JAKARTA, investor.id – Tata kelola yang amburadul menjadi biang keladi dari karut-marutnya emiten BUMN Farmasi, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF). Pemulihan keduanya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera diselesaikan. Kini, Kementerian BUMN kembali berakrobat dengan banting setir model bisnis KAEF dan INAF.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN tengah melakukan pembenahan model bisnis terhadap BUMN Farmasi. Indofarma akan dikembalikan kepada bisnis intinya sebagai produsen bahan baku ekstrak. Sedangkan, Kimia Farma tetap menjadi perusahaan di industri farmasi dengan jaringan apoteknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut penyehatan terhadap PT Indofarma Tbk. (INAF) masih terus dilakukan.

Dalam upaya penyehatan tersebut, selain menindak tegas perilaku fraud dan penipuan, Erick akan fokus memperbaiki bisnis model INAF.

"Tetapi yang paling penting kalau kami melihat bagaimana bisnis modeling-nya itu harus diperbaiki," ujar Erick di kantor BUMN, Jumat (1/11/2024).

Erick mengatakan, semula Indofarma diarahkan untuk fokus mengembangkan obat herbal. Cita-cita ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor obat-obatan dengan memproduksi obat herbal dari bahan yang tersedia di dalam negeri.

Erick juga melihat potensi obat-obatan herbal Indonesia tidak kalah dengan India dan China. Menurutnya, obat-obatan herbal menjadi salah satu alternatif pengobatan di dunia, yang dianggap aman dan berkelanjutan.

"Sayangnya ya, kembali lagi ke good corporate governance-nya, kalau dilanggar ya enggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma, kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick.

Untuk itu, kini Kementerian BUMN akan kembali fokus untuk menyehatkan Indofarma. Salah satu upaya yang tengah dilakukan yakni pihaknya berdiskusi dengan beberapa mitra dan sektor swasta yang dapat menjamin bahan baku untuk Indodarma.

"Tapi modeling ini yang saya ingin supaya ada check and balance. Karena dengan check and balance saling kontrol ini saya rasa itu yang jadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hari ini dan ke depan,” ujar Erick.

Adapun, Indofarma tengah menghadapi sederet permasalahan, mulai dari kesulitan keuangan hingga persoalan fraud yang disebabkan oleh anak usahanya.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan INAF dan anak usahanya terlibat aktivitas berindikasi fraud. Mulai dari transaksi fiktif, pinjaman online, hingga mempercantik laporan keuangan.

Di sisi lain, kinerja keuangan INAF mencatatkan raihan negatif selama 2020–2023. Laba bersih perseroan ambles 99,65% year-on-year (yoy) menjadi Rp27,58 juta pada 2020. Setelah itu, INAF terus menerus mencetak rugi bersih sebesar Rp37,58 miliar pada 2021, lantas bengkak menjadi Rp428,46 miliar pada 2022 dan Rp433,37 miliar pada 2023.

Kemelut yang menyelimuti Indofarma tersebut berimbas kepada karyawan. Pada Agustus 2024, Serikat Pekerja (SP) Indofarma mengadukan bahwa perseroan menunggak gaji karyawan Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) senilai Rp95 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Darwin Wibowo dan Dwi Ary Purnomo hengkang dari kursi komisaris emiten pelat merah farmasi, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF). Kondisi ini membuat perseroan bakal menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam waktu dekat.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam, dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), menjelaskan bahwa Darwin Wibowo telah menyampaikan surat pengunduran diri dari posisinya sebagai komisaris perseroan.

Darwin diangkat sebagai Komisaris Kimia Farma melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Jakarta pada 13 Oktober 2023.

Selain itu, Djagad menyampaikan bahwa Dwi Ary Purnomo yang menjabat Komisaris KAEF sejak 2021, telah memperoleh penugasan baru sebagaimana tertuang dalam surat keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina EP.

Hengkangnya dua komisaris tersebut membuat komposisi susunan dewan komisaris Kimia Farma berkurang dari sebelumnya 7 kursi menjadi 5 kursi.

“Saat ini, dewan komisaris perseroan terdiri atas lima orang dengan masih memenuhi ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014,” ujar Djagad dalam surat kepada BEI yang dirilis di keterbukaan informasi pada Selasa (29/10/2024).

Seiring hal itu, dia menuturkan bahwa perseroan bakal menyelenggarakan RUPS untuk mengukuhkan pemberhentian dua anggota dewan komisaris tersebut.

Kimia Farma kini sedang menghadapi tekanan dari sisi keuangan. Sampai dengan semester I/2024, emiten farmasi ini membukukan rugi bersih Rp226,78 miliar atau membengkak dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp21,75 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAEF Lina Sari mengatakan bahwa perseroan berencana melakukan reorientasi bisnis dan restrukturisasi keuangan guna menjaga kinerja perseroan tumbuh positif serta berkelanjutan.

“Rencana transformasi perseroan untuk penguatan operasional dan peningkatan profitabilitas dilakukan bersama-sama dengan Project Management Office [PMO] restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis yang dibentuk oleh Kementerian BUMN," ujarnya dalam paparan publik di Jakarta pada Juni 2024.

Dia menuturkan langkah tersebut akan menjadi landasan strategi portofolio bisnis perseroan di berbagai segmen, mulai dari manufaktur hingga menyasar segmen retail.

Di lantai bursa, saham KAEF bertengger di level Rp700 per saham hingga akhir perdagangan Selasa (29/10/2024). Banderol ini mencerminkan penurunan sebesar 51,56% year to date (YtD), tetapi menguat 14,75% selama kurun 3 bulan terakhir.

JAKARTA, investor.id - PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menjadi dua emiten pelat merah yang akan diutamakan Kementerian BUMN untuk diselesaikan. Setelahnya, BUMN baru bakal tancap gas mengeksekusi hilirisasi pangan dan ketahanan energi.

Wakil Menteri BUMN Wamen Kartika Wirjoatmodjo menyebut, Kimia Farma dan Waskita merupakan dua emiten BUMN yang restrukturisasi keuangannya belum tuntas alias masih di ujung, sehingga tugas transformasi BUMN ini masih akan terus didorong.

"Kami masih di ujung untuk menyelesaikan beberapa restrukturisasi seperti Kimia Farma dan Waskita," ucap pria yang biasa disapa Tiko itu saat ditemui di Kementerian BUMN seusai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10/2024).

KAEF sampai saat ini masih dibekap masalah operasional dan restrukturisasi akibat dugaan integritas anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek (KFA), terkait penyediaan laporan keuangan. Nasib tak kalah berbeda juga dialami BUMN Farmasi lainnya yaitu PT Indofarma Tbk (INAF) yang berkewajiban untuk menyelesaikan utang dan memulihkan fraud.

Sementara Waskita, hingga sekarang belum mendapatkan persetujuan restrukturisasi secara penuh dari pemegang obligasi (obligor). Diketahui, dari empat seri obligasi yang perlu direstrukturisasi, emiten bersandi saham WSKT tersebut baru memperoleh persetujuan restrukturisasi untuk tiga seri senilai Rp 3 triliun. Artinya, masih tersisa satu seri lagi senilai Rp 1,3 triliun yang dalam proses penyelesaian.

Adapun, restrukturisasi Waskita dengan 21 kreditur perbankan sudah mencapai master restructuring agreement (MRA) pada awal September 2024 dengan total outstanding mencapai Rp 26,3 triliun.

Karena itu, Tiko menegaskan, Kementerian BUMN akan melanjutkan tugas yang sudah dijalankan. Dengan harapan, ketika restrukturisasi-restrukturisasi (BUMN Farmasi dan BUMN Karya) tersebut tuntas, Kementerian BUMN dapat memulai transformasi tahap berikutnya terutama menyangkut program prioritas Presiden Prabowo yaitu swasembada pangan, ketahanan energi, dan transformasi digital untuk bantuan sosial.

"Kami akan bangun konsep yang mendukung program Pak Prabowo sehingga nanti tugas-tugas jangka panjang seperti swasembada pangan, ketahanan energi bisa kami capai dengan efektif," ujar Tiko.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo dalam pidato perdananya seusai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) menyatakan, pemerintah akan fokus di antaranya pada swasembada pangan dan ketahanan energi.

“Kita harus swasembada energi dan kita mampu. Kita diberi karuni oleh Tuhan maha besar berupa tanaman-tamanaman yang membat kita bisa tidak tergantung dengan bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensi,” ucap Prabowo.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kemelut yang membekap emiten BUMN Farmasi, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan Indofarma Tbk (INAF), cukup menguntungkan pemain farmasi swasta seperti PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) lantaran KLBF bisa tancap gas tanpa terbebani pembalikan kinerja dan restrukturisasi seperti yang perlu dijalani KAEF dan INAF.

Baik KAEF maupun INAF sampai kini masih berkutat membenahi performa setelah keduanya kompak mencetak rapor merah pada semester I-2024. KAEF diterpa masalah operasional dan restrukturisasi akibat dugaan integritas anak usaha. Sedangkan, INAF berkewajiban melunasi utang dan memulihkan fraud.

Nasib ngenes dialami karyawan PT Indofarma Tbk. Karyawan mengaku belum mendapatkan gaji sehingga mereka kesulitan untuk membeli beras dan utang ke mana-mana.

Serikat Pekerja (SP) Indofarma telah mengadukan kondisi tersebut ke Komisi VI DPR RI pada Rabu (28/8/2024). Dalam kesempatan itu, Menurut SP perusahaan yang merupakan anggota holding BUMN farmasi ini berutang gaji ke karyawan sebesar Rp 95 miliar.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengatakan, permasalahan itu telah menyusahkan para karyawan. Anggotanya pun bahkan melapor kepadanya sudah tidak sanggup membeli beras.

"Ada yang WA (Whatsapp) anggota kami bilang 'Bu tolong berikan gaji kami', beras seliter nggak ada di rumah. Makanya saya selalu nangis, mungkin dikatakan saya cengeng, tidak, tapi terlalu sedih dengan kehidupan. Rp 15 ribu seliter dan kami tidak sanggup membeli itu," ujar Meidawati saat mengadu ke DPR.

Meidawati mengaku telah melaporkan permasalahan ini kepada berbagai pihak, dari Kementerian BUMN hingga Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dan ini saya suarakan kemana saja, ke holding sudah, ke Kementerian sudah, ke Kemenaker sudah, unjuk rasa teriak-teriak pak, kami sudah pak," kata Meidawati.

Namun, permasalahan yang dihadapi karyawan tidak mendapatkan solusi. Oleh karena itu, ia sangat berharap kepada DPR.

"Lalu nyatanya sampai sekarang permasalahan kami tidak selesai, lalu surat kami kemanapun sudah kami berikan. Dan kami punya harapan besar di sini pak untuk didengarkan oleh DPR karena ini adalah rumah rakyat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon meminta agar perusahaan membayarkan utang gaji ke karyawan. Dia mengatakan, karyawan sudah berutang kemana-mana karena gaji tak dibayar penuh.

"Kenapa seperti itu karena kami sudah berutang di mana-mana, kalau mendengarkan keluh kesah temen-temen di lapangan, karyawan Indofarma yang lain, bahwasanya mereka sudah berutang ke mana-mana, entah mukanya mau disimpan di mana lagi kita nggak tahu. Makanya kita usul untuk dibayarkan secara tunai," katanya.

Pihaknya juga mengusulkan agar Indofarma Grup untuk diselamatkan dengan memberikan dana talangan (bailout). Dalam penyelamatan Indofarma, pihaknya juga menerima dengan pendekatan rightsizing organisasi atau karyawan.

"Kalaupun ada konsekuensi right sizing atau pensiun dini yang digulirkan oleh manajemen Indofarma Group kami juga siap untuk berdiskusi. Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," katanya.

"Kami sepakat OK proposal kita turunkan untuk meringankan beban Indofarma cukup 3 kali. Namun sampai saat ini belum ada diskusi dengan manajemen untuk besaran pembayaran pesangon terkait right sizing tersebut," katanya.

Selanjutnya, pihaknya meminta agar segera dilakukan penindakan terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat di Indofarma dan anak usaha PT Indofarma Global Medika (IGM) yang diduga melakukan fraud.

"Yang terakhir evaluasi atas kinerja holding BUMN farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," ujarnya.

Simak Video: Bos Bio Farma Bicara Kasus Utang Pinjol Rp 1,26 M yang Menjerat Indofarma

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Karyawan PT Indofarma Tbk. (INAF) harus menelan pil pahit imbas kondisi keuangan perseroan yang terus terpuruk dan kasus fraud yang disebabkan anak usaha. Gaji karyawan tertunggak dan kini karyawan terancam dirumahkan dengan pesangon kecil.

Resah dengan nasibnya, Serikat Pekerja (SP) Indofarma pun berbondong-bondong mengadukan permasalahan tersebut kepada Komisi VI DPR RI pada Rabu (28/8/2024).

Ketua Biro Konseling Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqan mengungkapkan, total tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) hingga saat ini mencapai Rp95 miliar.

Ahmad menuturkan, sebelum menunggak gaji karyawan, sejak 2021 hingga saat ini, manajamen BUMN farmasi itu juga beberapa kali melakukan pemotongan gaji dengan alasan untuk dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), tetapi tidak disetorkan.

"Total yang sampai saat ini belum dibayarkan atau diutangkan oleh perusahaan ke kami karyawan di Indofarma sendiri Rp65 miliar dan Rp30 miliar di IGM jadi total Rp95 miliar," kata Furqan saat rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR RI.

Furqan memerinci sederet pengorbanan yang dilakukan karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Pada 2017, serikat pekerja sepakat menerima keputusan manajemen Indofarma untuk tidak menaikkan upah karyawan.

Pada 2018, terdapat kenaikan upah meskipun hanya Rp50.000 per orang. Selanjutnya, pada 2021-2024 upah dipotong untuk DPLK, tetapi tidak disetorkan/terhutang.

"Selain DPLK yang krusial dari 2022-2024 dari upah karyawan dipotong untuk BPJS TK tetapi lagi-lagi, belum disetorkan oleh perusahaan," imbuhnya.

Pada tahun 2022-2024 pesangon karyawan, baik untuk pensiun normal maupun pensiun dini, tidak bisa dipenuhi pembayarannya oleh perusahaan. Kondisi ini juga berlanjut pada 2023 ketika tunjangan kesejahteraan, tunjangan akhir tahun, tunjangan pendidikan juga tak dibayarkan hingga saat ini.

"Ini yang akhirnya 2024 membuat kami meringis sakit luar biasa pengorbanan apa lagi yang dibutuhkan, upah yang kami terima tidak utuh 100%," tuturnya.

Dia memerinci, sebagian pekerja mendapat gaji secara gradual, ada juga yang hanya dibayarkan 50% dari pendapatan utuh sejak Januari 2024.

"Kalau yang sebelumnya kita masih bisa terima bahwa ini masih sekunder atau tersier dari pendapatan kami, tetapi kalau 2024 itu adalah pendapatan primer kami," pungkasnya.

Terancam Dirumahkan

Sambil terisak, Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengungkapkan, tersendatnya pembayaran gaji membuat tak sedikit karyawan tak mampu membeli beras hingga berutang. Karyawan kini juga terancam dirumahkan dengan pesangon kecil.

"Kami tidak gajian dan manajemen mau merumahkan kami dengan gaji yang kecil, kami makan apa? Ada anggota kami bilang, bu tolong beri gaji kami, kami beras seliter aja nggak ada," kata Meidawati.

Bahkan, karyawan lainnya juga sudah berutang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam hal ini, serikat pekerja menyarankan Indofarma beserta anak usahanya diselamatkan melalui pemberian dana talangan (bailout).

Meidawati menuturkan, pihaknya mengaku kecewa dengan kasus fraud yang terbukti dilakukan sejumlah petinggi Indofarma. Di tengah pekerjaan operasional dan tunggakan gaji, pihaknya merasa dikhianati atas kasus tersebut.

Untuk itu, serikat pekerja berharap pemerintah untuk turun tangan memberikan dana talangan agar hak pekerja di perusahaan BUMN ini terpenuhi. Alasannya, Indofarma merupakan entitas strategis yang mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.

"Kami minta pemerintah agar segera dibayarkan atas pengorbanan karyawan dalam bentuk hak-haknya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai," ujarnya.

Di samping itu, SP Indofarma juga memberikan opsi penyelamatan BUMN farmasi dengan pendekatan right sizing organisasi atau karyawan (program pensiun dini). Opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," pungkasnya.

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Dalam catatan SP Indofarma, jumlah karyawan Indofarma pada tahun 2020 sebesar 1.272 orang. Sejak dibentuknya holding BUMN farmasi, tenaga kerja turun pada 2021 menjadi 1.256 orang.

Jumlah karyawan juga menurun menjadi 1.097 orang pada 2022 dan menyusut lagi hingga 1.038 pada 2023. Hingga saat ini, jumlah karyawan per Mei 2024 tersisa 861 orang.

Penyebab Indofarma Menunggak Gaji Karyawan

Sebelumnya, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengatakan, di tengah keterbatasan modal, kondisi operasional khususnya pembuatan obat kini hanya fokus memproduksi pemenuhan kontrak dari pemerintah. Keterbatasan modal dinilai menjadi penyebab terhambatnya kinerja operasional INAF.

“Modal kerja yang sangat terbatas mengakibatkan tingkat produksi yang tidak optimal pada perseroan dan tidak tersedianya cukup produk yang dipasok oleh principal di entitas anak,” paparnya dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (7/6/2024).

Sejatinya Indofarma telah melakukan optimalisasi dan efisiensi pengeluaran biaya. Akan tetapi, tingkat efisiensi yang dihasilkan tidak optimal karena sebagian besar komponen biaya merupakan fixed cost, seperti biaya pegawai dan depresiasi fasilitas, serta mesin produksi.

Di tengah kondisi tersebut, Yeliandriani menuturkan PT Bio Farma (Persero), selaku holding BUMN Farmasi dan pemegang saham seri B, telah memberikan dukungan berupa shareholder loan untuk membiayai proyek yang diperoleh perseroan dari pemerintah.

Pemegang saham seri A yakni Kementerian BUMN juga telah membentuk project management office dengan menunjuk konsultan untuk merestrukturisasi keuangan dan bisnis Indofarma.

Atas kondisi tersebut, Yeliandriani mengungkapkan, status pembayaran gaji karyawan Indofarma sepanjang Januari hingga Mei 2024 masih tertunda. Meski demikian, perseroan telah membayar dengan kebijakan gradasi sesuai dengan golongan karyawan.

“Gaji karyawan bulan Januari sampai dengan Mei 2024 belum bisa dibayarkan secara penuh, tetapi dibayarkan dengan kebijakan gradasi sesuai levelisasi,” tuturnya.

Untuk level staf, status pembayaran gaji per bulan yang tertunda sebesar 10% sejak Februari sampai dengan Mei. Pada periode yang sama, pembayaran gaji yang tertunda di level asisten manajer mencapai 30% dan 40% bagi level manajer.

Sementara itu, pembayaran gaji yang tertunda untuk level manajer umum, direksi, komisaris, dan organ komisaris sebesar 50% terhitung sejak Januari hingga Mei 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa upaya bersih-bersih perusahaan pelat merah terus berjalan, khususnya Indofarma. Dia menyatakan persoalan INAF kini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. (Dionisio Damara Tonce)

Perincian pembayaran gaji karyawan Indofarma yang tertunda:

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Indofarma mengadukan kondisi PT Indofarma Tbk. (INAF) sebagai BUMN farmasi yang tengah dirundung berbagai tekanan sehingga berdampak pada tunggakan gaji karyawan yang tak kunjung terbayarkan.

Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon mengatakan, kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan terjadi sejak pembentukan holding BUMN farmasi pada 2020. Awalnya, karyawan meyakini langkah tersebut dapat menjadi titik balik Indofarma Group.

"Ternyata dengan pembentukan holding, Indofarma diminta shifting, berubah, yang asalnya bergerak dibidang farma menjadi alkes dan herbal," kata Furqon saat RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Perubahan yang seketika terjadi itu membuat Indofarma terguncang dan tidak mudah untuk bisa langsung mengubah bisnis dari farma menjadi alat kesehatan (alkes) dan herbal.

Periode 2020-2022 menjadi perhatian serikat pekerja lantaran pihaknya sudah mulai mencium adanya potensi fraud ketika terjadi rangkap jabatan manajer akuntansi dan keuangan di Indofarma dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

"2020-2023 berdasarkan hasil audit investigasi BPK ditemukan adanya praktik fraud di Indofarma sebesar Rp371 miliar dan piutang bermasalah anak perusahaan IGM sebesar Rp470 miliar," tuturnya.

Dia menerangkan bahwa sebagian besar temuan tersebut merupakan produk Covid-19 yang tidak terserap konsumen sehingga membuat produk kedaluwarsa di gudang Indofarm, seperti Oseltamivir, Ivermectin, hingga Desrem.

Selanjutnya, pada 2024, Indofarma mengalami gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sejak saat itu Indofarma Group tidak lagi sanggup membayarkan gaji karyawan dengan penuh.

SP Indofarma mencatat total tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh PT Indofarma Tbk. (INAF) dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) hingga saat ini mencapai Rp95 miliar.

"Total yang sampai saat ini belum dibayarkan atau diutangkan oleh perusahaan ke kami karyawan di Indofarma sendiri Rp65 miliar dan Rp30 miliar di IGM jadi total Rp95 miliar," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat pekerja mengeluhkan hak-hak karyawan perusahaan pelat merah PT Indofarma Tbk. (INAF) yang tak kunjung terbayarkan. Sejak awal 2024, tunggakan gaji yang belum terbayar untuk karyawan mencapai Rp95 miliar.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengungkap kondisi tersebut sambil terisak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi VI DPR RI hari ini. Tersendatnya pembayaran gaji membuat tak sedikit karyawan tak mampu untuk membeli beras hingga berutang.

"Kami tidak gajian dan manajemen mau merumahkan kami dengan gaji yang kecil, kami makan apa? Ada anggota kami bilang, bu tolong beri gaji kami, kami beras seliter aja nggak ada," kata Meidawati, Rabu (28/8/2024).

Bahkan, karyawan lainnya juga sudah berutang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam hal ini, serikat pekerja menyarankan Indofarma beserta anak usahanya diselamatkan melalui pemberian dana talangan (bailout).

Meidawati menuturkan, pihaknya mengaku kecewa dengan kasus fraud yang terbukti dilakukan sejumlah petinggi Indofarma. Di tengah pekerjaan operasional dan tunggakan gaji, pihaknya merasa dikhianati atas kasus tersebut.

Untuk itu, serikat pekerja berharap pemerintah untuk turun tangan memberikan dana talangan agak hak pekerja di perusahaan BUMN ini terpenuhi. Alasannya, Indofarma merupakan entitas strategis yang mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.

"Kami minta pemerintah agar segera dibayarkan atas pengorbanan karyawan dalam bentuk hak-hak nya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai," ujarnya.

Di samping itu, SP Indofarma juga memberikan opsi penyelamatan BUMN farmasi dengan pendekatan right sizing organisasi atau karyawan (program pensiun dini). Opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," pungkasnya.

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) Indofarma mencatat total tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh PT Indofarma Tbk. (INAF) dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) hingga saat ini mencapai Rp95 miliar.

Ketua Biro Konseling Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqan mengatakan, sebelum menunggak gaji karyawan, sejak 2021 hingga saat ini, manajamen juga beberapa kali melakukan pemotongan gaji dengan alasan untuk dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), tetapi tidak disetorkan.

"Total yang sampai saat ini belum dibayarkan atau diutangkan oleh perusahaan ke kami karyawan di Indofarma sendiri Rp65 miliar dan Rp30 miliar di IGM jadi total Rp95 miliar," kata Furqan saat RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Furqan memerinci sederet pengorbanan yang dilakukan karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Pada 2017, serikat pekerja sepakat menerima keputusan manajemen Indofarma untuk tidak menaikkan upah karyawan.

Pada 2018, terdapat kenaikan upah meskipun hanya Rp50.000 per orang. Selanjutnya, pada 2021-2024 upah dipotong untuk DPLK, tetapi tidak disetorkan/terhutang.

"Selain DPLK yang krusial dari 2022-2024 dari upah karyawan dipotong untuk BPJS TK tetapi lagi-lagi, belum disetorkan oleh perusahaan," imbuhnya.

Pada tahun 2022-2024 pesangon karyawan, baik untuk pensiun normal maupun pensiun dini, tidak bisa dipenuhi pembayarannya oleh perusahaan. Kondisi ini juga berlanjut pada 2023 ketika tunjangan kesejahteraan, tunjangan akhir tahun, tunjangan pendidikan juga tak dibayarkan hingga saat ini.

"Ini yang akhirnya 2024 membuat kami meringis sakit luar biasa pengorbanan apa lagi yang dibutuhkan, upah yang kami terima tidak utuh 100%," tuturnya.

Dia memerinci, sebagian pekerja mendapat gaji secara gradual, ada juga yang hanya dibayarkan 50% dari pendapatan utuh sejak Januari 2024.

"Kalau yang sebelumnya kita masih bisa terima bahwa ini masih sekunder atau tersier dari pendapatan kami, tetapi kalau 2024 itu adalah pendapatan primer kami," pungkasnya.

Namun, sebelumnya manajemen BUMN farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) tercatat masih menunggak gaji dan tunjangan kepada karyawan senilai total Rp6,91 miliar.

Melansir laporan tahunan Indofarma, manajemen menyampaikan perseroan masih memiliki kewajiban kepada karyawan dalam bentuk gaji dan tunjangan per 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan hingga saat ini.

“Dikarenakan kondisi keuangan Grup yang belum belum dapat memenuhi kewajiban,” tulis manajemen Indofarma dalam laporan tahunan.

Indofarma secara total menunggak gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp6,91 miliar. Perinciannya, perseroan memiliki kewajiban senilai Rp4,23 miliar, lalu PT Indofarma Global Medika sebesar Rp1,91 miliar, dan PT Farmalab Indoutama Rp763,73 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PT Indofarma Tbk. (INAF) melaporkan penyusutan tenaga kerja di entitas Grup Bio Farma sejak pembentukan holding BUMN farmasi pada 2020.

Ketua Biro Konseling Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqan mengatakan, tujuan pembentukan holding BUMN farmasi untuk meningkatkan performa perusahaan sangat ironis dengan kondisi saat ini yang justru menunjukkan penyusutan dari sisi kinerja keuangan maupun karyawan yang terus berkurang.

"Tetapi pada kenyataannya sejak pembentukan holding di 2020 tidak pernah ada grafik naik, baik di Indofarma sendiri maupun Indofarma Global Medika selaku anak usaha," kata Furqan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi VI, Rabu (28/8/2024).

Dalam catatan SP Indofarma, jumlah karyawan Indofarma pada tahun 2020 sebesar 1.272 orang. Sejak dibentuknya holding BUMN farmasi, tenaga kerja turun pada 2021 menjadi 1.256 orang.

Jumlah karyawan juga menurun menjadi 1.097 orang pada 2022 dan menyusut lagi hingga 1.038 pada 2023. Hingga saat ini, jumlah karyawan per Mei 2024 tersisa 861 orang.

"Ditambah lagi kalau kita lihat di 2023 ke 2024 itu hampir 200 orang berkurang karena apa, karena dirasakan di tahun-tahun terakhir 2024 di Januari itu ketidaknyamanan kami sebagai karyawan mulai bertambah parah," tuturnya.

Padahal, Furqan menerangkan bahwa tujuan Indofarma sejak berdiri pada 1918 telah sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk kemandirian obat nasional. Hal ini juga ditunjukkan ketika pabrik dipindahkan untuk memperluas area produksi ke Cibitung dengan lahan 20 hektare.

"Berarti memang benar cita-cita awal pendirian Indofarma adalah untuk dapat memnuhi kebutuhan obat secara nasional," tuturnya.

Pada 2020, serikat pekerja menilai pembentukan holding BUMN Farmasi merupakan titik strategis untuk mengembangkan performa perusahaan farmasi nasional ini.

"Kenapa? Karena kami berharap dengan terbentuknya holding itu kami yang memang ibarat kata tujuannya untuk nasional bisa lebih besar lagi, memberikan sumbangsih besar untuk negara," tuturnya.

Namun, pada kenyataannya, pihaknya justru menilai terjadi penurunan performa atau kinerja secara entitas maupun grup sejak holding BUMN farmasi dibentuk.

"Sejak pendirian holding di 2020 itu bottom line Indofarma atau keuntungan yang diperoleh Indofarma makin tergerus, begitupun dengan revenue, kalau 2021 itu kenapa bisa meningkat drastis karena memang saat itu Covid dan kami banyak dipercaya oleh pemeritnah untuk mengadakan obat-obat terkait Covid-19," tuturnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten farmasi pelat merah PT Indofarma Tbk (INAF) kembali mencatatkan kerugian di kuartal I 2024.

Melansir laporan keuangan pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis Rabu (31/7), INAF mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp 53,94 miliar di kuartal I 2024. Meski masih minus, kerugian INAF susut 12,70% jika dibandingkan dengan kerugian periode yang sama di tahun 2023 yaitu Rp 61,79 miliar.

Padahal, penjualan Indofarma di periode Januari-Maret 2024 anjlok 74,30% menjadi Rp 43,63 miliar. Di kuartal pertama tahun lalu, INAF mencatat penjualan sebesar Rp 169,79 miliar.

Beban pokok penjualan INAF pun turun sejalan dengan penjualan yakni 73,80% menjadi Rp 43,34 miliar dari sebelumnya Rp 165,46 miliar pada periode yang sama di 2023.

Laba bruto INAF di kuartal I 2024 menurun 93,28% menjadi Rp 290,76 juta jika dibandingkan pada periode yang sama di 2023 sebesar Rp 4,32 miliar.

INAF mampu menekan beban penjualan sebesar 32,23% menjadi Rp 16,42 miliar. Beban umum dan administrasi juga susut 20,91% menjadi Rp 26,18 miliar. Penurunan kedua beban tersebut mampu mengimbangi kerugian lain-lain yang mencapai Rp 2 miliar dari keuntungan lain-lain kuartal pertama tahun lalu Rp 1,27 miliar.

Total aset INAF di kuartal I 2024 meningkat 4,26% menjadi Rp 792,23 miliar jika dibandingkan pada akhir tahun 2023. Total liabilitas INAF juga meningkat 5,76% menjadi Rp 1,65 triliun. Sementara total ekuitas INAF minus Rp 858,09 miliar.