REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum selesai. PKB masih menganggap PBNU tak memiliki kepentingan untuk mengatur urusan internal partai politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, semua pihak harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Ia menegaskan, setiap pihak yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan sistem kenegaraan.

"PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, konstitusi merupakan dasar setiap orang dalam hidup bernegara. Karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan.

"Kalau kami, istiqomah di dalam konstitusi. Insya Allah jalan kami lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan yang akan kami jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar dia.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Pasalnya, dua lembaga itu tak memiliki hubungan organisasi.