Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 19,62 triliun untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan demikian, anggarannya untuk tahun ini menjadi Rp 166,99 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pagu awal yang telah ditetapkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun ini sebesar Rp 147,37 triliun.

"Pagu awal Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, kemudian mendapat tambahan pagu Rp 19,62 triliun sehingga total pagu yang kami terima Rp 166,99 triliun 2024," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjabarkan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,38 triliun, percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 7,04 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar, serta tambahan RM dari BA 999 sebesar Rp 10,40 triliun.

"(SBSN) ini sebagian antara lain telah kami pergunakan untuk penguatan tebing Sungai Tabalong, pengamanan Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Untuk percepatan PHLN sendiri, Dody mengatakan, ada beberapa sumber antara lain dari EDFC Korea, Asian Development Bank (ADB) Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR), World Bank CSRRRP, ITDP, hingga National Urban Development Project (NUDP).

"ITDP untuk beberapa proyek-proyek tourism yang masuk ke destinasi pariwisata prioritas dan juga untuk NUDP untuk water supply project," kata dia.

Berikutnya untuk pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar sendiri, dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Sedangkan tambahan BA BUN Rp 10,4 triliun digunakan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 6,4 triliun serta daerah otonomi baru di Papua sebesar Rp 780 miliar.

"Kemudian penuntasan program prioritas lainnya seperti penuntasan rehabilitasi dan renovasi venue PON Aceh, renovasi RSUD Kabupaten Sumedang, dan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Rp 660 miliar," ujar Dody.

Selain itu, dana BA BUN itu juga dipergunakan sebagiannya untuk instruksi presiden (Inpres) Air Minum dan Sanitas Rp 700 miliar, untuk Inpres Jalan Daerah Rp 900 miliar, serta pembayaran lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 960 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan 25 Oktober 2024 sekitar 60,8% atau Rp 101,58 triliun, dengan progress fisik mencapai 66,1%, progress keuangan 10,9%. Dody mengatakan, angka ini lebih tinggi dair realisasi 2023 yang mencapai 49,9%.

"Agak sedikit lamban di awal karena memang banyak proses administrasi dan kita di sana-sini mendapat kendala penyediaan lahan. Tapi secara bertahap kami dapat selesaikan sehingga insyaallah kami bisa mencapai minimum 90% di Desember 2024," kata dia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengumpulkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 3,24 triliun per 4 Oktober 2024.

Realisasi ini tercatat sudah melampaui target PNBP pada tahun ini yang sebesar Rp 1,98 triliun.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan bahwa realisasi tersebut terdiri dari advisory sebesar Rp 1,3 miliar, properti umum sebesar Rp 690,53 miliar dan treasury sebesar Rp 2,53 triliun.

"Kinerja LMAN tahun ini dari Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024, kita sudah membukukan PNBP senilai Rp 3,23 triliun," ujar Basuki dalam Media Briefing, Senin (7/10).

Dengan capaian tersebut, Basuki tetap optimistis di sisa akhir tahun ini pihaknya bisa menambah PNBP bertambah 1 triliun, sehingga setoran PNBP ke kas negara bisa mencapai Rp 4,2 triliun.

"Saya mendorong teman-teman semua di LMAN, untuk setidaknya dalam tiga bulan ke depan sampai akhir tahun 2024, kita bisa menambah syukur-syukur optimistis sampai dengan Rp 1 triliun. Jadi misalnya nanti capaian akhir di tahun 2024 bisa kurang lebih Rp 4,2 triliun," katanya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto mengatakan bahwa saat ini jumlah aset yang sudah teroptimalisasi sebanyak 126 aset. Ini terdiri dari 54 unit apartemen dan 72 aset dalam bentuk non apartemen.

Kemudian, jumlah aset kelolaan mencapai 310 aset yang terdiri dari satu kilang LNG Arun, satu kilang LNG Badak, 151 unit apartemen, 112 ruko/gudang, 14 gedun, 22 tanah dan 9 rumah.

Selanjutnya, jumlah aset yang siap untuk dipasarkan berjumlah 45 aset. Ini terdiri dari ready to market sebanyak 42 unit dan aset dalam kondisi as it is sebanyak 3 unit. Dari 45 aset yang siap untuk dipasarkan ini terdiri dari 33 unit apartemen dan 12 unit non apartemen.

Candra menyampaikan, optimalisasi aset negara tersebut juga menghasilkan manfaat non finansial yang telah dikuantifikasi mencapai Rp 72,6 miliar yang bersumber dari aset kilang sebesar Rp 27,6 miliar dan properti umum sebesar Rp 45 miliar.

"Ketika LMAN diberikan mandat itu tidak hanya atau melulu menghasilkan PNBP. PNPB ya jelas ya, tapi yang tidak lupa juga ini memberikan manfaat sangat luas untuk masyarakat efeknya bisa terasa," katanya.

Lembaga Manajemen Aset Negara telah menggelontorkan 2,85 triliun rupiah dana untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menjelaskan terdapat 15 PSN di IKN yang pengadaan lahannya dilakukan LMAN. PSN itu mencakup jalan hingga kompleks kawasan inti pusat pemerintahan.

Adapun total kebutuhan dana untuk pengadaan lahan pada proyek IKN sebesar 5,9 triliun rupiah. Sejak pertengahan 2023 sampai 4 Oktober 2024, pendanaan telah direalisasikan sebesar 2,85 triliun rupiah, untuk pengadaan lahan bagi IKN.

Dengan realisasi 2,85 triliun rupiah tersebut, maka masih tersisa 3 triliun rupiah dana yang belum dikucurkan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) buka suara terkait Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang hingga saat ini belum mendapat investor setelah dua kali lelang.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan untuk Tol Getaci akan dilelang ulang. Hal ini karena hingga saat ini belum ada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mau masuk menggarap proyek tersebut.

"Getaci memang informasi memang masih valid bahwa memang dilelang ulang, dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," ujar Rustanto dalam media briefing di Kantor LMAN, Senin (7/10).

Rustanto menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Tapi yang jelas hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau enggak," jelasnya.

Menurut Rustanto, dalam hal ini kapasitas LMAN lebih kepada berkoordinasi. "LMAN dalam hal ini lebih pada koordiansi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," katanya.

Untuk diketahui, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km). Tol ini akan menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yaitu Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

JAKARTA, KOMPAS.com- Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengincar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1 triliun hingga akhir tahun.

Hal ini diungkapkan Direktur Utama LMAN Basuku Purwadi dalam media briefing di Jakarta, Senin (7/10/2024).

“Saya mendorong teman-teman supaya setidaknya dalam tiga bulan ke depan sampai akhir tahun 2024, kita bisa menambah syukur-syukur optimis sampai dengan Rp 1 triliun. Jadi, sampai akhir tahun 2024 bisa kurang lebih Rp 4,2 triliun," lanjutnya.

Sejak Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024, LMAN telah mencetak PNBP sebesar Rp 3,2 triliun.

Rinciannya berasal dari advisory Rp 1,3 miliar, properti umum Rp 690,53 miliar, serta treasury Rp 2,553 triliun.

Saat ini, jumlah aset yang sudah teroptimalisasi sebanyak 126 aset terdiri dari 54 unit apartemen dan 72 aset dalam bentuk non-apartemen.

Kemudian, jumlah aset kelolaan mencapai 310 aset yang terdiri dari 1 Kilang LNG Arun, 1 Kilang ENG Badak, 151 unit apartemen, 112 ruko/gudang, Badak, 151 unit apartemen, 112 ruko/gudang, 14 gedung, 22 tanah, dan 9 rumah.

Kini, jumlah aset yang siap untuk dipasarkan berjumlah 45 aset yang terdiri dari ready to market sebanyak 42 unit dan aset dalam kondisi as it is sebanyak 3 unit.

Dari 45 aset yang siap untuk dipasarkan int terdiri dari 33 unit apartemen dan 12 unit non-apartemen.

IDXChannel -Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan Rp134,45 triliun untuk mendanai pembebasan lahan 126 proyek strategi nasional (PSN) sejak 2017 hingga 4 Oktober 2024.

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi mengatakan, anggaran pembebasan lahan PSN terdiri atas 53 jalan tol, 40 bendungan, lima proyek irigasi, satu proyek air baku, dan sepuluh jalur kereta.

Kemudian, satu pelabuhan, satu kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB), serta 15 PSN di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Nah, dari sekian banyak PSN itu yang dilakukan pembebasan lahannya melalui LMAN ada 126 proyek strategis nasional, terdiri dari bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, dan ada satu lagi yaitu proyek kawasan pariwisata Mandalika,” ujar Basuki saat konferensi pers, Senin (7/10/2024).

Basuki mengatakan, dari 126 PSN tersebut baru 78 proyek yang sudah selesai dan dioperasi saat ini.

“Misalnya jadi bangun bendungan sudah selesai, sudah digunakan, kalau beroperasi biasanya jalan tol sudah diresmikan, sudah bisa digunakan oleh masyarakat, jadi total sudah 78 (PSN),” tuturnya,

Basuki mengingatkan LMAN memiliki fungsi pendanaan untuk pengadaan tanah dalam proyek strategis nasional. Badan Layanan Umum non Eselon di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini berperan sebagai special land bank untuk pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

“Saya ingin menyampaikan terkait fungsi yang ketiga LMAN, yaitu pendanaan lahan untuk proyek strategis nasional atau gampangannya kalau teman-teman membahasakannya adalah proyek infrastruktur,” kata dia.

“Saya ingin menjelaskan PSN itu jumlahnya banyak sekali, tidak semua PSN pendanaan lahannya melalui LMAN, Jadi ada yang dilakukan melalui kementerian atau lembaga yang bersangkutan,” ujarnya melanjutkan.

(Febrina Ratna)

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bicara nasib Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang belum mendapat investor usai dua kali lelang. Kelanjutan proyek tol terpanjang di Indonesia itu belum jelas hingga kini.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan Tol Getaci akan dilelang ulang. Sampai saat ini belum ada investor yang minat masuk untuk menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Getaci memang informasi masih valid, bahwa memang dilelang ulang dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," kata Rustanto dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Rustanto menyebut saat ini pihaknya terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat dari ininya, kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau nggak. Jadi LMAN dalam hal ini lebih pada koordinasi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," tuturnya.

Sebagai informasi, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek Tol Getaci hanya sampai Ciamis sepanjang 108,3 km. Angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun.

Kementerian PUPR menargetkan Tol Getaci sudah bisa mendapatkan investor pada 2025. Proyek tersebut terus didorong agar bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan pembahasan terkait nasib aset rumah dinas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kawasan Kalibata, Jakarta.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi tidak memerinci rencana pemanfaatan rumah dinas DPR RI yang dikembalikan menjadi aset negara, mengingat pembahasan masih terus dilakukan.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR RI masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi masih belum ada wacana-wacana kedepannya," ujar Tedy dalam Media Briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Senin (7/10).

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun pihaknya siap apalagi ditugaskan untuk melalukan optimalisasi atas aset tersebut.

"Untuk rumah dinas kami belum bisa menjawab, kami belum ada informasi nanti tolong dikonfirmasi ke DJKN atau Kemenkeu. Tapi sekali lagi kami siap," kata Candra.

Mengutip berita KOMPAS, Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA). Seluruh aset rumah dinas yang ada saat ini akan dikembalikan ke negara karena tidak lagi digunakan.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengembalian aset tersebut.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” kata Indra.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan Rp 2,85 triliun untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendanaan untuk pembebasan lahan ini sudah dikucurkan sejak pertengahan tahun lalu.

"Kalau kita tahu sejak pertengahan tahun lalu sampai ke saat ini, kita sudah merealisasikan untuk IKN saja Rp 2,85 triliun," kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam Media Briefing LMAN di kantornya, Senin (7/10/2024).

Khusus tahun ini saja atau dari Januari hingga 4 Oktober 2024, dana yang dikucurkan untuk pengadaan lahan IKN Rp 1,43 triliun.

"Dari sektor IKN kita tahun ini saja, sudah menyalurkan atau merealisasikan Rp 1,43 triliun," katanya.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menjelaskan, di IKN terdapat 15 PSN yang pengadaan lahannya dilakukan LMAN. PSN tersebut mencakup jalan hingga kompleks kawasan inti pusat pemerintahan.

Dia mengatakan, total kebutuhan dana untuk pengadaan lahan pada proyek di IKN Rp 5,9 triliun. Dengan demikian, masih ada Rp 3 triliun yang belum terealisasi.

"Dari total kebutuhan dananya itu adalah Rp 5,9 triliun, totalnya ya, kebutuhan dananya. Sudah direalisasikan Rp 2,8 jadi masih ada sekitar Rp 3 triliunan. Rp 2,85 itu realisasinya," ungkapnya.