JAKARTA, Investor.id - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Satriyo Nugroho mengungkapkan, hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh 2 kali lipat. Hal ini terlihat dari kondisi boomtown di Desa Kawasi.

Boomtown merupakan istilah untuk kota atau komunitas yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi yang cepat dan tiba-tiba. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kota yang berkembang pesat dalam waktu singkat, baik dalam hal populasi maupun uang.

Agung menuturkan, dibanding kondisi pada 2016 atau sebelum hilirisasi nikel, Desa Kawasi mengalami pertumbuhan jumlah lahan terbangun yang pesat. Hal ini terjadi karena migrasi akibat aktivitas hilirisasi.

Dia menyebutkan, baik jumlah penduduk maupun lahan terbangun bertambah 2 kali lipat dibanding 2016. "Secara permukiman sudah terjadi boomtown, dua kali lipat luar bisa dalam waktu relatif singkat," kata Agung dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut Agung mencatat, dampak dari hilirisasi juga terasa pada sektor non-tambang yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah fasilitas ekonomi khususnya toko dan restoran. Berdasarkan survei yang dilakukan, jumlah toko di desa tersebut pada 2014 hanya 17 unit. Angka ini kemudian naik menjadi 152 unit pada 2024.

Selain itu, jumlah restoran juga naik signifikan. Tercatat, pada 2014 jumlah restoran nol alias tidak ada sama sekali, sedangkan pada 2024 jumlah restoran telah mencapai 38 unit.

Kendati demikian, Agung mengatakan pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan pertambahan fasilitas untuk memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Adapun, fasilitas yang belum terpenuhi seperti bidan, dokter, guru SD, balai warga, posyandu, hingga praktik dokter.

"Apabila kondisi ideal fasilitas umum terpenuhi, Desa Kawasi diproyeksikan akan mencapai hierarki I yang berada di bawah ibu kota kabupaten langsung," kata Agung.

Hilirisasi nikel memang tengah berjalan di Pulau Obi. Adapun, salah satu tambang nikel yang beroperasi di sana adalah milik Harita Group sejak 2010 silam.  

Harita mengelola sedikitnya 5.524 hektare wilayah tambang Pulau Obi. Usaha tambang digarap entitas anak PT TBP (NCKL) atau Harita Nickel, sedangkan pemrosesan nikel kadar tinggi saprolit dengan fasilitas RKEF dikerjakan PT Megah Surya Pertiwi.

Di sisi lain, Harita pun ikut menyokong keinginan pemerintah untuk masuk dalam rantai pasok baterai kendaraan global, dengan mendirikan smelter berbasis HPAL. Untuk memproses nikel kadar rendah atau limonit ini, Harita menyerahkan kepada anak usaha PT Halmahera Persada Lygend (HPL).

Lebih lanjut masih terdapat beberapa ekosistem nikel yang didirikan Harita di Pulau Obi. Ekosistem itu antara lain pabrik feronikel yang digawangi PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF), serta bakal beroperasi PT Obi Nickel Cobalt yang memproduksi nikel sekaligus kobalt sebagai material utama kendaraan listrik.

Dari rantai pasok industri nikel yang diampu Harita, perekonomian Pulau Obi sekaligus Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara.

Sebagai gambaran, saat ini saja masyarakat sekitar terlibat aktif membuka bisnis untuk pasokan kebutuhan para pegawai dan aktivitas tambang Harita. Sebanyak 65 pemasok lokal itu, mencatatkan omzet sekitar Rp 11 miliar dalam sebulan.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Hilirisasi nikel berbuah manis terhadap akselerasi ekonomi di wilayah Timur Indonesia, khususnya Maluku & Papua. Per kuartal III/2024, wilayah tersebut mampu tumbuh 6% secara tahunan dan tercatat paling tinggi dari lima wilayah lainnya.

Direktur Regional III (Maluku-Papua) Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandary menuturkan keberadaan industri pengolahan khususnya hilirisasi nikel menjadi salah satu penyebab ekonomi Maluku & Papua tumbuh tinggi.

“Sektor industri pengolahan tumbuh lebih cepat khususnya di Maluku Utara, industri pengolahan tumbuh lebih tinggi dari 17 sektor PDRB,” ujarnya kepada dalam Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (6/11/2024).

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya, Maluku Utara bahkan tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi double digit pada 2023 yang mencapai 20,49%, utamanya ditopang industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan.

Sepanjang tahun ini, ekonomi di Maluku & Papua mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari ekonomi nasional, bahkan paling tinggi di antara Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali & Nusra, dan Sulawesi.

Pada kuartal I/2024, Maluku & Papua tumbuh 12,15% year on year (YoY) dan melambat pada kuartal II/2024 menjadi 8,45%.

Per kuartal III/2024, Maluku & Papua tumbuh 6% YoY sementara ekonomi nasional tumbuh di level 4,95%.

Di samping menunjukkan perlambatan, ekonomi yang tumbuh tinggi ini minim kontribusinya terhadap ekonomi nasional, yakni hanya sebesar 2,66%. Pasalnya, Jawa masih menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB), yakni sebesar 56,84%.

Mengambil sejumlah contoh di wilayah Maluku, yakni Kawasan Industri (KI) Obi di Halmahera Selatan dan KI Weda di Halmahera Tengah menunjukkan pertumbuhan tersebut.

Ika menjelaskan bahwa sejak penetapan KI Obi pada 2018, Kabupaten Halmahera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 23%, lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Maluku Utara (17%) dan Wilayah Maluku (11%).

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain sektor ini juga mengubah struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya didominasi oleh sektor pertanian menjadi sektor industri pengolahan.

Sementara sejak penetapan KI Weda pada tahun yang sama, Kabupaten Halmahera Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 60%.

Meski demikian, pertumbuhan tersebut belum diiringi dengan terpangkasnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Bahkan, kemiskinan di Kab. Halmahera Selatan mengalami peningkatan sementara kemiskinan di Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga barang di sekitar kawasan Obi, yang tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan yang signifikan.

“Kawasan Industri untuk angka perbaikan indikator makro ini belum secara signifikan. Mungkin laju pertumbuhan ekonomi jelas, kontribusinya besar. Tetapi dari aspek penurunan kemiskinannya masih masih menantang, masih perlu dipercepat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mempersiapkan insentif-insentif untuk meningkatkan program hilirisasi industri Indonesia baik sektor tambang seperti nikel hingga rumput laut.

Ikhsan Adhi, Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM menuturkan pihaknya tengah mengkaji sejumlah insentif yang nantinya akan diberikan kepada para pemodal yang berminat terlibat dalam sektor hilirisasi Indonesia.

Dia memaparkan, kajian tersebut dilakukan segera setelah BKPM resmi menerima mandat sebagai instansi leading sector pada bidang hilirisasi industri. Pemberian insentif tersebut dilakukan untuk menggenjot hilirisasi sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto pada kisaran 8%.

"Saat ini memang sedang kami kaji. Setelah menerima mandat sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi, itu (insentif) menjadi fokus pembahasan kami," jelas Ikhsan usai agenda Coffee Morning: Peranan Hilirisasi Industri Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta pada Jumat (1/11/2024).

Salah satu insentif yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk program hilirisasi adalah tax holiday dan tax allowance. Ikhsan menuturkan, insentif tersebut akan diperpanjang masa berlakunya setelah berakhir pada Oktober 2024 lalu.

Adapun, Ikhsan belum dapat memperinci bentuk insentif lain yang akan diberikan kepada para investor nantinya. Hal tersebut karena pihaknya masih terus mengkaji dan memetakan strategi serta tantangan yang dihadapi pada masing-masing sektor.

Dia menambahkan, pemerintah juga terus menggelar forum diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait untuk mengetahui kebutuhan masing-masing sektor industri. Hal tersebut agar insentif yang nantinya dikeluarkan akan sesuai dengan model industrinya serta digunakan secara maksimal.

"Kita juga lagi dalam tahap diskusi dan duduk bersama dengan para pelaku soal kebijakan (insentif) apa yang mau kita kasih. Apakah ada kemudahan berusaha yang spesial kita berikan untuk sektor tersebut atau insentif tambahan lainnya," kata Ikhsan.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan mengutamakan hilirisasi sebagai target jangka pendek kelembagaan.

Rosan menjelaskan, nomenklatur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah diperluas menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memang menekankan pentingnya penambahan nilai komoditas-komoditas tujuan hilirisasi. Oleh sebab itu, kementeriannya akan utamakan hilirisasi terlebih dahulu.

"Kita akan lihat dalam hilirisasi ini added value [penambahan nilai], apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu, baik dalam pertambangan, pertunjukan, perikanan dan juga yang lain-lain," ungkap Rosan.

Dia menjelaskan, selama ini fokus hilirisasi masih ke komoditas-komoditas pertambangan seperti nikel. Kendati demikian, sambungnya, Prabowo ingin hilirisasi diperluas sesuai visi misinya.

Rosan mencontohkan, banyak komoditas unggulan dalam negeri yang sangat mungkin dilakukan hilirisasi seperti rumput laut maupun perikanan.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan, menyesalkan insiden kebakaran di kawasan penghiliran nikel Indonesia Morowai Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, masih terus terjadi. Teranyar, ledakan terjadi di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober 2024. Lima hari kemudian, ledakan terjadi di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu pagi, 30 Oktober 2024.

Arko mengatakan peristiwa berulang ini menunjukkan tidak seriusnya pemerintah melakukan perbaikan baik di erah Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Ia juga menilai Prabowo yang membawa visi misi keberlanjutan pemerintahan Jokowi tidak punya kesiapan untuk menyelesaikan persoalan ini. “Hilirisasi hanya menjadi jargon sewaktu Pemilu,” ujar Arko kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Arko mengatakan penghiliran nikel mesti disetop lebih dulu. Ia menyarankan pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha maupun izin smelter kepada perusahaan. “Harus dibenahi, moratorium dulu,” kata Arko. Selama moratorium, Arko berujar, pemerintah wajib memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, hingga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penghiliran nikel.

Sebelumnya, pascainsiden di PT DSI dan PT ZTEN, Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) juga meminta perusahaan ditutup sementara. “Sampai ada hasil investigasi, dengan catatan upah buruh tetap dibayarkan,” kata Ketua Harian SPIM-KPBI Jordi Goral, Kamis, 31 Oktober 2024.

Jorni meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya. “Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

Kemarin, pascakejadian di dua perusahaan tersebut, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan tanggapan PT IMIP ihwal tuntutan serikat pekerat kepada Dedy melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, Dedy belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan, menyesalkan insiden kebakaran di kawasan penghiliran nikel Indonesia Morowai Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, masih terus terjadi. Teranyar, ledakan terjadi di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober 2024. Lima hari kemudian, ledakan terjadi di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu pagi, 30 Oktober 2024.

Arko mengatakan peristiwa berulang ini menunjukkan tidak seriusnya pemerintah melakukan perbaikan baik di erah Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Ia juga menilai Prabowo yang membawa visi misi keberlanjutan pemerintahan Jokowi tidak punya kesiapan untuk menyelesaikan persoalan ini. “Hilirisasi hanya menjadi jargon sewaktu Pemilu,” ujar Arko kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Arko mengatakan penghiliran nikel mesti disetop lebih dulu. Ia menyarankan pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha maupun izin smelter kepada perusahaan. “Harus dibenahi, moratorium dulu,” kata Arko. Selama moratorium, Arko berujar, pemerintah wajib memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, hingga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penghiliran nikel.

Sebelumnya, pascainsiden di PT DSI dan PT ZTEN, Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) juga meminta perusahaan ditutup sementara. “Sampai ada hasil investigasi, dengan catatan upah buruh tetap dibayarkan,” kata Ketua Harian SPIM-KPBI Jordi Goral, Kamis, 31 Oktober 2024.

Jorni meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya. “Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

Kemarin, pascakejadian di dua perusahaan tersebut, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan tanggapan PT IMIP ihwal tuntutan serikat pekerat kepada Dedy melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, Dedy belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

IDXChannel - Program hilirisasi tambang telah membawa dampak positif bagi ekonomi nasional, khususnya ekonomi di Maluku Utara (Malut) yang merupakan penghasil komoditas pertambangan.

Maluku Utara sebelumnya mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel. Namun berkat hilirisasi, daerah Maluku Utara kini mampu memproduksi nikel dan kobalt yang merupakan bahan penting untuk ekosistem baterai kendaraan listrik.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan, pada periode Januari-September 2024, aliran investasi yang masuk dalam program hilirisasi di Maluku Utara mencapai Rp55 triliun.

Berkat hilirisasi juga, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 20,49 persen pada 2023 dan merupakan yang tertinggi di dunia.

"Jadi kalau 2022 itu justru lebih tinggi lagi sekitar 24 persen lebih. Ya tentu ini merupakan suatu dampak dari program hilirisasi," katanya di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Oleh sebab itu, lanjut Yuliot, dalam Kabinet Merah Putih ini, seluruh Kementerian yang terkait dengan hilirisasi harus menyukseskan program tersebut.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, kebijakan hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batu bara menjadi langkah yang tak terelakkan oleh pemerintah karena menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi, dan hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil, Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menekankan, hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang, seperti mineral dan batubara, maupun sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Tidak hanya di sektor tambang, hilirisasi juga membawa dampak positif pada sektor non-pertambangan. Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, menghasilkan berbagai produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa.

Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

(Fiki Ariyanti)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - TERNATE. Provinsi Maluku Utara menjadi contoh daerah tersukses dalam mendorong hilirisasi nikel.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, program hilirisasi di Maluku Utara terbukti mendorong perekonomian daerah.

"Maluku Utara adalah contoh sukses program hilirisasi. Tadinya mengekspor bahan mentah, dengan adanya hilirisasi kita menghasilkan dua komponen yaitu nikel dan kobalt. Pada Januari-September 2024 ini aliran investasi yang masuk dalam rangka hilirisasi di Maluku Utara kurang lebih sekitar Rp 55 triliun," kata Yuliot d Ternate, Rabu (30/10).

Tren positif investasi dari kegiatan hilirisasi turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Tercatat, Maluku Utara menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi di dunia pada 2023 dengan capaian sebesar 20,49%.

Bahkan, pada tahun 2022 lalu Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 24%.

Meski demikian, Yuliot memastikan komitmen hilirisasi masih akan berlanjut dengan mendorong pengolahan lebih lanjut.

"Kementerian ESDM sudah memetakan pohon industri yang bisa dilakukan proses hilirisasi yang lebih dalam lagi bukan hanya pada tingkat pertama tetapi kita akan masuk pada tahap kedua, ketiga dan keempat sehingga nilai tambah yang terjadi lebih besar khususnya di Maluku Utara," tegas Yuliot.

Selain berfokus pada peningkatan nilai tambah komoditas, Yuliot menegaskan komitmen hilirisasi akan turut melibatkan pelaku usaha di daerah.

"Jadi jangan hanya (Perusahaan) yang besar masuk tanpa keterlibatan pelaku usaha di daerah, (ini) yang akan menjawab semakin timpangnya kondisi ekonomi di daerah," pungkas Yuliot.

JAKARTA, investor.id – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam mengucurkan pinjaman pemegang saham (shareholder loan/SHL) senilai US$ 7,64 juta atau setara Rp 124,82 miliar (kurs Rp 16.320/USD) kepada pihak afiliasinya yang bergerak di industri pembuatan logam dasar bukan besi, PT Feni Haltim (FHT), pada 25 Oktober 2024.

Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie menjelaskan, pinjaman pemegang saham atau SHL itu diberikan sehubungan adanya surat pengajuan dari PT FHT selaku pihak afiliasi Antam.

Dikatakan afiliasi karena anggota MIND ID ini memegang saham minoritas PT FHT dengan porsi 40%. Sedangkan, 60% atau saham mayoritas PT FHT dikuasai Hongkong CBL Limited (HKCBL).

“Transaksi tersebut ditujukan untuk memberikan dukungan dana untuk kegiatan pelaksanaan proyek PT FHT tahun 2024 sebagaimana yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis Faisal dalam pengumuman resminya dikutip, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, Faisal menambahkan, rencana pinjaman pemegang saham juga telah dinyatakan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Antam tahun 2024 yang telah disetujui pejabat yang berwenang sesuai ketentuan anggaran dasar Antam.

“Dengan demikian, sesuai peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No.17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, transaksi afiliasi Antam dengan PT FHT berupa transaksi pinjaman pemegang saham tersebut, bukan merupakan transaksi material,” papar dia.

Alasan bukan termasuk transaksi material karena nilai SHL yang dikucurkan Antam kepada PT FHT kurang dari 20% ekuitas perseroan yang sebesar Rp 30 triliun per 31 Juli 2024. Melainkan, nilai SHL hanya mencerminkan 0,42% dari ekuitas Antam.

Faisal juga memastikan, transaksi antara Antam dan PT FHT tidak termasuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Bab III POJK No.42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

Hilirisasi Nikel 

Dalam rencana transaksi ini, emiten berkode saham ANTM tersebut telah menunjuk KJPP Tri, Santi, dan Rekan sebagai tim penilai merangkap pemberi pendapat kewajaran atas transaksi pinjaman pemegang saham ini.

Hasilnya, tim penilai menyatakan, rencana Antam memberikan SHL dapat memberikan nilai tambah atas piutang sebesar Rp 124,82 miliar sekaligus menambah aset lancar.

Terlebih, rencana transaksi pemberian SHL tersebut juga bertujuan untuk mendukung strategi ANTM dalam hilirisasi proyek nikel guna pengembangan ekosistem baterai terintegrasi terutama untuk kendaraan listrik (EV) yang dapat meningkatkan nilai tambah dan skala usaha perseroan.

Sementara dari sisi ekuitas, tim penilai memperkirakan, rencana transaksi SHL akan berpotensi menghasilkan nilai tambah bagi Antam sebesar Rp 2,29 miliar pada 2024 dan Rp 9,18 miliar pada 2025-2029.

Kemudian, dari hasil analisis inkremental, terjadi kenaikan laba rugi komprehensif akibat adanya penambahan atas interest income sebesar Rp 2,29 miliar pada 2024 dan Rp 6,88 miliar pada 2025.

Secara garis besar, analisis kewajaran atas rencana transaksi SHL dilakukan tim penilai dengan membandingkan syarat-syarat termasuk besaran bunga yang digunakan dalam rencana transaksi, dengan syarat-syarat dan besaran bunga yang berlaku di pasar saat ini.

Adapun besaran bunga yang digunakan dalam transaksi yaitu SOFR 3M + 2% atau setara 7,02% per tahun dan akan dilunasi 12 bulan dimulai dari tanggal pemberian pinjaman.

“Tingkat suku bunga yang disepakati para pihak dalam perjanjian SHL adalah sebesar SOFR 3M + 2% atau setara 7,02% per tahun. Tingkat suku bunga tersebut berada pada kisaran kredit investasi dan modal kerja bank yaitu antara 5,51%-7,31%, karena itu menurut pendapat kami tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah wajar,” beber tim penilai.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah agen pemegang merek (APM) otomotif asal China ramai-ramai berencana untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.

Investasi para pabrikan asal Negeri Tirai Bambu itu dapat mempercepat ekosistem kendaraan elektrifikasi di Tanah Air, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain global dalam rantai pasok kendaraan listrik.

JAKARTA, investor.id - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alias Antam berambisi menjadi pionir dalam industri hilirisasi nikel. Tekad ini paralel dengan tercapainya kerja sama antara Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd. (CBL).

Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie menyampaikan, hilirisasi mineral nikel telah mencapai momentum signifikan ketika IBC dan CBL International menandatangani kerja sama. "Dengan semua pencapaian ini, Antam bertekad menjadi pionir dalam industri hilirisasi nikel dan terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, negara, dan dunia," jelas Faisal kepada Investor Daily dikutip, Selasa (22/10/2024).

Kolaka: PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group) menggaransi hilirisasi nikel di Indonesia akan menggunakan energi hijau. Ceria ditunjuk menggarap proyek strategis nasional (PSN) untuk hilirisasi nikel.

"Ceria Group telah menetapkan pengggunaan energi hijau di seluruh rantai industri," kata CEO Ceria Group, Derian Sakmiwata, melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 22 Oktober 2024.

Penggunaan energi hijau merupakan komitmen Ceria Group dalam menjalankan transisi energi guna mencapai target nol emisi karbon atau net zero emmission (NZE) 2060. Hal ini sejalan dengan program hilirisasi komoditas yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini Ceria Group sedang dalam tahap akhir pembangunan smelter Merah Putih. Salah satu sumber energi hijau yang siap menyuplai smelter Merah Putih adalah Kapal Pembangkit Listrik Terapung atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara II-60 MW.

"Salah satu kapal pembangkit tersebut telah bersandar di Terminal Khusus (Tersus) Wolo milik Ceria Group di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sejak Minggu, 20 Oktober 2024. Sedangkan BMPP kedua akan menyusul," kata Derian.

BMPP Nusantara II-60MW merupakan salah satu amanat yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah dicanangkan oleh pemerintah, tercakup dalam 1 rangkaian BMPP yang terdiri dari 2 unit BMPP 60 MW.

BMPP Nusantara II ini menggunakan 100% bahan bakar gas dengan kapasitas 60 MW. Pembangkit ini memiliki panjang 72 meter, lebar 27,4 meter, dan tinggi 6,5 meter yang dikembangkan oleh PT PAL Indonesia dan PT Indonesia Power.

Pembangkit ini dirancang dengan desain yang efisien dan kompleksitas teknologi yang canggih. Juga ditunjang dengan 6 x Dual Fuel Engine 20V34DF yang dapat beroperasi dengan diesel dan LNG sehingga sejalan dengan komitmen Ceria terhadap transisi menuju energi bersih.

“Kedatangan BMPP ini merupakan langkah strategis Ceria Group dalam memastikan bahwa Smelter ‘Merah Putih’ dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan dengan sumber energi yang andal dan ramah lingkungan,” kata dia.

Menurut Derian, fasilitas pembangkit listrik terapung ini didukung dengan infrastruktur Jetty Wolo dan fasilitas pendukung lainnya yang dibangun oleh PT PLN Indonesia Power (IP). Fasilitas ini dirancang untuk berfungsi maksimal dalam memenuhi kebutuhan listrik saat ini, sehingga mendukung operasional smelter di masa depan.

“BMPP ini akan terhubung langsung dengan Gardu Induk Smelter PLN Kolaka, sehingga keandalan pasokan listrik ke Smelter Ceria dapat terus terjaga,” kata dia.

Didukung penuh PLN

Sejak 2018, PT PLN (Persero) telah menjadi mitra strategis Ceria Group dalam penyediaan pasokan energi bersih dan ramah lingkungan bagi Smelter Merah Putih.

Hingga saat ini, PLN memasok listrik sebesar 100 MVA dengan target peningkatan kapasitas hingga 414 MVA atau 352 MW dengan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dukungan PLN juga mencakup penyediaan layanan Renewable Energy Certificate (REC), yang memungkinkan Ceria mendapatkan pengakuan internasional atas penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Kedatangan BMPP ini, kata Derian, menjadi bukti konkret bahwa Ceria Group terus bergerak maju dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau.

“Sumber energi utama yang digunakan oleh Ceria Group berasal dari pembangkit listrik tenaga air, angin, dan mesin gas, yang sejalan dengan visi perusahaan untuk mengutamakan keberlanjutan serta energi bersih dalam setiap operasionalnya,” kata Derian.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Besar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengucapkan selamat kepada Bahlil Lahadalia selaku menteri yang telah secara resmi menyandang gelar doktor, Rabu 16 Oktober 2024.

Adapun, Bahlil mengangkat disertasi yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia di Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

"Dengan bangga mengucapkan selamat dan sukses atas diraihnya gelar doktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Dr. Bahlil Lahadalia, S.E., M.Si," tertulis di postingan Instagram resmi @kesdm.

Keluarga besar ESDM mengatakan bahwa gelar tersebut merupakan cerminan dedikasi dan komitmen dari Bahlil yang senantiasa dalam memperdalam ilmu pengetahuan. Adapun tujuannya untuk semata-mata demi kemajuan bangsa khususnya di sektor energi.

"Kami berharap ilmu dan wawasan yang beliau peroleh akan menjadi landasan yang kokoh untuk membangun sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia," tulis Kementerian ESDM.

Selain itu, Kementerian ESDM juga berharap gelar doktor ini dapat menginspirasi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kompetensinya. Dengan demikian, semua pihak dapat bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Bahlil menyelesaikan kuliah S3-nya usai I Ketut Surajaya, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang UI sekaligus ketua sidang promosi doktor, mengatakan Ketua Umum Partai Golkar itu dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia.

"Melaporkan hasil sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudara (Bahlil). Maka, berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor," ujar Surajaya di Universitas Indonesia, Rabu 16 Oktober 2024.

Bahlil mampu menyelesaikan program doktoralnya kurang dari dua tahun. Ia mengaku prosesnya mendapatkan gelar doktor dalam waktu singkat cukup sulit. Namun, menurutnya, ia sudah biasa memaksimalkan waktu semenjak kuliah di S1. Alasan Bahlil bisa mendapat gelar doktor di waktu yang cepat adalah dengan fokus dan rela mengalokasikan waktu di antara banyak kesibukan.

"Saya dalam proses tidak pernah ada pemberian atau cuma-cuma. Semuanya perjuangan,” ucap Bahlil saat ditemui usai melakukan Sidang Terbuka Promosi Doktor di UI.