REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum selesai. PKB masih menganggap PBNU tak memiliki kepentingan untuk mengatur urusan internal partai politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, semua pihak harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Ia menegaskan, setiap pihak yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan sistem kenegaraan.

"PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, konstitusi merupakan dasar setiap orang dalam hidup bernegara. Karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan.

"Kalau kami, istiqomah di dalam konstitusi. Insya Allah jalan kami lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan yang akan kami jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar dia.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Pasalnya, dua lembaga itu tak memiliki hubungan organisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar buka suara soal wacana akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ia menegaskan, muktamar resmi PKB dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

Ia mengatakan, Muktamar ke-6 PKB yang resmi hanya ada satu. Menurut dia, tidak ada muktamar lain selain yang dilakukan di Bali pada pekan depan. Artinya, apabila ada muktamar lain yang mengatasnamakan PKB bisa dikatakan ilegal.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar," kata dia di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, PKB merupakan partai politik yang sah secara hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik. Karena itu, ia tak akan tinggal diam apabila ada pihak yang mengatasnamakan PKB untuk melakukan muktamar tandingan.

Cak Imin mengatakan, PKB tak segan untuk membubarkan muktamar ilegal apabila dilakukan. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit untuk mengambil tindakan tegas terkait muktamar liar itu.

"Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar PKB Faisol Riza mengatakan bahwa tidak ada muktamar tandingan selain yang diselenggarakan partainya pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

“Ini bukan ormas. Jadi sekali lagi, sekali lagi kami tegaskan, tidak ada Muktamar PKB di luar muktamar yang akan diselenggarakan di Bali,” kata Riza di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai terkait perseteruannya dengan PKB dinilai kebablasan. Langkah tersebut justru berpotensi memecah belah ulama dan kian jauh membawa PBNU ke ranah politik praktis.

“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang menggalang massa kiai di Jombang dan sejumlah tempat lain. Kami menilai situasi ini akan menimbulkan polarisasi di kalangan kiai dan pengasuh pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi kehidupan Nahdiliyin di akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim, mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah politik praktis merupakan langkah mundur. Menurutnya, dengan menarik PBNU ke politik praktis maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas politik yang wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas politik lain.

“Kalau menempatkan diri sebagai aktor di politik praktis maka PBNU harus siap ketika dilawan oleh aktor politik lain. Dan itu tidak sesuai dengan khittoh atau semangat dasar pendirian NU oleh para muassis yang terdiri dari kiai dan pengasuh pesantren di masa lalu,” katanya.

Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di atas semua golongan, dan menjadi penengah ketika terjadi polarisasi di masyarakat. Semangat inilah yang hari-hari ini, menurut Gus Faris, kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir, PBNU lebih tampak sebagai entitas politik daripada entitas sosial-kemasyarakatan.

“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang berebut jatah tambang, yang terlibat dukung mendukung dalam Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” katanya.

Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan, PBNU sudah seperti partai politik yang terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengumpulkan orang-orang yang kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran mereka dengan elite PKB.

“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elite PBNU dalam menyerang PKB,” katanya.

Gus Faris mengingatkan jika elite PBNU terus menjeburkan diri ke ranah politik praktis maka potensi Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat mungkin terjadi. Menurutnya, apa yang dilakukan elite PBNU untuk melakukan manuver politik sangat mungkin dilakukan elite entitas lain untuk melakukan hal yang sama.

“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU bisa melakukan manuver bikin gerakan MLB maka sangat mungkin elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau sudah begini maka yang dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin karena terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki PKB. Mandat merupakan hasil pertemuan Tebu Ireng.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya, sapaan Ketua Umum PBNU, ketika ditemui wartawan di kediaman KH Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Turut hadir dalam pertemuan di kediaman Rais Aam PBNU, antara lain pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU sekaligus pengasuh Pesantren Al Amin Kediri KH Anwar Iskandar, pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo KH Mutawakil Alallah, serta sejumlah perwakilan kiai dari wilayah Indonesia timur dan barat.

Pengasuh Ponpes Mambaul Maarif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam juga menyebut, ancaman MLB NU dinilai merupakan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Massa akar rumput disebut mulai gundah dan gelisah melihat PBNU melenceng jauh dari tugas utama, yakni menyejukkan umat.

"Grassroots sudah mulai gundah dan resah melihat PBNU. PBNU hari ini jauh dari kondusif. MLB merupakan bom waktu yang siap meledak kapan pun," kata Gus Salam pada Rabu (14/8/2024).

Menurut Gus Salam, intervensi menjadi gaya PBNU hari ini. Gus Salam mengamati intervensi tidak hanya dirasakan PKB melainkan juga dirasakan tingkat struktur PBNU sendiri. "Apa yang terjadi di banyak tempat di Jawa Timur yang saya lihat dan rasakan sendiri, PBNU begitu arogan dan intimidatif," ujar Gus Salam.

Padahal, Gus Salam meyakini pengurus PBNU paham betul bahwa secara aturan negara PBNU dan PKB merupakan dua entitas berbeda. PKB diatur dalam aturan Parpol, dan NU diatur dalam aturan Ormas. "PKB dan NU entitas yang berbeda. Jadi kalau grassroots mengusulkan adanya MLB sangat wajar," ujar Gus Salam.

Bahkan, Gus Salam mengklaim sebetulnya struktur-struktur NU di tingkat PC dan MWC banyak yang mengusulkan MLB, tetapi mereka takut. Sehingga mereka tidak berani menyuarakan di luar. "Sejujurnya mereka menginginkan MLB," ucap Gus Salam.

Gus Salam mengingatkan berdirinya NU sebagai representasi kiai pesantren, ulama dan tokoh di daerah. Tugas utamanya mendamaikan, menyejukkan, memberi nasihat. Bila ada satu kelompok dengan kelompok lainnya bertengkar maka sepatutnya NU memberikan solusi.

"Nyatanya hari ini PBNU sumber kegaduhan, sering frontal, sering konfrantasi, sering menyimpang. Berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang di tanamkan muadziz NU," ujar Gus Salam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.

Hal ini disampaikan Iman usai Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengklaim telah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, dari Tebuireng, Jawa Timur untuk memperbaiki PKB.

Iman mengatakan sejarah kelahiran PKB memang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu dan PBNU merupakan dua entitas yang berbeda.

"Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga NU, bukan dengan PBNU. Ngaco itu (klaim Gus Yahya)," kata Iman pada Rabu (13/8/2024).

Hubungan baik PKB dan NU, lanjut Iman, terjalin hingga saat ini. Terbukti pada saat Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju sebagai calon wakil presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.

"Jadi jangan asal klaim punya mandat, apalagi sampai mau mencampuri urusan internal," ucap Iman.

Iman menegaskan PKB dan PBNU merupakan entitas yang berbeda. Hal ini mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia.

"PBNU dan PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB di bawah UU Partai Politik, PBNU di bawah UU Organisasi Kemasyarakatan," ujar Iman.

Menjelang Muktamar PKB yang bakal berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, Iman memastikan seluruh kader tetap solid di bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan membahas berbagai isu politik dan ekonomi, baik internal maupun eksternal.

PKB bakal menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Sebanyak 65 pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam organisasi Centrist Democrat International (CDI) akan diundang dan dijadwalkan hadir. PKB merupakan bagian dari CDI.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf segera mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Undangan itu diklaim berdasarkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar.

"Ya nanti kalau perlu kita undang Pak Muhaimin Iskandar," kata Gus Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Rais Aam KH Miftachul Ahyar di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Selasa (13/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan, PBNU mengundang Muhaimin Iskandar untuk berbicara dengan KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni (tim panitia khusus bentukan PBNU), Pembicaraan mengenai adanya mandat Rais Aam PBNU untuk memperbaiki PKB.

"Segera, ini kan berkeputusan sebetulnya. Ini kan sebetulnya kemarin ada jeda sedikit karena kiai-kiai mengundang untuk pertemuan di Jombang," ujarnya.

Gus Yahya menegaskan, NU bukannya mau mencampuri keputusan politik atau operasi politik atau apa pun yang dilakukan PKB karena NU tidak lagi campur tangan dalam politik praktis. Akan tetapi, NU ingin mengupayakan agar ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB sehingga kembali pada desain awal sebagaimana dulu yang dijanjikan oleh ormas tersebut.

"Ya sekarang Dewan Syuro ndak ada kewenangan sama sekali. Nah, ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan," ujarnya.

Menurut Gus Yahya, upaya yang dilakukan ini sebagai langkah untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB. "Kalau mereka menolak ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan soal begitu saja. Ini mekanisme normal, kalau sampean belajar ilmu politik itu normal saja begitu," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki Partai Kebangkitan Bangsa. Mandat merupakan hasil pertemuan Tebu Ireng.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya, sapaan Ketua Umum PBNU, ketika ditemui wartawan di kediaman K.H. Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Dari pertemuan para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng tersebut disepakati memberikan 'Mandat Tebuireng' kepada Rais Aam PBNU untuk ndandani atau memperbaiki PKB.

Setelah mendapatkan 'Mandat Tebuireng', Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar selanjutnya memanggil Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf yang kebetulan sedang berada di Surabaya. "Kemudian saya tadi mendapatkan perintah langsung dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari para kiai," kata Gus Yahya.

Mengenai langkah apa yang akan dilakukan dalam memperbaiki PKB, Gus Yahya mengatakan akan segera mematangkan rumusannya. Belum tahu juga apakah dengan mandat ini berarti Muhaimin Iskandar akan digulingkan?

Namun menurut Gus Yahya, masalah antara PKB dan PBNU sebenarnya bukanlah persoalan baru. Hubungan yang tidak baik ini sebenarnya telah terjadi dalam 15 tahun terakhir atau sejak PKB dipimpin Muhaimin Iskandar. "Ini berlangsung lama, sudah lebih dari 15 tahun. Masalah di dalam hubungan PKB dan NU ini sudah lama sekali, tetapi selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya yang masif mengelolanya," katanya.

Turut hadir dalam pertemuan di kediaman Rais Aam PBNU, antara lain pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, pengasuh Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU sekaligus pengasuh Pesantren Al Amin Kediri K.H. Anwar Iskandar, pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo K.H. Mutawakil Alallah, serta sejumlah perwakilan kiai dari wilayah Indonesia timur dan barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG — Ratusan kiai struktural dan pengasuh pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin (12/8/2024) sore. Dalam pertemuan yang dipimpin tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU), KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni ini, ratusan kiai meminta PBNU intuk "mendandani" PKB.

Pertemuan dihadiri Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, pengasuh pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz serta para Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

“Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini yakni. Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” ujar Kiai Anwar Iskandar dalam siaran persnya, Senin (12/8/2024).

Kesepakatan kedua, lanjut dia, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan. Kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari muruah utama saat partai itu didirikan.

KH Amin Said Husni misalnya mengatakan, karena didirikan PBNU maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di NU.“Ada Rais Syuriah di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama,” ucap Kiai Amin.

Sayangnya, saat ini fungsi Dewan Syuro telah dikebiri di PKB. Padahal Dewan Syuro harusnya menjadi penentu utama partai.“Dulu sama dengan NU, malah calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang ketua Dewan Tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini Ketua Umum,” kata dia.

Keputusan organisasi harusnya juga sama dengan NU yakni harus ada tandatangan empat orang: Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro dan Ketua Tanfidz serta Sekretaris Tanfidz. Saat ini, Dewan Syuro tidak lagi harus menandatangani semua keputusan partai.

Para kiai yang hadir di Tebuireng ini juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa PKB memang sudah terlalu jauh meninggalkan NU.“Padahal dulu kami di bawah mendirikan PKB itu musuhnya kader partai lain dan diancam carok. Tapi kini mereka seakan tidak lagi butuh NU,” kata Rais Syuriah PCNU Kraksaan.

Pertemuan mantan dewan syuro..

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode masa khidmat 2010-2021 KH Said Aqil Siroj meminta seluruh kader PKB untuk menjadikan serangan, kritikan, dan penggerogotan yang terjadi hari ini sebagai cambuk. Kiai Said meyakini semakin mereka mengkritik PKB, PKB semakin sehat dan kuat.

Hal itu disampaikan Kiai Said dalam Istigosah Kubro yang digelar DPC PKB Bandung. "Jadikan apa yang dihadapi hari ini sebagai cambuk. Jadikan sebagai jamu, pahit, tidak papa asal sembuh. Semakin mereka mengkritik PKB, PKB semakin sehat dah kuat," kata Said dalam keterangannya pada Ahad (11/8/2024).

Kiai Said menyebut PKB di bawah kepemimpinan Gus Abdul Muhaimin semakin maju. Perolehan kursi di tingkat pusat bertambah, dari 58 kursi menjadi 68 kursi. "Itu semua berkat Gus Muhaimin, dan temen-teman PKB di pusat dan daerah," lanjut dia.

Kiai Said menyaksikan sendiri bagaimana PKB Bandung solid dan jaya. Itu terjadi karena adanya kekompakan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB."Tanpa kekompakan antara NU dan PKB, tidak mungkin sukses," ujar Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon itu.

Mutasyar PBNU masa khidmad 2022-2027 bercerita bahwa ia termasuk tim lima pendiri PKB. Tim lima bertugas membuat konsep PKB baik muqadimah maupun AD/ART.

"Dari lima orang anggota tim lima, tiga orang telah meninggal dunia, dan dua orang masih hidup. Yakni saya dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Tiga orang yang telah berpulang, bapak Rozi Munir, bapak Ahmad Bagdja, dan bapak Mustopa Zuhad," kata Said.

Diketahui, perseteruan PKB dan PBNU berawal dari dibentuknya Pansus Angket Haji di DPR RI. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai pembentukan Pansus ini diiringi dengan motif pribadi. Pernyataan tersebut lalu dibantah kubu PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri mengingatkan Effendy Choirie untuk tidak ikut mengobok-obok PKB. Sebab, Effendy merupakan pengurus Partai Nasdem.

Hanif menilai tindakan Effendy dapat merusak hubungan antar partai. Padahal PKB dan Nasdem tengah menjalin komunikasi di Pilkada Jakarta.

"Mas Effendy Choirie kan pengurus Partai Nasdem. Mbok uruslah partai sendiri. Ngapain ikut obok-obok PKB? Gak etis itu! Bisa merusak hubungan antar partai," kata Hanif kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Hanif menilai perilaku Effendy yang mengobok-obok PKB bisa dilaporkan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. "Nanti kita laporkan ke Bang Surya Paloh selaku Ketum Nasdem, biar dikenakan disiplin partai," ucap Hanif.

Eks Menteri Ketenagakerjaan itu juga mengamini pernyataan Effendy Choirie yang mengatakan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak memiliki hubungan struktural. Hanif menegaskan PKB dan PBNU adalah entitas berbeda.

"PKB partai politik yang dipayungi UU partai politik, NU ormas yang dipayungi UU Ormas. Masing-masing memiliki kedaulatan organisasi, punya AD/ART sendiri, serta punya tugas dan tanggung jawab sendiri," ujar Hanif

Hanif menyinggung agar PBNU tak perlu mencampuri urusan PKB. Hanif tak ingin PKB diserobot oleh PBNU.

"Jadi ya jangan saling ganggu, jangan ada penyerobotan, harus saling menghormati. Melawan hukum tuh kalau ada yg main serobot. Kan gitu. KH Ma'ruf Amin, Pak Wapres kita dan salah satu pendiri PKB, juga menegaskan hal yang sama," ucap Hanif.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menjelaskan peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menyebut PKB tidak akan lahir tanpa peran Gus Dur yang saat itu juga menjadi Ketua Umum (Ketum) PBNU.

Hal itu disampaikan Gus Choi dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Ketua Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU H Ishaq Zubaedi Raqib di lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).RIZKYSURYA.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan sekretaris jenderal (sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy memberikan kuasa kepada 100 advokat untuk menghadapi laporan partai tersebut ke polisi terhadap dirinya. Mantan menteri desa tertinggal itu tidak diam menyikapo pelaporan PKB kepada dirinya di kepolisian.

"Pertemuan kami tadi membahas mengenai bantuan yang akan diberikan kepada saya yang dikriminalisasi oleh Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar). Hari ini saya baru memberikan kuasa kepada kawan-kawan, teman-teman, sahabat saya semua ini," kata Lukman di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Dia menjelaskan, kuasa tersebut diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor maupun Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU). "Nanti ada lagi dari Himanu (Himpunan Advokat NU), dan ada lagi dari Dasril Affandi dan rekan yang akan mendampingi yang memberikan kekuatan-kekuatan," ujar Lukman.

Ketua LBH GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa mengatakan, pihaknya telah menerima surat kuasa untuk menjadi kuasa hukum Lukman Edy. "Nanti pada hari Senin telaah hukumnya akan kami berikan kepada semua teman-teman media," katanya di lokasi yang sama.

Sebelumnya, PKB mempersoalkan pernyataan Lukman saat memberikan keterangan pers usai menghadiri undangan panitia khusus bentukan PBNU yang mengurus hubungan antarkedua lembaga, Rabu (31/7/2024). PKB ternyata tidak terima dengan ucapan Lukman terkait kewenangan dewan syuro di PKB dipangkat Ketua Umum Cak Imin.

Pada Selasa (6/8/2024), pengurus PKB pun secara serempak melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, hingga Polda Jawa Tengah. Pun Lukman masih dilaporkan di sejumlah daerah lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah (Jateng) Sukirman gusar dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menganalogikan PKB sebagai mobil rusak. Sukirman menyebut komentar Gus Yahya sebagai fitnah tak berdasar.

"Itu salah satu bentuk fitnah," kata Sukirman kepada awak media di Mapolda Jawa Tengah (Jateng) saat ditanyai pendapatnya tentang pernyataan Gus Yahya yang menganalogikan PKB sebagai mobil rusak, Selasa (6/8/2024).

Sukirman mengklaim, perolehan kursi PKB secara nasional, baik di DPRD maupun DPR RI, selalu naik. "(PKB) bukan produk gagal. PKB mentereng hari ini. Nomor empat ya (di DPR RI), partai besar. Di Jawa Tengah juga masih nomor dua," ujarnya.

Pekan lalu, Gus Yahya mengisyaratkan bahwa PBNU hendak mengambil alih kembali PKB ke pelukan NU. Saat ini PBNU diketahui sedang terlibat perselisihan dengan PKB pasca disetujuinya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji oleh DPR RI.

Saat ditemui awak media seusai menghadiri acara pelantikan PWNU Jateng di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, pada Sabtu (3/8/2024), Gus Yahya sempat ditanyai tentang hubungan PBNU dengan PKB.

"Gini ya, itu kan kemarin ada Toyota, itu kan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali mobilnya untuk diperbaiki sistemnya," ujar Gus Yahya merespons pertanyaan tersebut.

Usai melontarkan pernyataan demikian, Gus Yanya enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. Dia kemudian dikawal menuju mobilnya, lalu meninggalkan halaman aula Universitas Islam Sultan Agung.

Sementara itu ketika memberikan pidato dalam acara pelantikan PWNU Jateng, Gus Yahya sempat menyampaikan bahwa NU tidak boleh berada di bawah partai. "Saya dan teman-teman PBNU sowan kepada Mustasyar KH Mustofa Bisri dan mohon pesan beliau, wasiat beliau kepada kami. Beliau mengatakan 'NU harus berada di atas negara'. Ini pesan dari Mustasyar PBNU," ujarnya.

Gus Yahya menambahkan bahwa pesan Mustofa Bisri atau Gus Mus bisa diartikan bahwa NU harus mendudukan kepentingannya, mengatasi berbagai macam kepentingan parsial yang ada di Indonesia. Hal itu agar NU bisa tetap berkontribusi menyangga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. "Jadi di bawah negara saja tidak boleh, apalagi di bawah partai. Tidak boleh," ucapnya.

Saat ini PBNU sedang terlibat perselisihan dengan PKB. Perselisihan muncul sejak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI mendorong Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Pansus tersebut bertujuan menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji, terutama soal distribusi kuota tambahan haji.

Pansus Haji yang didorong Cak Imin akan secara otomatis menyelidiki Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. Yaqut diketahui merupakan adik Gus Yahya. Gus Yahya mencurigai pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji mempunyai motif terselubung.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kami, Pansus Haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya, misalkan. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini," kata Gus Yahya kepada awak media seusai rapat pleno PBNU di Jakarta pada 28 Juli 2024 lalu.

Rapat pleno PBNU memutuskan agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji ulang. Gus Yahya kemudian memutuskan membentuk Panitia Khusus PKB. Pansus tersebut dipimpin Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Pansus akan memanggil kader PKB dan mantan kader yang masih memiliki hubungan dengan PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik internal kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berujung pelaporan ke Mabes Polri. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Cucun Ahmad Syamsurijal pada Senin (5/8/2024), melaporkan mantan sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan pidana pencemaran nama baik serta penyebaran kabar bohong.

Cucun mengatakan, laporannya ke Bareskrim Polri diterima dengan penerbitan surat pelaporan STTL/262/VIII/2024 /Bareskrim. Cucun menjelaskan, laporannya itu atas nama seluruh kepengurusan PKB yang saat ini, dipimpin oleh Ketua Umum DPP Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurut Cucun, pelaporan tersebut terkait dengan pernyataan Lukman Edy tentang AD/ART PKB yang menghilangkan peran Dewan Syuro. Penyampaian yang dilakukan Lukman Edy tersebut dilakukan di Kantor Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) yang menurut Cucun membuat 'kisruh' partainya dengan ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Padahal, kata Cucun, Lukman Edy, tak punya kedudukan apa pun dalam menyampaikan soal internal partainya kepada PBNU. Pasalnya, Lukman Edy sudah bukan lagi kader, apalagi pengurus PKB.

"Kami melaporkan suadar Lukman Edy ini, karena sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu sangat membahayakan, dan merupakan satu ujaran kebencian, atau itu adala pencemaran nama baik yang ini akan berbahaya bagi kami secara partai, institusi, maupun pimpinan-pimpinan kami," kata Cucun.

Menurut Cucun, penyampaian oleh Lukman Edy tersebut dianggap sebagai penyerangan terhadap institusi kepartaian yang sah. "Dia berbicara kemarin di depan PBNU dan dia lupa, bahwa kami ini partai politik yang punya landasannya adalah Undang-Undang (UU) Partai Politik," kata Cucun.

Sedangkan apa yang disampaikan oleh di hadapan PBNU, semestinya tak ada kaitannya dengan partai politik. "Dan kalau dia berbicara di PBNU, itu kan ormas ya, yang itu ada undang-undangnya sendiri. Dan tidak ada relevansinya antara PBNU dengan PKB, karena itu kewenangannya masing-masing," ujar Cucun.

Pelaporan DPP PKB sebetulnya berawal dari penyampaian Lukman Edy di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Lukman Edy pada saat dipanggil oleh Tim Lima PBNU menyampaikan tentang pelucutan kewenangan Dewan Syuro PKB dalam AD/ART PKB.

Pelucutan tersebut, kata Lukman, dilakukan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam Mukhtamar PKB di Bali. Pelucutan kewenangan Dewan Syuro tersebut yang membuat renggang relasi dan hubungan PKB dengan PBNU.

Lukman menilai, Dewan Syuro dalam struktur PKB merupakan representasi dari peran para kiai-kiai dan ulama-ulama dari PBNU. "Semenjak Muktamar PKB di Bali, sebagain besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam AD/ART, sehingga kita tidak bisa melihat lagi peran Dewan Syuro itu. Dan itu di semua tingkatan, bukan saja di DPP, tetapi juga tingkat DPW, dan DPC," kata Lukman.

Dari pelucutan kewenangan Dewan Syuro itu, kata Lukman, membuat eksistensi dan peran para perpanjangan tangan ulama-ulama dan kiai-kiai NU di PKB menjadi hilang.