibayarkan secara penuh selama Januari – Mei 2024.

Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengakui status pembayaran gaji karyawan sepanjang Januari hingga Mei 2024 masih tertunda. Meski demikian, perseroan telah membayar dengan kebijakan gradasi sesuai dengan golongan karyawan.

“Gaji karyawan bulan Januari sampai dengan Mei 2024 belum bisa dibayarkan secara penuh, tetapi dibayarkan dengan kebijakan gradasi sesuai levelisasi,” tuturnya dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) awal Juni 2024.

Untuk level staf, status pembayaran gaji per bulan yang tertunda sebesar 10% sejak Februari sampai dengan Mei. Pada periode yang sama, pembayaran gaji yang tertunda di level asisten manajer mencapai 30% dan 40% bagi level manajer.

Sementara itu, pembayaran gaji yang tertunda untuk level manajer umum, direksi, komisaris, dan organ komisaris sebesar 50% terhitung sejak Januari hingga Mei 2024.

Di sisi lain, Yeliandriani menuturkan di tengah keterbatasan modal, kondisi operasional khususnya pembuatan obat kini hanya fokus memproduksi pemenuhan kontrak dari pemerintah. Keterbatasan modal dinilai menjadi penyebab terhambatnya kinerja operasional INAF.

Sejatinya Indofarma telah melakukan optimalisasi dan efisiensi pengeluaran biaya. Akan tetapi, tingkat efisiensi yang dihasilkan tidak optimal karena sebagian besar komponen biaya merupakan fixed cost, seperti biaya pegawai dan depresiasi fasilitas, serta mesin produksi.

Di tengah kondisi tersebut, Yeliandriani menuturkan PT Bio Farma (Persero), selaku holding BUMN Farmasi dan pemegang saham seri B, telah memberikan dukungan berupa shareholder loan untuk membiayai proyek yang diperoleh perseroan dari pemerintah.

Pemegang saham seri A yakni Kementerian BUMN juga telah membentuk project managementoffice dengan menunjuk konsultan untuk merestrukturisasi keuangan dan bisnis Indofarma.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.