Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap pandangannya terkait para menteri Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terindikasi terkait kasus dugaan korupsi.

Mahfud MD memberi tanggapan dalam Podcast yang diunggah di akun YouTube pribadinya. Dalam podcast tersebut, disebutkan beberapa nama di di pemerintahan baru, yang pernah muncul dalam dugaan korupsi.

Mantan Menteri Pertahanan era KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu mengemukakan meski secara legal formal pejabat tersebut boleh diangkat, namun dari segi moral dan persepsi publik, pengangkatan tersebut dinilai kurang positif.

“Tapi itu terserah Pak Prabowo saja kan.Masyarakat sudah tahu, siapa yang terlibat kasus apa. Siapa yang nampak direkayasa, siapa yang nampak memaksa untuk bebas, dan sebagainya. Itu masyarakat sudah tahu, terutama pegiat-pegiat hukumnya sudah,” tutur Mahfud, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Meski demikian, Mahfud menduga bahwa Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang menyenangkan atau memuaskan kebutuhan rakyat. Akan ada tata politik dan tata hukum yang benar pada saatnya.

“Kan sekarang dia masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan ya. Untuk keseimbangan, untuk political trade-off. Saya kira tidak bisa dihindari,” terangnya.

Kemudian, menurut pandangannya, perlu untuk melihat lebih dulu kinerja dari para Kabinet Merah Putih yang baru dibentuk tersebut.

“Tetapi menurut saya kita tunggu saja. Saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamin-wamin yang diperlukan, gitu ya. Dari begitu banyak itu. Nanti biar mereka bekerja semuanya, 100 hari memberi kontribusi apa tidak?,” jelasnya.

IDXChannel - Kabinet merah putih Prabowo Subianto diminta untuk fokus mengejar kemandirian energi, pangan hingga hilirisasi.

Ekonom Senior Indef Aviliani meyakini kabinet besar yang dibentuk Prabowo-Gibran dapat mewujudkan hal tersebut.

"Karena itu, harus ada sesuatu yang diharapkan dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya, Kemandirian pangan, energi dan hilirisasi. Tiga hal itu selalu disampaikan di manapun," ujar Aviliani dalam acara diskusi publik Indef Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, ketiga hal itu memiliki spektrum yang luas. Misalnya, publik menilai bahwa kemandirian pagan berarti semua kebutuhan harus diproduksi sendiri di dalam negeri. Padahal, kebijakan itu perlu fokus dan konsentrasi pada pelaksanaan program.

"Jadi dari organisasi yang gemuk, seharusnya terlihat apa target-target yang ingin dicapai. itu yang dalam pidato Prabowo belum terlihat, yang dilihat orang bahwa daftar keinginannya banyak," kata Aviliani.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kabinet pemerintahannya untuk segera menginventarisasi proyek penting dalam program hilirisasikomoditas. Dia menyebut ada 26 komoditas yang harus segera didorong untuk dihilirkan.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana, Rabu (23/10/2024). Dia menyebut hilirisasi adalah kunci kemakmuran.

Untuk itu, dia meminta sejumlah menterinya di bidang ekonomi secara khusus untuk segera melakukan inventarisasi.

"Karena itu saya minta menteri terkait Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM dengan beberapa menteri lain dibantu tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisasi proyek-proyek penting dalam progaram hilirisasi kita," ujarnya kepada para menteri serta kepala badan dan lembaga negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, ada sejumlah proyek vital terkait dengan 26 komoditas yang harus segera didorong penghilirannya.

"Segera dirumuskan, bikin daftar dan kita segera mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu sesingkat-singkatnya" ucap Prabowo.

Untuk diketahui, beberapa menteri yang dimaksud Prabowo mayoritas merupakan 'tim ekonomi' pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (sebelumnya Menteri Investasi); Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun, Luhut sebelumnya menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi di pemerintahan Presiden Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dianggap terlalu gemuk.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Said Abdullah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (22/10/2024).

Dari sudut pandang DPR, kata Said, tentunya apapun yang telah diputuskan Prabowo pastinya sudah dipersiapkan sedemikian rupa seperti SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) dan Perpresnya.

“Itu artinya bahwa presiden sudah memperhitungkan tentang arah kebijakan yang mau dicapai dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, karena presiden akan ngebut kerja,” katanya.

Akan tetapi, Said menyampaikan dan berharap bahwa presiden dapat mengevaluasi kinerja para menteri dalam waktu enam bulan atau satu tahun pertama supaya fairness-nya tercapai.

“Kalau belum apa-apa kita memvonis [kabinet] presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bisa, karena apa, belum apa-apa presiden sudah divonis. Beri kesempatan dan pasti Bapak Presiden juga akan mengevaluasi,” katanya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyusun kabinet yang akan membantu kerjanya pada periode 5 tahun mendatang. Dengan jumlah jumbo itu, Prabowo menargetkan untuk bergerak lincah.

Prabowo telah resmi melantik 54 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) dan 56 wakil meneteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada Senin (21/10/2024).

Sementara pada Selasa (22/10/2024), Prabowo juga melantik 24 orang yang terbagi menjadi Stafsus Utusan Khusus, Penasihat Khusus, dan Kepala Badan.

Bisnis.com, JAKARTA — Siti Hediyati Hariyadi atau lebih dikenal dengan Titiek Soeharto, putri Presiden ke-2 Soeharto, tengah viral di media sosial menyangkut statusnya sebagai Ibu Negara di laman Wikipedia (saat berita ini dibuat, informasi tersebut sudah diedit).

Titiek Soeharto sendiri juga sempat merepost statusnya di laman Wikipedia dalam story resminya di Instragram @titiksoeharto bersamaan dengan foto resmi Prabowo Subianto dan saat Presiden melantik sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin (21/10/2024).

Titiek, yang bergabung dengan Partai Gerindra dan diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra serta terpilih menjadi Anggota DPR-RI mewakili dapil Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2024-2029, sejatinya telah berpisah dengan Presiden Prabowo sejak Mei 1998 saat terjadi kerusuhan yang sekaligus meruntuhkan orde baru Soeharto.

Titiek menikah dengan Prabowo pada 9 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang merupakan salah satu warisan penting dari Tien Soeharto, first lady saat kepemimpinan Soeharto.

Riuh soal ibu negara ini juga sudah ramai sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), menang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 Februari lalu.

Kala itu, sejumlah media asing juga menyoroti posisi first lady yang bakal absen dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran pada periode 2024-2029.

Bahkan, sempat beredar kabar bahwa Selvi Ananda, istri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dapat bertindak sebagai first lady dalam acara-acara resmi kenegaraan.

Daftar Ibu Negara di Indonesia:

• Fatmawati

Ibu Negara pertama yang merupakan istri dari Presiden Sukarno yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena menjahit bendera merah putih untuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945

• Siti Hartinah atau Tien Soeharto

Ibu Negara terlama yang merupakan istri dari Presiden ke-2 Soeharto

• Hasri Ainun Habibie

Ibu Negara yang merupakan istri dari Presiden ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie

• Shinta Muriyah Wahid

Ibu Negara yang merupakan istri dari Presiden ke-4 Abdurrachman Wahid atau Gus Dur

• Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono

Ibu Negara yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono

• Iriana

Ibu Negara yang merupakan istri dari Presiden ke-7 Joko Widodo

Lalu bagaimana posisi first lady atau ibu negara di Indonesia?

Sejatinya, tidak ada aturan resmi dan formal yang mengatur harus ada dan tidaknya Ibu Negara maupun posisi dan tugas ibu negara. Pun juga kedudukan dan kewenangan Ibu Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perbesar

Meski demikian, pengakuan atas keberadaan Ibu Negara ternyata ada dan tercantum dalam salah satu aturan perudang-undangan.

Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang menekan aturannya menjelang lengser pada 18 Oktober 2024.

Pernyataan dan pengakuan soal Ibu Negara ada dalam Perpres No. 137/2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, yang dimasukkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 247.

Pasal 44 Perpres No. 137/2024 pada ayat 1 dan poin c menyebutkan, “khusus Sekretaris Pribadi Presiden, 2 (dua) Asisten diantaranya diperbantukan kepada Ibu Negara.”

Bisnis.com, JAKARTA — Siti Hediyati Hariyadi atau lebih dikenal dengan Titiek Soeharto, putri Presiden ke-2 Soeharto, tengah viral di media sosial menyangkut statusnya sebagai Ibu Negara di laman Wikipedia (saat berita ini dibuat, informasi tersebut sudah diedit).

Titiek Soeharto sendiri juga sempat merepost statusnya di laman Wikipedia dalam story resminya di Instragram @titiksoeharto bersamaan dengan foto resmi Prabowo Subianto dan saat Presiden melantik sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin (21/10/2024).

Titiek, yang bergabung dengan Partai Gerindra dan diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra serta terpilih menjadi Anggota DPR-RI mewakili dapil Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2024-2029, sejatinya telah berpisah dengan Presiden Prabowo sejak Mei 1998 saat terjadi kerusuhan yang sekaligus meruntuhkan orde baru Soeharto.

Titiek menikah dengan Prabowo pada 9 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang merupakan salah satu warisan penting dari Tien Soeharto, first lady saat kepemimpinan Soeharto.

Riuh soal ibu negara ini juga sudah ramai sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), menang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 Februari lalu.

Kala itu, sejumlah media asing juga menyoroti posisi first lady yang bakal absen dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran pada periode 2024-2029.

Bahkan, sempat beredar kabar bahwa Selvi Ananda, istri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dapat bertindak sebagai first lady dalam acara-acara resmi kenegaraan.

Daftar Ibu Negara di Indonesia:

• Fatmawati

Ibu Negara pertama yang merupakan istri dari Presiden Sukarno yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena menjahit bendera merah putih untuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945

• Siti Hartinah atau Tien Soeharto

Ibu Negara terlama yang merupakan istri dari Presiden ke-2 Soeharto

• Hasri Ainun Habibie

Ibu Negara yang merupakan istri dari Presiden ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie

• Shinta Muriyah Wahid

Ibu Negara yang merupakan istri dari Presiden ke-4 Abdurrachman Wahid atau Gus Dur

• Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono

Ibu Negara yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono

• Iriana

Ibu Negara yang merupakan istri dari Presiden ke-7 Joko Widodo

Lalu bagaimana posisi first lady atau ibu negara di Indonesia?

Sejatinya, tidak ada aturan resmi dan formal yang mengatur harus ada dan tidaknya Ibu Negara maupun posisi dan tugas ibu negara. Pun juga kedudukan dan kewenangan Ibu Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perbesar

Meski demikian, pengakuan atas keberadaan Ibu Negara ternyata ada dan tercantum dalam salah satu aturan perudang-undangan.

Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang menekan aturannya menjelang lengser pada 18 Oktober 2024.

Pernyataan dan pengakuan soal Ibu Negara ada dalam Perpres No. 137/2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, yang dimasukkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 247.

Pasal 44 Perpres No. 137/2024 pada ayat 1 dan poin c menyebutkan, “khusus Sekretaris Pribadi Presiden, 2 (dua) Asisten diantaranya diperbantukan kepada Ibu Negara.”

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan aktivis yang menjadi pendukung Presiden Prabowo Subianto, Budiman Sudjatmiko, dan Raffi Ahmad tiba di Istana Kepresidenan menjelang pelantikan kepala badan, utusan khusus, staf khusus, hingga penasihat khusus.

Budiman tampak telah mengenakan setelan formal lengkap dengan jas dan peci berwarna hitam. Begitupula dengan Raffi Ahmad. Keduanya kompak mengenakan dasi berwarna biru.

Dalam dokumen yang dihimpun Bisnis, Raffi Ahmad rencananya akan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sementara Budiman Sudjatmiko akan ditunjuk sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo kembali akan melantik sejumlah kepala lembaga, utusan khusus, penasihat khusus, hingga Kepala Badan pada hari ini.

Nama-nama yang tertuang dalam dokumen itu adalah Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, lalu ada Miftah Maulana Habiburrahman sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Selebriti Raffi Farid Ahmad pun ada dalam daftar tersebut yakni sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Berlanjut ada Ahmad Ridha Sabana yang diamanahkan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.

Lalu, ada Mari Elka Pangestu juga mengisi kabinet sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Selanjutnya, jabatan lain yang akan dilantik adalah Penasihat Khusus Presiden, mulai dari Muhadjir Effendy yang mengisi bangku Penasihat Khusus Presiden urusan Haji dan Purnomo Yusgiantoro untuk Penasihat Khusus Presiden urusan Energi

Tak sampai di sana, ada Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi, Dudung Abdurachman untuk mengisi posisi Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional.

Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali mendapat jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional. Bahkan, Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan jabatan lainnya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi. Staf Khusus Presiden pun bakal diisi oleh Yovie Widianto.

Lebih jauh, Prabowo juga akan melantik sejumlah Kepala Badan untuk berjuang di dalam kabinetnya. Mulai dari Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Dahnil Anzar Simanjuntak untuk posisi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Kemudian, Muliaman Darmansyah Hadad untuk mengisi jabatan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang bakal didampingi Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang selaku Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Budiman Sudjatmiko pun bakal menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang didampingi oleh dua wakil, yaitu Nanik Sudaryati Deyang selaku Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Iwan Sumule selaku Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bakal diisi oleh Haikal Hassan dan Afriansyah Noor akan mendampingi sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Terakhir terdapat pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang akan dikepalai oleh Aris Marsudiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto perlu segera mengkonsolidasikan kabinet 'jumbo'-nya supaya langsung bekerja untuk mengentaskan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Apalagi di dalam kabinetnya saat ini, ada penambahan, pemecahan, hingga pembentukan Kementerian atau lembaga baru yang membutuhkan waktu untuk konsolidasi supaya bekerja secara optimal.

Sejumlah kementerian bahkan masih bingung memilih lokasi kantornya. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono adalah salah satunya.

"Nah, [kantor] itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru tidak hanya kemenko ini tetapi kemenko lainnya karena baru, kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas lokasinya,” imbuh AHY di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Kebinet baru Prabowo termasuk yang paling gemuk untuk ukuran pemerintahan pasca reformasi. Ada sebanyak 54 kementerian dan institusi setara kementerian. Ada 109 anggota kabinet di dalamnya.

Padahal kalau mengacu kepada pemerintahan sebelumnya, jumlah kementerian di dalam suatu kabinet tidak pernah lebih dari 40. Pernah ada yang melebihi 100, tetapi itu dulu ketika terjadi krisis politik pasca Gerakan 30 September (G30S) 1965. Krisis politik itu berakhir dengan tumbangnya Sukarno dan munculnya sosok Soeharto.

Namun demikian, pemerintahan Prabowo tidak menghadapi krisis politik yang pelik seperti media 1960-an. Transisi pemerintahan presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo relatif berjalan lancar kendati sempat diterpa sejumlah isu sebelum pelantikan.

Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo adalah memperbaiki kualitas ekonomi dan memastikan penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi yang sempat anjlok di era Jokowi, angka ini dibuktikan dengan penurunan indeks persepsi korupsi, bisa berjalan secara lebih optimal.

Di sisi ekonomi, Prabowo perlu mengejar pertumbuhan di kisaran 6-8% untuk memastikan Indonesia lebih bisa keluar dari middle income trap. Namun demikian, target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mudah.

Rapor tim ekonomi pemerintahan Jokowi selama 5 tahun terakhir hanya mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 4,2%. Selama 10 tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan belum pernah tembus 5,5%, apalagi 7%. Paling tinggi hanya 5,3% itupun ditolong oleh komoditas. Ketika harga komoditas turun, ekonomi Indonesia kembali ke level 5%.

Salah satu pemicu 'rapuhnya' struktur ekonomi di Indonesia adalah ketergantungan terhadap sektor ekstraksi yang cukup besar dan adanya gejala penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto alias deindustrialisasi. Pemerintah memang getol melakukan hilirisasi belakangan ini.

Hanya saja, ketika hilirisasi digenjot, sektor-sektor industri manufaktur yang padat karya seperti tekstil, sepatu hingga alas kaki, nyaris berjalan tertatih-tatih. Pemutusan hubungan kerja alias PHK terjadi di sejumlah kawasan industri, termasuk Jawa Tengah.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Subianto adalah informalitas yang cukup tinggi. Pengangguran memang perlahan ada tren menurun. Namun demikian porsi sektor informal masih sangat tinggi yakni di atas 59%. Selain itu, kontribusi pekerja di sektor manufaktur juga menurun dari 13,58% (Februari 2023) menjadi 13,28% (Februari 2024).

Adapun selama 10 tahun terakhir, realisasi investasi meroket lantaran masifnya penanaman modal di bidang hilirisasi mineral. Namun kondisi ini memicu rasio penyerapan tenaga kerja susut lantaran investasi sektor padat karya yang mandek.

Penyusutan rasio serapan tenaga kerja telah terjadi sejak 10 tahun lalu. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 2013 tercatat investasi sebesar Rp398,6 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,82 juta orang.

Artinya, rasio jumlah tenaga kerja yang diserap setiap investasi Rp1 triliun sebanyak 4.591 tenaga kerja. BKPM mencatat rasio tenaga kerja per Rp1 triliun cenderung turun dari periode 2013 hingga saat ini.

Sedangkan, realisasi investasi tahun 2023 yakni sebesar Rp1.418,9 triliun dengan tenaga kerja terserap 1,82 juta orang. Meski total penyerapan tenaga kerja sama dengan 10 tahun lalu, namun nilai investasi tahun 2023 jauh lebih tinggi dari 2013.

Nasib Indonesia berbanding terbalik dengan Vietnam yang merasakan pertumbuhan ekonomi yang cukup atraktif sejak beberapa tahun belakangan ini. Pada kuartal 3/2024, pertumbuhan ekonomi Vietnam mampu menembus angka 7,4%. Sektor investasi dan manufaktur menjadi motor pertumbuhan ekonomi negera tetangga tersebut.

Lantas Apa Rencana Prabowo 100 hari ke depan?

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengemukakan tengah mengkaji dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk target kerja selama 100 hari mendatang.

“Ya kami sekarang baru mau kembali ke kantor Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani sudah panggil rapat jadi semuanya akan kami bicarakan nanti di rapat nanti,” ujarnya.

Apalagi, kata Thomas, saat ini wajah Kemenkeu pun makin berwarna dengan kehadiran dari ekonom sekaligus dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu. Harapannya kerja sama yang lebih baik akan terjadi ke depan.

“Jadi sabar aja saat ini kami akan kembali ke Kementerian keuangan untuk melanjutkan rapat kerja sama Bu Sri Mulyani dan setelah itu kedepannya pasti kita akan menjelaskan semua segala sesuatu,” imbuhnya.

Thomas pun mengamini akan membahas semua hal yang butuh diketahui oleh publik. Termasuk kelanjutan kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). "Semua nanti akan kami jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kemenkeu,” pungkas Thomas.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pembenahan tumpang tindih aturan perizinan di sektor ESDM menjadi program prioritas dalam 100 hari ke depan usai dirinya dilantik kembali menjadi pimpinan di kementerian tersebut.

"Target 100 hari saya melakukan perapian, pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih. Bayangkan kita mau eksplorasi saja izinnya masih ada 129, kalau nggak salah," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (21/10/2024).

Bahlil mengamini izin eksplorasi sejauh ini sejatinya sudah bagus. Namun, menurutnya, masih ada sejumlah catatan, seperti tingkat layanan (service level arrangement/SLA) yang masih kurang.

"Kita SLA-nya kurang, kecepatannya, ini kita sedang cari akalnya," ucap Bahlil.

Catatan LPEM UI

Sementara itu, ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mewanti-wanti adanya potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, lantaran banyaknya kementerian di pemerintahan Prabowo.

“Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Riefky kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo. Diantaranya, penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi.

“Paling tidak dari sisi ekonomi, ini beberapa hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Riefky menilai, persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memberikan catatan soal gemuknya Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mewanti-wanti adanya potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, lantaran banyaknya kementerian di pemerintahan Prabowo.

“Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Riefky kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo. Diantaranya, penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi.

“Paling tidak dari sisi ekonomi, ini beberapa hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Riefky menilai, persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet pemerintah periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih.

Pelantikan menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan pun telah dilaksanakan hari ini, Senin (21/10/2024), di Istana Merdeka, Jakarta.

Terdapat 48 kementerian dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri dalam kabinet tersebut. Beberapa diantaranya sudah tidak asing di tengah masyarakat, lantaran sempat berada di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam kabinetnya, Prabowo melakukan perombakan pada sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ada Kementerian Koperasi dan UKM yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut bakal mengucurkan anggaran sebesar Rp51 triliun untuk pagu awal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Salah satu program yang bakal menjadi prioritas Kementerian Perumahan dan Permukiman yakni mengenai program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, usai dilantik pihaknya bakal terlebih dahulu melakukan pendalaman alokasi anggaran.

Sementara itu, di tengah alokasi anggaran yang cukup terbatas, Ara menyebut telah merumuskan sejumlah strategi dalam merealisasikan program 3 juta rumah.

“Nanti kita pelajari detail tadi, saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada. Sehingga, kita juga punya solusi yang komprehensif,” kata Ara kepada Wartawan usai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Di samping itu, Ara juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan para pelaku swasta. Salah satunya yakni melalui program CSR.

“Makannya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman. Sehingga kita juga harus melakukan efisiensi - efisiensi yang kuat. dananya tak boleh di korupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengaku pemerintah ke depan perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan private sector agar program tersebut dapat terealisasi.

“Memang tidak cukup hanya [mengandalkan] APBN saja, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satu kuncinya kolaborasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya perlu menjalin kerja sama dengan swasta dan pengembang, Iwan mengusulkan bahwa implementasi program tiga juta rumah juga nantinya untuk dapat didukung lewat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pasalnya, tambah Iwan, alokasi APBD pada sektor perumahan saat ini sangat kecil. Atas dasar hal itu, Iwan menilai APBD menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan.

Untuk menyukseskan hal itu, dirinya mengaku bakal memprioritaskan usulan revisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Usulan itu dilakukan guna mendorong kontribusi APBD dalam pengadaan perumahan rakyat.

“Sekarang APBD itu sangat terbatas untuk perumahan, tapi saya dorong APBD itu,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Terdapat 48 kementerian dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara mengenai kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengharapkan, pembentukan kementerian yang banyak dapat berdampak positif terhadap ekonomi nasional.

“Pembentukan kementerian yang banyak, bisa fokus memberikan layanan dan juga regulasi yang mendorong percepatan ekonomi,” kata Ajib kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Kendati begitu, Ajib menilai bahwa persoalan utama saat ini adalah tentang reformasi struktural secara ekonomi. Menurutnya, perlu perubahan secara fundamental untuk mendorong efisiensi bisnis dan produktivitas.

Apalagi, Prabowo Subianto dalam janji kampanyenya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Target pertumbuhan yang cukup agresif itu, kata Ajib, dihadapkan dengan ruang fiskal yang sempit.

“Sehingga pemerintah harus mendorong private sector sebagai pendorong utama perekonomian,” ujarnya.

Adapun, Prabowo pada Senin (21/10/2024) resmi melantik para menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Sebanyak 48 menteri dilantik oleh Prabowo. Beberapa diantaranya masih menjabat pada kementerian yang sama seperti Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Prabowo juga melantik 55 wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kabinetnya, Prabowo melakukan perombakan pada sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ada Kementerian Koperasi dan UKM yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Bisnis.com,JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengakui bahwa ada pemicaraan yang terjadi di antara Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Budi Gunawan kala akan menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

Adapun, hal ini diungkapkan oleh Puan, seusai rapat badan musyawarah (Bamus) untuk menetapkan nomenklatur alat kelengkapan dewan (AKD)/Komisi pada Senin (21/10/2024).

“Ya, pastinya ada pembicaraan,” terangnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Kala ditanya bagaimana respon partai berlogo banteng tersebut soal sang mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang masuk dalam Kabinet, Puan justru menuturkan bahwa responnya positif.

“Positif,” terangnya.
Terkait apakah sosok Budi Gunawan akan menjadi penghubung PDIP nantinya untuk masuk ketika ada reshuffle, Puan menjawab akan meninjau terlebih dahulu lantaran baru dilantik.

“Ya kita lihat, ini baru dilantik. Biarkan kabinet ini bekerja sebaik-baiknya,” tutur Puan.

Sebelumnya, PDIP memastikan bahwa kadernya tidak ditugaskan untuk masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.

Puan menyebut posisi politik partai berlogo banteng itu terhadap pemerintahan baru akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Namun, kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet. Walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan pak Prabowo. Untuk membangun Indonesia," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Puan, yang juga menjabat Ketua DPR, menyampaikan bahwa kerja sama dan dukungan untuk pemerintahan tidak perlu dilakukan dengan bergabung ke dalam kabinet.