Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga pangan stabil menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Mendag mengakui bahwa permintaan komoditas pangan menjelang Nataru bakal meningkat. Namun, dia memastikan bahwa kondisi stok pangan aman menjelang Nataru sehingga harganya diprediksi stabil.

Kendati begitu, dia menegaskan bhawa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, bersama stakeholders terkait terus bergerak untuk memastikan agar tidak terjadi lonjakan harga pada momen pergantian tahun tersebut. Salah satunya, melalui rapat koordinasi.

“Kita selalu berkoordinasi,” kata Budi ketika ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (10/11/2024).

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa stok minyak goreng aman menjelang Nataru. Dia menyampaikan, meski kebutuhan meningkat, pasokan minyak goreng dalam negeri dipastikan aman.

“Pasokan tetap aman,” ujarnya.

Menyitir laman Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (10/11/2024) pukul 09.05 WIB, harga minyak goreng kemasan sederhana dipatok sebesar Rp18.230 per liter atau turun 0,33% dibanding hari sebelumnya. Harga minyak goreng curah juga terekam turun pagi ini sebesar 0,36% menjadi Rp16.700 per liter.

Sementara itu, harga beras premium turun 0,32% dari hari sebelumnya, menjadi Rp15.380 per kilogram dan harga beras SPHP turun tipis 0,08% menjadi Rp12.540 per kilogram. Harga beras medium masih berada di level Rp13.500 per kilogram.

Selanjutnya, harga cabai merah keriting pagi ini dipatok Rp27.710 per kilogram atau turun 1,60%, daging sapi murni turun 0,50% menjadi Rp134.100 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada produk unggas. Bapanas melaporkan, harga daging ayam turun 1% menjadi Rp35.750.034 kilogram dan telur ayam ras turun 0,14% menjadi Rp28.330 per kilogram.

Tepung terigu kemasan turun signifikan 2,13% menjadi Rp12.840 per kilogram.Harga garam halus beryodium tidak mengalami perubahan harga atau stabil di level Rp11.840 per kilogram.

Berbagai jenis ikan juga mengalami penurunan harga pagi ini. Tercatat harga ikan tongkol di tingkat pedagang eceran turun 1,23% menjadi Rp30.440 per kilogram dan ikan bandeng turun 1,33% menjadi Rp32.600 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan pagi ini tercatat naik. Harga ikan kembung naik signifikan 3,35% menjadi Rp37.910 per kilogram, dan jagung di tingkat peternak naik sebesar 0,34% menjadi Rp5.920 per kilogram.

Kemudian, Bapanas merekam harga gula konsumsi naik tipis 0,06% menjadi Rp17.940 per kilogram dan cabai rawit merah naik sebesar 1,42% menjadi Rp40.010 per kilogram.

Berbagai jenis bawang turut terkerek. Bapanas melaporkan, harga bawang putih bonggol naik 1,34% menjadi Rp40.910 per kilogram dan bawang merah naik 1,66% menjadi Rp35.610 per kilogram. Harga kedelai impor pagi ini naik signifikan 0,76% menjadi Rp10.650 per kilogram.

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target swasembada pangan. Dalam mendukung target tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan forum tersebut akan membahas terkait masukan hingga kendala-kendala yang dihadapi ke depannya terkait perdagangan dan iklim. Hal ini, menurut Budi, dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

"Kita minta masukan kementerian/lembaga depan kan kita harus apa namanya Karena Indonesia kan sudah mencanangkan tahun 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, kendala-kendalanya apa," kata Budi dalam acara Action on Climate and Trade, di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menilai forum ini dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai ketahanan pangan ke depan. Forum ini melibatkan lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, hingga Bappenas.

"Jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita dukung pemerintah, Presiden, Pak Prabowo Supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan ini terwujud," imbuh dia.

Dia menjelaskan tentunya hal itu juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan-perdagangan internasional yang ada. Sebab, dia menilai masing-masing negara membutuhkan satu sama lain untuk kecukupan bahan pangan, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai perlunya kemudahan distribusi barang sehingga stok pangan tetap keberlanjutan.

"Jadi kita harus bicara kan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat, tetapi distribusinya tetap menjadi susah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan stok beras dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) aman mencapai 2 juta ton beras hingga akhir tahun ini.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa 2 juta ton beras itu merupakan stok yang dikuasai Bulog, baik dari dalam maupun luar negeri. Jutaan beras itu akan melimpah ruah di pasar Indonesia.

“Stok kita ada, minimal, 2 juta [ton beras] sampai akhir tahun, jadi aman, beras aman,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dengan demikian, Zulhas menyatakan bahwa harga beras di tingkat pasar akan terjaga stabil lantaran stok sudah lebih dari cukup.

“Stok sekurangnya 2 juta [ton beras]. Di sini ada 140.000 ton, baru 1 tempat, sedangkan Bulog ada 1.508 gudang kapasitas 4 juta. Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup,” jelasnya.

Untuk itu, Zulhas meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan stok beras di pasar. “Oleh karena itu, publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir ya, beras cukup,” terangnya.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan bahwa sebelumnya pemerintah telah memutuskan realisasi 3,6 juta impor beras sepanjang 2024. Namun, nyatanya masih ada 850.000 ton yang belum terealisasi.

Kendati demikian, Zulhas menekankan pemerintah tidak akan menambah impor beras hingga akhir tahun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan stok 1,6 juta ton beras hingga saat ini.

“1,6 juta ton ini proses biasa, di pelabuhan kedatangan,” terangnya.

Adapun serapan beras untuk tahun depan, Wahyu menyampaikan bahwa Perum Bulog masih menyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP).

“Kita sedang susun RKP-nya dulu, belum selesai,” terangnya.

Jika menengok Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (4/11/2024) pukul 12.34 WIB, rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dipatok seharga Rp12.540 per kilogram. Harganya turun tipis 0,16% atau sebesar Rp20.

JAKARTA, Investor.id - Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah dianggap wajar oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori. Menurut dia, impor beras merupakan langkah yang tepat untuk memastikan pasokan beras tercukupi bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam situasi tertentu.

"Konsumsi beras Indonesia mencapai 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan atau sekitar 30 juta ton per tahun. Meski tahun lalu surplus sekitar 500 ribu ton, jumlah itu tidak cukup untuk menjaga stok keamanan pangan yang memadai," ungkap Khudori dikutip Sabtu (5/10/2024).

Lebih lanjut Khudori menyampaikan, pada 2023, Bulog sempat mengimpor beras sekitar 3,06 juta ton. Langkah ini dianggap wajar untuk mengantisipasi gagal panen akibat fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino.

"Beda dengan impor tahun 2018 yang tidak proper. Impor sebesar 3,06 juta ton tahun lalu sangat masuk akal, mengingat panen 2023 mundur akibat El Nino yang memperpanjang masa paceklik. Surplusnya juga hanya 500 ribuan ton. Tanpa impor, harga beras di pasar bisa bergejolak karena kelangkaan," jelas dia.

Khudori juga menyoroti kelangkaan pangan, termasuk beras, berpotensi menjadi penyebab inflasi. Dari 2,61% inflasi nasional, sekitar 1% disumbang oleh inflasi pangan, dan beras menjadi salah satu penyumbang tertinggi.

"Jika harga beras tidak terkendali, itu bisa menjadi penyumbang inflasi yang paling berpengaruh. Oleh karena itu, impor beras yang dilakukan Bulog dan diawasi Bapanas adalah langkah wajar untuk menjaga kecukupan pangan," tambah dia.

Menanggapi efektivitas Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mengatur volume impor, Khudori menjelaskan, tugas lembaga itu adalah membuat, mengoordinasikan, dan merumuskan kebijakan serta melaksanakannya sesuai Perpres No. 66/2021. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Bulog ditugaskan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta rumah tangga, dengan setiap rumah tangga mendapatkan 10 kilogram beras.

"Bapanas sebagai regulator hanya perlu mengawasi agar penyaluran beras tidak terlambat sampai ke masyarakat," kata dia.

Khudori menambahkan, peran Bulog sebagai operator sangat penting dalam memastikan beras sampai ke masyarakat tepat waktu.

"Jika distribusi beras melebihi empat bulan, kualitas beras bisa menurun, sehingga distribusi harus dikawal dengan baik," tegas dia.

Mengenai perhatian Bapanas terhadap kesejahteraan petani, terutama dalam regulasi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, Khudori mengakui hal itu terlambat. Tetapi di era Bapanas, HPP telah disesuaikan dua kali.

"Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Inpres No. 5 tahun 2015 menetapkan harga HPP gabah. Baru penyesuaian terjadi pada tahun 2020. Tahun ini ada penyesuaian juga. Ini bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang selalu diatas 100. Surplus produksi yang dijual petani. Dan ini menunjukkan yang diterima petani lebih besar. Di era Bapanas NTP dijaga diatas 100. Sebelumnya selalu dibawah 100," pungkas dia.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan importasi selalu dilakukan secara terukur. Bapanas melakukan kalikulasi kebutuhan pangan nasional yang disandingkan dengan proyeksi produksi nasional yang dilihat sebagai neraca pangan.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok pangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) aman.

Hal ini dikatakan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widyarini setelah melakukan pengecekan di Gudang Bulog Apala kancab Bone Sulsel.

"Hari ini kami datang ke Gudang Bulog Apala kancab Bone Sulsel, tadi kita lihat stok beras DN ternyata cukup banyak sekitar 186 ton, dan untuk beras bantuan pangan di kab bone ternyata berasal dari beras petani lokal yang di serap oleh Bulog. Tentu hal ini menandakan ekosistem pangan yang dibangun mulai dari hulu sampai hilir berjalan cukup baik," kata Rachmi, Sabtu (5/10/2024).

Dia menambahkan, Gudang Bulog Apala Melayani penyaluran bantuan pangan beras 10 Kilogram di 6 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Palakka, Tellu Siattinge, Sibulue, Awangpone, Barebbo, Cina dengan jumlah sebanyak 17.901 penerima bantuan pangan (PBP).

"Nah itu stok gudang Bulog Apala aman, karena stoknya mereka ada 967 ton. Tentu ini kita harus apresiasi karena upaya teman-teman bulog ini sungguh luar biasa," kata dia.

Secara nasional, menurut Rachmi, total penyerapan produksi dalam negeri oleh Bulog awal oktober 2024 ini telah mencapai 962 ribu ton.

Jika dibandingkan dengan penyerapan bulan september tahun lalu bahkan 5 tahun terakhir, capaian tahun ini mengalami peningkatan yang cukup impresif yang menandakan ekosistem pangan di Indonesia mulai mengalami tren positif.

Rachmi menyebut Bapanas terus mendorong agar Bulog melakukan akselarasi penyerapan produksi beras hasil petani yang kemudian disalurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras (Banpang) 10 kilogram untuk setiap PBP.

"Sesuai arahan kepala Bapanas agar penyerapan produksi petani dalam negeri ini terus kita dorong dengan mengoptimalkan peran BUMN pangan (Bulog) sebagai offtaker," kata Rachmi.

"Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya grafik penyerapan beras DN melalui Bulog memang mengalami peningkatan, 994 ribu ton pada 2022 meningkat 1 juta ton pada 2023, tentu kami optimis pada akhir 2024 penyerapan ini akan terus meningkat," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok pangan, khususnya beras, di Bulog masih terkendali. Jokowi menuturkan untuk stok pangan di gudang Bulog Sumba Barat mencapai 1.000 ton dan dalam kondisi aman.

"Pasokan tidak ada masalah, tadi stok di sini kurang lebih hampir 1.000 ton. Dilihat saja di dalam," kata Jokowi usai meninjau Gudang Bulog Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Jokowi menjelaskan bahwa program bantuan beras yang telah berjalan sejak Januari 2024 akan kembali dilanjutkan pada Desember mendatang.

Dengan adanya program tersebut, kata Jokowi, diharapkan harga beras tetap stabil, dan masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

"Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana, Agustus kemudian Oktober, kemudian Desember. Dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras. Pasokan nggak ada masalah," kata Jokowi.

Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Kampung Baru, Jokowi bertanya langsung kepada warga tentang kualitas beras yang mereka terima dan ingin memastikan bahwa beras yang didistribusikan memiliki kualitas yang baik.

"Bapak/Ibu semuanya sudah terima yang 10 kilo? Berasnya bagus? Ada keluhan berasnya hitam? Berasnya kuning?" tanya Jokowi, yang langsung dijawab serentak oleh warga dengan mengatakan bahwa beras yang diterima dalam kondisi baik.

Presiden juga mengajak warga untuk menyampaikan usulan kepada pemerintahan baru agar program ini dapat diteruskan. Di sisi lain, Jokowi berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada calon presiden terpilih.

"Nanti pemerintah baru, saya nanti bisikin ke Pak Prabowo, tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya," ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pjs Bupati Sumba Barat Flouri Rita Wuisan, dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam status aman. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dilakukan pengecekan ke Gudang Bulog Alak pada Senin (30/9/2024).

Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ketersediaan stok beras secara langsung. Hasilnya menunjukkan kebutuhan pangan di wilayah tersebut tercukupi hingga beberapa waktu ke depan.

"Saat ini total stok beras di Gudang Alak mencapai 9,4 juta ton. Sementara itu, total stok pangan di wilayah kerja Kantor Wilayah Bulog NTT tercatat sebanyak 28,6 juta ton yang diperhitungkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya dikutip Selasa (1/10/2024).

Selain itu, Sarwo Edhy memantau realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di NTT. Januari Hingga 27 September 2024, program tersebut telah terealisasi sebesar 14,1 ribu ton.

Sarwo Edhy juga menyempatkan diri meninjau Pelabuhan Tenau, yang menjadi salah satu titik penting dalam distribusi pangan di NTT. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi pangan sehingga dapat merata ke seluruh wilayah, terutama daerah yang memiliki aksesibilitas terbatas.

"Kami terus berupaya memastikan distribusi pangan berjalan optimal, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti NTT. Stok yang tersedia harus segera didistribusikan secara tepat waktu dan merata," ujar Sarwo Edhy.

Adapun, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT, Himawan Kartika Nugraha, mengatakan kebutuhan pangan di NTT berkisar antara 12 ribu ton hingga 13 ribu ton, tergantung pada permintaan pasar.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis target 75% pengelolaan susut dan sisa pangan tercapai pada 2045.

Hal tersebut sesuai dengan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, yang memproyeksikan target pengelolaan susut dan sisa pangan sebesar 50% pada 2030 dan 75% tahun 2045 dapat dicapai melalui penerapan strategi dan skenario yang tepat guna.

Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, mengatakan dalam membangun Indonesia sebagai negara maju, perlu memperhatikan aspek susut dan sisa pangan pula.

"Kita harus membangun negara yang maju tanpa food waste, karena sekarang yang terjadi, negara maju tapi food waste-nya besar. Kita dalam menyiapkan Indonesia sebuah negara maju, perlu berbeda. Itu yang sekarang sudah dimulai,” kata Nyoto dalam keterangan resminya, dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Guna memperkuat penanganan susut dan sisa pangan, Bapanas mendorong adanya regulasi yang dapat menjadi dasar tata kelola susut dan sisa pangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Nyoto setelah ada peta jalan, harus ada regulasi yang mendasari. Oleh karena itu, pihaknya mempersiapkan draft rancangan peraturan presiden.

“Muatannya adalah bagaimana menyiapkan tata kelola yang baik terkait food loss and waste. Ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Ini akan efektif diterapkan nantinya, kami sangat optimis,” kata Nyoto.

Regulasi yang dapat menyentuh sampai masyarakat dinilainya cukup urgent, karena sektor rumah tangga berkontribusi besar dalam susut dan sisa pangan.

Menurut laporan Food Waste Index 2024, United Nations Environment Programme (UNEP) pada 2022, food waste secara global diperkirakan mencapai 1,05 miliar ton makanan yang tersebar di sektor ritel, jasa makanan, sampai rumah tangga.

Jumlah tersebut setara dengan rerata 132 kilogram per kapita per tahun, yang sebagian besarnya atau 59,85% bersumber dari sektor rumah tangga dengan rerata 79 kilogram per kapita per tahun.

"Ini memang terkait moralitas, moralitas pangan. Ini merupakan konsep bagaimana masyarakat menghargai pangan dan kemudian memaknainya dan memanfaatkan pangan dengan sebaik-baiknya secara bijak. Ini tentu akan ada efisiensi. Kalau efisiensi terkait tentunya pemborosan pangan akan berkurang dan mempengaruhi total konsumsi. Dengan itu memposisikan kemandirian dan kedaulatan pangan terus terjaga di Indonesia," kata Nyoto.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan pesan bahwa dengan perilaku penyelamatan pangan dan stop boros pangan akan berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin terus mengajak seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya gerakan penyelamatan pangan. Tentunya ini akan dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Indonesia emas 2045," ungkap Arief.

Arief mengatakan Pemerintah akan terus mendorong kesadaran dan penciptaan wawasan dalam menerapkan perilaku stop boros pangan dan penyelamatan pangan dalam keseharian masyarakat. Terlebih ada estimasi peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang bisa mencapai 319 juta jiwa pada 2045, sedangkan populasi penduduk itu linier dengan potensi susut dan sisa pangan.

“Jadi semangat gotong royong diperlukan untuk menangani hal ini. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ayo selamatkan pangan. Stop boros pangan. Demi kita, demi bumi," tutup Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait food loss and waste atau susut dan sisa pangan dan sampah makanan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan ke depan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

Diakui Sarwo, usulan ini memang belum dibahas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan tersebut juga belum dibahas bersama dengan pemerintahan baru.

Sebagai langkah awal, Sarwo menyebut pihaknya telah mengusulkan izin prakarsa ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Nantinya, Mensesneg akan memberikan nota dinas ke Presiden untuk kemudian disetujui.

Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, Bapanas akan melakukan penyusunan aturan, melalui harmonisasi antar kementerian/lembaga. Seiring berjalannya penyusunan Perpres, Bapanas juga akan memenuhi permintaan DPR RI untuk menyusun Undang-undang susut dan sisa pangan.

Dia menuturkan, isu susut dan sisa pangan telah menjadi isu yang mendesak sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Mengingat, kondisi ini terjadi di sepanjang rantai pasokan pangan dan berkontribusi pada berkurangnya ketersediaan pangan, meningkatkan emisi gas rumah kaca, hingga memicu kerugian ekonomi yang sangat besar.

Pemerintah menilai, tantangan ini perlu segera diatasi sebagai upaya pemenuhan ketahanan pangan nasional, di tengah beragam tantangan nasional. Dengan begitu, kecukupan pangan untuk memenuhi pangan sekitar 280 juta jiwa penduduk Indonesia dapat terpenuhi dan secara bertahap mengurangi impor pangan.

“Dan kita harus menjadi negara yang berdaulat untuk mempertahankan ketahanan pangan melalui kemandirian dan kedaulatan pangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa Indonesia dapat mengurangi bahkan menghentikan kegiatan impor pangan jika berhasil mengurangi food loss and waste atau susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, masalah susut dan sisa pangan menjadi perhatian penting pemerintah lantaran sisa makanan yang terbuang cukup banyak. Setidaknya sekitar 30% makanan terbuang per tahunnya.

“Kalau kita bisa tangani itu, sudah pasti bisa jadi impor itu sudah tidak kita lakukan lagi,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyusun target pengurangan susut dan sisa pangan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pemerintah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan 3%-5% per tahun untuk sisa pangan.

Adapun, pada 2045, Indonesia menargetkan pengurangan susut dan sisa pangan sebesar 75%, yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah mengimbau semua pihak untuk dapat melaksanakan program tersebut melalui sosialisasi yang masif ke seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Bapanas juga telah mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) susut dan sisa pangan. Usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan kedepan. “Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

Bisnis.com, MANGUPURA – Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya membawa Indonesia menjadi negara swasembada pangan.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska, mengungkap setidaknya terdapat 3 tantangan utama yang perlu untuk diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Sonya menegaskan, salah satu tantangan yang paling mendesak untuk diuraikan yakni berkenaan dengan memburuknya kualitas iklim yang mengganggu sistem pertanian nasional hingga global.

“Perubahan iklim dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, meningkatnya suhu dan cuaca ekstrem di Kanada seperti banjir dan kekeringan memengaruhi hasil panen padi di seluruh dunia,” kata Sonya dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Bali, Kamis (19/9/2024).

Lebih rinci, Sonya menjelaskan bahwa selain faktor lingkungan, industri padi juga saat ini tengah bergulat dengan masalah perangkap biologis. Mulai dari hama, penyakit, hingga gulma yang semakin umum dan sulit dikelola.

Alhasil, hal itu membuat beban biaya operasional para petani semakin membengkak hingga berdampak pada terkereknya harga jual beras nasional.

“Petani saat ini menghadapi kompleksitas perubahan iklim, tekanan ekonomi yang semakin meningkat, volatilitas pasar, pembatasan perdagangan, dan meningkatnya biaya input seperti pupuk dan energi, yang membuat petani semakin sulit untung,” tegasnya.

Kemudian, konflik geopolitik di sejumlah negara Timur Tengah juga dipercaya memiliki andil besar pada stabilitas pasokan beras baik nasional maupun global akibat tersendatnya penyaluran produk.

Akhirnya, kelangkaan beras dapat memantik persoalan kerawanan ketahanan pangan yang jauh lebih serius bila tak segera ditangani.

Sementara dalam hal inovasi, Sonya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal.

“Dengan demikian, ketahanan dalam produksi padi berarti kemampuan kita untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan beradaptasi dengan gangguan sambil mempertahankan kapasitas untuk menyediakan pasokan pangan yang andal dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan ketersediaan stok dan juga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, hal ini selalu menjadi prioritas pemerintah yang dipimpinnya.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO).

"Di mana negara memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakatnya, program ketahanan pangan memang menjadi salah satu prioritas pemerintah," kata Jokowi usai menerima Agricola Medal di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Indonesia menurutnya sadar akan pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak diabaikan. Apalagi di tengah berbagai ketidakpastian dunia.

"Karena Indonesia menyadari betul pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan apalagi di tengah berbagai ketidakpastian dunia," ujar Jokowi.

Dalam keterangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Agricola Medal dijelaskan merupakan pengakuan FAO atas kontribusi dan komitmen kepada tokoh-tokoh atau kepala negara yang dinilai memiliki upaya besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan luar biasa pada tujuan mendasar FAO dalam mencapai ketahanan pangan universal.

Penghargaan FAO terakhir diberikan ke Indonesia sekitar 39 tahun lalu. Agricola Medal kala itu diterima Presiden Soeharto.

Bapanas menyebutkan Agricola Medal diberikan karena Jokowi bersama seluruh jajarannya konsisten memerangi kelaparan dan kemiskinan serta penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.