Bisnis.com, JAKARTA - PresidenPrabowo Subianto dikabarkan bakal mengumumkan nama menteri yang akan mengisi kabinet kerjanya pada Minggu (20/10/2024).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan Kabinetnya malam ini.

Dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu bakal memanggil jajaran menteri yang akan membersamainya selama memimpin Negara dalam 5 tahun ke depan.

“Nanti malam pengumuman, Senin besok pelantikan. Menteri dan wamen,” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (20/10/2024).

Adapun, Prabowo telah memanggil para kandidat calon menteri yang akan bertugas pada kabinet pemerintahannya pada 2024-2029 pada Senin (14/10/2024).

Sementara itu, Prabowo juga memanggil para calon wakil menteri dan kepala badan pada Selasa (15/10/2024).

Dengan demikian, Prabowo telah memanggil sebanyak 49 tokoh yang akan mengisi calon menteri dan 59 tokoh yang bakal mengisi posisi wakil menteri dan kepala pada pada kabinetnya.

Dalam konferensi pers Senin (14/10/2024) Prabowo memastikan calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang dipanggil ke kediamannya di Kertanegara pada Senin (14/10/2024), sanggup menjalankan tugasnya di kabinet pemerintahan yang baru.

Dia mengaku sebetulnya telah cukup lama memantau para calon menterinya, berdiskusi, dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

“Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup,” kata Prabowo Subianto.

Prabowo melanjutkan dalam pertemuan itu yang berlangsung satu per satu kepada total 49 calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan, dia juga memberikan penekanan terkait arah kebijakan pemerintahannya ke depan.

“Secara garis besar, saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja keras sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian,” kata Prabowo.

Berikut ini daftar 49 kandidat yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara pada Senin (14/10/2024):

1. Prasetio Hadi - Ketua DPP Partai Gerindra

2. Sugiono - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

3. Widiyanti Putri Wardhana - Pengusaha

4. Natalius Pigai - Pegiat HAM

5. Yandri Susanto - Wakil Ketua Umum PAN

6. Fadli Zon - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

7. Nusron Wahid - Politikus Golkar

8. Saifullah Yusuf - Sekjen PBNU

9. Mauara Sirait - Politikus Partai Gerindra

10. Abdul Kadir Karding - Politikus PKB

11. Wihaji - Wakil Ketua Umum Golkar

12. Teuku Riefky Harsya - Sekjen Partai Demokrat

13. Agus Harimurti Yudhoyono - Ketua Umum Partai Demokrat

14. Arifatul Choiri Fauzi - Muslimat NU

15. Tito Karnavian - Menteri Dalam Negeri

16. Zulkifli Hasan - Ketua Umum PAN

17. Satryo Soemantri Brodjonegoro - Akademisi

18. Yassierli - Akademisi

19. Yusril Ihza Mahendra - Pakar Hukum Tata Negara

20. Bahlil Lahadalia - Ketua Umum Partai Golkar

21. Abdul Mu'ti - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

22. Muhaimin Iskandar - Ketua Umum PKB

23. Agus Andriyanto - Wakapolri

24. Raja Juli Antoni - Sekjen DPP PSI dan Wakil Menteri LHK

25. Agus Gumiwang - Menteri Perindustrian

26. Pratikno - Mensesneg

27. Sakti Wahyu Trenggono - Menteri Kelautan dan Perikanan

28. Ribka Haluk - Pj Gubernur Papua

29. Rahmat Pambudi - Pakar Pangan dan Komisaris Nusantara Sawit (NSSS)

30. M. Iftitah Sulaiman - Politikus Partai Demokrat

31. Maman Abdurahman - Politikus Partai Golkar

32. Hanif Faisol Nurofiq - Dirjen Planologi Kehutanan

33. Sultan Bachtiar Najamudin - Ketua DPD RI

34. Nasaruddin Umar - Imam Besar Istiqlal

35. Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertahanan

36. Erick Thohir - Menteri BUMN

37. Dito Ariotedjo - Menpora

38. Budi Gunadi Sadikin - Menteri Kesehatan

39. Budi Santoso - Sekjen Mendag

40. Dody Hanggodo – Kemenhan

41. Airlangga Hartarto - Menko Perekonomian

42. Dudy Purwagandhi - Komisaris PLN dan CEO Maskapai Jhonlin Charter

43. Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan

44. Veronica Tan - Ketua Yayasan Kanker

45. Meutia Hafid - Politisi Partai Golkar

46. Supratman Andi Agtas - Menkumham

47. Rosan P. Roeslani - Menteri Investasi/Kepala BKPM

48. Donny Ermawan - Sekjen Kemhan

49. Muhammad Herindra - Wakil Menteri Pertahanan

Berikut ini daftar 59 nama yang dipanggil Prabowo Selasa (15/10/2024):

1. Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta

2. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi

3. Politikus PAN, Bima Arya Sugiarto

4. Politikus Golkar, Christina Aryani

5. Dubes RI untuk PBB, Arrmanatha Christiawan Nasir

6. Eks Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko

7. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo

8. Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer

9. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah

10. Wamen Kominfo, Angga Raka Prabowo

11. Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia, Dony Oskaria

12. Wamen Investasi, Yuliot Tanjung

13. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmadi Tawalla

14. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti

15. Anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka

16. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran/CEO Bomba Group, Todotua Pasaribu

17. Anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesha

18. Wamen Kominfo, Nezar Patria

19. Timses Prabowo-Gibran cum Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi, Juri Ardiantoro

20. Politikus Gerindra, Muhammad Syafi'i

21. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Otto Hasibuan

22. Waketum Gerindra, Ferry Juliantono

23. Ketum Partai Prima, Agus Jabo Priyono

24. Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim

25. Legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat

26. Eks Stafsus Presiden Jokowi, Aminuddin Ma'ruf

27. Menkominfo, Budi Arie Setiadi

28. Akademisi, Guru Besar Ching Hua University, Stella Christi

29. Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan

30. Komisaris PT Len Persero, Helfi Yuni Moraza

31. Mantan Kalemdiklat Polri Komjen (Purn) Purwadi Arianto

32. Wamenaker, Afriansyah Noor

⁠33. Guru Besar Hukum Internasional, Atip Latipulhayat

⁠34. Jubir Menahan Prabowo, Dahnil Azhar Simanjutak

35. Wakil Ketua Umum PKB, Faisol Riza

36. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra,

Ahmad Riza Patria

37. Asisten Khusus Menhan RI, Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf,

38. Mantan Wakil Menkopolhukam, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy

39. Eks KASD, Dudung Abdurachman

40. Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Mugiyanto

41. Eks Sekjen Golkar cum Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus

42. Artis Raffi Ahmad

43. Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah

44. Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Rida Sabana

45. Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono

46. Eks Kabaintelkam Polri, Suntana

47. Haikal Hassan atau Babe Haikal

48. Wamen Keuangan, Thomas Djiwandono

49. Wamen Keuangan, Suahaisil Nazara

50. Musisi Yovie Widianto

51. Politikus Golkar, Dyah Roro Esti Widya Putri

52. Ekonom senior Anggito Abimanyu

53. Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi

54. Politikus Gerindra, Gus Irfan Yusuf

55. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) periode 2020-2024 Prof Dr Fauzan

56. Ketua TKD Prabowo-Gibran, Sulaiman Umar

57. Staf Ahli Menhan, Bambang Eko Suhariyanto

58. Staf Khusus Presiden Jokowi, Diaz Hendropriyono

59. Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan Kabinetnya malam ini.

Dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu bakal memanggil jajaran menteri yang akan membersamainya selama memimpin Negara dalam 5 tahun ke depan.

“Nanti malam pengumuman, Senin besok pelantikan. Menteri dan wamen,” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (20/10/2024).

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto telah memanggil calon menteri, wakil hingga kepala lembaga. Posisi menteri koordinator masih menjadi teka-teki menjelang H-2 pelantikan presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan dokumen berjudul “Gambaran Nomenklatur Mitra AKD” dari DPR, kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka bakal ada 46 kementerian.

Dari jumlah itu, ada lima kementerian koordinator (kemenko) dan 41 menteri.

Adapun kelima kemenko itu adalah Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun, menurut informasi, bakal ada tujuh menteri koordinator (menko) di kabinet Prabowo.

Uniknya, hal tersebut diperkuat dengan foto bersama Prabowo-Gibran, dengan para menteri saat melakukan Hambalang Retreat pada Kamis (17/10/2024).

Terdapat tujuh orang yang duduk di kursi, sejajar dengan posisi Prabowo dan Gibran. Padahal, 43 orang lainnya berdiri, bahkan ada yang jongkok di bawah.

Total ada 52 orang yang berfoto termasuk, Prabowo dan Gibran. Tujuh orang yang duduk di kursi tersebut adalah Muhaimin Iskandar, Pratikno, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Yusril Izha Mahendra dan Budi Gunawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet zaken yang digadang-gadang akan mengisi pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya tecermin dari calon kandidat yang telah disiapkan.

Prabowo pernah disebut akan membentuk kabinet zaken pada pemerintahannya dengan memilih sosok-sosok yang releven dengan kementerian yang akan dipimpin selama 5 tahun ke depan.

Namun, sejumlah tokoh yang muncul saat pemanggilan calon menteri di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, masih didominasi para politikus.

Pasalnya, dari 49 nama calon menteri yang telah dipanggil, lebih dari separuhnya merupakan nama-nama politikus atau elite politik.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menuturkan bahwa 108 nama-nama yang telah dipanggil tersebut masih merupakan campuran. Terkait apakah memenuhi kriteria Zaken, hal ini bergantung pada kuantitasnya ketika dilantik.

“Kalau misalkan 60% lebih besar, lebih banyak dibandingkan dari unsur parpol atau dari yang lain, maka bisa disebut Zaken Kabinet. Walaupun misalkan posisinya 55% atau 45%, 55% lebih banyak profesional bisa juga disebut Zaken,” terang Ujang kepada Bisnis pada Rabu (16/10/2024).

Pasalnya, Ujang melihat bahwa terdapat empat klaster dalam pemanggilan nama-nama tersebut, yakni dari partai politik, ahli, loyalis Prabowo dan tim suksesnya.

Adapun, untuk ahli, menurut Ujang, bisa saja ‘di-endorse’ oleh partai. Namun ada juga pakar atau ahli yang murni.

Ujang masih melihat komposisi gabungan atau kombinasi dalam nama-nama tersebut. Untuk itu, apakah kabinet Prabowo nanti memenuhi kriteria Zaken kabinet, perlu dipastikan jumlahnya ketika pelantikan, yakni seberapa banyak komposisi dari para ahli.

“Ya kita lihat saja nanti, kan belum diumumkan, kan belum dilantik, kita masih belum tahu komposisinya berapa parpol dan berapa yang profesional seperti itu,” tutur Ujang.

Elite Politik di Dalam Kabinet

Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa masuknya elite partai ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berdampak pada melemahnya fungsi kontrol dan pengawasan oleh parlemen.

Menurut dia, semestinya elite atau pimpinan partai tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

"Elite atau pimpinan partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan itu diikuti oleh disfungsi partai-partai yang ada di parlemen mengingat hampir semua partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan," kata Titi Anggraini dilansir dari Antara, Jumat (18/10/2024).

Dia menilai, tugas parlemen adalah memastikan pelaksanaan undang-undang, menyusun anggaran yang tepat sasaran, dan pengawasan pembangunan.

Menurut Titi, sistem presidensial yang demokratis membutuhkan posisi yang setara antara Presiden dan DPR, sehingga dalam situasi yang ideal, DPR menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif atau presiden.

Dia memperkirakan akan terjadi 'bulan madu' antara parlemen dan eksekutif di masa awal pembentukan pemerintahan.

"Untuk tahun pertama sampai tahun ke tiga pascapembentukan pemerintahan yang baru, kita harus bersiap bahwa parlemen kita akan cenderung menjadi stempel atau paduan suara bagi berbagai proposal eksekutif," kata dia.

Oleh karena itu, Titi pun meminta peran masyarakat sipil dan media massa untuk lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan baru.

"Itulah mengapa masyarakat sipil dan media akhirnya yang harus lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan berbentuk kabinet Zaken.

Dia menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengaku tak bermasalah apabila Prabowo Subianto memilih untuk berjalan dengan kabinet gemuk di dalam pemerintahannya.

Orang nomor dua di Indonesia itu mengatakan bahwa pemerintahan periode 2024—2029 itu perlu untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan kinerja mereka.

Hal ini disampaikan olehnya di agenda Silaturahmi dan Perpisahan Wakil Presiden (Wapres) dan Wury Ma'ruf Amin dengan Pejabat/Pegawai Setwapres dan Pejabat/Perangkat Melekat, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (17/10/2024).

“Untuk wilayah kerja perbidangnya saya kira tidak ada masalah. Namun, yang penting itu koordinasi. Kementerian atau Menteri koordinator melakukan koordinasi terhadap kementerian terkait harus berjalan efektif kolaboratif dan dilaksanakan dengan baik,” tuturnya kepada wartawan.

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, Ma’ruf pun meyakini bahwa Prabowo tengah merancang susunan kabinet yang baik untuk pemerintahannya.

“Memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak pihak, dirangkulin semua. Sehingga, kementeriannya dia itu dipecah-pecah, ya itu juga diberikan kepada banyak pihak untuk ikut terlibat memikirkan,” imbuhnya.

Wapres Ke-13 RI itu optimistis bahwa orang-orang yang dipilih untuk mengisi posisi menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan ditempatkan dengan tepat.

"Mudah-mudahan orang-orang yang dipanggil itu tepat untuk ditempatkan di masing-masing posnya itu," tambahnya.

Selain itu, Wapres asal Tangerang ini juga memperkirakan bahwa Prabowo telah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama profesionalisme dalam penempatan kabinet.

Oleh sebab itu, Ma’ruf meyakini jika terjadi ketidaksesuaian dalam pengisian jabatan, Prabowo akan segera melakukan perbaikan.

“Saya kira Pak Prabowo juga akan terus tidak akan membiarkan, kalau terjadi nanti kurang tepat, pasti akan dilakukan perbaikan,” pungkas Ma’ruf.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto harus memilih lebih dari 60% sosok profesional dari 108 calon menteri yang dipanggil untuk bisa memenuhi kriteria kabinet zaken.

Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut memiliki wacana untuk membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mendukung wacana tentang pembentukan kabinet Zaken tersebut pada pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menuturkan bahwa 108 nama-nama yang telah dipanggil tersebut masih merupakan campuran. Terkait apakah memenuhi kriteria Zaken, hal ini bergantung pada kuantitasnya ketika dilantik.

“Kalau misalkan 60% lebih besar, lebih banyak dibandingkan dari unsur parpol atau dari yang lain, maka bisa disebut Zaken Kabinet. Walaupun misalkan posisinya 55% atau 45%, 55% lebih banyak profesional bisa juga disebut Zaken,” terang Ujang kepadaBisnispada Rabu (16/10/2024).

Pasalnya, ujang melihat bahwa terdapat empat klaster dalam pemanggilan nama-nama tersebut, yakni dari partai politik, ahli, loyalis Prabowo dan tim suksesnya.

Adapun, untuk ahli, menurut Ujang, bisa saja ‘di-endorse’ oleh partai. Namun ada juga pakar atau ahli yang murni.

Ujang masih melihat komposisi gabungan atau kombinasi dalam nama-nama tersebut. Untuk itu, apakah kabinet Prabowo nanti memenuhi kriteria Zaken kabinet, perlu dipastikan jumlahnyaketika pelantikan, yakni seberapa banyak komposisi dari para ahli.

“Ya kita lihat saja nanti, kan belum diumumkan, kan belum dilantik, kita masih belum tahu komposisinya berapa parpol dan berapa yang profesional seperti itu,” tutur Ujang.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan berbentuk kabinet Zaken.

Dia menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai mengakomodir 4 klaster dalam pemilihan 108 calon menteri, wakil menteri dan kepala badan selama dua hari di kediamannya, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, memandang bahwa nama-nama yang telah dipanggil merupakan campuran kombinasi antara partai politik dengan profesional.

“Jadi kalau saya lihat, saya baca gitu, ada empat klaster dari nama-nama menteri yang dipanggil,” jelas Ujang kepada Bisnis pada Rabu (16/10/2024).

Pertama,adalah klaster partai politik, baik dipanggil sebagai calon menteri atau wakil menteri.Kedua,adalah klaster ahli, seorang profesional atau pakar, yang juga bisa ‘di-endorse’ oleh partai. Namun ada juga pakar atau ahli yang murni.

Ketiga,adalah loyalis Prabowo, orang yang sudah berjuang lama meskipun mengalami jatuh bangun, yang tetap mendukung Prabowo meskipun telah mengalami kekalahan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2009, 2014 dan 2019.

“Mereka loyalis-loyalis yang tentu punya hak juga untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran. Karena sudah mendampingi lama Pak Prabowo, jadi porsi loyalis juga pasti ada di Kabinet gitu,” terangnya.

Adapun yangkeempat, adalah klaster dari relawan atau tim sukses. Contohnya ada Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), Raffi Ahmad, dan Musisi Yovie Widianto.

“Jadi itu bagian daripada klaster dari relawan atau tim sukses. Jadi saya melihat kombinasi, mix, percampuran antara klaster-klaster yang saya sebutkan tadi,” tutur Ujang.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah presiden terpilih, Prabowo Subianto dalam memilih susunan menteri ekonomi dinilai sebagai sikap yang realistis.

Dosen Universitas Paramadina, Septa Dinata sikap realistis tersebut ditunjukkan dengan untuk kembali menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan di kabinet barunya dengan dibantu oleh tiga wakil menteri.

“Kondisi ekonomi yang kini cenderung kurang stabil, ditambah dengan beban keuangan yang semakin besar, bunga utang yang semakin besar, sepertinya Pak Prabowo tidak mau mengambil risiko. Maka jalan yang paling realistis itu, ya Sri Mulyani harus diangkat lagi,” ujar Septa dilansir dari Antara, Kamis (17/10/2024).

Dia mengatakan bahwa pengangkatan Sri Mulyani merupakan upaya strategis agar tim ekonomi kabinet baru mendatang dapat segera bekerja, mengingat pengalamannya sebagai Menteri Keuangan selama hampir dua periode kepresidenan sebelumnya membuat Sri Mulyani dapat meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan.

Kendati begitu, Septa menyatakan bahwa Prabowo melihat perlunya kaderisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada pos menteri, sehingga ditunjuk tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani.

“Nah caranya ya ditempel dulu melalui posisi wamenkeu [wakil menteri keuangan[ ini. Sebetulnya tiga nama [wamenkeu] ini juga sudah tidak asing lagi kan,” ujarnya.

Ketiga nama tersebut adalah Suahasil Nazara yang sekarang adalah Wamenkeu I dan telah berpengalaman memimpin sejumlah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, Thomas Djiwandono yang kini tengah menjabat sebagai Wamenkeu II, serta Anggito Abimanyu yang merupakan ekonom senior dan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Sementara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara, Septa menyatakan bahwa terdapat sisi positif maupun negatif mengenai pemisahan pengelolaan penerimaan negara dengan Kementerian Keuangan.

Dia menuturkan bahwa bila kewenangan tersebut dipisah, maka kinerja kedua lembaga tersebut menjadi lebih fokus, sementara jika kewenangan tersebut tetap digabung, maka sinkronisasi antara pengeluaran dan pendapatan dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Sepertinya memang ini jalan tengah yang juga diambil oleh Pak Prabowo. Di satu sisi ingin dipisahkan, tapi di sisi lain akhirnya tetap satu payung juga kemungkinannya, tetapi dengan fokus yang berbeda,” katanya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa tokoh politik telah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi.

Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan arahan untuk membantu ia kembali di masa pemerintahan mendatang. Ia juga tak mau berbicara lebih detail soal posisinya nanti.

"Kita tunggu nanti ya, pengumuman dari bapak presiden terpilih nanti ya ketika telah selesai pelantikan beliau akan mengumumkan saya harus membantu di bagian apa," jelasnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Adapun, Hasan juga mengungkap bahwa posisinya nanti juga tidak akan jauh berbeda.

"Kita liat nanti ya. Kita lihat nanti, tentu mungkin tidak jauh-jauh dari hal yang selama ini juga saya teknik," jelasnya.

Adapun, Hasan juga merasa terhormat lantaran Prabowo meminta ia di pemerintahan.

"Menurut saya sebuah kehormatan yang besar dan buat saya saya harus jalankan ini sepenuh hati, untuk mendukung kesuksesan pemerintahan secara keseluruhan," ucapnya.

Selain soal posisi apa yang akan diemban nanti, Hasan dan Prabowo juga sempat membahas soal tekad sang Tanah Air.

"Termasuk juga pak Prabowo bicara soal tekad kita untuk jadi negara yang makmur, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi," jelasnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya itu, mereka membahas soal berbagai antisipasi terhadap kekuatan luar yang dianggap mengganggu kemajuan ekonomi dan rencana-rencana pembangunan pada pemerintahan Prabowo.