KOMPAS.com — Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya pada Jumat, (8/11/2024).

Prabowo akan mengunjungi sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Pertemuan itu akan membahas sejumlah masalah penting, mulai dari ekonomi hingga geopolitik global.

Terkait kunjungan itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengungkapkan harapannya tentang masa depan politik luar negeri (polugri) Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, Indonesia memiliki harapan kuat tentang adopsi pendekatan yang lebih asertif dalam memajukan kepentingan nasional.

Prabowo juga dinilai memiliki pendekatan yang dapat memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara dan dunia.

Polugri yang lebih asertif sendiri bermakna pendekatan yang lebih tegas dan aktif dalam merespons isu-isu internasional. Utamanya, yang berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan, dan posisi strategis Indonesia di panggung global.

“Dengan pengalaman dan pergaulan internasional yang dimiliki Pak Prabowo, saya berharap, Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih asertif. Pendekatan ini paling tepat sebagai upaya pengintegrasian kepentingan Indonesia di tengah perubahan geopolitik global sambil terus mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan stabilitas di kawasan,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Fahira menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat akibat perang dagang dan konflik antarnegara, Indonesia perlu memastikan posisinya dalam rantai pasokan global tetap kuat dan menguntungkan ekonomi domestik.

Artinya, selain aspek keamanan, kepemimpinan Prabowo juga diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi ekonomi, termasuk dalam mengembangkan kerja sama ekonomi regional maupun global.

Adapun diplomasi ekonomi yang lebih proaktif juga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, hal tersebut juga bermanfaat dalam membuka peluang-peluang baru bagi sektor swasta Indonesia untuk berkembang di pasar internasional.

Fahira meyakini, Indonesia akan semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang mampu menjadi mediator dalam konflik internasional dengan mengusung isu-isu global, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan kedaulatan digital.

“Indonesia memiliki modal sejarah dalam percaturan politik dan hubungan internasional karena dikenal sebagai salah satu penggerak utama dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan Gerakan Non-Blok,” kata Fahira.

Ke depan, tambah Fahira, semoga polugri Indonesia juga dapat memaksimalkan potensi budaya dan pariwisata sebagai bagian dari kekuatan diplomatik.

Menurutnya, melalui promosi budaya yang intensif, Indonesia dapat meningkatkan citranya sebagai negara yang terbuka, ramah, dan kaya akan warisan budaya.

“Diplomasi kebudayaan yang kuat juga dapat mendukung pariwisata, mengangkat ekonomi kreatif, dan memperluas pengaruh Indonesia dalam ranah budaya global,” tutur Fahira.

DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan surat jawaban atas somasi terbuka dari 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok yang diajukan melalui pengacara Deolipa Yumara.

Surat dengan nomor 180/691-Huk tersebut bersifat penting dan ditandatangani secara elektronik pada Senin (4/11/2024).

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Susana, mengonfirmasi bahwa surat jawaban tersebut telah diterbitkan.

"Sudah (terbit), ya," ujar Nina saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Dalam suratnya, Idris menyampaikan enam poin terkait tanggapan atas somasi yang dibacakan di depan Kejaksaan Negeri Depok pada Rabu (23/10/2024).

"Pemkot Depok menyampaikan terima kasih atas perhatian Saudara yang turut memonitor pembangunan di Kota Depok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok," demikian bunyi poin pertama surat jawaban tersebut.

Idris juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas dalam kebakaran di Pasar Cisalak pada Jumat (18/10/2024).

Pemkot Depok menyatakan bahwa penganggaran sarana dan prasarana Damkar telah diajukan untuk tahun anggaran 2025.

"Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Damkar dapat berfungsi lebih baik dan layak," ungkap Idris dalam poin ketiga.

Pemkot juga mengeklaim telah melakukan audit internal terhadap Dinas Damkar dan menyatakan bahwa kenaikan upah petugas Damkar akan dipertimbangkan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Pada poin keenam, Pemkot Depok menyatakan bahwa mendiang Martinnius telah menerima santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk beasiswa pendidikan bagi anaknya.

"Adapun pemberian penghargaan gelar dan tanda jasa akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Idris.

Sebelumnya, para petugas Damkar mengajukan empat tuntutan utama melalui somasi, yaitu perbaikan sarana dan prasarana, audit internal atas dugaan korupsi di Dinas Damkar, kenaikan upah minimum, serta penghargaan bagi almarhum Martinnius sebagai pahlawan Damkar dan dukungan pendidikan bagi anaknya hingga perguruan tinggi.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Fahira Idris mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

PP tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Saya sangat mengapresiasi penghapusan piutang macet bagi UMKM oleh Presiden Prabowo,” ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Anggota DPD dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta mengungkapkan, keberpihakan pemerintah melalui penghapusan piutang adalah langkah yang tepat.

Menurutnya, PP tersebut diperlukan untuk meningkatkan semangat para pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Pasalnya, beban utang yang kerap menjerat UMKM, terutama akibat dampak pandemi dan bencana alam, sering kali menghambat keberlanjutan usaha mereka.

Fahira mengatakan, kebijakan itu merupakan terobosan yang tepat sebagai pijakan kuat menuju ketahanan ekonomi nasional.

Menurutnya, kebijakan itu akan berdampak positif pada berbagai aspek ekonomi, mulai dari stabilitas usaha hingga peningkatan daya saing pelaku UMKM.

“Dengan kebijakan ini, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga mendapatkan kepercayaan bahwa pemerintah mendukung keberlanjutan usaha mereka,” ujarnya.

Pemerhati UMKM itu menambahkan, dengan adanya kebijakan penghapusan piutang itu, UMKM yang terdampak dapat merestrukturisasi bisnis mereka dan mempertahankan karyawan.

Kebijakan tersebut tidak hanya menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang terhimpit utang, tetapi juga merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan nyata kepada sektor-sektor vital dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Menurut senator Jakarta itu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang menjadi fokus kebijakan itu adalah penopang pangan nasional.

Dengan adanya PP itu, para petani dan nelayan dapat lebih fokus meningkatkan produksi dan menjaga pasokan pangan.

Fahira menilai, hal itu akan berdampak pada ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menjaga kestabilan harga produk pangan di dalam negeri.

Dalam jangka panjang, stabilitas itu akan memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan ekonomi nasional.

PP itu juga akan membantu sektor-sektor UMKM lain, seperti mode, kuliner, dan industri kreatif.

Sebab, para pelaku UMKM akan mendapatkan kesempatan untuk bangkit dari kesulitan finansial sekaligus mendorong mereka untuk lebih inovatif dan kompetitif.

PP itu tidak hanya membantu mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga menambah pemasukan bagi rumah tangga-rumah tangga kecil yang berperan besar dalam ekonomi lokal.

Fahira menilai, peningkatan kesejahteraan itu akan berkontribusi pada ketahanan sosial dan ekonomi serta mengurangi risiko kerentanan ekonomi di tingkat masyarakat.

“Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi kebijakan ini dan semoga implementasinya berjalan lancar,” katanya.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fahira Idris kembali melanjutkan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, serta donor darah secara berkala. Kegiatan tersebut digelar di 44 kecamatan di Jakarta.

Selain memastikan ketersediaan pasokan darah, kegiatan tersebut diinisiasi untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan solidaritas antarwarga dan para pemangku kepentingan di Jakarta.

Fahira mengatakan, setiap kegiatan bakti sosial memiliki semangat untuk menumbuhkan solidaritas dan kolaborasi yang sejatinya merupakan denyut nadi dari Jakarta.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi wadah bagi siapa saja untuk berkontribusi nyata bagi sesama, mempererat tali silaturahmi, dan menggalang semangat kebersamaan agar semakin kokoh.

“Semangat solidaritas dan kolaborasi di Jakarta harus terus kita rawat,” ujar Fahira dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (27/10/2024).

Fahira yang juga Ketua Umum Ormas Bang Japar menilai, kegiatan donor darah yang digelar secara konsisten bertujuan untuk memastikan stok darah di Jakarta selalu mencukupi. Sebagai kota dengan populasi padat, kebutuhan darah di Jakarta sangat tinggi.

Kegiatan donor darah rutin membantu menjamin pasokan darah yang cukup. Khususnya, bagi pasien yang memerlukan transfusi mendesak akibat kecelakaan, operasi, atau penyakit tertentu seperti anemia dan thalasemia. Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan stok darah selalu tersedia dan siap digunakan.

Selain itu, senator Jakarta itu berharap, kegiatan bakti sosial dan donor darah secara rutin dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan masyarakat Jakarta.

“Komitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara berkelanjutan juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun Jakarta yang lebih kuat dan tangguh,” tuturnya.

Selain di 44 kecamatan, Fahira Idris menggelar kegiatan baksos di tingkat kelurahan. Sebelumnya, Fahira juga menggelar baksos di di lima kota administrasi, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, serta Jakarta Timur.

Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan menjadi adalah Kecamatan ke-15 kegiatan bakti sosial dan donor darah Fahira Idris digelar. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, seperti Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Camat Kemayoran Lama. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-7 Ormas Bang Japar.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - MAGELANG. Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Badan Gizi Nasional di Magelang, Jawa Tengah, disebut mampu memproduksi 3.000 porsi makanan per hari untuk program makan bergizi gratis. "Estimasi kami bisa produksi 3.000 (porsi per hari)," kata Kepala Manajer Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Fahmi Idris, Sabtu (26/10/2024).

Fahmi menyampaikan, satuannya merupakan tempat produksi makanan dalam program makan bergizi gratis besutan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dia menyebut, satuan ini memiliki sedikitnya 50 tenaga kerja asal Magelang. Bahan baku makanan juga diambil dari wilayah Magelang.

"Konsep kami adalah ekonomi lokal," kata dia.

Menu makanan yang disajikan ditentukan oleh ahli gizi yang antarsatuan berbeda-beda.

Fahmi mengaku tidak bisa menjawab waktu makanan mulai dibagikan ke siswa serta sasaran sekolah. "Itu pimpinan saya yang akan menjawab," katanya.

Satuan Pelayanan Makanan Bergizi menyediakan 200 porsi makanan dengan menu nasi, ayam suwir, sayur kacang panjang, disertai jeruk dan susu kotak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau kantor Satuan Pelayanan Makanan Bergizi.

Ia datang bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

Awak media tidak diizinkan mendekat dan mesti merekam dari jarak sekitar 10 meter.

Kepala Manajer Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Fahmi Idris mengatakan, Prabowo meninjau fasilitas, model bisnis, serta sistem kerja Satuan Pelayanan Makanan Bergizi.

"Secara objektif saya, respons beliau sangat bagus," ucapnya.

Kunjungan Prabowo ini berlangsung di tengah kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf & Country Club, kompleks Akmil, Kamis sampai Minggu (24-27/10/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Badan Gizi Nasional Magelang Mampu Produksi 3.000 Porsi Makanan Per Hari", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/read/2024/10/26/162454578/badan-gizi-nasional-magelang-mampu-produksi-3000-porsi-makanan-per-hari.

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto melantik 109 menteri dan wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengusulkan lima rekomendasi untuk memastikan Kabinet Merah Putih beroperasi secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat langsung bagi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

“Pertama, kita perlu mengoptimalkan fungsi kementerian dan wakil menteri. Kedua, menerapkan manajemen kinerja yang ketat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/10/2024).

Ketiga, lanjut Fahira, memperkuat koordinasi antar-kementerian dan lembaga.

“Keempat, kita perlu fokus pada efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya. Kelima, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi,” tuturnya.

Fahira juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

Menurutnya, optimalisasi fungsi kementerian dan wakil menteri memerlukan pembagian peran yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

“Wakil menteri seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab spesifik dalam mendukung menteri, seperti mengawasi proyek prioritas atau fokus pada koordinasi antar-kementerian,” jelas Fahira.

Ia menambahkan bahwa penerapan manajemen kinerja yang ketat penting untuk memastikan efektivitas setiap menteri, wakil menteri, dan kepala badan atau lembaga.

Oleh karena itu, sebut Fahira, pemantauan secara berkala melalui indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI) yang jelas sangat diperlukan.

Ia juga mencatat bahwa peningkatan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih harus diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang solid.

“Forum koordinasi antar-kementerian dapat berfungsi sebagai sarana penyelarasan kebijakan dan penyelesaian masalah lintas sektor, sehingga mencegah konflik atau tumpang tindih kebijakan,” ucap Fahira.

Ia menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang ketat untuk mengatasi kekhawatiran terkait efisiensi anggaran akibat jumlah kementerian yang meningkat.

Menurut Fahira, alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan manfaat yang terukur.

“Sumber daya manusia (SDM) di setiap kementerian dan lembaga juga harus dikelola secara optimal untuk mencapai efisiensi yang lebih baik,” imbuhnya.

Terakhir, Fahira menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi birokrasi.

Penggunaan sistem digital dalam administrasi pemerintahan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan transparansi.

“Jadi, kunci utama agar Kabinet Merah Putih lebih efektif adalah memastikan pembagian tugas yang jelas, pemantauan kinerja yang ketat, koordinasi antar-lembaga yang efektif, pengelolaan anggaran yang efisien, dan mengedepankan sistem digital dalam administrasi pemerintahan,” jelas Fahira.

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota DepokMohammad Idris mengeklaim, peresmian reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg merupakan bukti bahwa ada pemerataan di Depok dan pembangunan tidak hanya dikerjakan di kawasan Jalan Margonda Raya.

Stasiun Pondok Rajeg yang diresmikan ini lokasinya berada di antara perbatasan Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dan Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Untuk kami, dalam pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang memang selama ini mungkin orang mengisukan Margonda-sentris, tapi ini sudah terjawab, dijawab langsung oleh Pak Menteri,” ujar Idris di Stasiun Pondok Rajeg, Sabtu (19/10/2024).

Idris juga mengeklaim bahwa pembangunan Stasiun Pondok Rajeg ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kota Depok.

“Bahwa pembangunan di Kota Depok ini sudah sampai di daerah-daerah perbatasan,” kata dia.

Di samping itu, Idris juga menyinggung soal konsep zero waste dalam menjaga Stasiun Pondok Rajeg.

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Depok mendapatkan jatah sampah sebesar 30 ton untuk dapat dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Nambo, Bogor.

“Karena memang Nambo itu TPA-nya sudah beroperasi, Alhamdulillah kita Kota Depok dapat jatah per harinya 30 ton. Bisa mengangkut ke Nambo, tapi mengangkatnya tidak dengan kereta, dengan truk khusus ke sana,” ujar Idris.

Setelah diresmikan pada hari ini, Stasiun Pondok Rajeg langsung melayani perjalanan KRL Commuter Line rute Stasiun Nambo-Stasiun Jakarta Kota dengan frekuensi kedatangan kereta sekitar satu jam sekali.

Stasiun yang pembangunannya menelan anggaran Rp 27,9 miliar ini diklaim mampu menampung dan melayani 5.000 orang penumpang per hari.

DEPOK, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok Sulastio menyebut, kepala daerah yang hendak berkampanye harus lebih dulu mengantongi izin.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 70 Ayat 2.

Hal ini disampaikan Sulastio menyusul dilaporkannya Wali Kota Depok Mohammad Idris atas dugaan kampanye tanpa izin.

"Memang yang namanya izin (berkampanye) tentu kan harus menjadi sebuah ketentuan ya, apalagi untuk wali kota yang tidak mencalonkan ini (Idris)," ucap Sulastio saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/10/2024).

Menurut aturan, izin kampanye kepala daerah yang tidak berlaga di pilkada diberikan satu kali dalam lima hari kerja. Kepala daerah bebas menentukan kapan akan izin kampanye.

Sementara, pada hari libur atau Sabtu dan Minggu, kepala daerah tak perlu mengajukan izin jika hendak berkampanye.

Meski demikian, Sulastio mengakui, ada celah terkait aturan tersebut. Beberapa kepala daerah mengakali ketentuan itu dengan kampanye di luar jam kerja tanpa izin.

"Kan kegiatan kampanye malam, itu memerlukan izin cuti atau tidak, nanti kita lihat di aturan mana itu ada (diatur)," lanjut Sulastio.

Sebelumnya diberitakan, Mohammad Idris dilaporkan ke Bawaslu karena diduga kampanye tanpa izin.

Laporan ini merujuk pada video yang beredar menampilkan agenda kampanye pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq di Cilodong, Depok, Senin (30/9/2024).

Sejauh ini, Bawaslu menyatakan laporan tersebut sudah lengkap memenuhi syarat formil dan materiil. Bawaslu masih mengkaji laporan itu dan membuka peluang memanggil Idris sebagai pihak terlapor untuk dimintai klarifikasi.

Kompas.com mencoba menghubungi Idris untuk menanggapi soal laporan tersebut. Namun, hingga kini belum ada respons.

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengatakan bahwa ada tujuh dampak besar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi demokrasi lokal.

Pertama, diversifikasi kepemimpinan lokal. Menurutnya, ambang batas pencalonan yang lebih rendah akan semakin mengundang banyak calon dari berbagai latar belakang.

“Ini memungkinkan terjadinya diversifikasi kepemimpinan lokal, di mana lebih banyak calon dengan perspektif dan pengalaman berbeda dapat berkompetisi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/8/2024).

Diversifikasi tersebut, lanjut dia, berpotensi menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan beragam kelompok masyarakat.

Fahira menyebutkan dampak kedua adalah peningkatan kualitas pemimpin daerah.

Ia menilai, penurunan ambang batas akan memperbesar peluang bagi lebih banyak kandidat untuk bertanding dalam pemilihan kepala daerah.

“Dengan lebih banyak calon yang bersaing, masing-masing kandidat akan terdorong untuk memperjelas dan memperbaiki visi, misi, serta program kerja mereka,” imbuhnya.

Hal tersebut, lanjut Fahira, diharapkan akan meningkatkan kualitas pemimpin daerah yang terpilih, karena pemilih memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih calon yang benar-benar kompeten dan memiliki solusi konkret untuk masalah daerah.

Dampak dari putusan MK yang ketiga, yaitu pemberdayaan partai politik kecil dan calon independen.

“Dengan penurunan ambang batas, partai kecil dan calon independen memiliki peluang lebih besar untuk bersaing. Ini dapat mengurangi dominasi partai besar dan mendorong keberagaman dalam proses demokrasi, memperkaya kompetisi politik dengan lebih banyak perspektif,” jelas Fahira.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dampak keempat dari putusan MK adalah peningkatan partisipasi politik.

Dengan lebih banyak calon yang berkompetisi, menurutnya, masyarakat lokal akan merasa lebih terlibat dalam proses pemilihan.

“Rakyat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi karena mereka merasa suara mereka memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka,” imbuh Fahira.

Partisipasi politik yang lebih tinggi, lanjut dia, merupakan indikator penting dari demokrasi yang sehat dan dinamis

Selain peningkatan partisipasi, penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah juga menjadi salah satu dampak besar dari putusan MK.

“Kepala daerah yang terpilih dari pemilihan dengan banyak kandidat akan merasa lebih bertanggung jawab kepada konstituen mereka,” jelas Fahira.

Untuk mempertahankan dukungan, lanjut dia, mereka harus menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, dampak keenam dari putusan MK, yakni penguatan demokrasi deliberatif.

Menurut Fahira, penurunan ambang batas akan mendorong lebih banyak kandidat untuk menawarkan berbagai visi dan program.

“Hal ini berpotensi meningkatkan dialog dan debat politik di masyarakat. Demokrasi deliberatif yang lebih kuat dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan memfasilitasi dialog yang lebih produktif antara calon dan pemilih,” imbuhnya.

Adapun dampak terakhir dari putusan MK adalah peningkatan legitimasi pemerintah daerah (pemda).

Fahira mengungkapkan bahwa dukungan yang lebih luas dan partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilihan kepala daerah akan memberikan mandat yang lebih jelas kepada kepala daerah.

“Mandat ini akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan membantu dalam implementasi program-program yang telah dijanjikan, meningkatkan stabilitas politik di daerah,” jelasnya.

Apabila dimanfaatkan secara optimal, lanjut Fahira, semua dampak tersebut dapat memperkuat demokrasi di Indonesia secara nasional.

Penurunan ambang batas pencalonan tidak hanya membuka peluang bagi lebih banyak partai dan calon, tetapi juga mendorong kemajuan dalam kualitas kepemimpinan dan partisipasi politik.

Ini adalah langkah positif menuju demokrasi lokal yang lebih kuat dan efektif, dan penting untuk memastikan bahwa perubahan ini benar-benar membawa manfaat yang diharapkan.

Sebelumnya, Fahira juga mengungkapkan bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan berpotensi membawa perubahan signifikan dalam lanskap demokrasi lokal di Indonesia.

Perubahan tersebut, utamanya terlihat dari penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen suara sah menjadi rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah.

KOMPAS.com - Setelah mendapat penolakan keras dan meluas, akhirnya aturan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusan MK, terdapat perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah, dari semula 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen suara sah, menjadi rentang 6,5 persen hingga 10 persen tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengatakan, hal tersebut memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi di tingkat lokal.

"Perubahan ini tidak hanya memberikan ruang lebih besar bagi partai politik, tetapi juga memberikan lebih banyak alternatif pilihan calon kepala daerah (cakada) bagi rakyat di daerah," ucapnya melalui siaran pers, Jumat (23/8/2024).

Dia menilai, salah satu dampak positif utama dari putusan ini adalah meningkatnya partisipasi politik. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai-partai kecil termasuk calon independen akan memiliki peluang lebih besar untuk mencalonkan diri sebagai cakada.

Aturan ini, sebut dia, menjadikan lebih banyak cakada yang dapat ditawarkan kepada pemilih, sehingga efektif meningkatkan partisipasi pemilih karena merasa preferensi politik dan ideologi mereka diwakili.

“Saya yakin Pilkada 2024 ini jauh lebih berkualitas dari gelaran pilkada sebelumnya. Putusan MK ini adalah sebuah terobosan yang sudah lama dinantikan karena memungkinkan pemilih di berbagai daerah," ucapnya.

Pasalnya, dia menuturkan, akan ada cakada yang lebih beragam, baik dari segi ideologi, latar belakang, maupun visi kepemimpinan yang lebih mencerminkan keragaman dan kebutuhan masyarakat setempat.

"Makin banyak cakada, akan semakin baik bagi demokrasi kita,” ujar Fahira.

Ia melanjutkan, kebaikan lain yang sangat mungkin dihasilkan dari Putusan MK ini adalah semakin banyaknya pemimpin-pemimpin baru yang berasal dari berbagai latar belakang.

"Sehingga mengurangi dominasi oligarki dan memperkaya demokrasi di tingkat lokal. Ambang batas pencalonan yang lebih rendah juga mendorong munculnya lebih banyak kandidat dalam pemilihan kepala daerah," ungkapnya.

Di samping itu, lanjutnya, kompetisi yang lebih ketat dapat memacu para cakada untuk menawarkan program-program yang lebih inovatif dan solutif bagi permasalahan daerah.

"Dengan demikian, masyarakat dapat memilih calon yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk memimpin dan membawa perubahan positif bagi daerahnya," sebutnya.

Fahira menilai bahwa putusan MK tersebut menjadi langkah penting bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal.

"Dengan memberikan peluang lebih besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin alternatif, putusan MK ini bukan hanya memperkaya proses politik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi lokal," ujarnya.

"Demokrasi yang sehat di tingkat lokal adalah kunci bagi terciptanya pemerintahan yang adil dan efektif di seluruh daerah di Indonesia,” sambung Fahira.

Sebagai informasi, saat ini disebutkan bahwa tahapan pendaftaran Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2023 menggunakan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Pilkada.

Sementara, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menyatakan, syarat usia calon kepala daerah dihitung saat pasangan calon di pilkada mendaftarkan diri, bukan saat pelantikan seperti yang diputuskan Mahkamah Agung (MA).

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Rizky Suryarandika

Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina (SDN Pocin) 1, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), ibarat rumah hantu. Pohon gugur di mana-mana, atap genteng tua menghitam, dan sampah berserakan. Kondisi itu kontras dengan hingar bingar di sepanjang Jalan Margonda Raya yang dapat terlihat jelas.

Republika.co.id menengok secara langsung kondisi sekolah di jalan strategis tersebut pada Selasa (13/8/2024). Tak ada hawa kehidupan di sekolah itu. Tak ada pula tawa dan tangis yang biasa bergema dari sebuah SD yang dipenuhi anak kecil.

Pagar dan pintu sekolah yang dipantau Republika.co.id malah digembok. Alhasil, Republika.co.id hanya dapat melihat bangunannya dari luar dan samping saja. Namun itu sudah cukup untuk mengetahui betapa terbengkalainya bangunan itu.

Aroma pesing pun terpancar kuat di pintu masuk SDN Pocin 1. Nampaknya, bangunan itu sudah menjelma menjadi toilet umum. Maklum saja, ojek online dan pedagang asongan biasa mangkal di sekitaran SDN Pocin 1. Apalagi ada halte disana yang biasa digunakan untuk duduk-duduk.

"Yang di sini biasa jaga namanya Pak Hendra, tapi lagi nggak ada, nggak tahu kapan balik lagi. Dia bukan orang sini," kata pedagang minuman di depan SDN Pocin 1, Aep kepada Republika.co.id di lokasi.

Aep mengungkapkan, saat SDN Pocin 1 masih aktif, siswa-siswanya biasa jajan dagangannya. Tapi Aep kini tak bisa mengandalkan penjualan dari para siswa SD. "Sekarang yang beli paling orang yang lewat saja, sama ojol. Kalau dulu banyak anak SD jajan ke sini," ujar Aep.

Hal senada disampaikan Gofar yang sedang mangkal berjualan batagor. Gofar menyaksikan sepinya SDN Pocin 1 tanpa ada aktivitas manusia sejak tak lagi digunakan. Walau demikian, Gofar tetap kadang mangkal di sana karena lokasinya strategis dekat penyeberangan orang.

"Yang beli itu orang-orang yang nyeberang ke sini dari arah Pocin (stasiun Pondok Cina), banyak tuh yang beli orang kantoran, anak kampus," ujar Gofar.

Bangunan SDN Pocin 1 resmi ditinggalkan semenjak siswanya direlokasi ke gedung baru di Jalan Pinang, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. SDN Pocin 1 lantas dimerger dengan SDN 5 Pocin.

Sehingga gedung SDN Pocin 5 menjelma menjadi SDN Pocin 1. Perubahan nama itu terjadi sejak 23 Desember 2023 sesuai edaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok.

Bangunan SDN Pocin 1 sejatinya telah berdiri dan berfungsi sebagai tempat pendidikan sejak tahun 1946. Bangunan itu termasuk aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Tapi kini sudah dinonaktifkan.

Pemkot Depok melalui Wali Kota M Idris semula merencanakan gedung bersejarah SDN Pocin 1 dijadikan masjid lewat dana bantuan dari Provinsi Jabar. Tapi pembangunan itu ditentang habis-habisan. Buntutnya, rencana itu dibatalkan M Ridwan Kamil selaku gubernur Jabar periode 2018-2023.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku, belum bisa memastikan kelanjutan proyek pembangunan Masjid Agung Depok yang sebelumnya direncanakan dibangun di lahan SDN Pocin 1. Kondisi itu lantaran dana pembangunan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah dicabut.

"Jadi kalau sekarang belum ada (pembangunan). Kan duitnya juga sudah dicabut, Gubernurnya juga sudah hilang (tuntas masa jabatan). Itu (pembangunan) sih urusan nanti, sekarang kan Gubernur juga sudah cabut duitnya," jelas Idris di Balai Kota Depok, Rabu (4/10/2023).

Pemkot Depok menang...

Pemkot memang telah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait lahan di SDN Pocin 1. Tapi para orang tua siswa sempat mengajukan banding.

Walau demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta tetap menolak upaya banding dari orang tua siswa SDN Pocin 1 terhadap Wali Kota Depok M Idris. PTTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 44/G/TF/2023/PTUN.BDG. tanggal 11 September 2023 yang dimohonkan banding," demikian bunyi amar putusan dilihat di situs Mahkamah Agung (MA), Selasa (23/1/2024).

Keputusan penolakan gugatan banding wali murid SDN Pocin 1 itu tertuang dalam amar putusan nomor 314/B/TF/2023/PT.TUN.JKT. Perkara tersebut diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim PTTUN Jakarta pada Senin (8/1/2024) oleh hakim ketua majelis, Santer Sitorus.

Sayangnya, kini sekolah itu menjadi tidak terurus. Siswa sudah terusir dari sekolah. Sementara rencana pembangunan masjid tidak jelas kepastiannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah manusia pertama, Nabi Adam AS, lelaki yang diangkat oleh Allah SWT menjadi nabi ialah Idris 'alaihi salam. Beliau konon hidup sekitar tahun 4.533 sampai dengan 4.188 sebelum Masehi.

Usianya diperkirakan sekitar 345 tahun, ada pula yang menyebutkan usianya 308 tahun. Hal ini juga disebutkan oleh Ibn Katsir dalam Qishash al-Anbiya' yang mengutip keterangan dari Ibnu Ishaq. Sebagai penunjang dakwah kenabian tersebut, Nabi Idris dibekali dengan sejumlah keistimewaan.

Pertama, ia adalah manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idris-lah Allah memberikan 30 lembaran-lembaran ajaran Tuhan, berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya.

Kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan, antara lain, merancak (merawat) kuda, ilmu perbintangan (falak), sampai ilmu berhitung alias matematika.

Ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata Darasa yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah, yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Syits.

Bahkan, ajaran yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta, yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya.

Keempat, Nabi Idris ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat.

Idris yang haus akan ilmu pengetahuan sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai persoalan. Namun, ia tetap selalu ingat kepada Tuhan.

Dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, kekuatan dan kehebatan yang mumpuni, Idris menjadi gagah berani tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil-Iqlima, yang saat itu penuh dengan kesesatan.

Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan Asad al-Usud alias 'Singa di atas segala singa' dari Allah.

Kepada kaumnya, Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan.

Kepada keturunan Qabil, Idris menegaskan, iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu wahai kaumku, peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal saleh dan kebaikan.

"Zuhudlah di dunia dan berlaku adil, mengerjakan shalat sesuai dengan ajaran Tuhan. Berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah untuk membantu kaum papa dan kaum yang ditimpa kemalangan," katanya.