Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menggelar rapat bersama sejumlah menteri berkaitan dengan pangan. Rapat itu utamanya membahas bagaimana mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada pangan pada 2028.

Adapun menteri yang hadir di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas kejar target swasembada pangan 2028. Sementara hari ini, rapat berlangsung selama 2,5 jam di kantor Kementerian Kehutanan.

"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Setelah itu kita terus, siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata dia usai rapat di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Zulhas untuk mencapai swasembada pangan itu, pemerintah harus berkolaborasi menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang penting untuk menggenjot produksi dalam negeri, namun tidak dapat berjalan sendiri.

"Kalau mau pupuk harus ke BUMN, kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya dia perlu irigasi dari Kementerian PU, KemenPU yang menentukan. Kalau dia perlu bibit baru dia nggak bisa harus BRIN yang meneliti. Kalau nanti Menteri Pertanian perlu cek lahan perlu Bupati/Gubernur. Kalau perlu lahan maka mesti ke Menteri Kehutanan," jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Wamentan Sudaryono mengatakan untuk mengejar swasembada pangan ada berbagai macam komoditas, mulai dari beras, daging, susu, kedelai, hingga bawang putih.

Intinya kejar target swasembada pangan tidak hanya kepada beras, sejumlah komoditas lain juga akan menjadi perhatian pemerintah.

"Yang masih kurang belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu. Kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua impor harus swasembada," tuturnya.

Lihat Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

IDXChannel - Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menekankan pentingnya peran BUMN pangan untuk meminimalisir dampak perubahan iklim.

Ketut menjelaskan pentingnya peran BUMN pangan sebagai standby buyer hasil produksi pangan dalam negeri yang kemudian akan dijadikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Ada penurunan pada aspek ketersediaan pangan. Ini juga merupakan salah satu dampak fenomena perubahan iklim yang turut menerpa Indonesia. Kami di Badan Pangan Nasional mengambil peran di aspek hilir, untuk bagaimana suplai lancar dan stabilitas harga pangan strategis dapat tercipta. Pada pokoknya, jangan sampai petani merugi dan masyarakat pun memperoleh harga yang wajar," kata Ketut, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pengaruh El Nino disebut BPS menyebabkan terjadinya mundur tanam. Alhasil, menyebabkan penurunan panen padi di tahun ini. BPS menyebut luas panen padi pada 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare atau mengalami penurunan sebesar 0,17 juta hektare dibandingkan 2023.

Analis TMP yang merupakan konsultan internasional untuk isu lingkungan, Ivana Ema Pavkova, juga memberi pandangan bahwa dampak perubahan iklim akan memengaruhi produksi pangan domestik Indonesia, di mana pada akhirnya juga menyebabkan kesulitan bagi para petani.

"Perubahan iklim menyebabkan adanya risiko banjir meningkat drastis. Namun secara bersamaan, terdapat beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, memperlihatkan risiko kekeringan. Tentu ini akan menyebabkan kesulitan bagi para petani, terutama petani skala kecil yang tidak punya akses mekanisasi pertanian," kata dia.

Ivana menyampaikan, penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Menurutnya, langkah yang paling tepat untuk diambil adalah dengan melakukan upaya diversifikasi.

"Penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Lalu kami sangat merekomendasikan adanya upaya diversifikasi, baik pada jenis tanaman pangan dan juga kemitraan dagang, dalam arti tidak bergantung pada satu negara atau satu mitra dagang saja," kata Ivana.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan ketersediaan stok dan juga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, hal ini selalu menjadi prioritas pemerintah yang dipimpinnya.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO).

"Di mana negara memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakatnya, program ketahanan pangan memang menjadi salah satu prioritas pemerintah," kata Jokowi usai menerima Agricola Medal di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Indonesia menurutnya sadar akan pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak diabaikan. Apalagi di tengah berbagai ketidakpastian dunia.

"Karena Indonesia menyadari betul pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan apalagi di tengah berbagai ketidakpastian dunia," ujar Jokowi.

Dalam keterangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Agricola Medal dijelaskan merupakan pengakuan FAO atas kontribusi dan komitmen kepada tokoh-tokoh atau kepala negara yang dinilai memiliki upaya besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan luar biasa pada tujuan mendasar FAO dalam mencapai ketahanan pangan universal.

Penghargaan FAO terakhir diberikan ke Indonesia sekitar 39 tahun lalu. Agricola Medal kala itu diterima Presiden Soeharto.

Bapanas menyebutkan Agricola Medal diberikan karena Jokowi bersama seluruh jajarannya konsisten memerangi kelaparan dan kemiskinan serta penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

(hal/das)

JAKARTA, investor.id - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan, ketersediaan pangan secara nasional sebenarnya masih melimpah. Namun ketersediaan pangan tersebut tidak terdistribusi ke semua orang atau tidak bisa diakses semua orang.

Menurut Khudori, ada beberapa aspek yang menjadi hambatan terdistribusinya pangan tersebut.  Pertama karena kendala fisik sehingga pangan tidak tersedia di lokasi sekitar tempat tinggal. Kedua, kendala ekonomi yang berpengaruh pada kekuatan daya beli masyarakat.

Hal inilah yang membuat masih ada sekitar 8% anak yang terkena gizi buruk dan 21% stunting, serta kekurangan gizi.

“Itu yang membuat akses gizi dan akses ekonomi itu yang tidak terdistribusi merata ke semua orang,” ungkapnya pada Senin (12/8/2024).

Dijelaskan Khudori, kalau diukur dari sisi ketersediaan kalori atau energi, kira -kira ketersediaan pangan itu 3.300 kalori per orang per hari. Kalau dari sisi protein itu kira -kira 80 - 83 gram per kapita per hari.

“Ini sangat besar, sangat-sangat besar. Kebutuhan kita untuk aktivitas yang normal per hari itu kira -kira 2.100-2.200 kalori per hari untuk protein 50-60 (gram),” tuturnya.

Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2013 menyebut, masih ada 7,75 juta hektar lahan sawah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, dalam lima tahun turun menjadi 7,1 juta hektar atau menyusut sekitar 650.000 hektar. Jika penyusutan lahan tersebut terus dibiarkan, area persawahan Indonesia berpotensi habis dalam 38 tahun ke depan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kinerja Badan Pangan Nasional (Bapanas) dipertanyakan ketika ketersediaan pangan dan harga masih sering terjadi gejolak. Pemerhati Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan, Bapanas memiliki fungsi untuk memastikan ketersediaan pangan, bukan hanya beras, untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Disampaikan tugas Bapanas adalah Memperkuat sistem logistik pangan; Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi; Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang berbasis potensi sumberdaya lokal; dan Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

"Bapanas ini tidak hanya mengurusi beras, tapi semua komoditas pokok yang harus dikelola. Bagaimana mereka mengusahakan, bagaimana produksi pangan dari hulu hingga hilir bisa memenuhi kebutuhan nasional. Bagaimana semua lahan itu bisa menghasilkan secara maksimal, sehingga produksi bisa maksimal juga. Kalau setelah 3 tahun dibentuk, Bapanas tidak mampu membangun kemandirian pangan, bubarkan saja," kata Bambang Haryo Soekartono, Minggu (21/7).

Ia juga menyatakan, seharusnya Bapanas ini menjadi badan yang bisa menjembatani antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta stakeholder pangan lainnya.

"Dalam arti, antara suplai dan demand pangan itu bisa seimbang, dengan hadirnya Bapanas. Bagaimana pertanian dan perdagangan bisa sejalan, kebutuhan pangan terpenuhi. Lalu, koordinasi kebutuhan, seperti pupuk, bisa dengan mudah dikoordinasikan melalui Bapanas kepada PT Pupuk, kebutuhan pengairan bisa dikoordinasikan Bapanas dengan PUPR, atau dalam pengentasan hama bisa dengan Kementan atau lembaga peneliti," ujarnya.

BHS menyatakan, Bapanas seharusnya mengetahui jumlah lahan kita, yaitu sekitar 7 juta hektar, bisa menghasilkan produksi yang bisa memenuhi kebutuhan pangan dan ada yang bisa disisihkan sebagai cadangan pangan.

"Kalau misalnya kita punya 7 juta hektar lahan yang ditanami padi, harusnya, itu bisa menghasilkan 8 juta ton gabah per tahun. Artinya, akan ada 56 juta ton gabah yang diproduksi. Yang kalau diproses menjadi beras, akan menjadi 39,200,000 ton, atau 70 persen dari produksi gabah," ujarnya lagi.

Diterangkan juga olehnya, dengan hasil sekitar 39 juta ton, seharusnya bisa memenuhi kebutuhan nasional, yang menurut data pada tahun 2024, yaitu sekitar 31 juta ton.

"Apalagi jika Indonesia bisa meniru Thailand yang bisa panen hingga lima kali dalam satu tahun, atau Vietnam yang bisa panen tiga hingga empat kali. Kalau itu bisa dilakukan, artinya Indonesia bisa punya lumbung pangan, bahkan bisa ekspor ke negara yang membutuhkan," kata BHS tegas.

Fungsi inilah yang diharapkan dari Bapanas yakni mendorong semua stakeholder pangan, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk bisa secara maksimal dalam mengelola sektor hulu.

"Bapanas harusnya fokus disitu. Dimaksimalkan, supaya jangan sampai impor. Kalau pun harus impor, itu biarkan menjadi wewenang dari Kementerian terkait, misalnya Kementerian Perdagangan. Kalau masalah distribusi bantuan beras dari pemerintah, biarkan menjadi wewenang Kementerian Sosial saja. Fokus saja untuk mendorong Kementerian Pertanian mencapai target pangan dan membantu petani atau perkebunan mendapatkan apa yang dibutuhkan selama proses menanam atau menghasilkan pangan," urainya.

Misalnya berkoordinasi masalah ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, memastikan sistem pengairan berjalan dengan baik, ketersediaan bibit dengan harga terjangkau, dan membantu menyelesaikan permasalahan hama.

"Dan yang tak kalah penting adalah masalah permodalan bagi para petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Karena mereka untuk bercocok tanam atau melaut kan butuh modal juga. Harusnya mereka itu dilayani dengan KUR. Karena produksi pangan ini memiliki dampak ekonomi yang sangat besar," urainya lagi.

Jadi lanjut BHS, kedepannya tidak ada lagi pangan yang impor, baik itu berupa beras, sayur mayur, gula, hingga daging. Bapanas harus mampu berkoordinasi dengan semua kementerian/lembaga untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

"Kalau informasi kelebihan atau kekurangan pangan, itu bisa dilakukan Bapanas, tapi untuk yang menjalankannya ya kementerian terkait. Bapanas ini pusat informasi, bisa dibilang begitu. Misalnya, di provinsi A kekurangan beras, Bapanas bilang ke Kementan atau Bulog untuk dikirimkan. Atau kalau ada provinsi yang kelebihan, Bapanas yang punya informasi, kasih tahu ke Kementerian Pertanian atau Perdagangan untuk mengambil dan mengirimkan ke daerah yang membutuhkan," kata BHS lebih lanjut.

Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus dalam menyelesaikan masalah pangan ini. "Tidak perlu terlalu banyak badan. Yang penting adalah fokus pada tugas yang diamanatkan, lalu saling bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga target kebutuhan nasional itu bisa tercapai. Dan pemerintah tidak perlu sibuk impor lagi," ujarnya.

Terakhir BHS menyatakan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kinerja Bapanas dalam menyelesaikan masalah pangan Indonesia dan menjaga ketersediaan 11 komoditas pokok kebutuhan masyarakat.

"Kalau memang tidak ada hasilnya, tidak bisa menguraikan masalah yang ada, dan menyelesaikan masalah tersebut, bubarin aja Bapanas. Daripada menghabiskan anggaran negara. Toh sudah ada Satgas Pangan, Bulog, dan kementerian. Tiga tahun tidak perubahan, artinya kan tidak mampu," pungkasnya.