Bisnis.com, MANGUPURA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tiba di Bali pada Jumat (23/8/2024) petang bersama rombongan untuk melaksanakan Muktamar pada 24 Agustus-25 Agustus 2024.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Cak Imin keluar dari VIP Bandara Internasional Ngurah Rai pada pukul 18.30 wita.

Terlihat juga sejumlah politisi PKB lainnya seperti Sekjen PKB dan mantan menteri tenaga kerja Hanif Dhakiri. Menurut informasi, rombongan yang bersama Cak Imin para pengurus DPD, dan DPC di Jakarta, Banten hingga Jawa Barat.

Terkait kehadiran Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Cak Imin tidak menyebut secara pasti kehadiran keduanya.

"Insyaallah [akan hadir]," jelas Cak Imin.

Menurut informasi, pembukaan Muktamar ajan digelar pada Sabtu (24/8/2024 pukul 19.30 petang.

Muktamar PKB digelar di tengah menghangatnya perselisihan antara PKB dan PBNU.

Pihak PBNU menyerang Cak Imin dan PKB karena dinilai sudah keluar dari garis PKB, dan ingin mengambil alih PKB untuk diluruskan. Cak Imin dengan keras membantah tuduhan PBNU dan menyebut isu tersebut digulirkan oleh segelintir orang di PBNU.

Cak Imin juga menjelaskan jika PBNU dan PKB tidak memiliki hubungan struktural, sehingga PBNU tidak memiliki hak mencampuri urusan PKB. Memanasnya hubungan PKB dan PBNU juga tidak lepas dari Pansus Haji yang dibentuk DPR RI. PBNU mengkritik Pansus yang dinilai akan menyeret Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang tidak lain merupakan adik Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf.

Politisi asal Jombang ini juga mengklaim partainya solid jelang Muktamar, baik di tingkat DPD, DPC hingga Dewan Syuro. "Kami tetap solid," ujar Cak Imin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yenny Wahid, putri presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengharapkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bisa menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kiai Ma'ruf Amin bisa mengambil peran besar bisa mengajak para kiai sepuh bu nyai-bu nyai sepuh untuk duduk bersama. Mengajak semua pihak Gus Yahya, Cak Imin, dan Gus Saiful untuk duduk bersama, lalu dirembuk bersama apa sih yang menjadi kepentingan bersama ini apa," ucap Yenny usai bertemu dengan Wapres di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Senin.

Gus Yahya atau Yahya Cholil Staquf adalah Ketua Umum PBNU, Gus Saiful atau Saifullah Yusuf merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, serta Cak Imin atau Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB.

Yenny juga mengaku gelisah atas kondisi yang saat ini terjadi antara PBNU dan PKB. Dia dan Wapres sepakat bahwa adanya PBNU dan PKB merupakan berkah bagi Indonesia sehingga harus sama-sama dijaga.

Untuk itu, dia memohon kepada Wapres sebagai sesepuh NU bisa mengajak PBNU dan PKB mediasi bersama agar tercipta proses dialog yang mandiri.

"Hal itu untuk menutup kemungkinan ada pengaruh-pengaruh luar yang kemudian malah justru bisa panjang dampaknya bagi kemaslahatan NU sendiri," ucap Yenny.

Apalagi, lanjut dia, PBNU dan PKB adalah institusi yang didirikan untuk mengusung nilai-nilai kemaslahatan di tengah masyarakat.

"NU adalah organisasi masyarakat yang harus berjuang untuk kepentingan masyarakat. PKB sendiri juga harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk kebaikan di masyarakat. Jadi, dua-duanya adalah berkah untuk Indonesia, harus dijaga," tutur Yenny.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyatakan kesediaannya menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB.

Hal ini diutarakan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu (7/8).

"Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia," kata Wapres

Menurut Wapres, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama, terlebih dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan juga pernah aktif di PBNU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengklaim Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah tidak mau menjadi juru damai untuk menyelesaikan konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Sudah enggak lagi karena beliau lebih tegas lagi. Ini bukan soal dua organisasi yang sama, ini beda, urusannya sudah beda. NU urusannya apa, PKB urusannya apa," kata Cak Imin, sapaan akrabnya, di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis.

Cak Imin kemudian menegaskan kembali bahwa Wapres Ma'ruf tidak mau menjadi juru damai saat ditanya para jurnalis.

"Karena enggak ada konflik apa-apa. Ini dua lembaga yang berbeda. Masukan atau kritik, jangankan masukan atau kritik PBNU, kritik orang lain saja kami anggap sebagai perbaikan," ujarnya.

Sementara itu, Cak Imin mengatakan bahwa dalam pertemuan pengurus PKB, Wapres Ma'ruf menyampaikan agar PKB jalan terus dan tidak terpengaruh situasi apa pun. Wapres juga mengatakan agar menyukseskan Muktamar PKB dan tidak perlu khawatir.

"Beliau ingin di-update perkembangan dan itu nanti akan kami laporkan setiap perkembangan, aspirasi para peserta muktamar yang 3.000 itu," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya siap menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara PKB dengan PBNU

"Kalau keinginan mereka itu untuk saya diminta sebagai orang yang mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dan ikhlas, saya sangat bersedia," kata Wapres dalam keterangan pers usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (7/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum selesai. PKB masih menganggap PBNU tak memiliki kepentingan untuk mengatur urusan internal partai politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, semua pihak harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Ia menegaskan, setiap pihak yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan sistem kenegaraan.

"PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, konstitusi merupakan dasar setiap orang dalam hidup bernegara. Karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan.

"Kalau kami, istiqomah di dalam konstitusi. Insya Allah jalan kami lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan yang akan kami jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar dia.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Pasalnya, dua lembaga itu tak memiliki hubungan organisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengunjungi ulama senior KH Syukron Makmun di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). Kunjungan itu dilakukan untuk silaturahmi dengan ulama senior Nahdlatul Ulama (NU) tersebut jelang Muktamar ke-6 PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Cak Imin mengatakan, Kiai Syukron merupakan salah satu sesepuh NU yang menjadi rujukan di partainya. Karena itu, pihaknya meminta nasihat kepada Kiai Syukron untuk meminta arahan dan petunjuk jelang Muktamar PKB.

"Kami juga memohon kepada beliau untuk memberikan nasihat langsung kepada peserta, apakah beliau nanti bisa hadir langsung ke sana atau melalui Zoom atau melalui rekaman. Pokoknya kami ingin seluruh pengurus PKB meneladani tokoh pejuang NU yang benar benar mengabdi tidak pernah pamrih," kata Cak Imin di lokasi.

Dalam kunjungan itu, Cak Imin juga melaporkan konflik antara PKB dan Pengurus Besar NU (PBNU) yang sedang terjadi. Menurut dia, Kiai Syukron sepakat bahwa antara PKB dan NU hanya memiliki hubungan kultural, bukan hubungan organisasi.

Karena itu, menurut dia, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar wakil ketua DPR tersebut.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Hal itu lantaran dua lembaga tersebut tak memiliki hubungan organisasi.

Namun, Cak Imin akan sangat menyambut jika PBNU ingin bersilaturahim dengan PKB. Apalagi, ada wacana PBNU akan bertemu dengan PKB sebelum pelaksanaan muktamar di Bali. "Loh lebik baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar," kata Cak Imin.

Islah...

Sementara itu, Kiai Syukron mengaku heran timbulnya perselisihan antara PKB dan PBNU. Dia menyebut, perselisihan itu tidak perlu terjadi. Dia menduga ada pihak yang sengaja ingin mengadu domba antara dua pihak tersebut.

"Maka aaya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus menerus begini. Ya islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin tolong sampean kalau dikatakan oleh pbnu menyeleweng tunjukkan penyelewengan saya, dan saya akan kembali kepada jalannya NU," kata Kiai Syukron.

Dia juga meminta PKB menerima saran dan arahan dari PBNU terkait penyelewengan itu. Namun, PBNU harus membuktikan penyelewengan yang dilakukan PKB.

Di sisi lain, PBNU tak perlu terlalu jauh mencampuri urusan PKB, karena dua organisasi itu berbeda secara tugas dan tujuan. Pasalnya, tugas PBNU pada dasarnya adalah urusan umat, sementara PKB merupakan partai politik.

"NU mengatur NU-nya, PKB mengatur PKB-nya. Karena ini dua ruangan yang berbeda, ini (PBNU) ruangan urusan umat, ini (PKB) urusan politik," kata Kiai Syukron.

Adapun Cak Imin tiba Pondok Pesantren Daarul Rahmah sekitar pukul 09.30 WIB. Cak Imin tak datang sendirian, melainkan ditemani sejumlah elite PKB. Salah satunya yang mendampingi adalah Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. "Silaturahmi, jelang muktamar," kata Cak Imin kepada wartawan.

Usai menyapa wartawan, Cak Imin langsung masuk ke kediaman KH Syukron Makmun ditemani sejumlah elite PKB. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode masa khidmat 2010-2021 Prof Said Aqil Siroj menilai bahwa kritik-kritik dari PBNU terhadap PKB justru bakal membuat PKB semakin kuat.
Dia mengatakan bahwa serangan, kritikan, dan penggerogotan yang terjadi hari ini sebagai cambuk atau jamu bagi PKB. Jamu memang terasa pahit tetapi bisa menyehatkan.
"Jadikan apa yang dihadapi hari ini sebagai cambuk. Jadikan sebagai jamu, pahit, tidak apa-apa asal sembuh," kata Said Aqil dikutip Antara, Sabtu (10/8/2024).
Said yang dulunya merupakan anggota Tim Lima Pendiri PKB itu mengatakan PKB di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin atau Cak Imin sejauh ini semakin maju. Pasalnya, kata dia, perolehan kursi di tingkat pusat bertambah, dari 58 kursi menjadi 68 kursi.

"Itu semua berkat Gus Muhaimin, dan teman-teman PKB di pusat dan daerah," kata dia.

Dia pun mencontohkan bahwa saat ini pengurus wilayah PKB di daerah Bandung sedang dalam kondisi yang solid. Menurutnya kekompakan itu buah dari sinergi antara PKB dan NU di wilayah tersebut.

Dengan adanya dinamika yang terjadi saat ini, dia meyakini lambat laun PKB akan semakin kuat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tokoh pendiri PKB terdiri dari lima orang, yang kemudian disebut dengan Tim Lima. Dari lima anggota tersebut, menurutnya tiga orang sudah wafat.

"Dua orang masih hidup. Yakni, saya dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Tiga orang yang telah berpulang, Bapak Rozi Munir, Bapak Ahmad Bagdja, dan Bapak Mustopa Zuhad," kata dia.

Sebelumnya, PBNU telah membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus) yang bertujuan untuk merebut PKB agar kembali kepada ideologi awalnya.

Hal tersebut dilakukan lantaran elit PBNU melihat PKB tidak lagi berada dalam jalur ideologi NU dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar serta kroni-kroninya saja.
Pembentukan pansus akan menyerupai tim yang awalnya melahirkan PKB di masa lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin bersedia menjadi penengah alias juru damai konflik yang terjadi antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini dikemukakan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana meng-islahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” katanya kepada wartawan.

Sebab, kata Ma’ruf, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB, dan juga pernah aktif di PBNU.

“Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian [PKB], bahkan Ketua Dewan Syuro pertama itu saya, sebelum Gus Dur, tentu saya punya [kedekatan],” sebutnya.

Kendati demikian, Wapres Ke-13 RI itu juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekatinya sekedar mencari “peluru” untuk menyerang satu sama lain.

“Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” tegasnya.

Karena dengan begitu, orang nomor dua di Indonesia itu menilai bahwa, sama saja dirinya justru memicu konflik yang ada menjadi makin besar.

“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” tandas Ma’ruf.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengibaratkan hubungan PKB dan PBNU itu seperti pabrikan mobil. Ia menjelaskan jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.

"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," katanya, akhir pekan lalu.

Pernyataan Gus Yahya yang mengibaratkan PKB sebagai mobil rusak membuat gerah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia segera merespons pernyataan Gus Yahya dengan kalimat lebih lugas.

Cak Imin adalah Ketua Umum PKB sejak tahun 2005 lalu. Itu artinya mantan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu itu, telah menjabat sebagai orang nomor 1 di PKB hampir 20 tahun.

Adapun Cak Imin awalnya memamerkan perolehan suara PKB yang pada melejit pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 lalu. Dia kemudian menyentil pernyataan Gus Yahya tentang mobil rusak dan balik menuding, yang rusak justru elite PBNU yang sekarang dipimpin Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saipul, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak," katanya.

Sekadar informasi, PBNU telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan PBNU terus bekerja, setelah pada Rabu (31/7) Pansus PKB mengundang eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy, kini giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus PKB.

Hasanuddin Wahid dipanggil untuk datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB. Namun Hasanuddin memutuskan tidak datang.

Tim asistensi tentang PKB bentukan PBNU ini merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.

Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB namun memiliki hubungan kesejarahan dengan PKB. Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk pengambilan keputusan organisasi.

Lapor ke Bareskrim

Sementara itu, PKB melaporkan Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua Bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).

Bahkan, Cucun mengancam pihaknya bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN PT Hutama Karya di mana Muhammad Lukman Edy saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya.

"Nanti mintakan audit BPK bagaimana dia berkontribusi selama ini buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris [Hutama Karya]. Apakah betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut atau tidak?" imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Adapun, Saifullah menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan PBNU. "Seperti saudara Lukman Edy [eks Sekjen PKB] misalnya dia sudah konfirmasi, kalau dia siap untuk menghadapi semua proses hukum,” tuturnya.

Balas Pantun Soal KTA

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyentil tentang Gus Ipul dan Ketua PBNU yang cawe-cawe ke partai. Ia menegaskan bahwa kedua elite PBNU itu tidak memiliki KTA PKB.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Ia ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," tegasnya.

Sebaliknya, Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik antara elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian sengit. Para elite yang secara tradisi berasal dari kaum Nahdliyin itu tidak segan saling mengumbar kesalahan masing-masing ke ruang publik.

PKB merasa bahwa PBNU tidak berhak untuk mencampuri urusan dapur partai. PKB bukan organ otonom PBNU dan memiliki struktur maupun anggaran dasar dan rumah tangga sendiri.

Sementara itu, PBNU berkukuh bahwa sebagai partai yang lahir dan dibentuk oleh para elite agama NU, PKB seharusnya berada di bawah kendali mereka. Tak tanggung-tanggung, PBNU bahkan membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke 'khittah'-nya.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengibaratkan hubungan PKB dan PBNU itu seperti pabrikan mobil. Ia menjelaskan jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.

"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," katanya, akhir pekan lalu.

Pernyataan Gus Yahya yang mengibaratkan PKB sebagai mobil rusak membuat gerah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia segera merespons pernyataan Gus Yahya dengan kalimat lebih lugas.

Cak Imin adalah Ketua Umum PKB sejak tahun 2005 lalu. Itu artinya mantan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu itu, telah menjabat sebagai orang nomor 1 di PKB hampir 20 tahun.

Adapun Cak Imin awalnya memamerkan perolehan suara PKB yang pada melejit pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 lalu. Dia kemudian menyentil pernyataan Gus Yahya tentang mobil rusak dan balik menuding, yang rusak justru elite PBNU yang sekarang dipimpin Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saipul, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak," katanya.

Sekadar informasi, PBNU telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan PBNU terus bekerja, setelah pada Rabu (31/7) Pansus PKB mengundang eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy, kini giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus PKB.

Hasanuddin Wahid dipanggil untuk datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB. Namun Hasanuddin memutuskan tidak datang.

Tim asistensi tentang PKB bentukan PBNU ini merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.

Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB namun memiliki hubungan kesejarahan dengan PKB. Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk pengambilan keputusan organisasi.

Lapor ke Bareskrim

Sementara itu, PKB melaporkan Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketua Bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menuding Muhammad Lukman Edy mencemarkan nama baik dan merugikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

"Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," tutur Cucun di Jakarta, Senin (5/8).

Bahkan, Cucun mengancam pihaknya bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN PT Hutama Karya di mana Muhammad Lukman Edy saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya.

"Nanti mintakan audit BPK bagaimana dia berkontribusi selama ini buat negara karena menjalankan fungsi sebagai wakil komisaris [Hutama Karya]. Apakah betul melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan BUMN tersebut atau tidak?" imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Adapun, Saifullah menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan PBNU. "Seperti saudara Lukman Edy [eks Sekjen PKB] misalnya dia sudah konfirmasi, kalau dia siap untuk menghadapi semua proses hukum,” tuturnya.

Balas Pantun Soal KTA

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyentil tentang Gus Ipul dan Ketua PBNU yang cawe-cawe ke partai. Ia menegaskan bahwa kedua elite PBNU itu tidak memiliki KTA PKB.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Ia ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," tegasnya.

Sebaliknya, Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menjawab pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menyindir dirinya dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf tak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

Pernyataan Jazilul Fawaid

Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil sebelumnya menyentil bahwa Gus Ipul dan Ketua PBNU tidak memiliki KTA.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, ia kemudian ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," pungkasnya.

Di lain sisi, dalam kesempatan konferensi pers di Kantor PBNU tersebut, Gus Ipul juga menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Gus Ipul menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan pengurus besar nahdlatul ulama.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menjawab pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menyindir dirinya dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf tak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya KTA bukan suatu yang mendesak untuk dibahas saat ini.

“Ya enggak papa lah [jika tidak memiliki KTA],” kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Gus Ipul menekankan bahwa KTA bisa dibuat kapan saja. Saat ini, menurutnya, yang paling penting justru mengembalikan sejarah bahwa PKB adalah partai yang secara struktural berada di bawah PBNU.

“Dokumennya ada, dan untuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan sejarah, itu aja,” tegasnya.

Pernyataan Jazilul Fawaid

Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil sebelumnya menyentil bahwa Gus Ipul dan Ketua PBNU tidak memiliki KTA.

“KTA dari mana? Ga ada, ga ada KTA nya,” jelas Gus Jazil, ketika ditemui di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Selasa (6/8/2024).

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan jajaran syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, ia kemudian ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU, dengan mengajak untuk ditegakkan karena merupakan organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk.

"Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan," pungkasnya.

Di lain sisi, dalam kesempatan konferensi pers di Kantor PBNU tersebut, Gus Ipul juga menuturkan bahwa pelaporan mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Bareskrim Polri merupakan bentuk keputusasaan.

Gus Ipul menuturkan pihaknya siap menghadapi laporan kepada dirinya atau kepada Gus Yahya.

“Malah kalau perlu kita harapkan secepatnya dan kemudian kita bisa mengetahui hal-hal apa yang ingin dilaporkan,” ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa apa yang dilakukan hari ini telah menjadi bagian dari keputusan PBNU dan diambil lewat permusyawaratan di lingkungan pengurus besar nahdlatul ulama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Sekjen Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU), Suleman Tanjung merespons aksi demonstrasi yang digelar belasan orang di PBNU pada Jumat (2/8/2024) kemarin. Menurut dia, aksi unjuk rasa tersebut murni didalangi oleh PKB.

“Kami mendapatkan banyak bukti. Mereka ini memang digerakkan untuk menyerang PBNU,” ujar Suleman Tanjung kepada wartawan, Ahad (4/8/2024).

Bukti pertama, kata Suleman, ada sekelompok massa yang datangnya dari arah jalan Raden Saleh atau dari Kantor DPP PKB. Sedangkan massa yang datang dengan mengendarai bus dipimpin oleh seseorang bernama Muhamad Solihin.

Berdasarkan hasil penelusuran PBNU, Solihin ini merupakan pengurus DPW PKB Jawa Barat dan mantan ketua Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu.

“PCNU Indramayu juga telah mengonfirmasi bahwa massa ini digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu,” ucap Suleman.

Seperti diketahui, pada Jumat (2/8/2024) belasan orang yang mengatasnamakan “Aliansi Santri Gus Dur” menggelar unjuk rasa di Gedung PBNU.

Beragam orasi yang mereka sampaikan intinya mengecam PBNU dan mendukung PKB. Mereka mendesak pergantian pegurus inti PBNU karena PBNU berencana mengambil alih PKB.

“Mereka ini Aneh. Mengatasnamakan Santri Gus Dur tapi malah membela Muhaimin. Masak pecinta Gus Dur bela musuh Gus Dur, kan tidak masuk akal,” kata Suleman.