JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembangkan Program Pengembangan Pelayanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan dengan skema Pembelian Layanan atau Buy The Service (BTS).

Program ini digulirkan guna menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang lebih baik.

Sejak tahun 2020, program ini melayani sebanyak 81.797.835 penumpang.

WIKIMEDIA COMMONS/BAYU PARAHITA SUMARA Ilustrasi bus Transjakarta yang dioperasikan oleh Perum PPD.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin menyatakan, BTS adalah pelayanan angkutan perkotaan yang disediakan bagi masyarakat oleh pemerintah yang akan memiliki keunggulan segi pelayanan, keamanan, kenyamanan, ketepatan jadwal pelayanan, serta terjangkau secara ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di program ini, pemerintah membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator angkutan dan pemerintah menjualnya kepada masyarakat melalui tarif dengan harga yang terjangkau.

“Dari data yang ada, kinerja BTS mulai diresmikan pada tahun 2020 hingga 2024 ini telah memiliki total kendaraan sebanyak 852 unit bus dan 111 mobil penumpang umum," kata Risyapudin dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Dia menjelaskan, sejak tahun 2024 beberapa pemerintah daerah mulai melakukan pengambil alihan Program BTS sehingga jumlah unit yang beroperasi di tahun 2024 sejumlah 724 unit bis dan 54 mobil penumpang umum.

"Sedangkan untuk jumlah total penumpang sebanyak 81.797.835 orang,” imbuh dia.

Dokumentasi DAMRI DAMRI kembali mengoperasikan rute Bus Listrik berbasis Buy The Service (BTS) Terminal Purabaya - ITS - Kenjeran Park via Middle East Ring Road (MERR) Surabaya pada Minggu (25/2/2024).

Ia juga menambahkan dengan skema ini, pemerintah mengambil alih risiko biaya pelayanan angkutan umum dan menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Dalam skema Buy The Service, pemerintah memberikan subsidi sehingga tarif ditetapkan lebih murah sesuai dengan biaya ekonomi dan daya beli masyarakat.

Menurut Risyapudin implementasi skema Buy The Service menjadi wujud pelaksanaan pasal 138 dan 139 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

“Dengan skema ini Pemerintah berupaya tercapainya pelayanan angkutan umum perkotaan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang lebih baik dari segi pelayanan, keamanan, kenyamanan, ketepatan jadwal pelayanan, serta terjangkau secara ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat,” papar Risyapudin.

Saat ini skema Buy The Service hadir di 10 kota di Tanah Air, yaitu Trans Metro Deli di Medan, Trans Musi Palembang di Palembnag, Trans Metro Pasundan di Bandung, Trans Banyumas di Banyumas, Batik Solo Trans di Surakarta, Trans Semanggi Suroboyo di Surabaya, Trans Metro Dewata di Denpasar, Trans Banjarbakula di Bajarmasin, dan Trans Mamminasata di Makassar.

Sedangkan yang baru saja diuji coba dan akan dioperasikan dalam waktu dekat adalah Balikpapan City Trans di Balikpapan.

”Semenjak dioperasikan pada tahun 2020 lalu load factor statis dihitung berdasarkan ritase realisasi ada tiga Kota dengan load factor statis tertinggi, yaitu Surabaya (50,63 persen), Bandung (35,17 persen), dan Surakarta (28,98 persen).

Secara terpisah, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, tidak mudah untuk membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang.

Untuk itu pihaknya meminta agar membenahi angkutan umum jangan berhenti hanya di Kementerian Perhubungan.

”Keikusertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan. Dan tidak kalah pentingnya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK),” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Layanan bus dengan skema layanan buy the service (BTS) adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan, saat ini sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Layanan bus perkotaan Balikpapan dengan skema Buy The Service (BTS) bertajuk Balikpapan City Trans, resmi diuji coba, Senin (1/7/2024).

Kota-kota tersebut antara lain Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Budi mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri.

"Kita harapkan, layanan buy the service (BTS) ini bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah. Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini," ujar Budi, dalam keterangan resmi (14/7/2024).

Seperti diketahui bus BTS paling baru, yaitu BISKITA Trans Depok telah meluncur pada 14 Juli 2024. BISKITA ini akan melayani para penumpang yang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya.

“Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik. Ke depan, semoga semakin banyak Pemda melakukannya. Saya yakin Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang mampu untuk mengalokasikan sebagian APBD, tidak perlu banyak," ucap Budi.

Menhub memperkirakan, jika sepanjang hari ada 2.000 orang yang dapat terlayani melalui BISKITA, maka artinya paling tidak sebanyak 2.000 motor atau mobil pribadi tidak bergerak di jalan. Selain berbiaya murah, hal ini juga dapat mengurangi polusi dan kemacetan.

DOK. PEMKOT SURABAYA Peluncuran Teman Bus melalui Program Buy The Service (BTS) pada Trans Semanggi Suroboyo di Balai Kota Surabaya, Rabu (29/12/2021).

"Tentu kita melihat bahwa pergerakan antarmoda ini harus digalakkan dan harus diurus secara serius agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, dari dan menuju LRT. Oleh karena itu, pemerintah pusat menyediakan program angkutan BTS untuk menghubungkan titik-titik mayor transportasi," kata dia.

Sebagai informasi, BISKITA Trans Depok akan beroperasi selama 16 jam dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Akan ada total 48 titik perhentian dengan total jarak lintasan 34 kilometer.

Saat ini terdapat 14 unit kendaraan yang siap beroperasi serta 1 unit kendaraan cadangan dengan target sebanyak 7 ritase per unit. Selama 6 bulan di awal beroperasi, layanan ini dapat dinikmati secara gratis.

Selain Depok, kota-kota lain yang telah lebih dulu menerapkan BTS dari Kementerian Perhubungan antara lain Bogor, Bekasi, Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pemerintah daerah ikut serta dalam penyelenggaraan bus dengan skema layanan buy the service (BTS). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan terus menghimbau skema BTS bisa menjadi pengumpan dari dan menuju transportasi massal. 

"Kita harapkan, layanan buy the service (BTS) ini bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah. Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini," ujar Menhub saat meluncurkan program BisKita Trans Depok di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Harjamukti, Depok, Minggu (14/7/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong keterlibatan lebih lanjut pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan angkutan bus dengan skema layanan buy the service (BTS).

Budi Karya berharap, layanan buy the service (BTS) bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah.

Layanan BTS adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat. Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan bus BTS ini,” jelas Budi Karya dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Budi Karya mengatakan, saat ini sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Budi juga mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan atau membayar BTS dengan APBD sendiri. Dia mencontohkan, Padang dan Surakarta telah melakukan hal tersebut meski tidak memiliki APBD yang tinggi.

“Mereka menyadari bahwa APBD harus turut serta. Ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik,” kata Budi.

Ke depannya, dia berharap semakin banyak Pemda akan melakukan langkah serupa. Dia juga yakin beberapa daerah seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang mampu untuk mengalokasikan sebagian APBD untuk program BTS.

Adapun, Kemenhub telah meresmikan layanan Biskita Trans Depok dengan rute yang terintegrasi dengan stasiun LRT Harjamukti. Bus feeder ini akan beroperasi gratis selama enam bulan ke depan.

Budi mengatakan bahwa Biskita Trans Depok merupakan kegiatan buy the service (BTS) yang dibiayai oleh Kementerian Perhubungan kepada Kota Depok. Adapun, pembangunan bus feeder Biskita Trans Depok telah menelan Rp11 miliar untuk koridor pertama.

Budi menuturkan bahwa selama enam bulan pertama, masyarakat dapat menikmati bus feeder secara gratis. Hal ini dilakukan guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan, agar mengurangi tingkat polusi udara hingga terhindar dari macet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mendorong dan menghimbau pemerintah daerah agar berperan dalam penyelenggaraan bus dengan skema layanan buy the service (BTS).

Hadirnya BTS ini diharapkan bisa menjadi pengumpan dari dan menuju terwujudnya transportasi massal.

Hal ini disampaikan Menhub saat meluncurkan BISKITA Trans Depok di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Harjamukti, Depok, Minggu (14/7/2024).

"Kita harapkan, layanan BTS ini bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah. Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini," ujar Menhub.

Layanan BTS merupakan skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.

Menurut Menhub, saat ini tercatat sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Ia pun mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri.

"Seperti Padang dan Surakarta, mereka bukanlah kota-kota yang memiliki APBD tinggi, tetapi mereka menyadari bahwa APBD harus turut serta. Ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik,” tutur Menhub.

Dikatakan, apa yang dilakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik.

“Ke depan, semoga semakin banyak Pemda melakukannya. Saya yakin Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang mampu untuk mengalokasikan sebagian APBD, tidak perlu banyak," harap Menhub.

Adapun BISKITA Trans Depok akan melayani para penumpang yang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya.

Menhub memperkirakan, jika sepanjang hari ada 2.000 orang yang dapat terlayani melalui BISKITA, maka artinya paling tidak sebanyak 2.000 motor atau mobil pribadi tidak bergerak di jalan. Selain berbiaya murah, hal ini juga dapat mengurangi polusi dan kemacetan.

BISKITA Trans Depok akan beroperasi selama 16 jam dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Akan ada total 48 titik perhentian dengan total jarak lintasan 34 kilometer.

Saat ini terdapat 14 unit kendaraan yang siap beroperasi serta 1 unit kendaraan cadangan dengan target sebanyak 7 ritase per unit. Selama 6 bulan di awal beroperasi, layanan ini dapat dinikmati secara gratis.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelontorkan Rp11 miliar untuk penyelenggaraan layanan Buy The Service (BTS) di Kota Depok, Jawa Barat.Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk pengadaan 14 bus unit baru.

Menhub mengatakan, penambahan armada tersebut nantinya untuk mendukung layanan transportasi yang terintegrasi antara stasiun LRT Harjamukti dengan terminal Kota Depok.

"Dari apa yang sudah kita lakukan, kita memiliki dana kurang lebih Rp500 miliar untuk seluruh Indonesia, dan kota Depok kurang lebih Rp11 miliar," ujar Budi saat meluncurkan layanan BISKITA Trans Depok di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Harjamukti, Depok, Minggu (14/7).

Adapun BISKITA Trans Depok diluncurkan pada hari ini, Minggu (14/7/2024). Biskita ini akan melayani para penumpang yang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya.

"Tentu kita melihat bahwa pergerakan antarmoda ini harus digalakkan dan harus diurus secara serius agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, dari dan menuju LRT. Oleh karena itu, pemerintah pusat menyediakan program angkutan BTS untuk menghubungkan titik-titik mayor transportasi," kata Menhub.

Menhub memperkirakan, jika sepanjang hari ada 2.000 orang yang dapat terlayani melalui BISKITA, maka artinya paling tidak sebanyak 2.000 motor atau mobil pribadi yang tidak beroperasi.

Selain berbiaya murah, hal ini juga dapat mengurangi polusi dan kemacetan.

Layanan BTS adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.

Saat ini tercatat sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

(NIA)