Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui Livin' Sukha dalam fitur Livin' Planet. Fitur ini merupakan fitur hasil kolaborasi antara Livin' Sukha dan Jejakin, perusahaan teknologi lingkungan dari Indonesia, dengan tujuan memperkuat komitmen Bank Mandiri terhadap sustainability (keberlanjutan) dan upaya pengurangan emisi karbon.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan Livin' Planet adalah karbon kalkulator yang dirancang untuk mempermudah nasabah Bank Mandiri dalam menghitung jejak karbon dari aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan listrik, transportasi, dan kegiatan lainnya.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memahami dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas mereka, serta menawarkan solusi nyata untuk menyeimbangkan emisi karbon pribadi.

Salah satu fitur utama dari Livin' Planet adalah penawaran untuk menyeimbangkan emisi karbon melalui kegiatan penanaman pohon. Dalam fase pertama program ini, Bank Mandiri akan bekerja sama dengan Jejakin untuk menanam pohon di Desa Sidodadi, Jember, Jawa Timur. 3.000 pohon yang akan ditanam adalah pohon alpukat dan aren, yang dipilih tidak hanya karena kemampuannya dalam menyerap karbon secara signifikan, tetapi karena kedua pohon tersebut memiliki manfaat ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Dengan kegiatan ini, Bank Mandiri berupaya mendukung agenda hijau nasional dan global serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik. "Dengan peluncuran fitur Livin' Planet, Bank Mandiri terus membuktikan komitmennya untuk selalu menghadirkan inovasi yang tidak hanya memudahkan nasabah, tetapi juga berkontribusi pada perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat di Indonesia," Imbuh Alexandra dalam siaran pers, ditulis Kamis (24/10/2024).

Keduanya memiliki kemampuan menyerap emisi yang cukup besar: pohon alpukat mampu menyerap 37.37 kgCO2e, sementara pohon aren menyerap 140.27 kgCO2e (dalam masa hidup 8 tahun).

"Kombinasi antara pohon alpukat dan aren tidak hanya mampu menyerap emisi karbon dengan baik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat setempat. Pohon alpukat memiliki nilai komersial tinggi dan pohon aren menyediakan bahan baku yang dapat menghasilkan gula aren. Kedua pohon ini bisa menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat Sidodadi," ujar Arfan Arlanda, CEO Jejakin.

Fitur Livin' Planet ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi nasabah untuk berkontribusi langsung terhadap pelestarian lingkungan. Proses penghitungannya sederhana: nasabah cukup memasukkan data aktivitas mereka, dan kalkulator otomatis menghitung total emisi karbon yang dihasilkan. Setelah itu, nasabah dapat memilih opsi untuk menanam pohon sebagai upaya mengimbangi emisi yang dihasilkan.

Inisiatif program penanaman pohon di Desa Sidodadi ini diharapkan tidak hanya membantu penghijauan kawasan, tetapi juga sejalan dengan target Bank Mandiri dalam memperkuat kontribusi terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim serta mendukung keberlanjutan ekosistem. (kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang. Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Doni Ismanto menegaskan kebijakan saat ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya.

Seperti diketahui, Indonesia kembali membuka keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang. Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui revisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Revisi ini mencakup Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah aturan tentang barang yang dilarang diekspor serta kebijakan ekspor.

Doni mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan terkait ekspor pasir laut. Kebijakan saat ini juga berbeda dengan kebijakan yang sebelumnya. Doni menegaskan tujuan kebijakan saat ini menjaga ekologi.

"Bedalah (dengan peraturan sebelumnya), kalo PP 26/2023 tujuannya jelas utk menjaga ekologi dan meningkatkan daya dukung ekosistem laut," kata Doni kepada detikcom, Jumat (20/9/2024).

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Doni menjelaskan hasil sedimentasi di laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang berasal dari proses pelapukan dan erosi yang terdistribusi oleh dinamika aktivitas kelautan atau oseanografi dan terendapkan, yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.

Dia bilang hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan/atau material sedimen lain berupa lumpur. Jadi, dia menilai sedimentasi itu bukan selalu pasir laut.

Dia pun membandingkan definisi pasir laut yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441 tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.

"Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak di bawah wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Beda kan?" jelasnya.

Terkait penolakan sejumlah kalangan masyarakat, Doni menyebut penyusunan regulasi ini melibatkan partisipasi publik, konsultasi publik, mulai dari warga masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga akademisi. Hal ini dapat dibuktikan ke lapangan, seperti daerah Moro Demak, Kenjeran, Subang, hingga Indramayu yang mana lokasi-lokasinya memang ada sedimentasi dan mengganggu aktivitas nelayan.

"Sebuah kebijakan publik wajar ada pro cons, kami tentu menerima masukan itu. Hal yang pasti terkait konsen publik terutama soal pengawasan, kita perhatikan dengan memperkuat PSDKP dan kita sudah tekankan untuk menjaga kerusakan lingkungan dengan mewajibkan pihak yang melakukan pembersihan sedimen menggunakan sarana yang ramah lingkungan," imbuhnya.

Dia menekankan setiap pihak yang melakukan pengelolaan sedimentasi juga wajib melaksanakan tanggung jawab sosial masyarakat terutama ke nelayan dan lingkungan. Selain itu, tidak mengancam kepunahan biota laut, tidak mengakibatkan kerusakan permanen habitat, tidak mengubah fungsi ruang, wajib memiliki persetujuan lingkungan dan wajib memiliki asuransi kerusakan lingkungan.

Penolakan itu datang dari sejumlah kalangan, seperti nelayan dan masyarakat pesisir. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati mengatakan kebijakan tersebut sangat mengganggu nelayan. Dia bilang banyak kelompok-kelompok nelayan maupun masyarakat adat yang berada di pesisir menolak kebijakan ini.

"Kalau dari nelayan ini sangat mengganggu mereka ya karena banyak sekali kelompok-kelompok nelayan ataupun masyarakat adat yang berada di pesisir ini sangat menolak kebijakan ini," kata Susan kepada detikcom.

Senada, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan pihaknya menolak kebijakan tersebut lantaran mudharatnya lebih besar bagi nelayan dan eksosistem laut.

"Intinya, kami sebenarnya menolak kebijakan ini. Mudharatnya lebih besar bagi nelayan dan ekosistem laut," ujar Dani.

Berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, dia menyebut dampak dari penambangan pasir laut terhadap nelayan kecil atau tradisional sangat besar, seperti lingkungan laut jadi tercemar dan rusak, ikan-ikan menjauh, terumbu karang serta lamun rusak.

Akibatnya, nelayan harus menangkap ikan ke lokasi yang jauh. Bahkan buruknya, tidak bisa mendapat ikan. Alhasil, meningkatkan kerentanan yang dialami nelayan akibat risiko biaya melaut yang lebih besar dan risiko kecelakaan melaut yang lebih tinggi.

"Hasil pengamatan cepat anggota KNTI khususnya di Kepulauan Riau, khususnya di Kab. Karimun yang akan menjadi salah satu lokasi pengerukan sedimentasi/pasir. pengurus daerah KNTI menyampaikan sangat khawatir dampaknya akan sangat besar bagi anggota kami nelayan kecil di sana, termasuk potensi bencana lingkungan (pulau yang akan tenggelam) yang akan terjadi di kawasan tersebut," terangnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah membuka kembali keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang. Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Doni Ismanto menegaskan kebijakan saat ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya.

Seperti diketahui, Indonesia kembali membuka keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang. Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui revisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Revisi ini mencakup Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah aturan tentang barang yang dilarang diekspor serta kebijakan ekspor.

Doni mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan terkait ekspor pasir laut. Kebijakan saat ini juga berbeda dengan kebijakan yang sebelumnya. Doni menegaskan tujuan kebijakan saat ini menjaga ekologi.

"Bedalah (dengan peraturan sebelumnya), kalo PP 26/2023 tujuannya jelas utk menjaga ekologi dan meningkatkan daya dukung ekosistem laut," kata Doni kepada detikcom, Jumat (20/9/2024).

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Doni menjelaskan hasil sedimentasi di laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang berasal dari proses pelapukan dan erosi yang terdistribusi oleh dinamika aktivitas kelautan atau oseanografi dan terendapkan, yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.

Dia bilang hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan/atau material sedimen lain berupa lumpur. Jadi, dia menilai sedimentasi itu bukan selalu pasir laut.

Dia pun membandingkan definisi pasir laut yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441 tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.

"Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak di bawah wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Beda kan?" jelasnya.

Terkait penolakan sejumlah kalangan masyarakat, Doni menyebut penyusunan regulasi ini melibatkan partisipasi publik, konsultasi publik, mulai dari warga masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga akademisi. Hal ini dapat dibuktikan ke lapangan, seperti daerah Moro Demak, Kenjeran, Subang, hingga Indramayu yang mana lokasi-lokasinya memang ada sedimentasi dan mengganggu aktivitas nelayan.

"Sebuah kebijakan publik wajar ada pro cons, kami tentu menerima masukan itu. Hal yang pasti terkait konsen publik terutama soal pengawasan, kita perhatikan dengan memperkuat PSDKP dan kita sudah tekankan untuk menjaga kerusakan lingkungan dengan mewajibkan pihak yang melakukan pembersihan sedimen menggunakan sarana yang ramah lingkungan," imbuhnya.

Dia menekankan setiap pihak yang melakukan pengelolaan sedimentasi juga wajib melaksanakan tanggung jawab sosial masyarakat terutama ke nelayan dan lingkungan. Selain itu, tidak mengancam kepunahan biota laut, tidak mengakibatkan kerusakan permanen habitat, tidak mengubah fungsi ruang, wajib memiliki persetujuan lingkungan dan wajib memiliki asuransi kerusakan lingkungan.

Penolakan itu datang dari sejumlah kalangan, seperti nelayan dan masyarakat pesisir. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati mengatakan kebijakan tersebut sangat mengganggu nelayan. Dia bilang banyak kelompok-kelompok nelayan maupun masyarakat adat yang berada di pesisir menolak kebijakan ini.

"Kalau dari nelayan ini sangat mengganggu mereka ya karena banyak sekali kelompok-kelompok nelayan ataupun masyarakat adat yang berada di pesisir ini sangat menolak kebijakan ini," kata Susan kepada detikcom.

Senada, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan pihaknya menolak kebijakan tersebut lantaran mudharatnya lebih besar bagi nelayan dan eksosistem laut.

"Intinya, kami sebenarnya menolak kebijakan ini. Mudharatnya lebih besar bagi nelayan dan ekosistem laut," ujar Dani.

Berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, dia menyebut dampak dari penambangan pasir laut terhadap nelayan kecil atau tradisional sangat besar, seperti lingkungan laut jadi tercemar dan rusak, ikan-ikan menjauh, terumbu karang serta lamun rusak.

Akibatnya, nelayan harus menangkap ikan ke lokasi yang jauh. Bahkan buruknya, tidak bisa mendapat ikan. Alhasil, meningkatkan kerentanan yang dialami nelayan akibat risiko biaya melaut yang lebih besar dan risiko kecelakaan melaut yang lebih tinggi.

"Hasil pengamatan cepat anggota KNTI khususnya di Kepulauan Riau, khususnya di Kab. Karimun yang akan menjadi salah satu lokasi pengerukan sedimentasi/pasir. pengurus daerah KNTI menyampaikan sangat khawatir dampaknya akan sangat besar bagi anggota kami nelayan kecil di sana, termasuk potensi bencana lingkungan (pulau yang akan tenggelam) yang akan terjadi di kawasan tersebut," terangnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dinilai akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Selain terhadap lingkungan, energi fosil seperti batu bara dan bahan bakar minyak akan merugikan perekonomian.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan, energi yang dihasilkan dari PLTU batu bara misalnya, yang terasa murah dan lebih terjangkau. Tapi ia menilai hal tersebut justru berdampak buruk dalam jangka panjang.

"Memang harganya itu kompetitif, bisa affordable, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan keinginan kita memitigasi perubahan iklim itu menjadi konflik. Kenapa? Ketika misalkan energi kita dipenuhi, oke murah tapi tidak ramah lingkungan. Ini akan mengakibatkan penghambatan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang," katanya kepada detikcom, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya pemerintah memang terus mendorong implementasi energi baru terbarukan. Namun dalam praktiknya, Yayan menilai pemerintah masih kerepotan, terlebih mayoritas energi yang saat ini dipakai masih berbasis batu bara.

Yayan mencontohkan dampak buruk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang berdampak buruk bagi lingkungan juga kesehatan manusia. Masalahnya, sumber energi bersih yang saat ini ada masih belum bisa memenuhi aspek keterjangkauan.

"Kemudian, kalau kita lihat energi kita dipenuhi oleh PLTU, tapi renewable kita itu belum mampu memenuhi affordability di masyarakat. Karena energi yang ada saat ini disubsidi oleh pemerintah. Walaupun ada BBM non subsidi tetapi masyarakat tetap berbondong-bondong membeli BBM yang subsidi," bebernya.

Pada ujungnya hal tersebut juga membebani keuangan pemerintah dan penerimaan negara. Yayan juga khawatir ketergantungan terhadap subsidi dapat memicu kenaikan pajak.

"Artinya ini akan membebankan terhadap pemerintah dan terhadap penerimaan negara, artinya pajak, dan kemungkinan kalau subsidi naik kemungkinan pajak juga naik. Nah sementara subsidi itu untuk membeli minyak impor," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mendukung pengembangan energi baru terbarukan oleh pemerintah, salah satunya adalah panas bumi. Yayan menilai Indonesia diuntungkan secara geografis karena berlokasi di ring of fire atau cincin api Pasifik.

(ily/das)

Jakarta: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) merupakan alat penting dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan mengevaluasi dampak potensial suatu kegiatan atau proyek, Amdal membantu pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Melalui penerapan Amdal yang komprehensif, kita dapat menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan perlindungan lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan.
Lantas, apa itu amdal? apa tujuan dan contohnya di lingkungan? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.

Apa itu Amdal?

Amdal merupakan kajian komprehensif yang mengevaluasi dampak potensial suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. Studi ini biasanya mengidentifikasi, memprediksi, menilai, dan memitigasi dampak tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan.

Tujuan Amdal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tujuan utama Amdal adalah:

• Mengidentifikasi dan memprediksi dampak penting dan besar dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.
• Memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai dampak lingkungan kepada pengambil keputusan.
• Menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan dampak negatif.
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Contoh Amdal

Amdal telah diterapkan secara luas dalam berbagai sektor pembangunan, diantaranya:

• Pembangunan perumahan dan real estate.
• Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bandara).
• Pertambangan dan perminyakan.
• Pembangkit listrik.
• Industri manufaktur.

Dasar Hukum Pelaksanaan Amdal

Dalam konteks Indonesia, Amdal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus melalui proses Amdal.

Manfaat Amdal

Amdal memiliki sejumlah manfaat penting, antara lain:

• Memastikan bahwa proyek pembangunan dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan.
• Mengidentifikasi dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
• Melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
• Mencegah kerusakan ekosistem dan sumber daya alam.
• Mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi.

Jenis-Jenis Amdal

Berdasarkan ruang lingkup dan dampaknya, Amdal dibedakan menjadi beberapa jenis:

• Amdal Ringkas: Digunakan untuk kegiatan berdampak kecil dan tidak berpotensi menimbulkan dampak penting.
• Amdal Standar: Digunakan untuk kegiatan berdampak sedang yang memerlukan pengelolaan dampak lebih rinci.
• Amdal Komprehensif: Digunakan untuk kegiatan berskala besar dengan potensi dampak signifikan yang memerlukan kajian mendalam.

(SUR)