Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Jumlah investor pemilik rekening dana nasabah (RDN) di PT Bank Mandiri terus meningkat. Per Agustus 2024 jumlah pemilik RDN di Bank Mandiri tumbuh 21,9% secara year to date (YtD) secara jumlah rekening, dan tumbuh 29,0% YtD secara balance rekening

Asal tahu saja, Bank Mandiri hingga kini telah memiliki kerja sama rekening dana nasabah (RDN) dengan 73 Perusahaan Efek. Melalui kerja sama dengan 73 Perusahaan Efek.

"Peningkatan portolio balance RDN ini berkontribusi 1,4% pada portfolio tabungan Bank Mandiri dan berkontribusi 1,2% pada pendapatan tabungan Bank Mandiri," kata kata SVP Retail Deposit Product and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati kepada kontan.co.id, Jumat (27/9).

Ia memproyeksikan pertumbuhan RDN hingga akhir tahun 2024 akan terus meningkat, dengan target pertumbuhan 30% secara year on year (YoY).

Evi menerangkan, strategi yang pihaknya terapkan adalah terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada investor dan Perusahaan Efek, serta senantiasa melakukan berbagai inovasi perbankan yang berfokus dalam memberikan kemudahan dan keamanan pembukaan rekening maupun bertransaksi bagi investor dan Perusahaan Efek.

"Salah satunya melalui channel Livin’ by Mandiri, dimana nasabah langsung dapat melakukan pembukaan RDN Perusahaan Efek terpilih hanya dalam 10 menit yang langsung bisa ditransaksikan, dan cek seluruh portofolio serta penarikan dapat dilakukan melalui Livin’ by Mandiri," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank DBS Indonesia dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia meluncurkan layanan Rekening Dana Nasabah (RDN). Melalui kemitraan ini, DBS Indonesia menargetkan untuk menarik satu juta investor baru dalam lima tahun ke depan.

Head of Investment & Insurance Product DBS Indonesia Djoko Soelistyo menjelaskan bahwa layanan ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih cepat dan efisien bagi nasabah dalam berinvestasi di pasar modal.

Tak hanya itu, kemitraan ini juga diharapkan menjadi ‘mesin’ penggerak dalam mempercepat pertumbuhan jumlah nasabah RDN di DBS Indonesia.

“Minimal dalam jangka waktu lima tahun kami mempunyai paling tidak 1 juta pengguna RDN yang aktif, kenapa aktif? Karena banyak sekali investor yang masuk enggak aktif lagi, saya khawatir investasi itu sempat dimonitor atau tidak,” ujarnya dalam Konferensi Pers di BEI, Selasa (24/9/2024).

Dia menambahkan, pihaknya terus mengejar aset yang dikelola atau asset under management (AUM) untuk bisa tumbuh dobel digit. Sayangnya, dia enggan merinci berapa nilai yang dibidik.

Sejumlah strategi pun dilakukan perseroan dalam merealisasikan target tersebut, mulai dari mengoptimalkan kemampuan digital yang didukung dengan edukasi serta pemanfaatan jaringan baik dari DBS Indonesia dan Mirae Asset untuk memperluas penetrasi pasar.

Pada saat yang sama, Consumer Banking Director DBS Indonesia Melfrida Gultom mengatakan kehadiran RDN yang diinisiasi oleh Bank DBS Indonesia dan Mirae Asset merupakan salah satu wujud komitmen dalam mendukung upaya wealth democratization yang memberi kemudahan bagi nasabah untuk menavigasi masa depannya dalam menangkap peluang investasi.

Layanan RDN oleh Bank DBS Indonesia dan Mirae Asset menawarkan satu akun pembayaran untuk semua aktivitas pasar modal yang dapat diakses melalui aplikasi Mirae Asset dan aplikasi digibank by DBS.

Katanya, produk ini juga memberikan penawaran suku bunga kompetitif, tanpa saldo minimum, hingga bebas biaya admin.

Adapun, pada Juli lalu, Bank DBS Indonesia ditunjuk oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk menjadi Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran. Pada periode 2024-2029, seluruh Bank Administrator RDN juga akan berperan menjadi Bank Pembayaran KSEI sehingga dapat menjalankan fungsi penyelesaian transaksi efek di pasar modal dan memberikan alternatif penyediaan fasilitas intraday kepada Perusahaan Efek.

Sebagaimana diketahui, kinerja pasar modal sendiri terus mencatatkan pertumbuhan positif, salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah investor.

Berdasarkan data KSEI per Juni 2024, jumlah investor di pasar modal telah mencapai 13 juta investor dengan rata-rata transaksi harian sebesar Rp12,3 triliun. Rata-rata pertumbuhan investor mencapai 38,7% per tahun sejak 2020, dengan 99% didominasi oleh individu lokal.

Sejalan dengan data tersebut, riset YouGov untuk Bank DBS Indonesia pada 2023 menunjukkan 31% masyarakat dari kelas atas memprioritaskan berinvestasi setelah menabung (51%) dalam mengelola asetnya.

Studi yang sama mencatat 41% masyarakat menggunakan aplikasi online untuk mengakses layanan finansial, menggarisbawahi pentingnya integrasi investasi dengan teknologi.

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan investasi saham, reksa dana, obligasi, dan berbagai produk pasar modal lainnya yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Seorang calon investor perlu memiliki Rekening Dana Nasabah (RDN) agar dapat bertransaksi di pasar modal . Rekening ini biasanya dikelola oleh bank yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas. Untuk mempermudah proses transaksi efek di pasar modal, MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC Bank memberikan penawaran spesial buat Anda yang ingin memulai investasi dan bertransaksi di pasar modal.

Dapatkan bonus saldo Rp50.000 untuk pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) MNC Bank tanpa minimum deposit dan tanpa diundi! Tidak hanya itu, Anda juga bisa mendapatkan tambahan e-voucher Blibli senilai Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) jika Anda membuka Rekening MotionBank dan menggunakannya sebagai rekening akhir RDN.

Program ini juga berlaku untuk nasabah baru maupun nasabah existing MNC Bank maupun MNC Sekuritas. Periode promo berlangsung dari 2 September hingga 30 November 2024.

Ayo segera buka tabungan RDN MNC Bank untuk bertransaksi di MotionTrade dan dapatkan bonusnya! Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses link berikut: bit.ly/rdnmncbank

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

#MNCSekuritas #MotionTrade #MotionTradeDuluAja #GampangBeliSaham #GampangBeliReksadana #YukInvestasiYuk #InvestasiSaham #InvestasiReksadana #BukaAkunMotionTrade #RDNMNCBank #MNCBank #MotionBank

Ajaib, platform investasi populer di kalangan investor Indonesia, baru saja meluncurkan program menarik berupa top up bonus instan 1% untuk setiap top up Rekening Dana Nasabah (RDN). Program ini dirancang untuk membantu investor memaksimalkan strategi investasi mereka, terutama di tengah peluang pertumbuhan pasar yang kian menjanjikan.

"Kami menyadari antusiasme investor yang semakin tinggi terhadap pasar saham. Melalui program top up bonus instan 1% ini, kami ingin memberikan nilai tambah bagi para investor, terutama yang memiliki strategi jangka panjang dan aktif dalam mengelola portofolionya," ujar Direktur Utama Ajaib Sekuritas, Juliana, dalam keterangan tertulis.

Dimulai sejak 6 Agustus, program ini menawarkan bonus sebesar 1% dari nilai top up RDN bagi investor yang melakukan pengisian dana di atas Rp100 juta.

Tak hanya itu, program ini juga tidak memiliki batas maksimal bonus yang dapat diperoleh. Artinya, semakin besar jumlah top up yang dilakukan, semakin besar pula bonus yang bisa didapatkan.Bonus tersebut bisa langsung digunakan untuk bertransaksi di platform Ajaib, sehingga memberikan keleluasaan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi di tengah dinamika pasar yang positif.

Juliana mengatakan, program ini merupakan bagian dari rangkaian fitur Ajaib yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan trader, seperti fitur Advance Charting, stop loss & take profit orders, dan Day Trading.

"Program ini juga sejalan dengan komitmen Ajaib untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi investasi terbaik dan mendukung peningkatan literasi keuangan di Indonesia," tutur Juliana.

Sebagai informasi, keamanan dana investor menjadi prioritas utama Ajaib sebagai platform yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investor yang ingin memanfaatkan program bonus top up RDN ini dapat mengunjungi situs web resmi Ajaib atau mengunduh aplikasi Ajaib untuk mengetahui informasi lebih lanjut, termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah 16 tahun atau dua windu pengambilalihan PT Bank Century Tbk, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih berburu aset bank yang kini berganti nama PT Bank J Trust Tbk tersebut.

Terkini, LPS memenangkan gugatan di Supreme Court of Mauritius atau Pengadilan Mauritius yang berlangsung pada 19 Juni 2024.

Pengadilan Mauritius mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinan LPS yaitu Kartiko Wirjoatmojo [Tiko] dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara.

Sementara pihak penggugat, adalah First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI) dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL). Mereka mengajukan gugatan pada 2017 silam.

“Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

Substansi gugatan tersebut adalah terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century atau sekarang Bank Jtrust Indonesia.

Para penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para penggugat harus menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara ketika dilelang beberapa tahun lalu.

"Secara keseluruhan para penggugat mengajukan tuntutan sebesar US$408 juta, atau kurang lebih setara dengan Rp6,648 triliun," kata Purbaya.

Selain itu, para penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik Para Tergugat senilai US$400 juta.

Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar menjelaskan ada dua perkara yang tengah dihadapi LPS di kasus Bank Century ini. Selain soal Mandatory Convertible Bond (MCB), perkara lainnya adalah Contempt of Court.

Dalam perkara ini, penggugat menganggap pimpinan LPS saat itu tidak menjalankan putusan di tahun 2012 dan 2013 terkait tuntutan penggugat untuk pembayaran MCB.

"Karena pada saat itu Bank Century diambil alih pemerintah dan dianggap seharusnya pimpinan LPS saat itu melakukan pembayaran. Dan kita tak lakukan pembayaran karena banknya diserahkan, ditangani LPS, dan pada akhirnya dilakukan penjualan," kata Ary.

Atas keputusan LPS tersebut, para penggugat mencoba menggugat bahwa para pimpinan LPS dianggap melalukan Contemp of Court agar tidak bisa membela kepentingan LPS di perkara maincase.

Saat ini perkara Contemp of Court tersebut masih aktif di Supreme Court of Mauritius (General Division) namun statusnya tertahan karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.

Memburu Aset di Luar Negeri

Ary melanjutkan, pihaknya akan terus mendukung Kementerian Hukum dan HAM untuk mengejar dan mengembalikan aset-aset yang masih dimiliki mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus Bank Century yang telah terbukti bersalah.

Aset-aset tersebut tersebar beberapa negara seperti Hongkong, dan di Jersey, negara yang berada di wilayah Kerajaan Inggris tapi memiliki pemerintahan sendiri.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R Muzhar menjelaskan dari beberapa negara yang menjadi tempat mengalirnya aset, Hongkong dan Jersey menjadi lokasi aset yang berhasil didapatkan kembali oleh pemerintah Indonesia.

"Kita berhasil setelah perjalanan panjang 15 tahun mengembalikan US$6,1 juta dari Hongkong. Kemudian dari Jersey £662.500. Kalau tadi Hongkong kira-kira kurang lebih Rp98 miliar, Jersey Rp13 miliar," kata Cahyo.

Cahyo mengatakan pengembalian aset dari luar negeri bukan perkara gampang karena memasuki yuridiksi asing di mana sistem hukum dan instrumen keuangannya berbeda dengan Indonesia. Misalnya, trust fund atau dana amanah yang diterapkan di Jersey tidak dikenal di dalam instrumen investasi di Indonesia.

Saat ini proses pengembalian aset yang berada di Hongkong dan Jersey tersebut tinggal menunggu pengembaliannya. Dalam pertemuan terakhir Menteri Hukum dan HAM dengan Jaksa Agung Jersey, Jaksa Agung Jersey meminta Indonesia membuat MoU yang isinya menjelaskan uang hasil rampasan tindak pidana Bank Century akan digunakan untuk kepentingan dan program-program pemerintah Indonesia.

Menurutnya hal tersebut sudah lumrah dalam proses asset recovery lintas negara yang sudah disepakati dalam konsesi antikorupsi PBB maupun anti transaction crime PBB.

"Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita sama-sama bisa mentransfer uang dari Jersey maupun yang dari Hongkong," kata Cahyo.

Pada 2004 Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC) milik Robert Tantular melakukan merger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century.

Kemudian pada 2008 Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas sehingga manajemen Bank Century kala itu mengajukan permintaan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) senilai Rp1 triliun dari Bank Indonesia (BI).

Saat itu, BI mengambil keputusan menempatkan Bank Century dalam status dalam pengawasan khusus. Selanjutnya, Komite Stabilitasi Sektor Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan pemerintah, melalui LPS mengambil alih kepemilikan Bank Century, yang kemudian pada 2009 berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Pada Desember 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas kasus Bank Century. Ditemukan, bahwa Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari LPS yang telah digunakan Bank Century sampai 10 Agustus 2009 nilainya mencapai Rp6,7 triliun. Pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari hasil pemeriksaan investigasi tahap I.

Dalam hasil pemeriksaan investigasi tahap I oleh BPK terungkap bahwa BI tidak tegas dalam melaksanakan pengawasan atas Bank Century sehingga permasalahan yang dihadapi Bank Century sejak merger tahun 2004 tidak terselesaikan sehingga pada akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diselamatkan oleh LPS pada tanggal 21 November 2008.

Temuan lainnya, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dilakukan oleh BI dengan cara mengubah ketentuan dan pelaksanaan pemberiannya yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, proses penanganan Bank Century oleh LPS tidak didukung perhitungan perkiraan biaya penanganan, tidak dibahasnya penambahan PMS secara lengkap dengan Komite Koordinasi.

Diungkapkan juga bahwa perubahan Peraturan LPS patut diduga agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS untuk kebutuhan likuiditas, dan adanya penyaluran PMS kepada Bank Century yang sejak 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.

Aliran PMS sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century tersebut kemudian didetailkan dalam Laporan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan BPK. Pertama, dana PMS tersebut digunakan untuk penunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) BI dan bunganya sebesar Rp706,21 miliar.

Kemudian untuk pengembalian Dana Pihak Ketiga (DPK) BUMN/BUMD/Yayasan sebesar Rp524,34 miliar, pembayaran DPK terafiliasi Rp80,70 miliar, pembayaran DPK tidak terafiliasi Rp2.869,20 miliar.

Selanjutnya untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp27,48 miliar, penempatan di BI sebesar Rp1.561,01 miliar, Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp631,97 miliar, kas di Bank Century sebesar Rp80,05 miliar, dan untuk penempatan antar Bank senilai Rp281,40 miliar.

Sehingga, total penggunaan dana PMS oleh Bank Century mencapai Rp6,76 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA--Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memenangkan gugatan di Supreme Court of Mauritius atau Pengadilan Mauritius yang berlangsung pada 19 Juni 2024. Gugatan tersebut adalah buntut kasus Bank Century.

Pengadilan Mauritius mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinan LPS yaitu Kartiko Wirjoatmojo [Tiko] dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara.

Sementara pihak penggugat, adalah First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI) dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL). Mereka mengajukan gugatan pada 2017 silam.

“Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

Substansi gugatan tersebut adalah terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century atau sekarang Bank Jtrust Indonesia.

Para penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para penggugat harus menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara ketika dilelang beberapa tahun lalu.

"Secara keseluruhan para penggugat mengajukan tuntutan sebesar US$408 juta, atau kurang lebih setara dengan Rp6,648 triliun," kata Purbaya.

Selain itu, para penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik Para Tergugat senilai US$400 juta.

Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar menjelaskan ada dua perkara yang tengah dihadapi LPS di kasus Bank Century ini. Selain soal Mandatory Convertible Bond (MCB), perkara lainnya adalah Contempt of Court.

Dalam perkara ini, penggugat menganggap pimpinan LPS saat itu tidak menjalankan putusan di tahun 2012 dan 2013 terkait tuntutan penggugat untuk pembayaran MCB.

"Karena pada saat itu Bank Century diambil alih pemerintah dan dianggap seharusnya pimpinan LPS saat itu melakukan pembayaran. Dan kita tak lakukan pembayaran karena banknya diserahkan, ditangani LPS, dan pada akhirnya dilakukan penjualan," kata Ary.

Atas keputusan LPS tersebut, para penggugat mencoba menggugat bahwa para pimpinan LPS dianggap melalukan Contemp of Court agar tidak bisa membela kepentingan LPS di perkara maincase.

Saat ini perkara Contemp of Court tersebut masih aktif di Supreme Court of Mauritius (General Division) namun statusnya tertahan karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.

Memburu Aset di Luar Negeri

Ary melanjutkan, pihaknya akan terus mendukung Kementerian Hukum dan HAM untuk mengejar dan mengembalikan aset-aset yang masih dimiliki mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus Bank Century yang telah terbukti bersalah.

Aset-aset tersebut tersebar beberapa negara seperti Hongkong, dan di Jersey, negara yang berada di wilayah Kerajaan Inggris tapi memiliki pemerintahan sendiri.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R Muzhar menjelaskan dari beberapa negara yang menjadi tempat mengalirnya aset, Hongkong dan Jersey menjadi lokasi aset yang berhasil didapatkan kembali oleh pemerintah Indonesia.

"Kita berhasil setelah perjalanan panjang 15 tahun mengembalikan US$6,1 juta dari Hongkong. Kemudian dari Jersey £662.500. Kalau tadi Hongkong kira-kira kurang lebih Rp98 miliar, Jersey Rp13 miliar," kata Cahyo.

Cahyo mengatakan pengembalian aset dari luar negeri bukan perkara gampang karena memasuki yuridiksi asing di mana sistem hukum dan instrumen keuangannya berbeda dengan Indonesia. Misalnya, trust fund atau dana amanah yang diterapkan di Jersey tidak dikenal di dalam instrumen investasi di Indonesia.

Saat ini proses pengembalian aset yang berada di Hongkong dan Jersey tersebut tinggal menunggu pengembaliannya. Dalam pertemuan terakhir Menteri Hukum dan HAM dengan Jaksa Agung Jersey, Jaksa Agung Jersey meminta Indonesia membuat MoU yang isinya menjelaskan uang hasil rampasan tindak pidana Bank Century akan digunakan untuk kepentingan dan program-program pemerintah Indonesia.

Menurutnya hal tersebut sudah lumrah dalam proses asset recovery lintas negara yang sudah disepakati dalam konsesi antikorupsi PBB maupun anti transaction crime PBB.

"Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita sama-sama bisa mentransfer uang dari Jersey maupun yang dari Hongkong," kata Cahyo.

Pada 2004 Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC) milik Robert Tantular melakukan merger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century.

Kemudian pada 2008 Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas sehingga manajemen Bank Century kala itu mengajukan permintaan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) senilai Rp1 triliun dari Bank Indonesia (BI).

Saat itu, BI mengambil keputusan menempatkan Bank Century dalam status dalam pengawasan khusus. Selanjutnya, Komite Stabilitasi Sektor Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan pemerintah, melalui LPS mengambil alih kepemilikan Bank Century, yang kemudian pada 2009 berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Pada Desember 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas kasus Bank Century. Ditemukan, bahwa Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari LPS yang telah digunakan Bank Century sampai 10 Agustus 2009 nilainya mencapai Rp6,7 triliun. Pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari hasil pemeriksaan investigasi tahap I.

Dalam hasil pemeriksaan investigasi tahap I oleh BPK terungkap bahwa BI tidak tegas dalam melaksanakan pengawasan atas Bank Century sehingga permasalahan yang dihadapi Bank Century sejak merger tahun 2004 tidak terselesaikan sehingga pada akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diselamatkan oleh LPS pada tanggal 21 November 2008.

Temuan lainnya, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dilakukan oleh BI dengan cara mengubah ketentuan dan pelaksanaan pemberiannya yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, proses penanganan Bank Century oleh LPS tidak didukung perhitungan perkiraan biaya penanganan, tidak dibahasnya penambahan PMS secara lengkap dengan Komite Koordinasi.

Diungkapkan juga bahwa perubahan Peraturan LPS patut diduga agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS untuk kebutuhan likuiditas, dan adanya penyaluran PMS kepada Bank Century yang sejak 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.

Aliran PMS sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century tersebut kemudian didetailkan dalam Laporan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan BPK. Pertama, dana PMS tersebut digunakan untuk penunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) BI dan bunganya sebesar Rp706,21 miliar.

Kemudian untuk pengembalian Dana Pihak Ketiga (DPK) BUMN/BUMD/Yayasan sebesar Rp524,34 miliar, pembayaran DPK terafiliasi Rp80,70 miliar, pembayaran DPK tidak terafiliasi Rp2.869,20 miliar.

Selanjutnya untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp27,48 miliar, penempatan di BI sebesar Rp1.561,01 miliar, Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp631,97 miliar, kas di Bank Century sebesar Rp80,05 miliar, dan untuk penempatan antar Bank senilai Rp281,40 miliar.

Sehingga, total penggunaan dana PMS oleh Bank Century mencapai Rp6,76 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Sinarmas kembali ditunjuk sebagai bank administrator dan bank pembayaran untuk rekening dana nasabah (RDN).

Ini merupakan perpanjangan dari periode sebelumnya sebagai upaya meningkatkan kemudahan akses investor untuk berinvestasi di pasar modal.

Dengan demikian, Bank Sinarmas resmi menjadi Bank Administrator RDN dan menjadi Bank Pembayaran untuk periode 2024-2029.

Sebelumnya, Bank Sinarmas telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Bank Administrator RDN pada tanggal 30 November 2015.

Sebagai Bank Administrator RDN, Bank Sinarmas akan mengadministrasikan RDN milik nasabah dari Perusahaan Efek dengan memberikan suku bunga sampai dengan 1 persen per tahun dan bebas biaya administrasi RDN untuk mendukung nasabah pemula dengan balance terjangkau.

Bank Sinarmas sebagai Bank Administrator RDN & Bank Pembayaran juga menyediakan fasilitas intraday serta jasa khusus lainnya kepada Perusahaan Efek terkait penyelesaian transaksi efek ke KSEI.

“Dengan menjadi Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran, artinya kami turut berkomitmen meningkatkan jumlah investor di industri pasar modal, dan sekaligus untuk menambah portofolio industri keuangan," kata Frenky Tirtowijoyo, Direktur Utama Bank Sinarmas dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Frenky menjelaskan, layanan RDN Bank Sinarmas sudah bisa digunakan oleh nasabah perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan Bank Sinarmas, di antaranya Sinarmas Sekuritas, Phintraco Sekuritas, Mirae Sekuritas, MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Profindo Sekuritas, Amantara Sekuritas, dan lain-lain.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Sinarmas kembali ditunjuk sebagai bank administrator dan bank pembayaran untuk rekening dana nasabah (RDN).

Ini merupakan perpanjangan dari periode sebelumnya sebagai upaya meningkatkan kemudahan akses investor untuk berinvestasi di pasar modal.

Dengan demikian, Bank Sinarmas resmi menjadi Bank Administrator RDN dan menjadi Bank Pembayaran untuk periode 2024-2029.

Sebelumnya, Bank Sinarmas telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Bank Administrator RDN pada tanggal 30 November 2015.

Sebagai Bank Administrator RDN, Bank Sinarmas akan mengadministrasikan RDN milik nasabah dari Perusahaan Efek dengan memberikan suku bunga sampai dengan 1 persen per tahun dan bebas biaya administrasi RDN untuk mendukung nasabah pemula dengan balance terjangkau.

Bank Sinarmas sebagai Bank Administrator RDN & Bank Pembayaran juga menyediakan fasilitas intraday serta jasa khusus lainnya kepada Perusahaan Efek terkait penyelesaian transaksi efek ke KSEI.

“Dengan menjadi Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran, artinya kami turut berkomitmen meningkatkan jumlah investor di industri pasar modal, dan sekaligus untuk menambah portofolio industri keuangan," kata Frenky Tirtowijoyo, Direktur Utama Bank Sinarmas dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Frenky menjelaskan, layanan RDN Bank Sinarmas sudah bisa digunakan oleh nasabah perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan Bank Sinarmas, di antaranya Sinarmas Sekuritas, Phintraco Sekuritas, Mirae Sekuritas, MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Profindo Sekuritas, Amantara Sekuritas, dan lain-lain.

Dia menuturkan, layanan RDN Bank Sinarmas diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang saat ini didominasi generasi milenial.

Investor dapat merasakan pengalaman baru dalam berinvestasi saham dengan membuka layanan RDN yang mudah, cepat, dan tanpa syarat saldo minimum (minimum balance) sehingga setiap orang bisa langsung berinvestasi saham dengan modal berapa saja.

Bank Sinarmas melihat tren bisnis Bank RDN masih akan tumbuh positif, selaras dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi di instrumen investasi.

“Kolaborasi yang baik antara KSEI dengan Bank Sinarmas ini diharapkan dapat mewujudkan visi bersama untuk membangun pasar modal Indonesia yang lebih maju dan kompetitif," ungkap Frenky.

JAKARTA - Setelah ditetapkan menjadi Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN), PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank siap mendukung pertumbuhan inklusi dan literasi pasar modal di Indonesia.

Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk, Rita Montagna mengatakan, transaksi pasar modal tanah air cukup tinggi, sehingga menjadi potensi bagi MNC Bank untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan.

?Kami bersama-sama juga dengan kelompok dari MNC Group mendukung terkait juga dengan literasi pasar modal, sehingga akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah RDN dan dapat bertransaksi di pasar modal,? kata Rita saat ditemui di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Melalui layanan RDN, nasabah dapat membuka rekening investasi secara langsung, sekaligus mentransfer dana antara rekening RDN dan portofolio investasi. Hal ini, terang Rita, dapat memperlancar proses investasi dan meningkatkan manajemen keuangan secara keseluruhan

Rita mengharapkan fasilitas baru ini dapat ikut mendukung pertumbuhan jumlah investor pasar modal, sekaligus mendongkrak pengembangan dan pendalaman pasar, serta peningkatan inklusi keuangan melalui penambahan jumlah investor di pasar modal Indonesia.

?MNC Bank akan gencar memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat luas, pelajar, dan komunitas tentang pentingnya berinvestasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan investor Indonesia di masa mendatang,? ungkap Rita.

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank resmi menjadi Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) sekaligus Bank Pembayaran. Perjanjian kerja sama telah diteken dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada Jumat (19/7).

Dengan menjadi bank RDN, perseroan telah menyiapkan langkah strategis untuk memacu pertumbuhan transaksi, salah satunya kolaborasi dengan PT MNC Sekuritas yang memiliki aplikasi trading dan investasi.

?Pada tahap pertama, MNC Bank bekerjasama dengan MNC Sekuritas, bersama-sama dalam naungan MNC Group. Kami akan kerjasama di mana MNC Sekuritas yang memiliki platform digital MotionTrade,? kata Presiden Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk, Rita Montagna saat ditemui di MNC Bank Tower, Senin (22/7/2024).

Rita menuturkan, bahwa dengan MotionTrade, nasabah MNC Bank dapat membuka rekening investasi secara langsung melalui RDN MNC Bank, tanpa harus melalui bank administrator lain. Integrasi platform ini, terang Rita, dapat semakin memperkokoh ekosistem jasa keuangan dalam naungan MNC Group itu.

Lebih jauh, sinergi ini dapat meningkatkan inklusi keuangan, mendemokratisasi akses terhadap peluang investasi, dan memberdayakan investor untuk mengendalikan masa depan keuangan mereka.

?Jadi sifatnya kerjasama ini nanti dari satu platform ke platform lain itu sangat seamless, jadi tidak terlihat, tapi nasabah sudah langsung bisa merasakan kenyamanannya bertransaksi baik di MNC Sekuritas maupun di MNC Bank,? paparnya.

Sebagaimana diketahui, MNC Bank adalah 1 dari 23 bank administrator RDN dan bank pembayaran yang ditetapkan oleh KSEI untuk periode 2024-2029. Integrasi ini memungkinkan individu dengan mudah mentransfer dana antara rekening RDN dan portofolio investasi, sehingga memperlancar proses investasi dan meningkatkan manajemen keuangan secara keseluruhan.

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank , anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) dan bagian dari MNC Group (IDX: BHIT) secara resmi telah menjadi Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) bersama dengan 22 Bank lainnya.

Ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank dan Samsul Hidayat, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada tanggal 19 Juli 2024 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Seremoni tersebut turut disaksikan oleh jajaran manajemen kedua belah pihak, termasuk PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RDN merupakan rekening yang dibutuhkan oleh investor untuk bertransaksi efek di BEI. Sebelumnya, pada 4 Desember 2023 MNC Bank telah ditunjuk oleh KSEI sebagai Bank Administrator RDN sekaligus sebagai Bank Pembayaran transaksi pasar modal untuk periode 2024 hingga 2029 mendatang.

Dengan adanya layanan ini, MNC Bank menargetkan pertumbuhan signifikan dengan mengakuisisi nasabah baru yang aktif bertransaksi efek dan berinvestasi. Berdasarkan data yang dirilis KSEI per Juni 2024. Total investor di pasar modal Indonesia telah tembus 13 juta investor, dengan rata-rata penyelesaian transaksi harian sebesar Rp12,3 triliun rupiah. Rata-rata pertumbuhan investor tercatat sebesar 38,7% per tahun sejak tahun 2020.

Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat menyampaikan, ?Pemilihan Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran periode 2024-2029 dilakukan melalui proses yang cukup panjang serta transparan, dengan mengundang Bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah menjadi peserta BI-RTGS dan BI-FAST untuk mengikuti seleksi. Salah satu faktor yang menjadi highlight adalah terkait kemudahan akses investor dalam pasar modal, dimulai dari kemudahan dalam proses pembukaan rekening dan bertransaksi.?

Integrasi MNC Bank sebagai bank RDN dan MNC Sekuritas dalam satu ekosistem jasa keuangan telah merevolusi cara investor mengelola investasinya. MNC Bank menyediakan platform aman dan nyaman untuk menyimpan dan mengelola dana, sementara MNC Sekuritas menawarkan akses ke beragam peluang investasi.

Integrasi yang seamless ini memungkinkan individu dengan mudah mentransfer dana antara rekening RDN dan portofolio investasi, sehingga memperlancar proses investasi dan meningkatkan manajemen keuangan secara keseluruhan. Selain itu, sinergi antara MNC Bank dan MNC Sekuritas mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan investor yang terus berkembang.

Dengan dijadikannya MNC Bank sebagai bank RDN, disatukan dengan MNC Sekuritas secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan, mendemokratisasi akses terhadap peluang investasi, dan memberdayakan investor untuk mengendalikan masa depan keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna memaparkan fase pengembangan layanan RDN MNC Bank, "Pada fase awal kami akan memaksimalkan layanan RDN melalui kerja sama dengan MNC Sekuritas. Masyarakat dapat memiliki RDN dengan mudah melalui registrasi secara online pada MotionTrade, aplikasi trading dan investasi milik MNC Sekuritas,".

"Selain itu, kami juga akan mengintegrasikan akun RDN dengan MotionBank, sehingga memungkinkan top-up saldo RDN melalui MotionBank secara lebih praktis. Mengamati potensi signifikan dari peningkatan investor ritel di Indonesia, peluang MNC Bank untuk menjaring nasabah baru semakin terbuka lebar, dalam hal meningkatkan rekening tabungan dari pembukaan RDN, hingga mendapatkan dana mengendap nasabah, dan menciptakan ekosistem bank dengan partisipasi di pasar modal," jelas Rita Montagna.

Di samping itu, MNC Bank juga memiliki komitmen untuk mengembangkan pasar modal Indonesia. Kerja sama yang telah resmi terjalin antara MNC Bank dengan KSEI ini merupakan salah satu wujud partisipasi dalam memajukan pasar modal di Indonesia, sekaligus menunjukkan sinergi yang kuat antara industri pasar modal dengan industri perbankan dalam mendukung pengembangan dan pendalaman pasar, serta peningkatan inklusi keuangan melalui penambahan jumlah investor di pasar modal Indonesia.

"Kami akan menghadirkan layanan jasa kustodian yang praktis, aman, dan nyaman untuk menunjang aktivitas investor, yang ujungnya akan meningkatkan transaksi dan investasi. Ditambah lagi, MNC Bank akan gencar memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat luas, pelajar, dan komunitas tentang pentingnya berinvestasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan investor Indonesia di masa mendatang,? ungkap Rita.

kerja sama ini dilakukan untuk 2024-2029 sebagai upaya meningkatkan kemudahan akses untuk investasi di pasar modal

Jakarta (ANTARA) - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menetapkan dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebanyak 23 Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (Bank Administrator RDN) dan Bank Pembayaran.

Adapun rinciannya yaitu sebanyak 15 bank sebelumnya telah menjadi Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran, serta delapan bank merupakan baru.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa kerja sama ini dilakukan untuk periode 2024-2029, sebagai upaya meningkatkan kemudahan akses investor untuk investasi di pasar modal.

Berbeda dengan sebelumnya, Ia menjelaskan pada periode 2024-2029 seluruh Bank Administrator RDN juga akan berperan menjadi Bank Pembayaran KSEI, sehingga dapat menjalankan fungsi penyelesaian transaksi efek di pasar modal, serta memberikan alternatif penyediaan fasilitas intraday kepada Perusahaan Efek.

”Pemilihan Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran periode 2024-2029 dilakukan melalui proses yang cukup panjang serta transparan, dengan mengundang Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah menjadi peserta BI-RTGS dan BI-FAST untuk mengikuti seleksi,” ujar Samsul.

Adapun ke-23 bank tersebut adalah PT Allo Bank Indonesia Tbk, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Capital Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank DBS Indonesia.

Lalu, PT Bank Digital BCA, PT Bank Ina Perdana Tbk, PT Bank Jago Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mega Tbk, dan PT Bank MNC Internasional Tbk.

Kemudian, PT Bank Multiarta Sentosa Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dalam kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyampaikan bahwa kerja sama KSEI ini menunjukkan bahwa kerja sama bisnis yang saling menguntungkan antara industri pasar modal dengan industri perbankan Indonesia.

Selain itu, menunjukkan sinergi yang kuat antara industri pasar modal dengan industri perbankan dalam mendukung pengembangan, pendalaman pasar, serta peningkatan inklusi keuangan melalui penambahan jumlah investor di pasar modal Indonesia.

“Pertumbuhan positif kinerja pasar modal, salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah investor, tidak mungkin tercapai tanpa dukungan serta kontribusi seluruh 'stakeholder' di pasar modal, termasuk para Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran yang memiliki peran strategis dalam ekosistem pasar modal Indonesia,” ujar Inarno.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024