DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan surat jawaban atas somasi terbuka dari 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok yang diajukan melalui pengacara Deolipa Yumara.

Surat dengan nomor 180/691-Huk tersebut bersifat penting dan ditandatangani secara elektronik pada Senin (4/11/2024).

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Susana, mengonfirmasi bahwa surat jawaban tersebut telah diterbitkan.

"Sudah (terbit), ya," ujar Nina saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Dalam suratnya, Idris menyampaikan enam poin terkait tanggapan atas somasi yang dibacakan di depan Kejaksaan Negeri Depok pada Rabu (23/10/2024).

"Pemkot Depok menyampaikan terima kasih atas perhatian Saudara yang turut memonitor pembangunan di Kota Depok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok," demikian bunyi poin pertama surat jawaban tersebut.

Idris juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas dalam kebakaran di Pasar Cisalak pada Jumat (18/10/2024).

Pemkot Depok menyatakan bahwa penganggaran sarana dan prasarana Damkar telah diajukan untuk tahun anggaran 2025.

"Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Damkar dapat berfungsi lebih baik dan layak," ungkap Idris dalam poin ketiga.

Pemkot juga mengeklaim telah melakukan audit internal terhadap Dinas Damkar dan menyatakan bahwa kenaikan upah petugas Damkar akan dipertimbangkan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Pada poin keenam, Pemkot Depok menyatakan bahwa mendiang Martinnius telah menerima santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk beasiswa pendidikan bagi anaknya.

"Adapun pemberian penghargaan gelar dan tanda jasa akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Idris.

Sebelumnya, para petugas Damkar mengajukan empat tuntutan utama melalui somasi, yaitu perbaikan sarana dan prasarana, audit internal atas dugaan korupsi di Dinas Damkar, kenaikan upah minimum, serta penghargaan bagi almarhum Martinnius sebagai pahlawan Damkar dan dukungan pendidikan bagi anaknya hingga perguruan tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Surat somasi terbuka dari 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok yang menuntut perbaikan kesejahteraan dan transparansi, belum diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada Sabtu (26/10/2024).

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana, mengonfirmasi bahwa somasi yang dilayangkan masih belum sampai.

“Surat somasi-nya belum diterima ya,” ujar Nina saat dikonfirmasi, Jumat (25/10/2024).

Somasi yang dibacakan kuasa hukum para petugas Damkar, Deolipa Yumara, pada Rabu (23/10/2024) di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, ditujukan kepada Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kepala Dinas Damkar Adnan Mahyudin.

Empat Tuntutan Utama dalam Somasi

Isi somasi meliputi empat tuntutan utama, di antaranya perbaikan sarana dan prasarana di Dinas Damkar Kota Depok.

Kedua, somasi meminta audit internal untuk menelusuri dugaan korupsi di dinas tersebut, yang hasilnya harus diumumkan kepada publik.

Ketiga, petugas menuntut kenaikan upah yang saat ini sebesar Rp3,2 juta menjadi setidaknya UMP Kota Depok, yaitu Rp4,9 juta.

Terakhir, somasi meminta pengakuan dan penghargaan bagi Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal usai bertugas, termasuk membiayai pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi.

Menanggapi tuntutan tersebut, terutama terkait sarana dan prasarana, Nina mengakui bahwa alokasi anggaran di Dinas Damkar mungkin belum memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional secara optimal.

“Di Damkar sudah diberikan anggaran pemeliharaan dan pembelian sarana dan prasarana (sarpras) untuk kebutuhan minimal. Dan mungkin, memang masih ada yang kurang,” jelasnya.

Pemkot Depok berjanji akan merespons setiap poin dalam somasi jika surat resmi telah diterima. “Kalau sudah ada (somasi-nya), apa yang dikonfirmasi dalam surat tersebut akan dijawab sesuai kewenangan,” tambah Nina.

Pembuka Gugatan "Citizen Lawsuit"

Somasi ini berpotensi menjadi dasar gugatan citizen lawsuit jika Pemkot Depok tidak merespons tuntutan dalam waktu tujuh hari kerja hingga Jumat (1/11/2024).

Deolipa Yumara mengatakan bahwa langkah hukum akan dilakukan apabila Pemkot tidak mengambil tindakan yang memadai.

“Kita pakai somasi ini, kalau mereka dalam tujuh hari kerja kemudian membereskan ini semua, ya bagus berarti, kita tidak perlu lagi menggugat,” ujar Deolipa. Namun, jika tak ada respons, ia berencana melayangkan gugatan warga pada Kamis atau Jumat mendatang.

Tuntutan Transparansi Penyelidikan Dugaan Korupsi

Terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok, Deolipa mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka. Tuntutan ini juga dikaitkan dengan laporan dari salah satu petugas Damkar, Sandi Butar Butar, yang telah memberikan keterangan dan bukti ke Kejari Depok pada awal September lalu.

Sandi berharap penyelidikan dilakukan secara langsung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memastikan akurasi data. Menurutnya, penyelidikan terbuka akan memperlihatkan transparansi dan mencegah intervensi.

“Kalau terbukti memang itu pejabat salah, tinggal angkut (tangkap) saja,” ujar Sandi, Jumat (25/10/2024). Ia menambahkan bahwa langkah transparan dapat membantu petugas untuk berani mengungkapkan kondisi sebenarnya tanpa rasa takut.

Rencananya, Sandi akan kembali memenuhi panggilan Kejari Depok pada Senin (28/10/2024) guna melengkapi bukti dan keterangan.

DEPOK, KOMPAS.com - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima surat somasi terbuka yang dilayangkan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok.

Somasi ini diajukan melalui kuasa hukum 80 petugas Damkar Depok, Deolipa Yumara, di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) pada Rabu (23/10/2024).

“Surat somasinya belum diterima ya,” ujar Nina saat dikonfirmasi, Jumat (25/10/2024).

Nina menambahkan, Pemkot Depok akan segera menanggapi isi somasi setelah dokumen tersebut diterima.

“Kalau sudah ada (somasi), apa yang dikonfirmasi dalam surat tersebut akan dijawab sesuai kewenangan,” kata Nina.

Somasi ini ditujukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, khususnya kepada Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kepala Dinas Damkar Adnan Mahyudin.

Dalam somasi tersebut, terdapat empat tuntutan utama dari petugas Damkar.

Pertama, perbaikan sarana dan prasarana Damkar Kota Depok.

Kedua, pelaksanaan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar yang hasilnya harus diumumkan kepada publik.

Ketiga, permintaan kenaikan upah petugas Damkar dari Rp 3,2 juta menjadi setara dengan UMP Kota Depok sebesar Rp 4,9 juta.

Tuntutan terakhir terkait pengakuan bagi Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang gugur usai bertugas pada kebakaran di Pasar Cisalak, Cimanggis, Jumat (18/10/2024).

Para petugas meminta agar Martinnius diberikan penghargaan sebagai pahlawan Damkar oleh Pemkot Depok, serta biaya pendidikan anaknya hingga jenjang tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Sandi Butar Butar, petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok, menyarankan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menyelidiki laporan dugaan korupsi di Dinas Damkar secara terbuka.

"Kalau terbukti memang itu pejabat salah, tinggal angkut (tangkap) saja," ucap Sandi saat ditemui Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Pernyataan ini disampaikan setelah Sandi memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar di Kejari Depok, Rabu (23/10/2024).

Sandi berpendapat bahwa jaksa penyelidik sebaiknya mendatangi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kota Depok untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, bukan hanya berdasarkan keterangan petugas.

"Hasil pemeriksaan disebut akan bisa lebih tepercaya karena menyaksikan fakta lapangan kondisi Damkar Depok. Saya cuma ingin biar enggak ada intervensi, saya ingin pemeriksaan terbuka. Kumpulin kami (para petugas) di lapangan, tinggal jawab ya atau tidak," tutur Sandi.

Sandi juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kemungkinan pemeriksaan oleh jaksa tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta ancaman yang mungkin diterima petugas Damkar Depok lainnya.

"Dulu semuanya mau speak up, tapi dikumpulin mereka (petugas) semuanya, mereka kan jadi down," ujarnya.

Rencananya Sandi akan kembali mendatangi Kejari Depok pada Senin (28/10/2024) untuk melengkapi keterangan dan berkas bukti.

Sebelumnya, Sandi telah melaporkan dugaan korupsi oleh Dinas Damkar Kota Depok kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada 9 September 2024, dengan didampingi pengacara Deolipa Yumara dan rekan kerjanya.

"Agendanya hari ini kita mendampingi Sandi Butar Butar yang akan melaporkan adanya dugaan korupsi di Damkar Kota Depok," ucap Deolipa di Kejari Depok.

Ia mengungkapkan bahwa pelaporan ini berlandaskan keluhan yang diterimanya mengenai kondisi peralatan Damkar yang rusak hampir di setiap UPT.

Deolipa juga menyebutkan bahwa dugaan potensi kerugian dapat mencapai Rp 1-4 miliar.

DEPOK, KOMPAS.com - Pengacara Deolipa Yumara menegaskan bahwa peralatan petugas pemadam kebakaran (Damkar) di Kota Depok tidak memadai, termasuk kurangnya masker yang seharusnya digunakan saat memadamkan api.

"Memang enggak ada masker, kan peralatannya pada rusak di Damkar itu. Masker juga enggak ada, jadi enggak ada alat pelindung sama sekali," kata Deolipa selaku kuasa hukum Damkar Depok, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Pernyataan ini disampaikan Deolipa sebagai tanggapan atas gugurnya Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang bertugas memadamkan kebakaran di rumah potong ayam di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jumat (18/10/2024).

"Jadi Martin ini memang kerja menangani kebakaran tapi tidak dilengkapi sama masker, dan memang enggak ada masker," ungkap Deolipa.

Ia menambahkan bahwa seluruh petugas Damkar yang turun ke lapangan pada hari itu juga tidak menggunakan masker.

"Enggak pakai masker (semua petugas), karena enggak ada barangnya. Peralatannya enggak ada, akhirnya ya celaka. Orang kalau enggak ada peralatan kerja kan ya celaka," ujarnya.

Deolipa menyatakan bahwa kondisi ini menjadi perhatian dan kekhawatiran baginya sebagai kuasa hukum Martin dan 80 petugas honorer lainnya.

Ia mengkritik anggaran Damkar yang setiap tahunnya terus cair namun tidak diimbangi dengan penyediaan peralatan yang memadai.

"Anggarannya ada untuk beli-beli, tapi barangnya enggak ada, sudah lama kan. Jadi sudah hampir setahun kita ributin itu, tapi Pemkot Depok cuek-cuek saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Deolipa berencana menindaklanjuti insiden yang menimpa Martin ke ranah hukum.

"Kan ini bukan (sekadar) persoalan Martin, tapi ini persoalan masyarakat Kota Depok sama pemerintahnya," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penyelamatan Damkar Depok, Tessy Haryanti, memastikan bahwa Martinnius Reja Panjaitan, yang meninggal setelah bertugas, bukan merupakan korban kebakaran.

"Ya, (Martinnius meninggal) setelah memadamkan," kata Tessy saat dihubungi, Sabtu (19/10/2024).

Ia menambahkan bahwa Martin sempat mengalami sesak napas saat pergantian personel dalam proses pendinginan.

Tessy juga membenarkan bahwa Martin tidak menggunakan masker, mengingat tempat kejadian perkara (TKP) mencakup 80 persen ruang terbuka, sehingga masih memungkinkan adanya sirkulasi udara.

"Masker dipakai jika pada ruang terbatas dan sepasang dengan tabung udara murni, namanya SCBA," ujarnya.