Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan penambahan modal negara ke Pertamina senilai Rp 49,9 miliar. Hal itu dilakukan lewat Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Penambahan modal berasal dari pengalihan barang milik negara (BMN) pada Kementerian ESDM berupa tangki bensin (fuel tank) 1x500 kiloliter, sarana dan prasarana bahan bakar nabati, serta terminal bahan bakar minyak di 14 wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Pengalihan BMN milik Kementerian ESDM ini sudah dilakukan sejak 2016 yang lalu.

Total fasilitas yang dialihkan ke Pertamina di 14 wilayah itu nominalnya sebesar Rp 49,9 miliar yang menjadi bentuk tambahan modal saham bagi Pertamina dari negara.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp 49.945.989.000 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)," tulis pasal 2 beleid tersebut, dikutip Selasa (15/10/2024).

1. Krueng Raya, Aceh dengan nominal Rp 699,3 juta
2. Lhokseumawe, Aceh dengan nominal Rp 662,6 juta
3. Baturaja, Sumatera Selatan dengan nominal Rp 1,88 miliar
4. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dengan nominal Rp 1,61 miliar
5. Camplong, Jawa Timur dengan nominal Rp 3,38 miliar
6. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 3,98 miliar
7. Sampit, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 5,45 miliar
8. Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan nominal Rp 6,02 miliar
9. Boyolali, Jawa Tengah dengan nominal Rp 3,39 miliar
10. Maos Cilacap, Jawa Tengah dengan nominal Rp 5,04 miliar
11. Malang, Jawa Timur dengan nominal Rp 3,66 miliar
12. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 4,47 miliar
13. Sanggaran Denpasar, Bali dengan nominal Rp 3,49 miliar
14. Tasikmalaya, Jawa Barat dengan nominal Rp 6,2 miliar

(hal/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memperkuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengantisipasi penurunan anggaran Kementerian PUPR pada 2025.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan anggaran tambahan Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran naik menjadi Rp116,22 triliun pada 2025. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta menyatakan perseroan telah mengantisipasi penurunan anggaran tersebut dengan memperkuat lini bisnis melalui skema KPBU, didukung dengan pembiayaan kreatif dan mitra yang kuat.

“Skema ini memungkinkan ADHI untuk tetap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dengan tetap menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam memilih proyek yang akan dikerjakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Rozi menambahkan opsi proyek dari BUMN/BUMD dan swasta juga telah memperluas sumber kontrak baru perusahaan. Pendekatan tersebut membuat ADHI tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah dan mampu meraih peluang dari berbagai sumber.

Di sisi lain, emiten BUMN Karya ini juga akan fokus mengembangkan lini bisnis yang dapat memberikan pendapatan berulang atau recurring income pada tahun depan.

Prospek ADHI pada 2025 juga ditopang oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun yang telah disetujui DPR pada Juli 2024. Modal ini ditujukan untuk merampungkan proyek strategis nasional Tol Solo-Jogja-Kulonprogo dan Tol Jogja-Bawen.

“Kami optimis bahwa peningkatan anggaran [PUPR] dan PMN ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja ADHI, terutama dalam menjaga pertumbuhan fundamental dan memperkuat posisi perseroan di sektor infrastruktur,” ucap Rozi.

Hingga Agustus 2024, ADHI mengantongi kontrak baru senilai Rp13,6 triliun. Perolehan itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni Rp24,5 triliun.

Kontrak baru tersebut diraih dari pekerjaan proyek gedung sebesar 43%, sumber daya air sebesar 31%, sisanya jalan & jembatan, properti, manufaktur, dan EPC sebesar 26%.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Wacana perubahan subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggegerkan publik. Rencana tersebut tertuang dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara terkait hal tersebut. Dia mengatakan, kementeriannya bukan pengambil kebijakan. Dia mengatakan, Kementerian BUMN hanya mengikuti atau menjalankan kebijakan pemerintah.

Ia pun mencontohkan seperti penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan. Ketika misalnya selalu isu PMN, oh ini kenapa sih kenapa, loh, kan PMN kami kan penugasan, 90% itu penugasan, dan mayoritas itu pembangunan jalan tol," ungkapnya di DPR, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Hal itu sama juga dengan subsidi KRL. Terkait wacana itu, menurutnya harus duduk bersama. Dia mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah.

"Sama Kereta Api. Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus suduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Namun begitu, Erick mengatakan, pihaknya belum membahas wacana perubahan subsidi KRL itu. Ia mengaku, mengetahui kabar tersebut dari media.

"Kami belum, belum, kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikutin. Sepertinya, saya nggak tahu soalnya saya baca di media juga," ungkapnya.

(acd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mencetak laba bersih Rp401,95 miliar sepanjang Januari – Juni 2024. Raihan itu berbalik dari posisi rugi Rp1,88 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Juni 2024, WIKA membukukan pendapatan bersih Rp7,53 triliun atau turun 18,58% year-on-year (YoY) dari posisi Rp9,25 triliun.

Sepanjang semester I/2024, pendapatan WIKA dikontribusikan oleh sejumlah segmen, antara lain infrastruktur dan gedung sebesar Rp3,46 triliun; segmen industri Rp2,29 triliun; energi dan industrialplant Rp1,2 triliun; serta hotel Rp421,01 miliar.

WIKA turut mencatatkan beban pokok pendapatan Rp6,88 triliun, melemah 18,71% secara tahunan. Dengan perolehan itu, perseroan mengakumulasikan laba kotor Rp645,52 miliar atau turun dari posisi semester I/2023 yang meraih Rp779,03 miliar.

Beban keuangan perseroan juga mengalami peningkatan 50,40% secara tahunan, atau dari posisi Rp1,23 triliun pada tahun lalu menjadi Rp1,85 triliun sepanjang semester I/2024.

Kendati demikian, WIKA mencatatkan penghasilan lain-lain senilai Rp4,38 triliun pada paruh pertama tahun ini. Capaian tersebut bersumber, di antaranya dari keuntungan restrukturisasi pinjaman Rp3,94 triliun dan pemulihan penurunan nilai Rp361,19 miliar.

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan transformasi perseroan telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan rencana perseroan.

Hal itu setidaknya tecermin dari gross profit margin (GPM) segmen infrastruktur dan gedung serta EPCC yang mencapai 8,4% dan 9,9% pada kuartal II/2024. Realisasi ini meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yakni 8,2% dan 7,9%.

“Perkuatan kinerja operasi WIKA dapat tercapai atas upaya perseroan dalam menjalankan lean construction dan digitalisasi serta terus mengupayakan efisiensi operasi di seluruh proyek berjalan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

WIKA mencatatkan penurunan piutang 15,3% dari posisi Rp8,40 triliun menjadi Rp7,11 Triliun pada semester I/2024. Hal ini sejalan dengan upaya perseroan dalam menjalankan salah satu langkah 8 stream penyehatan yakni percepatan penagihan piutang.

Perbaikan kinerja Wijaya Karya juga terlihat dari rasio utang berbunga terhadap ekuitas (gearing ratio) dan debt to equity ratio (DER) yang masing-masing 2,31 kali serta 3,23 kali. Torehan ini menurun dari posisi tahun lalu yang mencapai 3,86 kali dan 5,89 kali.

Dari sisi neraca keuangan, WIKA membukukan total aset Rp67,06 triliun hingga akhir Juni 2024 atau meningkat 1,64% YoY. Adapun liabilitas turun 9,23% secara tahunan menjadi Rp51,20 triliun, sementara ekuitas melonjak 65,71% YoY ke Rp15,86 triliun.

Adapun arus kas setara kas perseroan pada akhir periode Juni 2024 tercatat mencapai Rp7,04 triliun, melesat 284,73% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp1,83 triliun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Jiwasraya (Persero) telah menerima total penyertaan modal negara (PMN) untuk program restrukturisasi sebesar Rp32 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari suntikan dana pemerintah sebanyak tiga kali.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan meski penanganan sudah dilakukan, pemerintah melalui Kementerian BUMN bakal melikuidasi atau membubarkan perseroan di sektor asuransi jiwa tersebut.

“Di sisi lain penanganan, apalagi nasabah juga ditangani. Dan harus diingat, dana ini diambil dari dananya APBN lewat PMN, total PMN Rp32 triliun, yang digelontorkan tiga kali PMN untuk proses restrukturisasi Jiwasraya,” ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (22/8/2024).

Dalam kasus Jiwasraya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menerbitkanPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Melalui beleid itu, Presiden menyetujui pemberian PMN kepada BPUI atau IFG.

PMN merupakan proses pemisahan aset negara menjadi modal di BUMN. Artinya, pemerintah menyediakan dana bernilai jumbo yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada perusahaan pelat merah.

Kemudian, PP juga menjelaskan pemberian PMN bertujuan memperbaiki permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam menyelesaikan pembayaran polis dari Asuransi Jiwasraya.

Di dalamnya juga termasuk menyelesaikan polis Asuransi Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi dan/atau dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), anak usaha IFG.

“Dan mereka semua dipindahkan ke IFG Life. Jadi ini adalah restrukturisasi terbesar sepanjang sejarah yang berhasil direstrukturisasi untuk asuransi. Jadi ini adalah sejarah. Sebelumnya sih kalau kita lihat pada mandek. Jadi bisa dikatakan tanggung jawab dari pemegang saham, pemerintah dalam hal ini berhasil kita lakukan,” ujar Arya.

Dia mengklaim restrukturisasi eks pemegang polis Jiwasraya berhasil dilakukan. Hingga kini, total polis yang alihkan ke IFG Life mencapai 99,6 persen. Artinya, masih ada 0,4 persen polis lainnya yang tidak mengikuti atau menolak restrukturisasi.

“Total nasabahnya itu untuk korporasi itu kemarin ada 5.686 korporasi. Kita berhasil melakukan restruk sebesar 99,6 persen. Bisa dikatakan 0,4 persen sisanya. Jadi berhasil banget ya, targetnya 85 persen, ternyata bisa,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

SINTANG - Sebanyak 2.767 warga di 13 desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kini tersenyum bahagia setelah PT PLN (Persero) berhasil mengalirkan listrik di wilayah tersebut. Hadirnya listrik ini menjadi kado bagi warga Sintang menjelang Kemerdekaan RI ke-79 sekaligus wujud kehadiran negara lewat bantuan penyertaan modal negara (PMN) melalui PLN.

Kepala Desa Gandis, Kabupaten Sintang, Martono, mengungkapkan apresiasinya kepada PLN yang telah berjuang tanpa lelah sehingga dapat mengalirkan listrik andal ke wilayahnya. Ia berharap, kehadiran listrik dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

?Diharapkan dengan adanya akses listrik yang memadai ini, tak hanya memenuhi kebutuhan energi masyarakat desa, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan perputaran ekonomi daerah,? kata Martono.

Aloy, salah satu warga, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan rasa syukurnya atas pembangunan jaringan listrik di desanya.

_{Petugas PLN bergotong-royong dalam membangun jaringan listrik untuk menerangi desa-desa di Sintang, Kalbar. (Foto dok PLN)}

?Kurang lebih 36 tahun kami impikan listrik, akhirnya sekarang listrik di desa kami dibangun, terima kasih bantuan dari semua pihak terutama PLN dalam pembangunan listrik desa kami," kata Aloy.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, sebagai pemegang mandat ketenagalistrikan di Indonesia, perusahaan akan terus berupaya mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

?Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Untuk itu, lewat PMN kami berkomitmen mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan listrik sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, kami pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar diterima masyarakat, dalam hal ini melalui listrik andal,? ujar Darmawan.

Darmawan berharap, dengan adanya listrik di 13 Desa di Kabupaten Sintang dapat menciptakan multiplier effect yang tak hanya berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat tapi juga dapat meningkatkan roda perkeonomian, pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat di daerah 3T.

?Semoga dengan adanya listrik ini, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat,? kata Darmawan.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Joice Lanny Wantania menyampaikan, PLN membangun sejumlah infrastruktur untuk mengaliri listrik 13 desa ini. Antara lain Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 52,74 kilometer sirkuit (KMS), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 101,23 KMS, gardu distribusi sebanyak 24 buah dengan total kapasitas 2230 kiloVolt Ampere (kVA), yang terhubung dengan sistem kelistrikan khatulistiwa.

?Dengan perjuangan tanpa lelah para insan PLN akhirnya mampu menyalurkan listrik andal di Kabupaten Sintang. Ini adalah wujud dukungan kami pada Pemerintah, di mana PLN akan terus mengupayakan pembangunan kelistrikan sampai ke daerah terpencil," tutur Joice.

Jakarta -

Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,3 triliun diserahkan pemerintah kepada PT Danareksa. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

"Jadi, PMN yang diserahkan dari negara kepada PT Danareksa sekitar Rp 3,3 triliun," kata Corporate Secretary and CSR Division Head PT Danareksa (Persero) Agus Wijaya di Batang, dikutip dari Antara, Kamis (25/7/2024).

Sarana yang sudah dibangun seperti pembangunan rumah susun dan instalasi pengolah air limbah, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Menurut dia, pembangunan sarana di Kawasan Industri Terpadu Batang dipastikan masih panjang karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari total jumlah lahan yang disiapkan seluas 4.300 hektare.

Padahal saat ini, kata dia, lahan yang sudah digunakan baru seluas 450 hektare.

"Jadi pengembangan (pembangunan) masih jauh sekali. Jadi potensi-potensi penanaman modal asing (PMA) ke KITB masih besar. Jadi nggak sampai berhenti di sini," katanya.

Agus menyebutkan, berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang telah menyerap sekitar 19 ribu tenaga kerja. Bahkkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap mencapai 200 ribu jika semua PMA sudah masuk.

Ia berharap berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang akan menggerakkan ekonomi khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. General Manager Corporate Secretary PT KITB M Burhan Murtaki mengatakan bahwa pada Oktober 2024, KITB akan menjadi anak perusahaan PT Danareksa.

"Dalam kurun empat tahun itu, sudah ada satu perusahaan yang berdiri di KITB dipastikan akan melakukan ekspor perdana yang rencananya dilakukan oleh Presiden Jokowi, Jumat (26/7)," pungkasnya.

(ily/hns)

Jakarta: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah disuntik penyertaan modal negara (PMN) diharapkan bisa naik kelas. PMN jangan justru menjadi andalan BUMN untuk bertahan. Apalagi PMN dijadikan bantalan untuk menutup kerugian.

"Seharusnya BUMN tidak ada yang merugi. Apalagi ada upaya memprioritaskan perusahaan BUMN untuk pengerjaan proyek negara," kata Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), melalui keterangan tertulis, Minggu, 21 Juli 2024.

Logikanya, kata dia, kalau ada BUMN rugi, artinya ada yang salah pada pengelolaannya. Atau mungkin sumber daya manusia (SDM) yang diletakkan di kursi kepemimpinannya bukan sosok yang kompeten di bidang tersebut.
Dia mencontohkan PT Garuda Indonesia. PMN yang tersalurkan ke Garuda mencapai Rp10 triliun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kalau PMN itu diserahkan ke swasta, mungkin sudah berkembang besar perusahaannya," ucap BHS.

Menurut dia, banyak perusahaan BUMN yang sudah disuntik PMN, tetapi tetap mati. Bahkan produktivitasnya hampir mendekati nol. Dia mencontohkan BUMN pabrik gula, BUMN sandang, hingga BUMN industri maritim atau galangan kapal.

BHS menyebutkan perusahaan BUMN sebenarnya dibutuhkan untuk fungsi stabilisator. Mulai dari kecukupan produk dan jasa, mutu produk dan jasa, serta harga. Agar masyarakat sebagai konsumen tidak dipersulit karena kelangkaan ataupun kartelisasi yang dilakukan swasta.

"Jadi, BUMN-BUMN itu akan menjaga masyarakat dari produk yang buruk, ketidaktersediaan produk di pasar, dan harga produk yang tidak melebihi nilai sewajarnya. BUMN bukan sebagai penguasa di pasar, tapi hanya menjaga agar pasar itu terus bergerak dan bertumbuh dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," kata dia.

Untuk memastikan BUMN bisa menjadi stabilisator, maka BUMN itu harus sehat dan kuat. BHM juga meminta pemerintah merekrut SDM yang kompeten di bidangnya.

"Sehingga BUMN bisa ditangani secara profesional dan inovatif," kata BHS.

Bukan untuk bayar utang

Lebih lanjut, dia menegaskan perusahaan BUMN harus memahami bahwa PMN ditujukan untuk pengembangan produktivitas. Bahkan bisa meningkatkan keuntungan dan manfaat untuk publik yang lebih besar.

"PMN itu jangan dipakai buat bayar utang. Pakailah untuk pengembangan perusahaan. Jangan tiap tahun dikasih PMN, tapi rugi terus. Ya, harusnya dibenahi dulu manajemen-nya, baru dipertimbangkan untuk menerima PMN lagi," kata dia.

Dia berharap pemerintah memprioritaskan PMN bagi BUMN yang produksinya menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Seperti, industri sandang. "Bukan malah ditutup," ujar dia.

(UWA)

SEMARANG,investor.id - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)  telah melakukan penjaminan untuk proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 534 triliun hingga Juni 2024. Nilai ini terbagi dalam proyek investasi untuk infrastruktur dan non infrastruktur.

“Kami di  PT PII sudah  menjamin proyek dengan nilai investasi adalah Rp 471 triliun, untuk proyek infrastruktur dan  Rp 63 triliun untuk proyek non infrastruktur,  total nilai investasi di Rp 534 triliun,” ucap Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho  dalam acara Press Tour Kemenkeu di Kantor Perumda Air Minum Tirta, Semarang pada Kamis (18/7/2024).

Dari nilai investasi Rp 534 triliun, PT PII melakukan penjaminan sebesar Rp 99 triliun dengan nilai penjaminan sebesar  Rp 91 triliun untuk proyek infrastruktur dan Rp 8 triliun untuk non infrastruktur. Dari sisi jumlah proyek, tercatat ada 53 proyek yang dijamin oleh PT PII. Adapun proyek infrastruktur yang dijamin sebanyak  45 proyek  dan non infrastruktur sebanyak 8 proyek.

“Untuk jumlah penjaminan proyek infrastruktur, kita total ada 53 proyek, salah satunya untuk proyek yang ada di SPAM(sistem Penyediaan Air Minum) sekarang ini dan total nilai penjaminannya itu Rp 99 triliun,” tutur Ridho.

Dia mengatakan PT PII sendiri  memiliki ekuitas sekitar Rp 16 triliun namun bisa  bisa melakukan penjaminan proyek yang senilai Rp 534 triliun. “Artinya kita bisa me-leverage atas PMN (Penyertaan Modal Negara) yang diberikan kepada PT PII sampai dengan sebagai enabler untuk proyek yang nilainya Rp 534 triliun,” terang dia.

Khusus untuk di Jawa Tengah PT PII melakukan penjaminan lima proyek yaitu proyek PLTU Batang, Tol Batang - Semarang, SPAM Semarang Barat, Tol Semarang - Demak, dan Tol Jogja - Bawen.

Selain itu PT PII juga melakukan penjaminan untuk korporasi sebesar Rp 2,3 triliun terhadap 23 sertifikat. Hal ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan sejak awal pandemi Covid-19.  

Sesditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Ubaidi S Hamidi Kementerian Keuangan mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah  memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp 6.445 triliun. Dari target tersebut, APBN hanya akan mengakomodasi sebesar 37% atau sebesar Rp 2.385 triliun.

“Sisanya sebesar Rp 1.353 triliun diproyeksikan akan dipenuhi dari BUMN/BUMD dan sebesar Rp 2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta,” kata Ubaidi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan rapor dividen dan PMN BUMN pada 5 tahun terakhir. Menurutnya, selama ini PMN dibiayai dari utang luar negeri, tetapi ke depan dividen dapat membiayai kebutuhan PMN BUMN.

“Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Rabu (10/7/2024) malam.

Jakarta, Investor.id- Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Tunai senilai Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Salah satu pemanfaatan anggaran PMN itu adalah untuk pembangunan di lahan atau proyek di area-area terdapat backlog perumahan.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menjelaskan bahwa suntikan dana berupa PMN Tunai diperlukan Perumnas guna terus menjalankan penugasan dari pemerintah sebagai satu-satunya BUMN pengembang untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta berperan strategis dalam pengurangan jumlah backlog perumahan nasional.

Dia menambahkan, Perumnas pun memiliki misi sosial berupa penyediaan rumah terjangkau dimana minimal 20% dari unit di setiap proyek dialokasikan khusus untuk subsidi.

“Pengajuan PMN Tunai sebesar Rp 1 triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas kedepannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi Masyarakat,” kata Budi dalam siaran pers, Sabtu (13/7/2024).

Budi menyampaikan secara keseluruhan suntikan dana pengajuan PMN tahun 2025 ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan hunian sebanyak 3.180 unit.

Hunian itu terdiri atas perumahan terintegrasi transportasi umum,  persedian kluster baru/extension, dan persedian kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembangunan rumah susun milenial Kemayoran.

Perumnas sebagai korporasi tentunya tidak bergerak sendiri, sehingga dalam memenuhi berbagai program penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi angka backlog kebutuhan hunian di Indonesia, diperlukan keterlibatan pemerintah dan peran serta seluruh stakeholder untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan hunian tersebut.

Perumnas berkomitmen dalam mengoptimalkan perannya sebagai pengembang hunian masyarakat dan terus berupaya untuk bertransformasi dengan melakukan penguatan model bisnis sebagaimana arahan Menteri BUMN, yaitu pada kebijakan pengadaan tanah melalui revitalisasi rumah susun eksisting dan kerja sama pengembangan lahan idle milik pemerintah/BUMN/Bank Tanah.

Bersamaan dengan itu pula, turut dilakukan kebijakan refinancing dan kebijakan produk yang memfokuskan pengembangan hunian diantaranya adalah yang terintegrasi dengan transportasi.

Oleh karenanya, menjadi satu komitmen Perumnas di mana tujuan penggunaan PMN yang diajukan ini adalah untuk pembangunan di lahan/proyek di area-area terdapat backlog perumahan, pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan (termasuk sarana dan prasarana) yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya jual Perumnas, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta penyelesaian persediaan.

“Dengan dana PMN Tunai sebesar Rp 1 triliun ini, kami yakin dapat memberikan hasil yang positif tidak hanya bagi Perumnas, melainkan secara paralel juga berdampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan,” ujar Budi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan khusus dalam menggerakkan roda ekonomi dan mesin pembangunan nasional.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), proyek prioritas dalam periode 2020-2024 diperkirakan memakan biaya senilai Rp6.555 triliun. Tentu, perusahaan-perusahaan BUMN yang mengambil peran dalam proyek prioritas itu membutuhkan dana berskala besar.

Oleh sebabnya, Penyertaan Modal Negara (PMN) biasanya menjadi kuncian pemerintah untuk membantu perusahaan-perusahaan pelat merah itu agar dapat menjalankan proyek pembangunan sesuai rencana.

Apa itu penyertaan modal negara?

Mengutip laman Dkjn Kemenkeu, Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Dengan demikian, PMN akan menjadi suntikan dana utama bagi BUMN untuk memperkuat kebutuhan biaya perusahaan dan sebagai acuan pemerintah terhadap efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan biaya produksi.

Baca juga: Bukan dari Utang Luar Negeri, Setoran PMN Berasal dari Dividen

Efek PMN untuk BUMN

Dkjn Kemenkeu menyebutkan, dukungan Penyertaan Modal Negara untuk BUMN Prioritas, memperhatikan efektivitas kinerja BUMN penerima yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan. Kriteria BUMN penerima sebagai berikut:

1. Pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.
2. Peran sovereign yang dijalankan BUMN.
3. Eksposur terhadap sistem keuangan.
4. Kepemilikan pemerintah.
5. Total aset yang dimiliki.

Itulah informasi terkait pengertian Penyertaan Modal Negara serta efek yang diterima oleh BUMN dalam sektor pembangunan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (SyariefMuhammad Syafiq)

(ANN)