JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Jakarta menemukan dugaan pelanggaran pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta yang dilakukan petugas pemuktahiran data pemilih (Pantarlih).

Ketua KIPP Jakarta Faiz Yazid membenarkan temuan tersebut yang terjadi pada 23-24 Juli 2024.

"Iya betul relawan kami menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada pelaksanaan coklit," ujar Faiz saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Dugaan pelanggaran tersebut terjadi di rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada stiker coklit di rumah tersebut, tidak tertera tanggal pencoklitan.

"Di Menteng, Jakarta Pusat, kami juga menemukan stiker tanpa catatan data pemilih dan tanggal pencoklitan," ujar dia.

Selain itu, ditemukan juga di perumahan Kelapa Gading yang tidak diberikan stiker sebagai tanda sudah terdata coklit.

"Di Menteng, yang tidak mau ditempel stiker coklit alasannya karena (mementingkan) estetika rumah," tutur Faiz.

Selain itu, petugas juga menemukan data orang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak dicoret dari daftar pemilih.

"Ada di TPS 46, Kelurahan Semper Barat, TPS 19 Kelurahan Kelapa Gading Barat dengan alasan tidak ada surat kematian," sambung dia.

Faiz menilai, meski dengan alasan itu, sejatinya KPU DKI Jakarta tetap harus mencoret daftar nama orang yang telah tiada sebagai pemilih.

"Temuan nanti akan kami sampaikan ke KPU, sebagai laporan hasil pemantauan pertahapan," imbuh dia.

Dihubungi terpisah, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengaku belum mendapatkan laporan temuan dari KIPP.

Diketahui, KPU DKI Jakarta selesai melakukan proses coklit data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (24/7/2024).

Lebih dari 8,3 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Proses coklit di DKI Jakarta per hari ini pukul 16.00 WIB, sudah rampung 100 persen. Sebanyak 8.315.669 data pemilih tersebar di 14.775 TPS (tempat pemungutan suara) se-Jakarta," ujar Fahmi dalam keterangan yang diterima, Rabu.

Fahmi pun berterima kasih ke petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang telah melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door ke rumah-rumah warga sejak 24 Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta selesai melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (24/7/2024).

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan, ada lebih dari 8,3 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih Pilkada Jakarta 2024.

"Proses coklit di DKI Jakarta per hari ini pukul 16.00 WIB, sudah rampung 100 persen. Sebanyak 8.315.669 data pemilih tersebar di 14.775 TPS (tempat pemungutan suara) se-Jakarta," ujar Fahmi dalam keterangan yang diterima, Rabu.

Fahmi pun berterima kasih ke petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang telah melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door ke rumah-rumah warga sejak 24 Juni 2024.

"Terima kasih kepada semua Pantarlih, warga Jakarta, dan sejumlah stakeholder yang telah bersinergi untuk pelaksanaan tahapan coklit ini," kata dia.

Lebih lanjut, Fahmi menuturkan, setelah coklit berakhir, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menyusun daftar pemilih.

"Hasil coklit tersebut menjadi bahan bagi kami untuk melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara secara berjenjang dari kelurahan hingga provinsi," tuturnya.

Adapun rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dijadwalkan digelar pada 1-3 Agustus 2024 di tingkat PPS (kelurahan).

Lalu, pada 5-7 Agustus 2024 rapat pleno dilaksanakan di tingkat PPK (kecamatan). Kemudian, pada 9-11 Agustus 2024 di tingkat KPU kabupaten/kota, dan 14-17 Agustus 2024 di tingkat provinsi.

"Setelah itu, kami akan umumkan daftar pemilih sementara (DPS) secara terbuka kepada masyarakat melalui website, media sosial, maupun di papan pengumuman kelurahan setempat," imbuh Fahmi.

Fahmi mengimbau warga Jakarta untuk mengecek nama secara mandiri, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

"Mengecek namanya terdaftar atau belum melalui websitecekdptonline.kpu.go.id. Jika belum terdaftar, laporkan ke PPS, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), atau KPU kota setempat," imbuh dia.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Mengutip laman KPU, pasangan calon kepala daerah ditetapkan pada 22 September 2024. Selanjutnya, tahapan pilkada memasuki masa kampanye selama 25 September-23 November 2024.

Kemudian, sebelum memasuki hari pemungutan suara, pada 24-26 November 2024 merupakan masa tenang.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan duduk perkara dugaan adanya joki proses pencocokan dan penelitian alias coklit Pilkada 2024 di Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa kejadian tersebut dan melakukan beberapa langkah.

"Ya, saya sudah menanyakan ke jajaran. Ada penjelasannya. Salah satunya itu ada yang sedang menunggu ayah atau ibunya sakit, kemudian meminta tolong teman [untuk melakukan tugasnya] dan seterusnya," katanya kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Dirinya mengakui bahwa secara aturan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun, mengingat terdapat situasi khusus, pihaknya kemudian mengimbau agar kejadian serupa tak terulang.

"Harapan kami, sih, kalaupun ada catatan yang berkaitan dengan praktik demikian, tidak banyak lah. Artinya, setelah kejadian itu langsung kami mitigasi agar tidak terulang kembali," tandas Afif.

Sebelumnya, pada Selasa (16/7/2024) lalu, Bawaslu DKI Jakarta menyebut terdapat petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) Pilkada 2024 yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo mengatakan terdapat empat petugas Pantarlih di tiga kecamatan yakni Senen, Tanjung Priok, dan Kebayoran Lama yang melakukan hal tersebut. Pihaknya juga telah menyampaikan saran kepada KPU DKI Jakarta agar mengambil tindakan.

Di sisi lain, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, proses coklit di masing-masing kecamatan tersebut berjalan sesuai ketentuan.

"Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk meminta perbaikan prosedur pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan, pihaknya menemukan kekeliruan dalam tahapan coklit. Salah satunya, dugaan adanya joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih).

"Untuk prosedur coklit yang keliru. Hari ini Bawaslu DKI sudah bersurat perihal saran perbaikan kepada KPU DKI. Jika tidak diindahkan, maka kami akan jadikan temuan," kata Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Benny menyebut, sejak coklit dimulai pada 24 Juni 2024, Bawaslu terus mengawasi kinerja Pantarlih.

"Kami melakukan pengawasan secara melekat, jajaran pengawas pemilu di DKI Jakarta juga melakukan Patroli Kawal Hak Pilih dengan melakukan sampling terhadap warga yang sudah dicoklit," ucap dia.

Berkaca pada Pilkada Jakarta 2017, Benny bilang, banyak pemilih yang tidak bisa memberikan suara mereka akibat sengkarut daftar pemilih yang berawal dari coklit.

"Ada banyak pemilih tidak bisa nyoblos, karena sengkarut proses penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat, cenderung pakai jalan pintas sehingga hal ini harus diantisipasi sejak dini," ucapnya.

Oleh karenanya, Bawaslu menyarankan KPU DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan data temuan kekeliruan coklit.

Jika tidak, kata Benny, Bawaslu akan mengambil tindakan tegas terhadap Pantarlih yang terbukti tidak menjalankan tugas sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Sejauh ditindaklanjuti, kecuali tidak diindahkan maka ada sanksi administarif dan atau pidana," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, ada empat orang Pantarlih yang diduga menggunakan joki untuk melakukan coklit di Kecamatan Senen, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Kebayoran Lama. Namun, terkait ini, KPU DKI Jakarta membantah.

"Kami memastikan di Jakarta tidak terjadi karena kami diawasi oleh teman-teman pengawas pemilu secara melekat," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dody menegaskan, penggunaan joki untuk coklit dilarang di wilayah mana pun, termasuk di DKI Jakarta.

"Kalau hal gitu enggak diperbolehkan karena petugas coklit itu kan punya SK. Dia punya kewenangan untuk menentukan status data coklit ini memenuhi syarat atau tidak," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan adanya dugaan kasus Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menyerahkan tugas ke orang lain atau joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada Jakarta 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan, ada empat kasus Pantarlih yang memakai joki coklit di tiga kecamatan.

"Ya diduga seperti itu (ada joki Pantarlih). Masih kami telusuri lebih lanjut. Saran perbaikan Bawaslu DKI sekaligus sebagai pesan tidak boleh ada joki dalam proses coklit," ucap Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Empat Pantarlih yang diduga menyuruh orang untuk melakukan tugasnya itu ada dua orang di Kecamatan Senen, satu di Kecamatan Tanjung Priok, dan satu di Kecamatan Kebayoran Lama.

Dengan adanya temuan itu, Benny menegaskan kepada KPU DKI bahwa persoalan daftar pemilih ini fundamental dan hak memilih itu hak konstitusional warga.

"KPU DKI tidak boleh main-main dalam proses coklit, mesti cermat, akurat, muktahir, dan komprehensif," ucapnya.

Benny mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada KPU DKI untuk segera melakukan perbaikan sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan pihaknya tidak menemukan Pantarlih yang menyerahkan tugas ke orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

"Kami memastikan di Jakarta tidak terjadi karena kami diawasi oleh teman-teman pengawas Pemilu secara melekat," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dody menegaskan, penggunaan joki untuk coklit sudah dipastikan dilarang di wilayah manapun, termasuk di DKI Jakarta.

Sebab, Pantarlih dipilih untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kalau hal gitu enggak diperbolehkan karena petugas coklit itu kan punya SK. Dia punya kewenangan untuk menentukan status data coklit ini memenuhi syarat atau tidak," imbuhnya.