IDXChannel - Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menekankan pentingnya peran BUMN pangan untuk meminimalisir dampak perubahan iklim.

Ketut menjelaskan pentingnya peran BUMN pangan sebagai standby buyer hasil produksi pangan dalam negeri yang kemudian akan dijadikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Ada penurunan pada aspek ketersediaan pangan. Ini juga merupakan salah satu dampak fenomena perubahan iklim yang turut menerpa Indonesia. Kami di Badan Pangan Nasional mengambil peran di aspek hilir, untuk bagaimana suplai lancar dan stabilitas harga pangan strategis dapat tercipta. Pada pokoknya, jangan sampai petani merugi dan masyarakat pun memperoleh harga yang wajar," kata Ketut, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pengaruh El Nino disebut BPS menyebabkan terjadinya mundur tanam. Alhasil, menyebabkan penurunan panen padi di tahun ini. BPS menyebut luas panen padi pada 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare atau mengalami penurunan sebesar 0,17 juta hektare dibandingkan 2023.

Analis TMP yang merupakan konsultan internasional untuk isu lingkungan, Ivana Ema Pavkova, juga memberi pandangan bahwa dampak perubahan iklim akan memengaruhi produksi pangan domestik Indonesia, di mana pada akhirnya juga menyebabkan kesulitan bagi para petani.

"Perubahan iklim menyebabkan adanya risiko banjir meningkat drastis. Namun secara bersamaan, terdapat beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, memperlihatkan risiko kekeringan. Tentu ini akan menyebabkan kesulitan bagi para petani, terutama petani skala kecil yang tidak punya akses mekanisasi pertanian," kata dia.

Ivana menyampaikan, penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Menurutnya, langkah yang paling tepat untuk diambil adalah dengan melakukan upaya diversifikasi.

"Penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Lalu kami sangat merekomendasikan adanya upaya diversifikasi, baik pada jenis tanaman pangan dan juga kemitraan dagang, dalam arti tidak bergantung pada satu negara atau satu mitra dagang saja," kata Ivana.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan, penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) perlu dukungan anggaran. Sebab, CPP merupakan instrumen yang diperlukan dalam kerangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Penyelenggaraan CPP ini butuh dukungan anggaran yang kuat untuk memastikan intervensi pemerintah baik dalam bentuk stabilisasi pangan maupun bantuan pangan, hingga bantuan untuk situasi tertentu seperti keadaan darurat itu mesti kita kuatkan, dan sesuai amanat Perpres tentunya ini melalui mekanisme penugasan seperti yang diatur di dalam Perpres tersebut," ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, terdapat 13 jenis komoditas pangan yang dikelola sebagai CPP sesuai dengan amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP. Sebanyak 13 jenis komoditas dimaksud antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan kembung.

Ketut mengungkapkan, untuk beras, kondisi stok aman berada di 1,5 juta ton. Sementara untuk 12 komoditas pangan lainnya, pemerintah melalui NFA terus mendorong Bulog dan ID FOOD untuk terus meningkatkan stock level-nya. Pentingnya stok pangan juga telah ditegaskan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi beberapa waktu lalu.

"Pemerintah harus punya stok pangan. Kita harus siapkan berapa stok yang paling ideal. Fungsinya adalah untuk intervensi ada intervensi pasokan dan harga pangan. Sehingga anggaran yang digunakan untuk penguatan stok pangan di BUMN pangan bukanlah uang habis pakai atau hilang begitu saja, karena anggaran tersebut dikonversi menjadi stok cadangan pangan pemerintah," kata Arief.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah mengatur besaran subsidi bunga dalam rangka penyelenggaraan CPP. Subsidi bunga ini diberikan kepada Perum Bulog dan ID FOOD sebagai BUMN pangan yang ditugaskan oleh NFA dalam memperkuat stok CPP.

Kisaran besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan antara 3-4,5 persen. Ini diperuntukkan kepada Perum Bulog dan ID FOOD melalui dua skema yakni skema dengan penjaminan dari pemerintah dan skema tanpa penjaminan.

“Dengan adanya kebijakan pembiayaan seperti ini kepada BUMN pangan, kita ingin agar sedulur petani bisa tenang dan fokus untuk tingkatkan produksi dalam negeri, karena nanti hasilnya kita serap dengan harga yang baik. CPP yang kuat tentu kita perlukan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah,” ujar Arief.

(Dhera Arizona)