Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengumpulkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 3,24 triliun per 4 Oktober 2024.

Realisasi ini tercatat sudah melampaui target PNBP pada tahun ini yang sebesar Rp 1,98 triliun.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan bahwa realisasi tersebut terdiri dari advisory sebesar Rp 1,3 miliar, properti umum sebesar Rp 690,53 miliar dan treasury sebesar Rp 2,53 triliun.

"Kinerja LMAN tahun ini dari Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024, kita sudah membukukan PNBP senilai Rp 3,23 triliun," ujar Basuki dalam Media Briefing, Senin (7/10).

Dengan capaian tersebut, Basuki tetap optimistis di sisa akhir tahun ini pihaknya bisa menambah PNBP bertambah 1 triliun, sehingga setoran PNBP ke kas negara bisa mencapai Rp 4,2 triliun.

"Saya mendorong teman-teman semua di LMAN, untuk setidaknya dalam tiga bulan ke depan sampai akhir tahun 2024, kita bisa menambah syukur-syukur optimistis sampai dengan Rp 1 triliun. Jadi misalnya nanti capaian akhir di tahun 2024 bisa kurang lebih Rp 4,2 triliun," katanya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto mengatakan bahwa saat ini jumlah aset yang sudah teroptimalisasi sebanyak 126 aset. Ini terdiri dari 54 unit apartemen dan 72 aset dalam bentuk non apartemen.

Kemudian, jumlah aset kelolaan mencapai 310 aset yang terdiri dari satu kilang LNG Arun, satu kilang LNG Badak, 151 unit apartemen, 112 ruko/gudang, 14 gedun, 22 tanah dan 9 rumah.

Selanjutnya, jumlah aset yang siap untuk dipasarkan berjumlah 45 aset. Ini terdiri dari ready to market sebanyak 42 unit dan aset dalam kondisi as it is sebanyak 3 unit. Dari 45 aset yang siap untuk dipasarkan ini terdiri dari 33 unit apartemen dan 12 unit non apartemen.

Candra menyampaikan, optimalisasi aset negara tersebut juga menghasilkan manfaat non finansial yang telah dikuantifikasi mencapai Rp 72,6 miliar yang bersumber dari aset kilang sebesar Rp 27,6 miliar dan properti umum sebesar Rp 45 miliar.

"Ketika LMAN diberikan mandat itu tidak hanya atau melulu menghasilkan PNBP. PNPB ya jelas ya, tapi yang tidak lupa juga ini memberikan manfaat sangat luas untuk masyarakat efeknya bisa terasa," katanya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait aset rumah dinas anggota DPR RI usai tak lagi ditempati. Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas dan diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu, Tedy Syandriadi mengatakan pihaknya masih membahas rencana pengembalian aset rumah dinas anggota DPR menjadi aset negara.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana apa untuk ke depannya," kata Tedy dalam media briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto mengaku belum bisa memberikan informasi terkait rencana pemanfaatan aset rumah dinas DPR setelah dikembalikan menjadi aset negara.

"Untuk rumah dinas, kami juga belum bisa menjawab karena memang belum ada informasi, kayanya masih anget banget ya, kami baru baca dari media. Jadi tolong dikonfirmasi saja ke DJKN Kemenkeu, tapi sekali lagi kami siap kalau memang ditugaskan," tutur Candra.

Sebelumnya terdapat surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa anggota DPR periode 2019-2024 baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali diminta menyerahkan rumah jabatan. Pengosongan rumah diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2024.

Dalam surat bernomor B/733/RT.01/09/2024 itu dituliskan, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan uang tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan. Hal itu disebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR pada September 2024.

Untuk besaran uang tunjangan perumahannya belum ditetapkan. Pihak DPR RI mengaku masih melakukan survei perumahan di sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui harga yang pas.

"Besarannya itu masih dikonsultasikan karena untuk mengasumsikan hunian atau rumah sewa di seputaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran itu untuk tipe-tipe 3 kamar itu harganya setelah disurvei masih fluktuatif dan variatif, sehingga kita harus memastikan secara cermat supaya nggak ada masalah," ujar Sekjen DPR RI Indra Iskandar dikutip dari detikNews.