JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui cukup sulit untuk bisa melakukan pensiun dini (early retirement) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1. Sebab, banyak tantangan yang dihadapi mulai dari aspek keuangan, hukum hingga sosial-ekonomi.

PLTU Cirebon-1 yang memiliki kapasitas 660 megawatt (MW) direncanakan pensiun dini pada Desember 2024, lebih cepat 7 tahun dari seharusnya berhenti beroperasi di Juli 2042.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Namun, memutuskan suatu PLTU untuk bisa disuntik mati adalah hal yang sulit karena memerlukan sejumlah kajian yang matang.

"Pensiunan dini untuk (PLTU) Cirebon, ini kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan. Tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya, karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks," ungkap Andi dalam acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Ia menuturkan, saat ini memang sudah ada penawaran pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 430 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dollar AS).

Meski begitu, kata Andi, pemerintah harus tetap melakukan hitung-hitungan yang tepat terkait rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Hal ini untuk menghindari potensi kerugian negara hingga dampak terhadap kondisi sosial budaya serta ekonomi di kawasan PLTU tersebut.

"Kan kita benar-benar harus menghitung. Jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portfolio-nya PLN, jangan sampai terdampak sama sosial budaya ekonominya di sekitar situ," papar dia.

Dia menjelaskan, kewenangan untuk memberikan persetujuan suntik mati PLTU Cirebon-1 pun berada di tiga kementerian. Terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, dalam memutuskan pensiun dini suatu PLTU, pemerintah selalu berpegang pada prinsip 'no one left behind' atau 'tidak ada seorang pun yang tertinggal', alias kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi semua pihak.

"No one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," ucap Andi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan biaya dan konsekuensi yang akan terjadi jika rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dilaksanakan.

Sebab memensiunkan sebuah PLTU akan membutuhkan biaya yang besar dan berdampak pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, keuangan negara, maupun pihak swasta.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan upaya pensiun dini PLTU ini secara hukum tidak dianggap sebagai program yang merugikan negara. Sekalipun, tujuan dari penyuntikmatian PLTU merupakan hal yang positif, yakni untuk transisi energi.

"Jadi bagaimana ini being seeing (akan terlihat) sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui cukup sulit untuk bisa melakukan pensiun dini (early retirement) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1. Sebab, banyak tantangan yang dihadapi mulai dari aspek keuangan, hukum hingga sosial-ekonomi.

PLTU Cirebon-1 yang memiliki kapasitas 660 megawatt (MW) direncanakan pensiun dini pada Desember 2024, lebih cepat 7 tahun dari seharusnya berhenti beroperasi di Juli 2042.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Namun, memutuskan suatu PLTU untuk bisa disuntik mati adalah hal yang sulit karena memerlukan sejumlah kajian yang matang.

"Pensiunan dini untuk (PLTU) Cirebon, ini kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan. Tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya, karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks," ungkap Andi dalam acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Ia menuturkan, saat ini memang sudah ada penawaran pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 430 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dollar AS).

Meski begitu, kata Andi, pemerintah harus tetap melakukan hitung-hitungan yang tepat terkait rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Hal ini untuk menghindari potensi kerugian negara hingga dampak terhadap kondisi sosial budaya serta ekonomi di kawasan PLTU tersebut.

"Kan kita benar-benar harus menghitung. Jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portfolio-nya PLN, jangan sampai terdampak sama sosial budaya ekonominya di sekitar situ," papar dia.

Dia menjelaskan, kewenangan untuk memberikan persetujuan suntik mati PLTU Cirebon-1 pun berada di tiga kementerian. Terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, dalam memutuskan pensiun dini suatu PLTU, pemerintah selalu berpegang pada prinsip 'no one left behind' atau 'tidak ada seorang pun yang tertinggal', alias kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi semua pihak.

"No one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," ucap Andi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan biaya dan konsekuensi yang akan terjadi jika rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dilaksanakan.

Sebab memensiunkan sebuah PLTU akan membutuhkan biaya yang besar dan berdampak pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, keuangan negara, maupun pihak swasta.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan upaya pensiun dini PLTU ini secara hukum tidak dianggap sebagai program yang merugikan negara. Sekalipun, tujuan dari penyuntikmatian PLTU merupakan hal yang positif, yakni untuk transisi energi.

"Jadi bagaimana ini being seeing (akan terlihat) sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap potensi penggantian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang akan pensiun dini untuk dialihkan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama BRIN, Suparman mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi PLTU yang akan pensiun dini dan cocok untuk pembangunan PLTN dengan syarat kapasitas nya sesuai dengan reaktor yang digunakan.

"Jadi reaktor yang akan digunakan itu adalah reaktor yang temperaturnya tinggi, maksimal sekarang itu 500 megawatt [MW] PLTU yang bisa kita repowering kan, 300 MW pun bisa 100 MW apalagi bisa," kata Suparman saat ditemui Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Suparman menyebutkan saat ini belum ada negara manapun yang mengubah PLTU menjadi PLTN. Namun, dia tak memungkiri kemungkinan itu besar terjadi lantaran sudah banyak kebijakan penggantian batu bara menjadi nuklir.

"Artinya kita bisa melakukan penggantian PLTU dengan PLTN, reaktornya boiler dari PLTU kita ganti dengan reaktor nuklir. Yang lain seperti turbin, generator itu masih bisa kita pakai, artinya tidak mubazir kalo umpamanya PLTU diganti, yg lain mash bisa digunakan," tuturnya.

Kendati demikia, dia menegaskan untuk melakukan pengalihan dari PLTU menjadi PLTN juga harus melihat dari sisi ukuran dan posisi lokasi. Pemilihan lokasi untuk pembangunan PLTN sangat selektif.

"Lokasi itu harus tidak boleh tsunami, gempa besar, tidak boleh ada patahan pergerakan tanah, jadi kita harus lihat, tidak semua PLTU bisa, karena ada persyaratan lokasi harus layak," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia, Anhar Riza Antariksawan mengatakan pertimbangan lokasi PLTN membutuhkan 70 kriteria yang harus dipenuhi dan melibatkan lembaga International Atomic Energy Agency (IAEA).

Namun, Anhar menilai Indonesia harus segera bergerak untuk memulai transisi dari batu bara ke nuklir. Apalagi, dari negara G20 maupun G7 hanya Indonesia yang belum memiliki PLTN.

"Kondisi dunia dan semua sekarang memperhitungkan untuk nuklir karena memang nggak ada cara lain kalau kita sekali lagi committed terhadap lingkungan dan kedaulatan energi," pungkasnya.

KOMPAS.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan divestasi dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan total kapasitas 200 megawatt (MW).

Perusahaan tersebut menjual seluruh saham kedua PLTU tersebut ke PT Minahasa
Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) dengan nilai kurang lebih 144,8 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,2 triliun.

Transaksi tersebut diumumkan TOBA untuk mencapai target netralitas karbon pada 2030 melalui inisiatif TBS 2030.

TOBA akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut, yakni sekitar 87,4 juta dollar AS.

Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Juli Oktarina mengatakan, penjualan dua PLTU tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mempercepat transisi menuju bisnis berkelanjutan.

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor berkelanjutan, memperkuat struktur permodalan perusahaan, dan program pembelian kembali saham yang direncanakan yang bertujuan untuk memberikan nilai yang lebih besar kepada para pemegang saham kami," kata Juli dalam keterangan tertulis.

Juli menuturkan, penjualan saham kedua PLTU tersrbut juga membantu menciptakan nilai tambah dengan mengurangi utang konsolidasi lebih dari 70 persen.

Hal tersebut, kata Juli, dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik, dan pengelolaan limbah.

"Langkah ini juga akan meningkatkan akses perusahaan ke sumber pembiayaan yang lebih beragam, memperoleh biaya pendanaan yang kompetitif, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai pemegang saham," tutur Juli.

Penjualan kedua PLTU tersebut diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon hingga lebih dari 80 persen atau sekitar 1,3 juta ton setara karbon dioksida per tahun.

Penghitungan tersebut didadarkan pada metodologi GHG Protocol dan divalidasi melalui tahap prajaminan oleh auditor eksternal.

Juli menyebutkan, penjualan PLTU tersebut bakal membuat perusahaan sebagai pelopor dan salah satu dari sedikit perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon.

"Seiring dengan divestasi kepemilikan tidak langsung perusahaan di PT Paiton Energy pada 2021, transaksi ini akan menghasilkan laba lebih dari 100 juta dollar AS," papar Juli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal untuk membiayai percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan.

Hal ini memungkinkan karena pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2023.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa memperkirakan, investasi untuk mencapai dekarbonisasi di sistem energi sebesar 30-40 miliar dollar AS per tahun.

Sementara itu, untuk selaras dengan pencapaian target kenaikan temperatur global 1,5 derajat celsius, maka 2-3 gigawatt (GW) kapasitas PLTU batubara perlu berhenti operasinya secara bertahap tiap tahun hingga 2045.

Oleh karenanya, pendanaan dari sumber APBN ini diperlukan dalam rangka membuat transaksi dari pengakhiran operasi PLTU tersebut layak secara finansial.

"Pembiayaan pengakhiran operasional PLTU batubara melalui APBN diharapkan dapat mencakup PLTU milik PT PLN (Persero)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Menurut Fabby, pendanaan dari APBN akan menutup kesenjangan pendanaan pengakhiran operasi PLTU lebih awal milik PLN dari luar negeri atau lembaga keuangan internasional karena sejumlah isu mengenai valuasi nilai PLTU tersebut. Pendanaan dari APBN yang paling memungkinkan dalam kondisi ini.

Selain itu, dia menambahkan, pengakhiran operasi PLTU milik PLN akan mengalihkan dana kompensasi tersebut ke kas PLN untuk memperkuat permodalan PLN melakukan investasi yang lebih besar pada pembangkit energi terbarukan dan transmisi kelistrikan.

Studi Climate Policy Implementation Check IESR ini menyoroti terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PMK No. 103/2023 untuk memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Pertama, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk memastikan PMK ini sejalan dengan kebijakan terkait, seperti persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kewajiban pasar domestik (DMO) batubara, subsidi bahan bakar fosil, dan peraturan fiskal lainnya.

Kedua, meningkatkan transparansi dan mekanisme pelaporan dan evaluasi kebijakan yang sejauh ini belum termuat dalam regulasi ini.

Ketiga, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pengelola platform perlu memperkuat mandatnya untuk mengakses sumber daya keuangan yang lebih besar. Selain itu, platform ini perlu memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mekanisme pemulihan biaya (cost recovery).

Sementara itu, Staf Program Transisi Berkeadilan, IESR, Muhammad Aulia Anis mengatakan pada 2022, alokasi anggaran mitigasi iklim dari APBN untuk sektor energi dan transportasi mencapai Rp 19,5 triliun atau sekitar 1,3 miliar dollar AS.

Jumlah ini menunjukkan pemerintah mulai berkomitmen untuk mendukung transisi energi.

Namun, investasi ini masih jauh dari angka yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi berkeadilan, sehingga membutuhkan lebih banyak sumber pendanaan publik dan swasta.

"Transisi energi di Indonesia membutuhkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya mempercepat penggunaan energi terbarukan tetapi juga mengatasi berbagai kesenjangan dalam institusi, pengawasan, dan pendanaan. Pemerintah perlu terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan transisi energi yang cepat, adil, dan berkelanjutan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal untuk membiayai percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan.

Hal ini memungkinkan karena pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2023.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa memperkirakan, investasi untuk mencapai dekarbonisasi di sistem energi sebesar 30-40 miliar dollar AS per tahun.

Sementara itu, untuk selaras dengan pencapaian target kenaikan temperatur global 1,5 derajat celsius, maka 2-3 gigawatt (GW) kapasitas PLTU batubara perlu berhenti operasinya secara bertahap tiap tahun hingga 2045.

Oleh karenanya, pendanaan dari sumber APBN ini diperlukan dalam rangka membuat transaksi dari pengakhiran operasi PLTU tersebut layak secara finansial.

"Pembiayaan pengakhiran operasional PLTU batubara melalui APBN diharapkan dapat mencakup PLTU milik PT PLN (Persero)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Menurut Fabby, pendanaan dari APBN akan menutup kesenjangan pendanaan pengakhiran operasi PLTU lebih awal milik PLN dari luar negeri atau lembaga keuangan internasional karena sejumlah isu mengenai valuasi nilai PLTU tersebut. Pendanaan dari APBN yang paling memungkinkan dalam kondisi ini.

Selain itu, dia menambahkan, pengakhiran operasi PLTU milik PLN akan mengalihkan dana kompensasi tersebut ke kas PLN untuk memperkuat permodalan PLN melakukan investasi yang lebih besar pada pembangkit energi terbarukan dan transmisi kelistrikan.

Studi Climate Policy Implementation Check IESR ini menyoroti terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PMK No. 103/2023 untuk memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Pertama, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk memastikan PMK ini sejalan dengan kebijakan terkait, seperti persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kewajiban pasar domestik (DMO) batubara, subsidi bahan bakar fosil, dan peraturan fiskal lainnya.

Kedua, meningkatkan transparansi dan mekanisme pelaporan dan evaluasi kebijakan yang sejauh ini belum termuat dalam regulasi ini.

Ketiga, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pengelola platform perlu memperkuat mandatnya untuk mengakses sumber daya keuangan yang lebih besar. Selain itu, platform ini perlu memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mekanisme pemulihan biaya (cost recovery).

Sementara itu, Staf Program Transisi Berkeadilan, IESR, Muhammad Aulia Anis mengatakan pada 2022, alokasi anggaran mitigasi iklim dari APBN untuk sektor energi dan transportasi mencapai Rp 19,5 triliun atau sekitar 1,3 miliar dollar AS.

Jumlah ini menunjukkan pemerintah mulai berkomitmen untuk mendukung transisi energi.

Namun, investasi ini masih jauh dari angka yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi berkeadilan, sehingga membutuhkan lebih banyak sumber pendanaan publik dan swasta.

"Transisi energi di Indonesia membutuhkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya mempercepat penggunaan energi terbarukan tetapi juga mengatasi berbagai kesenjangan dalam institusi, pengawasan, dan pendanaan. Pemerintah perlu terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan transisi energi yang cepat, adil, dan berkelanjutan," tuturnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal rencana 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara mau disuntik mati. Menurut Bahlil rencana itu masih dalam tahap kajian.

"Lagi dikaji, lagi dikaji," kata dia ditemui di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Bahlil menuturkan tidak ada target terkait rencana pensiun belasan PLTU tersebut. Dia memastikan akan melalukan, namun masih dalam tahap kajian. Bahlil pun menyebut dia sendiri baru sebagai Menteri ESDM baru sebulan setelah dilantik pada 19 Agustus 2024 lalu.

"Belum ada target, kami akan melakukan, saya baru sebulan jadi menteri bos," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah menyiapkan daftar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara yang segera pensiun. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi ada 13 PLTU dipensiunkan. Jumlah tersebut di luar yang ada di Cirebon.

"Nah rangkuman bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon. Nah Cirebon ini masuk ke beyond 2030. Jadi sebetulnya Cirebon juga direncanakan. Tetapi setelah 2030 pembahasannya gitu," ujar Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sementara PLTU Suralaya dan PLTU Paiton sudah termasuk dalam 13 daftar tersebut. Eniya menjelaskan perlu ada skenario dan roadmap yang jelas, serta syarat-syarat tertentu untuk melakukan pensiun dini PLTU.

"Nah kalau yang sekarang dibahas itu yang kayak Suralaya, Paiton. Itu termasuk di dalam 13 list itu. Kayak Ombilin di Sumatera. Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa tuh," terang Eniya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal rencana 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara mau disuntik mati. Menurut Bahlil rencana itu masih dalam tahap kajian.

"Lagi dikaji, lagi dikaji," kata dia ditemui di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Bahlil menuturkan tidak ada target terkait rencana pensiun belasan PLTU tersebut. Dia memastikan akan melalukan, namun masih dalam tahap kajian. Bahlil pun menyebut dia sendiri baru sebagai Menteri ESDM baru sebulan setelah dilantik pada 19 Agustus 2024 lalu.

"Belum ada target, kami akan melakukan, saya baru sebulan jadi menteri bos," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah menyiapkan daftar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara yang segera pensiun. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi ada 13 PLTU dipensiunkan. Jumlah tersebut di luar yang ada di Cirebon.

"Nah rangkuman bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon. Nah Cirebon ini masuk ke beyond 2030. Jadi sebetulnya Cirebon juga direncanakan. Tetapi setelah 2030 pembahasannya gitu," ujar Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sementara PLTU Suralaya dan PLTU Paiton sudah termasuk dalam 13 daftar tersebut. Eniya menjelaskan perlu ada skenario dan roadmap yang jelas, serta syarat-syarat tertentu untuk melakukan pensiun dini PLTU.

"Nah kalau yang sekarang dibahas itu yang kayak Suralaya, Paiton. Itu termasuk di dalam 13 list itu. Kayak Ombilin di Sumatera. Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa tuh," terang Eniya.

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dinilai akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Selain terhadap lingkungan, energi fosil seperti batu bara dan bahan bakar minyak akan merugikan perekonomian.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan, energi yang dihasilkan dari PLTU batu bara misalnya, yang terasa murah dan lebih terjangkau. Tapi ia menilai hal tersebut justru berdampak buruk dalam jangka panjang.

"Memang harganya itu kompetitif, bisa affordable, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan keinginan kita memitigasi perubahan iklim itu menjadi konflik. Kenapa? Ketika misalkan energi kita dipenuhi, oke murah tapi tidak ramah lingkungan. Ini akan mengakibatkan penghambatan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang," katanya kepada detikcom, Kamis (12/9/2024).

Menurutnya pemerintah memang terus mendorong implementasi energi baru terbarukan. Namun dalam praktiknya, Yayan menilai pemerintah masih kerepotan, terlebih mayoritas energi yang saat ini dipakai masih berbasis batu bara.

Yayan mencontohkan dampak buruk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang berdampak buruk bagi lingkungan juga kesehatan manusia. Masalahnya, sumber energi bersih yang saat ini ada masih belum bisa memenuhi aspek keterjangkauan.

"Kemudian, kalau kita lihat energi kita dipenuhi oleh PLTU, tapi renewable kita itu belum mampu memenuhi affordability di masyarakat. Karena energi yang ada saat ini disubsidi oleh pemerintah. Walaupun ada BBM non subsidi tetapi masyarakat tetap berbondong-bondong membeli BBM yang subsidi," bebernya.

Pada ujungnya hal tersebut juga membebani keuangan pemerintah dan penerimaan negara. Yayan juga khawatir ketergantungan terhadap subsidi dapat memicu kenaikan pajak.

"Artinya ini akan membebankan terhadap pemerintah dan terhadap penerimaan negara, artinya pajak, dan kemungkinan kalau subsidi naik kemungkinan pajak juga naik. Nah sementara subsidi itu untuk membeli minyak impor," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mendukung pengembangan energi baru terbarukan oleh pemerintah, salah satunya adalah panas bumi. Yayan menilai Indonesia diuntungkan secara geografis karena berlokasi di ring of fire atau cincin api Pasifik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan daftar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara yang segera pensiun. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi ada 13 PLTU dipensiunkan.

Jumlah tersebut di luar yang ada di Cirebon.

"Nah rangkuman bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon. Nah Cirebon ini masuk ke beyond 2030. Jadi sebetulnya Cirebon juga direncanakan. Tetapi setelah 2030 pembahasannya gitu," ujar Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sementara PLTU Suralaya dan PLTU Paiton sudah termasuk dalam 13 daftar tersebut. Eniya menjelaskan perlu ada skenario dan roadmap yang jelas, serta syarat-syarat tertentu untuk melakukan pensiun dini PLTU.

"Nah kalau yang sekarang dibahas itu yang kayak Suralaya, Paiton. Itu termasuk di dalam 13 list itu. Kayak Ombilin di Sumatera. Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa tuh," terang Eniya.

Namun, Eniya menambahkan, tidak semua negara di Asia setuju melakukan program itu. Hal tersebut berdasarkan kunjungannya dengan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dengan pertemuan 20 negara.

Ia mencontohkan Filipina yang enggan menyuntik mati PLTU, sementara Vietnam baru akan mencontoh Indonesia.

"Saya baru balik dari APEC. APEC ini berapa country ya? 20 lebih ya? Nah itu juga ada beberapa negara yang saling bertanya itu kita di ASEAN. Jadi saling bertanya di wilayah ASEAN ini kalau masalah coal retirement gimana. Kalau Filipina menolak. Tapi kalau Vietnam itu baru akan mencontoh Indonesia," papar Eniya

Menurut Eniya, Vietnam berencana melakukan pensiun dini PLTU batu baru sebesar 100 megawatt.

"Jika Indonesia melakukan coal retirement yang 660. Mereka saya tanya, Vietnam berapa rencana coal retirement-nya? 100 mega. Jadi kecil, lebih kecil dari kita," tutur Eniya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyebut akan ada Keputusan Menteri mengenai pemberhentian proyek-proyek batu bara dalam waktu dekat ini. Ia mengatakan tiga kementerian akan terlibat dalam perumusan Keputusan Menteri yang hingga kini dalam tahap finalisasi.

“Ini kayak menu, terus tiga menteri harus mengambil keputusan mana yang mau diambil tahun ini. Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, sama Kementerian ESDM,” kata Eniya ketika ditemui usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) di Kantor Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Kamis, 18 Juli 2024.

Dalam progres perancangan Keputusan Menteri ini, Eniya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan sudah menyurati Menteri ESDM dan menyerahkan keputusannya ke Kementerian ESDM. “Pak Menteri kita menyarankan untuk kita bersurat juga ke Kementerian BUMN karena perlu kepastian, kan beliau yang akan menentukan shutdown,” tambahnya.

Keputusan terakhir akan kembali ke tangan Kementerian ESDM untuk mengkonsolidasikan hasil keputusan ketiga kementerian tersebut.

Keputusan menteri ini nantinya berisi roadmap dari hasil tiga studi yang telah dikumpulkan dari pakar. Ketiga studinya akan dibuat menjadi satu list yang berisikan PLTU batu bara mana yang perlu dimatikan.

Kementerian ESDM semakin gencar mendorong pematian PLTU batu bara guna mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. “Nah ini sudah mulai agresif karena IPP-IPP itu sudah mulai mengalihkan investasinya, tidak lagi ke coal, ya. Tetapi lebih ke renewable,” kata Eniya.