Per Juli 2024, ASDP telah mengoperasikan 220 unit kapal laik laut yang melayani 311 rute penyeberangan di seluruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatatkan kinerja bisnis yang positif melalui transformasi digital Ferizy dalam pelayanan transportasi laut nasional selama lima tahun terakhir.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan melalui peluncuran aplikasi Ferizy pada 2020 oleh Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Menparekraf, masyarakat kini lebih mudah memesan tiket secara online, yang langsung disambut baik dan efektif mengurangi antrean panjang di pelabuhan.

Transformasi digital, lanjutnya, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mencerminkan komitmen Menteri BUMN Erick Thohir dalam mendorong digitalisasi di seluruh BUMN, termasuk ASDP.

Dikatakannya, penerapan sistem reservasi online juga membawa dampak positif pada operasional di pelabuhan. Data lapangan menunjukkan bahwa arus kedatangan pengguna jasa lebih teratur, terutama saat golden time, berkat kepastian jadwal kapal.

Waktu transaksi check-in yang sebelumnya memakan waktu 8-10 menit, tambahnya, kini terpangkas menjadi hanya 15-25 detik. Selain itu, waktu tunggu maksimal di pelabuhan kini hanya 75 menit di hari normal dan 90 menit di akhir pekan.

"Sejak diluncurkan, Ferizy mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 437.688 user di 2020, jumlahnya bertambah hingga 2,4 juta pengguna pada Juli 202," kata Shelvy.

Hal tersebut, lanjutnya, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap reservasi online Ferizy yang makin meningkat, sehingga perusahaan terus mendorong para pengguna jasa penyeberangan, agar melakukan reservasi tiket sejak jauh hari.

Apalagi, ASDP sudah tidak lagi menjual tiket di pelabuhan, khususnya di pelabuhan utama Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, dan lintas Ajibata-Ambarita.

Selain inovasi digital, ASDP juga memperkuat armadanya. Dalam penjelasannya, Shelvy menambahkan per Juli 2024, ASDP telah mengoperasikan 220 unit kapal laik laut yang melayani 311 rute penyeberangan di seluruh Indonesia.

"Adanya peningkatan armada dan layanan ini merupakan hasil dari inovasi manajemen dan dedikasi seluruh pegawai ASDP," tuturnya.

Keberhasilan inovasi operasional ini juga tercermin dalam kinerja keuangan ASDP. Pada akhir 2023, ASDP mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 95,09 persen dari Rp326 miliar pada Desember 2021 menjadi Rp636 miliar.

Pendapatan perusahaan juga meningkat 41,23 persen dari Rp3,49 triliun pada 2021 menjadi Rp4,92 triliun pada 2023, didorong oleh lonjakan 48,64 persen dalam pendapatan usaha penyeberangan.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan apresiasi atas penerapan sistem digital ini dan menegaskan pentingnya pengembangan teknologi di era disrupsi.

"Pengembangan digital sangat penting, terutama menuju era teknologi yang semakin canggih dan modern. Kami akan terus mendorong penerapan teknologi seperti 5G di berbagai sektor BUMN," ujar Erick.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor transportasi kembali mengajukan Pernyataan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,276 triliun. Usulan ini disampaikan kepada Komisi VI DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Keempat entitas tersebut yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan nilai PMN yang diajukan Rp1,8 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp976 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Rp2,5 triliun, dan Perum Damri Rp1 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan, usulan dana segar empat perusahaan pelat merah di bidang transportasi ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan antara anggota legislatif dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja (raker) yang dilaksanakan pada 7 Juli 2024 lalu.

“Mengacu pada hasil rapat Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN pada tanggal 7 Juli 2024, ada usulan Penyertaan Modal Negara untuk tahun 2025,” ujar Mohamad Hekal saat membuka RDP, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

“PT Kereta Api Indonesia yaitu sebesar Rp1,8 triliun, PT Industri Kereta Api yaitu sebesar Rp976 miliar, untuk PT Pelayaran Indonesia sebesar Rp2,5 triliun, dan Perum Damri sebesar Rp1 triliun,” katanya.

Adapun usulan ini masih dalam tahap pendalaman antara Komisi VI DPR RI, Kementerian BUMN, dan perseroan yang bakal menerima suntikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu. Sehingga, nominal yang diajukan belum final.

Hekal menyebut, pihaknya masih mendengar penjelasan dari masing-masing Direktur Utama empat BUMN, terutama alasan perusahaan harus disuntik anggaran negara.

“Pada kesempatan hari ini kita ingin mendengar dan melanjutkan pedalaman yang sudah kita lakukan dalam diskusi sebelumnya, langsung di jawab saja apa yang menjadi konsen dari teman-teman dalam diskusi kita sebelumnya, baru kita tanggapan sekali lagi,” ujar dia.

(YNA)