Bisnis.com, JAKARTA – Pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan rapor dividen dan PMN BUMN pada 5 tahun terakhir. Menurutnya, selama ini PMN dibiayai dari utang luar negeri, tetapi ke depan dividen dapat membiayai kebutuhan PMN BUMN.

“Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Rabu (10/7/2024) malam.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mematok target setoran dividen BUMN ke pos kekayaan negara senilai Rp85,84 triliun pada 2024 atau tahun terakhir pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, DPR telah menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. PMN jumbo itu menuai kritik salah satunya dari mantan petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepastian aliran Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 untuk empat BUMN Karya perlu dibarengi dengan upaya perbaikan tata kelola. Hal ini bertujuan memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi.

Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp19,51 triliun akan mengalir ke empat BUMN Karya. Mereka adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Hutama Karya merupakan penerima PMN terbesar pada 2025, yakni Rp13,86 triliun. Dana itu akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Fase 2 dan 3.

Sementara itu Adhi Karya memperoleh PMN Rp2,09 triliun untuk menyelesaikan proyek Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja, lalu WIKA meraih Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan. Adapun PTPP mendapatkan Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana, Subang.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan bahwa sudah sepatutnya BUMN Karya mendapatkan PMN untuk kebutuhan modal kerja terkait pembangunan infrastruktur.

“Semisal Hutama Karya yang mendapatkan PMN terbesar. Itu berkaitan dengan penugasan pembangunan Jalan Tol Sumatra, tanpa PMN tidak mungkin Hutama Karya mampu melaksanakan tugas tersebut,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Toto menilai ada beberapa hal yang perlu dilakukan BUMN Karya. Dia menuturkan bahwa berdasarkan kontrak PMN versi terbaru, perusahaan pelat merah penerima injeksi modal harus menyampaikan proposal bisnis secara lebih terstruktur.

Hal tersebut mencakup aspek pengawasan yang lebih ketat dan penalti bagi manajemen BUMN yang tidak mampu mencapai target PMN. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola perusahaan perlu menjadi perhatian utama dari BUMN Karya ke depan.

“Aspek good corporate governance terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas untuk diperbaiki. Jadi, sebaiknya penegakan hukum perlu ditingkatkan, sekaligus membangun budaya korporasi yang lebih kompetitif,” pungkasnya.

Toto juga menyatakan BUMN Karya harus membuktikan kinerjanya secara baik dalam mengeksekusi penugasan sesuai dengan alasan PMN dikucurkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar kepercayaan publik dapat kembali bertumbuh.

“Jadi, momentum ini yang harus ditunjukan BUMN Karya untuk memperbaiki reputasi mereka yang tercoreng dengan aksi fraud ataupun korupsi dari manajemennya,” kata Toto.

Sementara itu, Pengamat BUMN Datanesia Institute Herry Gunawan menyatakan BUMN Karya juga harus memperbaiki kinerja fundamental keuangan. Menurutnya, pengelolaan risiko perlu ditingkatkan agar keuangan perusahaan sehat di tengah penugasan pemerintah.

Dia menambahkan bahwa pemerintah selaku pemegang saham juga memiliki peran penting untuk mengaudit pengelolaan perusahaan di BUMN penerima suntikan modal negara. Dengan demikian, penggunaan PMN diharapkan dapat berjalan optimal.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id - PT PP Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) merupakan tiga di antara perusahaan-perusahaan BUMN yang dipastikan bakal menerima suntikan penyertaan modal negara (PMN) pada tahun anggaran (TA) 2025. Lalu, bagaimana dampak PMN terhadap likuiditas emiten-emiten konstruksi pelat merah tersebut?

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto menerangkan bahwa injeksi PMN tersebut akan berpengaruh pada penurunan debt equity ratio (DER) perseroan. Sebab, terus terang saja, dengan adanya PMN, maka perseroan tidak perlu lagi untuk menambah utang.

Apalagi, proyek portofolio PTPP yang di Kawasan Industri Grand Rebana memerlukan pendanaan jumbo, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah. “Terus, proyek Tol Yogyakarta-Bawen itu pembukuannya nanti tidak terkonsolidasi ke PTPP, tetapi ke PT Jasa Marga Tbk (JSMR),” ucap Agus saat ditemui Investor Daily baru-baru ini.

Pada TA 2025, emiten bersandi saam PTPP ini dipastikan bakal mengantongi PMN sebesar Rp 1,56 triliun yang masing-masing akan digunakan sebesar Rp 1 triliun untuk proyek Kawasan Industri Grand Rebana (Tahap I) di Subang dan Rp 563 miliar untuk Tol Yogyakarta-Bawen sebagai salah satu PSN.

Agus pun memproyeksikan, PMN tersebut akan menekan utang PTPP sebesar 1% dan DER di posisi 2 dan interestbearing menjadi 1,3 dan 1,4 pada 2029. “Jadi, PTPP akan bisa lari kencang di 2026-2027. Semoga kami bisa mendivestasi aset-aset,” tambahnya.

Tahun ini, PTPP menargetkan dapat mengantongi tambahan kas sebesar Rp 3 triliun dari divestasi aset. Adapun aset-aset yang berencana dilepas perseroan adalah aset di entitas anak seperti PT Sinergi Investasi Properti, PT Citra Waspphutowa, PT Indonesia Ferry Property, PT PP Properti Suramadu, PT Odira Energi Karang Agung, PT Inpola Meka Energi, serta lelang kendaraan alat berat.

Agus menyebut, rata-rata aset yang akan diivestasi itu mayoritas masih dalam proses uji tuntas (due diligence) salah satunya PT PP Semarang-Demak, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola Tol Semarang-Demak. Di jalan bebas hambatan ini, PTPP memegang sebanyak 75,1%. “Jadi, semua (aset yang akan didivestasi) masih on the track,” imbuh Agus.

WIKA

Sedangkan bagi WIKA, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan, PMN Rp 2 triliun yang akan diterima perseroan pada tahun depan akan memperkuat struktur permodalan perseroan.

“Poinnya adalah karena adanya beban-beban utang mengganggu working capital existing, sehingga perkuatannya juga untuk working capital. Soalnya, kalau PMN itu dipakai untuk menutupi beban-beban yang ada, kan gak boleh. Jadi, PMN tersebut akan masuk untuk memperkuat struktur permodalan,” ujar Mahendra kepada Investor Daily baru-baru ini.

Ke depan, Mahendra menekankan, WIKA fokus pada transformasi bisnis dan restrukturisasi keuangan yang sejauh ini sudah berjalan di jalur yang benar.

“Kami berharap, langkah perbaikan internal ini didukung dengan kondisi makro yang kondusif. Karena bagaimanapun, bisnis WIKA mendapatkan pengaruh dari kondisi makro. Kalau makro turbulence, otomatis langkah perseroan juga akan menghadapi turbulence,” tutur dia.

Selama sepekan terakhir, harga saham WIKA mengalami lonjakan yang cenderung anomali. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menilai, penguatan harga saham WIKA tersebut lebih dikarenakan investor ritel memanfaatkan momentum rebound untuk trading saham WIKA. “Jadi, ini efeknya shortterm,” ucap Martha kepada Investor Daily, dikutip Kamis (11/7/2024).

Tak berlebihan, bila kemudian kenaikan harga saham WIKA pun sudah mulai terbatas. Oleh sebab itu, Martha merekomendasikan untuk sell on strength di level Rp 240. Sementara, untuk penguatan harga saham dalam jangka panjang, dia berpendapat, WIKA perlu menunjukkan perbaikan kinerja terlebih dahulu.

Menanggapi hal ini, Mahendra mengestimasikan, sepanjang tahun ini WIKA masih akan berada pada zona negatif dengan kerugian yang menurun bila dikomparasikan dengan kerugian pada tahun lalu.

“Yang jelas, kami akan upayakan untuk masuk ke zona positif. Saya belum bisa ngomong kapan. Sebab, rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) belum terdiskusi final dengan komisaris bersama Kementerian BUMN,” tutur dia.

ADHI

Di sisi lain, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson menjelaskan, PMN TA 2025 yang akan diterima ADHI akan berdampak positif pada CAGR laba bersih perseroan yang naik sebesar 32,16%.

Kemudian, pada aspek neraca, suntikan PMN kepada ADHI akan memperkuat ekuitas dan leverage. Jurang liabilitas dengan adanya PMN dan tanpa PMN juga akan cukup besar. Tentunya, jika perseroan tidak memperoleh PMN, maka akan menyebabkan struktur keuangan dan bunga ADHI bertambah.

Karenanya, melalui suntikan PMN, Entus memproyeksikan, arus kas operasi ADHI pada awal 2025 bakal kembali positif dan terus menguat. Kemudian, posisi DER akan stabil mulai dari 2,39 pada 2025 menjadi 2,03 pada 2029. Sementara bila tanpa PMN, DER perseroan akan meningkat menjadi 3,54 pada 2025, lalu 3,80 pada 2026, dan selanjutnya turun lantaran terdapat aksi korporasi penjualan beberapa aset yang diprivatisasi.

Lebih lanjut, Entus menyebut, dengan adanya PMN, return on equity (ROE) ADHI juga akan lebih tinggi menjadi 1,9% pada 2025, kemudian 3,0% pada 2026, sampai 6,1% pada 2029. Pun begitu, dengan return on asset (ROA) yang akan terus menguat mulai dari 0,5% pada 2025 sampai 2,0% pada 2029.

“Jadi, dengan adanya PMN, Adhi Karya akan mampu mendukung penyelesaian PSN dengan tetap menjaga kesehatan keuangan serta meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing perusahaan,” tandas Entus.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR memberikan lampu hijau Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 kepada tiga emiten BUMN karya ADHI, PTPP, dan WIKA total senilai Rp5,65 triliun.

Kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga 2024.

Dengan demikian, sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Keputusan ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN 2025 Rp44,24 triliun disetujui.

Dari total dana tersebut, senilai Rp5,65 triliun akan mengalir ke tiga emiten BUMN karya atau konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara terperinci, Adhi Karya akan memperoleh PMN 2024 Rp2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja

Selanjutnya, Wijaya Karya senilai Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan. Kemudian, PTPP Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

Untuk diketahui, Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Sejumlah berita tema ekonomi mewarnai Rabu (10/7):

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita tema ekonomi mewarnai Rabu (10/7), mulai dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebut insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) jadi solusi untuk mengatasi stagnasi pasar mobil hingga sembilan Fraksi Komisi VI DPR RI dukung usulan PMN senilai Rp44,2 triliun di tahun 2025 oleh Kementerian BUMN.

1. OJK: Asuransi tradisional mendominasi 73,08 persen total premi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan asuransi tradisional masih mendominasi komposisi premi asuransi jiwa yakni sebesar Rp53,72 triliun atau 73,08 persen dari total premi asuransi jiwa yang sebesar Rp73,51 triliun per Mei 2024.

Baca selengkapnya di sini

2. Mendag: Industri baja nasional beri andil bagi pertumbuhan ekonomi RI

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan industri baja nasional memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca selengkapnya di sini

3. Menperin sebut insentif PPnBM dorong penjualan mobil domestik

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bisa menjadi solusi untuk mengatasi stagnasi pasar mobil sehingga mendorong penjualan.

Baca selengkapnya di sini

4. Kementerian ESDM: Tenaga nuklir masuk rencana ketenagalistrikan 2033

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masuk ke Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033.

Baca selengkapnya di sini

5. Sembilan fraksi Komisi VI DPR dukung PMN 2025 senilai Rp44,2 triliun

Sembilan Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun di tahun 2025 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id - Rapat kerja (raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 16 perusahaan BUMN dengan total Rp 44,24 triliun. Dari total tersebut, Rp 5,65 triliun di antaranya resmi akan mengalir kepada tiga emiten BUMN karya.

Ketiganya yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 2 triliun, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Rp 2,09 triliun, dan PT PP Tbk (PTPP) sebesar Rp 1,56 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menyampaikan, Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran (TA) 2025 dan monitoring atas PMN 2020-2024.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN TA 2025 dari Kementerian BUMN,” ucap Sarmuji dalam raker di DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Merespons hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir juga menjelaskan, persetujuan Komisi VI atas PMN yang diusulkan Kementerian BUMN sebesar Rp 44,24 triliun ini karena Komisi VI melihat BUMN mendapat banyak penugasan.

Atas dasar pertimbangan itu, Kementerian BUMN mendorong agar RUU BUMN yang disetujui Komisi VI DPR RI dan DPR harus memperoleh persetujuan penuh, sehingga hal-hal yang menjadi catatan bisa lebih transparan dan terbuka.

“Kami berharap, ini bisa terlaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada Komisi VI atas dukungan PMN dan RUU BUMN,” ucap Erick.

Dirinya juga menekankan bahwa PMN yang disetujui Komisi VI untuk perusahaan-perusahaan BUMN pada TA 2025 merupakan kali pertama PMN yang tidak bersumber dari utang negara. Melainkan, berasal dari dividen BUMN yang jumlahnya lebih besar daripada PMN.

“Total dividen hampir Rp 280 triliun. Sedangkan PMN Rp 212 triliun. Jadi, ada selisih Rp 68 triliun. Artinya, ini positif yang menjadi kepastian ke depan untuk penyehatan dan transformasi dan komitmen bagaimana BUMN terus menjadi benteng ekonomi nasional,” tuturnya.

Berikut ini daftar lengkap 16 BUMN yang akan menerima PMN TA 2025.

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.

6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun  dalam rangka pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi VI DPR RI menolak usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 kepada PT Danareksa (Persero) dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino mengatakan Danareksa dinilai mampu mendapatkan pendanaan di luar injeksi modal negara, sehingga tidak memerlukan PMN. Adapun Perum Perumnas disebut tidak memiliki rencana bisnis yang jelas.

"Kami menolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN, yakni Danareksa dan Perumnas. Danareksa karena bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain, sementara Perumnas konsep perencanaan bisnisnya tidak jelas," ujar Harris dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan usulan Kementerian BUMN, Danareksa direkomendasikan meraih PMN sebesar Rp2 triliun yang ditujukan untuk pengembangan usaha. Sementara itu, Perumnas diusulkan meraih injeksi modal negara sebesar Rp1 triliun guna penyelesaian persediaan perumahan.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara terperinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. ID Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai total Rp44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, M. Sarmuji, mengatakan bahwa kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga 2024.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Sarmuji dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024).

Sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Hal ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN Rp44,24 triliun disetujui.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino menyatakan deviden yang diberikan BUMN kepada negara mencapai Rp279,9 triliun selama 2019 hingga 2024 jauh lebih besar dibandingkan PMN yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

"Kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, menyatakan bahwa suntikan modal negara diharapkan mampu mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja sesuai peran BUMN," ucapnya.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang dapat PMN di 2025:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru

6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL

Bisnis.com, JAKARTA – PT Danareksa (Persero) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun. Usulan tersebut dilakukan untuk melakukan pengembangan program dan penugasan yang saat ini diemban perseroan.

Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi menuturkan, PMN tersebut bakal dialokasikan untuk pengembangan 5 proyek.

“Kami mengusulkan [PMN 2025] Rp2 triliun untuk membaginya menjadi lima proyek,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Perinciannya, injeksi modal negara bakal digunakan untuk mengembangkan dua kawasan industri, satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pengembangan Port Batu Ampar, serta yang paling anyar diteken yakni inisiasi Indonesia Water Fund (IWF) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung.

Secara lebih terperinci, Yadi menjelaskan bahwa PMN yang bakal diperoleh oleh Danareksa untuk mendanai pengadaan lahan baru seluas 100 hektare untuk Kawasan Industri Makassar (KIMA). Di mana, secara total diestimasikan membutuhkan belanja modal mencapai Rp1,1 triliun.

Adapun, alokasi PMN yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek KIMA sebesar Rp240,9 miliar, sedangkan sisanya akan ditutup oleh pinjaman perseroan.

Kedua, alokasi PMN 2025 akan disalurkan untuk pengembangan proyek Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Total kebutuhan belanja modal sebesar Rp2,3 triliun untuk pengadaan seluas 233 hektare lahan baru. Namun, PMN yang dibutuhkan Rp336 miliar.

Ketiga, PMN tunai yang diusulkan akan digunakan untuk mendukung inisiatif strategis pembangunan Port Batu Ampar.

Danareksa mencatat, kebutuhan belanja modal pada proyek tersebut mencapai Rp2,79 triliun untuk pengembangan dan pengoperasian terminal Peti Kemas Batu Ampar. Akan tetapi, PMN yang dibutuhkan dilaporkan sebesar Rp414,9 miliar.

Keempat, Danareksa akan menyalurkan PMN untuk proyek Indonesia Water Fund SPAM Bandung. Di mana, dalam proyek tersebut perseroan tercatat sebagai katalisator yang mengakselerasi pencapaian target. Hanya saja, tak dijelaskan berapa total kebutuhan belanja modal untuk proyek tersebut.

Terakhir, PMN yang diusulkan Danareksa pada 2025 akan digunakan untuk rencana pengembangan 650.000 hingga 2 juta hektare lahan untuk KEK Merauke.

Akan tetapi, pada tahap awal pihaknya bakal memfokuskan terlebih dahulu aliran PMN untuk rencana piloting project seluas 60.000 hektare. Yadi juga tidak merinci secara gamblang berapa keperluan belanja modal dan kebutuhan PMN pada proyek tersebut.

“Poinnya adalah kita diminta untuk mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan kawasan industri yang ada di sana. Jadi, nanti kita sampaikan lebih lanjut seperti apa Kawasan KEK, karena ini hanya merupakan katalisator supaya nanti ada investor yang akan berinvestasi di kawasan on farm atau off farm-nya,” pungkasnya.