Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan sistem pemilihan umum di Indonesia agar diubah total.

Cak Imin mengatakan perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) yang dimaksud ialah menjadi lebih baik dan manusiawi dibanding sistem yang berlaku saat ini.

"Pemilu ini sistemnya betul-betul memakan sesama warga bangsa, kompetisinya sadis, uang menjadi panglima, sehingga kami harus bekerja all out pada orang-orang yang tidak memiliki biaya," kata Cak Imin saat memberikan keterangan pers usai Muktamar VI PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8/2024).

Padahal, kata Cak Imin, pemilu seharusnya dibuat senyaman dan seaman mungkin bagi rakyat.

"Oleh karena itu, saya akan mengusulkan kepada DPR, kepada presiden, untuk mengubah sistem pemilu yang lebih manusiawi," ujarnya.

Sebelumnya, saat memberikan pemaparan pada Muktamar PKB, Cak Imin mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.

"Brutal dalam cara kompetisi, brutal dalam cara menggunakan uang untuk kemenangan, brutal dalam segala cara untuk memfitnah," jelasnya.

Meskipun demikian, Cak Imin mengatakan bahwa kader maupun calon anggota legislatif PKB dapat menghadapi tantangan atau hambatan untuk memperoleh suara yang signifikan.

Dia mencontohkan beberapa kenaikan perolehan kursi seperti di Aceh yang meningkat tajam dari tiga kursi menjadi sembilan kursi. Kemudian di Jakarta dari lima kursi menjadi sepuluh kursi, hingga di Nusa Tenggara Barat terdapat sebuah daerah pemilihan yang hanya mengakomodasi tiga caleg, tetapi hasilnya menunjukkan caleg PKB berhasil menduduki posisi nomor satu.

Selain itu, Cak Imin juga menceritakan banyak caleg PKB yang minim biaya saat mengikuti Pileg 2024 kemarin. Menurutnya, caleg tersebut hanya memiliki modal seadanya dan pengorbanan besar untuk mencalonkan diri jadi caleg dari PKB.

"Saya mengerti betul bahwa caleg caleg ini berhasil dengan keringat pembiayaan dan seluruh pengorbanan," kata Muhaimin di Bali, Sabtu (24/8/2024) malam.

Bahkan, menurut Muhaimin tidak sedikit caleg PKB yang meninggalkan banyak utang sana-sini untuk modal mencalonkan diri. Kemudian, setelah terpilih, para caleg tersebut langsung menggadaikan SK untuk menutupi utangnya saat mencalonkan diri.

"Saya tahu banyak yang meninggalkan utang di sana-sini. Saya tahu ada yang sudah menggadaikan SK 5 tahun yang lalu, sampai hari ini belum lunas juga, saya tahu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029.

Muhaimin yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI ini resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Muktamar PKB 2024.

Muhaimin usai terpilih kembali menjadi Ketua Umum PKB menyatakan bahwa partainya harus menjadi partai mandiri ke depannya.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut usai sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah PKB saat menyampaikan dukungan untuk dirinya di Muktamar PKB dan meminta agar partainya bisa independen dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

“Memang perbincangan di kalangan para kiai momentum PBNU tidak mendukung PKB saat pemilu kemarin, dan menghasilkan hasil yang bagus, malah justru berkah buat PKB untuk benar-benar independen dan mandiri. Karena setelah independen dan mandiri, maka PKB tidak lagi bergantung kepada lembaga maupun organisasi mana pun,” kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Sementara itu, dia menilai amanah untuk memimpin kembali PKB selama lima tahun mendatang merupakan hal yang berat. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa dirinya akan bekerja sekuat tenaga.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa dalam jangka pendek akan menyukseskan semua tahapan Pilkada 2024 dengan menggerakkan semua komponen partai, yakni kader hingga para anggota legislatif.

“Kedua, jangka pendeknya adalah menjadi bagian dari transisi kekuasaan pada Oktober nanti. DPRD baru, DPR RI baru, Presiden baru,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa Ketua Dewan Syura PKB periode 2024-2029, yakni Ma’ruf Amin, mengajak dirinya untuk konsisten berjuang.

“Dan saya senang, bangga, bersyukur KH Ma'ruf Amin ditunjuk oleh para kiai-kiai untuk menjadi ketua dewan syuro sekaligus bersedia untuk bersama-sama menguatkan DPP PKB,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan bahwa kiprah partai politik dan praktik demokrasi di Indonesia saat ini sedang disorot publik karena merupakan tahun diselenggarakan pesta demokrasi, yaitu Pilkada Serentak 2024.

"Tahun ini adalah tahun di mana praktik demokrasi, termasuk kiprah partai politik kita sedang disorot publik. Ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang," kata dia saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar VI PKB di Badung, Provinsi Bali, Sabtu (24/8/2024).

Mantan Rois Aam NU tersebut mengatakan pada Pilkada Serentak November mendatang, masyarakat berharap peran partai politik ke depan akan lebih baik dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di hadapan para kader PKB, Wapres meminta untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dan berintegritas, serta mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyat.

"Pilihlah pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dan berintegritas, bukan hanya demi kemenangan, kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya," kata dia.

Dia juga berharap seluruh kader dan simpatisan PKB dapat ikut membantu menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan aman pada November mendatang.

Kehadiran Wapres untuk membuka Muktamar VI PKB di Bali. Selain Wapres, sejumlah pejabat yang turut hadir dalam pembukaan Muktamar VI PKB, yakni Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Muktamar VI PKB juga akan ditutup oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dilaksanakan pada Minggu (25/8).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membuka Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar pada 24-26 Agustus 2024 di Provinsi Bali.

Ma'ruf berpandangan bahwa PKB adalah partai yang memiliki visi kebangsaan dan agamis. Dia menjelaskan bahwa PKB sudah memberikan banyak kontribusi terhadap bangsa dan negara karena sejak dulu PKB didirikan oleh para ulama.

"PKB itu gerakan politik kiai. Bukan kiai politik, tapi politik kiai. Apa bedanya? kalau kiai politik, kiai ikut politik. Kemana saja dia manut saja. Tapi kalau politik kiai, politik ikut kiai gitu lho," ujar Ma'ruf Amin disambut tepuk tangan para peserta Muktamar PKB, Sabtu (24/8/2024).

Mantan Rois Aam NU itu mengatakan PKB itu politiknya ikut petunjuk kiai, atau mengikuti nasihat kiai. Namun, dia mengingatkan gerakan politik kiai bukan untuk kepentingan kiai, tapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara.

"Saya ingat tuh 26 tahun yang lalu, PKB memang didirikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi kaum nahdliyin," kata Maruf.

Saat itu, warga NU atau disebut Nahdliyin ingin punya partai yang membawa aspirasi mereka. Namun seiring waktu, pendukung PKB bukan hanya anggota NU, melainkan seluruh kelompok.

"Politik PKB adalah politik rahmatan lil 'alamin, politik untuk semua golongan. Tadi juga Pak Muhaimin bilang begitu, ya. Bukan rahmatan lil nahdliyyin, tapi rahmatan lil 'alamin. Makanya, yang mendukung PKB itu bukan hanya orang NU," kata Wapres.

Dia berharap kegiatan Muktamar PKB 2024 bisa berjalan dengan baik, tertib dan aman serta menghasilkan ketua umum yang terbaik.

"Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa ke-6 tahun 2024 dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka," ujarnya.

Adapun, kehadiran Wapres untuk membuka Muktamar VI PKB di Bali. Selain Wapres, sejumlah pejabat yang turut hadir dalam pembukaan Muktamar VI PKB, yakni Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Muktamar VI PKB dijadwalkan akan ditutup oleh presiden terpilih Prabowo Subianto yang dilaksanakan pada Minggu (25/8).

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Ratusan massa beratribut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar unjuk rasa dengan tujuan ingin membubarkan Muktamar PKB di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024). "Ya kami menuntut agar Muktamar PKB mesti dibubarkan," kata salah satu peserta massa aksi, Arwan di Kabupaten Badung, Sabtu.

Sejak siang, massa aksi berbaju putih berlambang PKB, menggunakan udeng Bali. Mereka membawa spanduk partai berkumpul di sepanjang jalan masuk lokasi muktamar atau kongres tertinggi partai.

Kongres dijadwalkan mulai berlangsung petang ini dengan dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Namun, massa aksi tetap menunggu dan sesekali memaksa masuk untuk membubarkan muktamar yang rencananya berlangsung hingga Ahad (25/8/2024).

Arwan mengatakan, selain membubarkan kongres, target mereka juga adalah mendesak Abdul Muhaimin Iskandar mundur sebagai ketua umum. Pasalnya, Cak Imin dinilai tidak sesuai dengan muruah awal dibentuknya PKB.

"Karena ini tidak sesuai, Muhaimin itu sudah tidak sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pendiri partai, Gus Dur. Tidak sesuai amanah dari pendiri-pendiri partai, Muhaimin Iskandar seperti raja kecil di partainya yang bebas memecat dan memilih pengurus, banyak hal," ucap Arwan.

Menurut Arwan, target mereka untuk masuk ke dalam Bali Nusa Dua Convention Center, lokasi utama pertemuan. Namun, hingga saat ini mereka terhalang oleh ratusan personel dari Polresta Denpasar dibantu pecalang. "Kami bertahan, nanti kami lihat situasi, yang jelas tuntutannya bubarkan muktamar, ini ada yang dari Bali dan Jawa, harusnya bisa masuk tapi polisi tidak kasih," kata Arman..

Sebelumnya Sekretaris Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar VI PKB Syaiful Huda mengaku, sudah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya mengusut massa aksi. Hal itu karena mereka mengaku-ngaku sebagai kader partai PKB.

"Ini forum tertinggi PKB, dan ada indikasi penyusupan, bahkan potensi untuk membuat onar dalam acara utama. Oleh karena itu, kami minta aktor intelektualnya diusut sampai tuntas," ucap Huda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak peristiwa politik penting yang menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Dimulai sejak pencabutan dukungan oleh PKS terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta, kejadian-kejadian lain kemudian menyusul beruntun dalam waktu relatif dekat. Rangkaian itu seolah menjadi sebuah 'pesan' yang menarik untuk dicermati.

Setelah PKS mencabut dukungan untuk Anies, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri. Langkah ini mengejutkan, sebab praktis tak ada gejolak di internal Golkar sebelum Airlangga undur diri. Keputusan Airlangga ini pun memunculkan spekulasi liar, tentang siapa yang mengintervasi kedaulatan partai beringin.

Di tengah gejolak di tubuh Partai Golkar, konflik antara PBNU dan PKB justru mengalami eskalasi. PKB yang akan melaksanakan Muktamar justru dibayangi sayup-sayup akan adanya Muktamar Luar Biasa. Riak-riak Munaslub ini juga tak lepas dari langkah gerak PBNU yang membentuk Pansus PKB.

Dua hari terakhir, beberapa peristiwa politik besar juga terjadi. PSI resmi mengusung Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah dipastikan Gerindra dan Golkar untuk diusung sebagai cagub Jakarta. Kemudian lolosnya Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai cagub independen Pilgub Jakarta.

Di hari yang sama, presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan Nasdem dan PPP resmi masuk Koalisi Indonesia Maju. Nasdem yang di Pilpres 2024 menyokong Anies-Muhaimin, dan PPP yang mendukung Ganjar-Mahfud, akan menambah kekuatan pemerintahan Prabowo mulai 20 Oktober mendatang.

Beberapa peristiwa politik itu mungkin tak berkaitan. Tetapi bisa menjadi sangat mungkin terkait di tengah hajatan politik menjelang pendaftaran Pilkada 2024 dan peralihan kekuasaan pada 20 Oktober nanti.

4. Golkar dan PKB digoyang

Mundurnya Airlangga kini memunculkan spekulasi liar tentang siapa yang akan menjadi nahkoda Partai Golkar ke depan. Munaslub Golkar akan digelar pekan depan, salah satu agendanya adalah memilih ketua umum definitif.

Di saat hampir bersamaan, PKB juga akan menggelar muktamar pada 24-25 Agustus. Di tengah persiapan muktamar di Bali itu, PKB justru diterpa isu akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kesal. Dia meminta kapolri tegas.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar. Saya minta kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," kata Cak Imin, Kamis (15/8/2024).

Entah kebetulan atau tidak, pada Rabu (14/8/2024), Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Gus Yahya mengaku, pada pertemuan itu Presiden Jokowi menanyakan konflik PBNU dengan PKB.

5. Prabowo resmi umumkan Nasdem dan PPP gabung KIM

Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, dipastikan terwujud. Prabowo pada Kamis (15/8/2024) menerima kunjungan politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesudibyo di kediaman Kertanegara-4 Jakarta Selatan (Jaksel). Ketiga partai tersebut dalam Pilpres 2024 adalah non-KIM dengan jagoan capres masing-masing.

Prabowo mengatakan bergabungnya Nasdem, PPP, dan Perindo merupakan semangat baru dalam pembentukan pemerintahan yang satu dan stabil. "Kita membahas beberapa permasalahan, dan kita sepakat untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan baik menghadapi tantangan masa depan. Saya tegaskan bahwa saya memandang kesatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa," kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum selesai. PKB masih menganggap PBNU tak memiliki kepentingan untuk mengatur urusan internal partai politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, semua pihak harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Ia menegaskan, setiap pihak yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan sistem kenegaraan.

"PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, konstitusi merupakan dasar setiap orang dalam hidup bernegara. Karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan.

"Kalau kami, istiqomah di dalam konstitusi. Insya Allah jalan kami lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan yang akan kami jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar dia.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Pasalnya, dua lembaga itu tak memiliki hubungan organisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar buka suara soal wacana akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ia menegaskan, muktamar resmi PKB dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

Ia mengatakan, Muktamar ke-6 PKB yang resmi hanya ada satu. Menurut dia, tidak ada muktamar lain selain yang dilakukan di Bali pada pekan depan. Artinya, apabila ada muktamar lain yang mengatasnamakan PKB bisa dikatakan ilegal.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar," kata dia di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, PKB merupakan partai politik yang sah secara hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik. Karena itu, ia tak akan tinggal diam apabila ada pihak yang mengatasnamakan PKB untuk melakukan muktamar tandingan.

Cak Imin mengatakan, PKB tak segan untuk membubarkan muktamar ilegal apabila dilakukan. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit untuk mengambil tindakan tegas terkait muktamar liar itu.

"Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar PKB Faisol Riza mengatakan bahwa tidak ada muktamar tandingan selain yang diselenggarakan partainya pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

“Ini bukan ormas. Jadi sekali lagi, sekali lagi kami tegaskan, tidak ada Muktamar PKB di luar muktamar yang akan diselenggarakan di Bali,” kata Riza di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong kader PKB yang berhasil memenangi Pileg 2024 untuk memberi solusi bagi kemajuan daerahnya. Mereka diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Hal itu disampaikan Gus Imin saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 8 Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu pada Selasa (13/8/2024). Gus Imin menyatakan Sespim Perubahan adalah bagian ikhtiar PKB di tengah perubahan di berbagai lini.

"Mau tidak mau kita harus beradaptasi, harus mempelajari setiap denyut perubahan. Dan semoga pemimpin PKB menjadi solusi, menjadi penambal atas bocornya kapal bangsa kita," kata Gus Imin dalam keterangan pers pada Selasa (13/8/2024).

Gus Imin mengaku bangga bisa bertemu dengan para pemimpin PKB dalam Sespim Perubahan tersebut.

"Sungguh saya bangga dan bersyukur atas karunia Allah. Saya bangga karena bertemu pemimpin-pemimpin PKB yang di pundak anda semua masa depan PKB, rakyat dan bangsa Indonesia ini dipertaruhkan," ujar Gus Imin.

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan di tangan seluruh pemimpin PKB ada fungsi legislatif yang akan dikelola. Gus Imin menekankan Sespim ini sangat strategis bukan hanya bagi PKB, tapi juga bagi bangsa.

"Tantangan nasional dan global sedang di masa-masa sulit. Indeks demokrasi dan penegakan hukum mutlak harus kita perjuangkan dan kita tingkatkan," ucap Gus Imin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri menyebut Sespim Perubahan Wilayah 8 diikuti oleh 302 peserta. Mereka bukan hanya dari wilayah Sumatera Bagian Selatan, namun ada juga yang dari Jawa.

"Sespim ini diikuti 302 peserta. 61 diantaranya adalah peserta dari Jawa. Mereka ini ada yang mengulang dari nol, 41 peserta yang mengulang beberapa sesi," kata Hanif.

Hanif menyatakan setiap anggota DPR semua tingkatan adalah etalase partai. Menurutnya baik buruknya partai tergantung dari apa yang dilakukan oleh anggota legislatif.

"Karena itu saya mohon serius agar lulus dari Sespim ini. Kemampuan kita harus terus kita jaga sebagai anggota dewan. Kader PKB harus tangguh, harus loyal, harus solid, dan harus bersama-sama menghadapi tantangan apapun di depan kita," ucap Hanif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan sudah mengirim undangan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto guna menghadiri Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. PKB menyebut Prabowo dipastikan akan memenuhi undangan itu.

"Pak Prabowo sudah memastikan hadir," kata Ketua Steering Committee Muktamar PKB, Faizol Riza dalam konferensi pers di DPP PKB pada Selasa (13/8/2024).

Tak tanya Prabowo selaku Presiden terpilih 2024-2029, PKB juga mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah ketua umum partai lainnya. Faizol mengatakan undangan tersebut bakal secepatnya disampaikan panitia.

"Pak Jokowi sedang dimintakan insyaallah hadir, secara menyampaikan pesan akan hadir," ujar Faizol.

PKB menyebut bakal mengirimkan undangan itu secara resmi kepada Jokowi.

"Kami panitia akan menyampaikan undangan secara resmi kepada Pak Jokowi," ujar Faizol.

Faisol menyampaikan para ketum partai politik turut diundang hadir dalam Muktamar di Bali. Dengan begitu, perbedaan dukungan pada Pilpres 2024 tak berlaku lagi dalam Muktamar ini. Sebab PKB pun mengundang lawannya di Pilpres 2024.

"Pilkada sudah proses semuanya, jadi saya kira tidak akan bicara lebih banyak mengenai Pilkada. Justru kita muktamar, kita jadikan ajang untuk bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan bangsa ini melalui partai-partai, itu membangun Indonesia ke depan, juga menghadapi tantangan ekonomi global yang makin berat," ucap Faisol.

PKB bakal menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Sebanyak 65 pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam organisasi Centrist Democrat International (CDI) akan diundang dan dijadwalkan hadir. PKB merupakan bagian dari CDI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mensinyalkan tak mengundang Anies Baswedan dalam Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. PKB, beralasan yang diundang dalam ajang itu ialah para ketua umum partai politik.

"Pak Anies kan bukan ketum partai," kata Ketua Steering Committee Muktamar PKB, Faizol Riza dalam konferensi pers di DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa (13/8/2024).

Faisol mengungkapkan PKB dan Anies mempunyai hubungan politik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Walau demikian, ketentuan siapa saja yang diundang dalam Muktamar menjadi kewenangan DPP PKB. "Biar panitia yang memutuskan nanti," ujar Faisol.

Tapi Faisol merespons berbeda ketika dicecar soal undangan bagi Wapres terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Faisol mengakui undangan kepada Gibran sedang diproses walau, putra sulung Presiden Jokowi itu bukan Ketum Parpol.

"Ya sedang dalam proses (mengundang Gibran)," ujar Faisol.

Sebelumnya, PKB mengungkap bakal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di sejumlah Pilgub 2024 seperti di Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

PKB bakal menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Sebanyak 65 pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam organisasi Centrist Democrat International (CDI) akan diundang dan dijadwalkan hadir. PKB merupakan bagian dari CDI. Rizkysuryarandika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) menyebut telah mengundang secara personal tokoh Nahdlatul Ulama(NU) untuk hadir dalam acara muktamar partai pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Walaupun demikian, Sekretaris Organizing Committee Muktamar PKB Zainul Munasichin enggan menjawab terkait undangan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar hadir di muktamar partainya.

"Untuk pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, karena ini perhelatannya adalah perhelatan partai politik, tentu yang kami undang adalah yang memang domainnya adalah domain partai-partai politik ya," kata Zainul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa peserta Muktamar PKB adalah utusan Dewan Pimpinan Cabang dan Wilayah (DPC dan DPW), pengurus Dewan Pimpinan Pusat, hingga pimpinan badan otonom partai di tingkat pusat. Ia mengatakan bahwa sekitar 5.500 orang akan menghadiri Muktamar PKB.

"Akan tetapi, karena muktamar ini adalah forum tertinggi pengurus dan juga anggota Partai Kebangkitan Bangsa, tentu kami mengundang seluruh pihak untuk ikut hadir dan meramaikan perhelatan muktamar kami lima tahun sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar PKB Faisol Riza mengatakan bahwa partainya memutuskan akan melaksanakan muktamar pada tanggal 24-25 Agustus 2024 di Bali.

"Persiapan semua sudah selesai, juga sudah disampaikan kepada seluruh pengurus DPW (dewan pengurus wilayah)-DPC (dewan pengurus cabang) tentang pelaksanaan muktamar pada tanggal 24-25 Agustus ini," kata Faisol di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (9/8).

Muktamar, kata dia, adalah forum tertinggi di PKB untuk mengambil keputusan tertinggi, dan dihadiri oleh semua perwakilan atau utusan dari DPW maupun DPC di seluruh Indonesia beserta badan otonom partai.

Walaupun demikian, dia mengaku pelaksanaan muktamar tersebut cukup padat karena berdekatan dengan masa pendaftaran Pilkada 2024, mulai 27 hingga 29 Agustus 2024.