TANGERANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang memastikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih telah rampung 100 persen.

Berdasarkan dari Daftar penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diterima, pihak KPU Tangerang telah mencatat ada 1.358.589 pemilih pada Pilkada Tangerang 2024 nanti.

"Dari DP4 yang kita terima ada 1.385.155 data, untuk hasil coklit oleh Pantarlih itu ada 1.358.589 data," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tangerang, Mora Sona Marpaung saat dihubungi, Senin, 29 Juli 2024.

Jumlah tersebut mengalami penurunan lantaran selama proses coklit, pihak Pantarlih menemukan beberapa data pemilih yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS).

Misalnya data pemilih yang sudah meninggal, masih di bawah umur, belum mempunyai KTP, hingga TNI, dan Polri.

"Lebih banyak kategorinya yang sudah meninggal, selebihnya masyarakat yang sudah tertera di KK namun belum punya KTP, lalu ada juga TNI Polri," kata dia.

Sedangkan untuk jumlah pemilih yang sudah tercatat, mengalami kenaikan sebanyak 12.803 orang dari pemilu 2024 lalu. Ini masuk dalam kategori data pemilih baru.

"Jumlah pemilih baru hasil coklit dari tanggal 24 Juni sampai 24 Juli, ada 12.803 pemilih baru. Jumlahnya lebih banyak sedikit dari Pemilu 2024 kemarin," imbuhnya.

Namun, kata Mora, data yang sudah dicoklit akan disusun dan disinkronkan kembali melalui pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran (DPHP).

Penyusunan dan sinkronisasi data tersebut sudah dilakukan sejak Kamis (25/7/2024) dan masih berlangsung hingga Minggu (11/8/2024) mendatang.

"Sekarang lagi proses penyusunan dan sinkronisasi. Untuk proses rampungnya itu sampai 11 Agustus 2024," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Jakarta menemukan dugaan pelanggaran pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta yang dilakukan petugas pemuktahiran data pemilih (Pantarlih).

Ketua KIPP Jakarta Faiz Yazid membenarkan temuan tersebut yang terjadi pada 23-24 Juli 2024.

"Iya betul relawan kami menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada pelaksanaan coklit," ujar Faiz saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Dugaan pelanggaran tersebut terjadi di rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada stiker coklit di rumah tersebut, tidak tertera tanggal pencoklitan.

"Di Menteng, Jakarta Pusat, kami juga menemukan stiker tanpa catatan data pemilih dan tanggal pencoklitan," ujar dia.

Selain itu, ditemukan juga di perumahan Kelapa Gading yang tidak diberikan stiker sebagai tanda sudah terdata coklit.

"Di Menteng, yang tidak mau ditempel stiker coklit alasannya karena (mementingkan) estetika rumah," tutur Faiz.

Selain itu, petugas juga menemukan data orang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak dicoret dari daftar pemilih.

"Ada di TPS 46, Kelurahan Semper Barat, TPS 19 Kelurahan Kelapa Gading Barat dengan alasan tidak ada surat kematian," sambung dia.

Faiz menilai, meski dengan alasan itu, sejatinya KPU DKI Jakarta tetap harus mencoret daftar nama orang yang telah tiada sebagai pemilih.

"Temuan nanti akan kami sampaikan ke KPU, sebagai laporan hasil pemantauan pertahapan," imbuh dia.

Dihubungi terpisah, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengaku belum mendapatkan laporan temuan dari KIPP.

Diketahui, KPU DKI Jakarta selesai melakukan proses coklit data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (24/7/2024).

Lebih dari 8,3 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Proses coklit di DKI Jakarta per hari ini pukul 16.00 WIB, sudah rampung 100 persen. Sebanyak 8.315.669 data pemilih tersebar di 14.775 TPS (tempat pemungutan suara) se-Jakarta," ujar Fahmi dalam keterangan yang diterima, Rabu.

Fahmi pun berterima kasih ke petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang telah melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door ke rumah-rumah warga sejak 24 Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta selesai melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (24/7/2024).

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan, ada lebih dari 8,3 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih Pilkada Jakarta 2024.

"Proses coklit di DKI Jakarta per hari ini pukul 16.00 WIB, sudah rampung 100 persen. Sebanyak 8.315.669 data pemilih tersebar di 14.775 TPS (tempat pemungutan suara) se-Jakarta," ujar Fahmi dalam keterangan yang diterima, Rabu.

Fahmi pun berterima kasih ke petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang telah melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door ke rumah-rumah warga sejak 24 Juni 2024.

"Terima kasih kepada semua Pantarlih, warga Jakarta, dan sejumlah stakeholder yang telah bersinergi untuk pelaksanaan tahapan coklit ini," kata dia.

Lebih lanjut, Fahmi menuturkan, setelah coklit berakhir, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menyusun daftar pemilih.

"Hasil coklit tersebut menjadi bahan bagi kami untuk melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara secara berjenjang dari kelurahan hingga provinsi," tuturnya.

Adapun rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dijadwalkan digelar pada 1-3 Agustus 2024 di tingkat PPS (kelurahan).

Lalu, pada 5-7 Agustus 2024 rapat pleno dilaksanakan di tingkat PPK (kecamatan). Kemudian, pada 9-11 Agustus 2024 di tingkat KPU kabupaten/kota, dan 14-17 Agustus 2024 di tingkat provinsi.

"Setelah itu, kami akan umumkan daftar pemilih sementara (DPS) secara terbuka kepada masyarakat melalui website, media sosial, maupun di papan pengumuman kelurahan setempat," imbuh Fahmi.

Fahmi mengimbau warga Jakarta untuk mengecek nama secara mandiri, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

"Mengecek namanya terdaftar atau belum melalui websitecekdptonline.kpu.go.id. Jika belum terdaftar, laporkan ke PPS, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), atau KPU kota setempat," imbuh dia.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Mengutip laman KPU, pasangan calon kepala daerah ditetapkan pada 22 September 2024. Selanjutnya, tahapan pilkada memasuki masa kampanye selama 25 September-23 November 2024.

Kemudian, sebelum memasuki hari pemungutan suara, pada 24-26 November 2024 merupakan masa tenang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat baru saja selesai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ulang pada data pemilih di Senen, Selasa (16/7/2024), yang sebelumnya sempat tercoklit oleh "joki" petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

“Sudah dicoklit ulang per hari ini dengan didampingi oleh Pengawas Kelurahan (PKD) Bawaslu,” ujar Ketua KPU Jakarta Pusat Efni Adniansyah saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Secara keseluruhan terdapat tujuh orang pemilih yang datanya tercoklit "joki" pantarlih. Semuanya berada di TPS 005 RW/RT. 004/007, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat.

Proses coklit ulang selesai dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB.

Untuk diketahui, kasus "joki" pantarlih mengemuka setelah seorang ibu di Senen berinisiatif mengambil alih tugas anaknya yang merupakan seorang pantarlih.

Inisiatif tersebut spontan dilakukan sang ibu pada saat anak yang bersangkutan dirawat di rumah sakit selama lima hari karena gejala tipes.

Sang ibu lantas mencoklit data pemilih selama dua hari.

Kini, pantarlih tersebut sudah pulih dan sehat. Kata Efni, yang bersangkutan sudah dapat melakukan tugasnya hingga batas waktu 24 Juli 2024 mendatang.

Untuk diketahui, Bawaslu DKI Jakarta menyebutkan ada empat orang pantarlih yang diduga menggunakan joki untuk melakukan coklit di Kecamatan Senen, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Kebayoran Lama.

“Ya diduga seperti itu (ada joki Pantarlih). Masih kami telusuri lebih lanjut. Saran perbaikan Bawaslu DKI sekaligus sebagai pesan tidak boleh ada joki dalam proses coklit," ucap Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

KPU DKI Jakarta membantah

KPU Jakarta memastikan pihaknya tidak menemukan Pantarlih yang menyerahkan tugas ke orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

"Kami memastikan di Jakarta tidak terjadi karena kami diawasi oleh teman-teman pengawas Pemilu secara melekat," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dody menegaskan, penggunaan joki untuk coklit sudah dipastikan dilarang di wilayah manapun, termasuk di DKI Jakarta. Sebab, Pantarlih dipilih untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kalau hal gitu enggak diperbolehkan karena petugas coklit itu kan punya SK. Dia punya kewenangan untuk menentukan status data coklit ini memenuhi syarat atau tidak," imbuhnya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2024 mencapai 97,22 persen pada Selasa (16/7/2024).

Tercatat, ada 1.023.638 data pemilih yang telah dicoklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

"Dari target yang direncanakan tiga minggu, rata-rata progres coklit mencapai 97,22 persen," ujar Komisioner KPU Tangsel Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) Widya Victoria di Kantor KPU Tangsel, Kota Tangerang Selatan, Kamis (11/7/2024).

Dengan capaian tersebut, Widya berharap proses coklit data pemilih Kota Tangsel tuntas dalam dua hari ke depan.

Kendati masa coklit baru akan berakhir pada 25 Juli 2024, petugas Pantarlih diharapkan cermat dalam melakukan pencocokan dan penelitian data.

"Insya Allah dalam 1-2 hari sudah rata-rata mencapai 100 persen jadi bisa lanjut ke analisa-analisa hasil kerja coklit nantinya," kata Widya.

"Ini akan berlanjut. Tapi diharapkan di sisa masa kerja Pantarlih ini bisa melakukan kerja tambahan, yaitu pencermatan," tambahnya.

Sebagai informasi, ada tujuh kecamatan di Kota Tangsel yang harus dicoklit oleh petugas Pantarlih yaitu Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Seru, dan Pamulang.

Dari tujuh kecamatan tersebut, Ciputat Timur menjadi satu-satunya kecamatan di Kota Tangsel yang sudah 100 persen dicoklit oleh Pantarlih.

"Yang lainnya sejauh ini on prosess. Seperti Serpong sudah di persentase 94,08 persen. Lanjut kemudian Serpong Utara di 98,75 persen; Pondok Aren 92,20 persen; Ciputat 99,78 persen; Pamulang 99,57 persen; dan Setu 97,14 persen," kata dia.

Lebih lanjut, Widya mengakui ada sejumlah kendala yang dialami oleh petugas Pantarlih selama proses coklit. Salah satunya, banyak pemilih yang tinggal di perumahan elite dengan penjagaan ketat.

Di Kecamatan Pondok Aren, misalnya, presentase coklitnya paling sedikit karena banyaknya perumahan elite di Kelurahan Pondok Karya dan Pondok Jaya.

"Karena memang kendalanya di situ tantangannya, ada perumahan-perumahan elite yang sulit masuk karena berbagai alasan tapi sejauh ini on progress juga," jelasnya.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Mengutip laman KPU, pasangan calon kepala daerah ditetapkan pada 22 September 2024. Selanjutnya, tahapan pilkada memasuki masa kampanye selama 25 September-23 November 2024.

Kemudian, sebelum memasuki hari pemungutan suara, pada 24-26 November 2024 merupakan masa tenang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Efni Adniansyah, mengatakan, pihaknya tengah menelusuri dugaan adanya joki petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dalam proses pencocokan dan penlitian (coklit) Pilkada Jakarta 2024. Jika terbukti, petugas Pantarlih akan melakukan coklit ulang.

“Nanti kita minta dicoklit ulang lah yang sudah tercoklit di situ,” ujar Efni saat dihubungi pada Selasa (16/7/2024).

Efni mengaku mendapat informasi bahwa ada seorang ibu di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang mengambil alih tugas anaknya sebagai petugas Pantarlih, lantaran sang anak tengah dirawat di rumah sakit.

Menurut kabar, ibu ini melakukan proses coklit selama dua hari. Ada sekitar 20 pemilih yang datanya dicoklit oleh sang ibu.

Namun, lantaran sang anak sudah keluar dari rumah sakit, ia kini telah kembali menjalankan tugas sebagai petugas Pantarlih,

Terkait ini, KPU Jakarta Pusat masih melakukan pendalaman untuk memastikan data yang sudah tercoklit.

“Pendataan kan harus terus lanjut. Memang (kejadian ini) tidak dilaporkan ke kita di KPU kota, hasil monitoring kita juga kemarin belum sampai ke situ,” lanjut Efni.

Sementara, mengenai dugaan adanya petugas Pantarlih lain yang menggunakan joki, kata Efni, hal itu merupakan kesalahpahaman antara Pantarlih dan petugas pengawas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jadi ada salah paham. Pantarlih itu harusnya bawa id card, tanda pengenalnya. Mungkin pada saat itu, PKD (pengawas) tidak melihat atau tidak menanyakan langsung. Jadi, terjadilah miskomunikasi,” jelas Efni.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menyebutkan ada empat petugas Pantarlih yang diduga menggunakan joki untuk melakukan coklit di Kecamatan Senen, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Kebayoran Lama.

“Ya diduga seperti itu (ada joki Pantarlih). Masih kami telusuri lebih lanjut. Saran perbaikan Bawaslu DKI sekaligus sebagai pesan tidak boleh ada joki dalam proses coklit," ucap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Namun, terkait ini, KPU DKI Jakarta membantah.

"Kami memastikan di Jakarta tidak terjadi karena kami diawasi oleh teman-teman pengawas pemilu secara melekat," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dody menegaskan, penggunaan joki untuk coklit dilarang di wilayah mana pun, termasuk di DKI Jakarta.

"Kalau hal gitu enggak diperbolehkan karena petugas coklit itu kan punya SK. Dia punya kewenangan untuk menentukan status data coklit ini memenuhi syarat atau tidak," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu seorang petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di Senen, Jakarta Pusat, berinsiatif menjadi joki pencocokan dan penilaian (coklit) karena anaknya dirawat di rumah sakit.

“Ternyata, beberapa hari karena si pantarlih yang kita lantik itu sakit, berinisiatiflah orangtuanya untuk menggantikan,” ujar Efni saat dihubungi pada Selasa (16/7/2024).

Efni menjelaskan, setelah petugas pantarlih dillantik pada 24 Juni 2024 lalu, yang bersangkutan mengalami gejala tipes sehingga perlu dirawat di rumah sakit selama lima hari.

Sementara anaknya sakit, ibu petugas pantarlih ini kemudian berinisiatif menggantikan tugas anaknya. Namun, tindakan ibu pantarlih ini tidak dilaporkan ke tim teknis KPU Jakarta Pusat. Alhasil, ibu ini melakukan coklit selama dua hari.

“Setelah kita tahu, ini kita bilang, enggak boleh gitu. Ya sudah tunggu yang bersangkutan sehat saja dulu,” jelas Efni.

Saat ini KPU Jakarta Pusat masih mendalami peristiwa tersebut dan belum dapat menyebutkan inisial nama pantarlih yang menggunakan joki.

Terkini, pantarlih bersangkutan dikabarkan sudah sehat dan telah bekerja kembali untuk menyelesaikan target coklit.

KPU Jakarta Pusat juga tengah mendalami terkait data-data yang sudah tercoklit. Jika terbukti terdapat kesalahan, data-data ini akan dicoklit ulang.

Sementara itu, KPU masih mendalami peristiwa ini dan belum menjatuhkan sanksi terhadap pantarlih yang menggunakan joki.

“Kita kan kedepankan kemanusiaan juga. Kecuali, dia memang dengan sengaja melakukannya (memakai joki) dengan sadar dan dia tanpa ada halangan, dia alihkan itu (tugas). itu baru kita berikan sanksi berat. Tapi, kalau memang dia sakit, ya mau bagaimana,” lanjut Efni.

Kemudian, terkait dengan dugaan kepada satu orang pantarlih yang disebutkan menggunakan joki ternyata tidak terbukti. Efni mengatakan, ada kesalahpahaman antara pantarlih tersebut dengan petugas bawaslu yang saat itu mengawasi.

“Jadi, ada salah paham. Pantarlih itu harusnya bawa ID card, tanda pengenalnya. Mungkin pada saat itu, PKD (pengawas) tidak melihat atau tidak menanyakan langsung. Jadi, terjadilah miskomunikasi,” jelas Efni lagi.

Untuk diketahui, Bawaslu DKI Jakarta menyebutkan ada empat orang pantarlih yang diduga menggunakan joki untuk melakukan coklit di Kecamatan Senen, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Kebayoran Lama.

“Ya diduga seperti itu (ada joki Pantarlih). Masih kami telusuri lebih lanjut. Saran perbaikan Bawaslu DKI sekaligus sebagai pesan tidak boleh ada joki dalam proses coklit," ucap Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

KPU DKI Jakarta membantah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan pihaknya tidak menemukan Pantarlih yang menyerahkan tugas ke orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

"Kami memastikan di Jakarta tidak terjadi karena kami diawasi oleh teman-teman pengawas Pemilu secara melekat," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dody menegaskan, penggunaan joki untuk coklit sudah dipastikan dilarang di wilayah manapun, termasuk di DKI Jakarta. Sebab, Pantarlih dipilih untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kalau hal gitu enggak diperbolehkan karena petugas coklit itu kan punya SK. Dia punya kewenangan untuk menentukan status data coklit ini memenuhi syarat atau tidak," imbuhnya.