Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 6 dana pensiun (dapen) sejak awal tahun hingga Juni 2024. Adapun 6 dapen yang telah dibubarkan OJK, yakni LEN Industri, Jasa Tirta II, Natour, Hotel Indonesia Internasional, LKBN Antara, dan Rajawali Nusantara Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan 6 dana pensiun yang dibubarkan merupakan pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti.

"Secara rinci, 2 dana pensiun yang sebelumnya masuk ke dalam pengawasan khusus dan 4 dana pensiun yang pendirinya mengajukan pembubaran," ujarnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Ogi menerangkan pembubaran tersebut karena pendiri dana pensiun tidak mampu untuk menghadapi ketidakpastian atas pendanaan dana pensiun pada program pensiun manfaat pasti, khususnya atas timbulnya iuran tambahan.

Ogi menyebut peserta dari dana pensiun yang dibubarkan akan dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan dengan program pensiun iuran pasti.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyampaikan OJK terus mendorong pengurus dan pendiri dana pensiun untuk memahami dengan baik kesesuaian kewajiban dan aset dana pensiun yang ada.

"Khususnya, dari sisi proyeksi kewajiban ke depan dan dari sisi kualitas aset yang sesuai dengan durasi kewajiban serta dapat mendukung likuiditas dana pensiun untuk dapat membayarkan semua kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan," kata Iwan kepada Kontan, Jumat (5/7).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak bisa memenuhi ketentuan kesehatan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membubarkan 6 dana pensiun (dapen) di sepanjang semester I 2024.

Adapun 6 dapen yang dibubarkan tersebut adalah Dana Pensiun LEN Industri, Dana Pensiun Jasa Tirta II, Dana Pensiun Natour, Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, Dana Pensiun LKBN Antara, dan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan, secara umum dana pensiun tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

Selain itu, kata Iwan, ada kondisi dimana perusahaan memproyeksikan potensi kesulitan pendanaan dalam jangka panjang dan memutuskan untuk membubarkan dana pensiun selagi kewajiban masih dapat dipenuhi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke OJK.

"Tak dapat terpenuhinya tingkat kesehatan keuangan disebabkan karena ketidakdisiplinan pendiri dalam membayarkan iuran berkala dan iuran tambahan yang dibutuhkan. Sebab, kewajiban yang meningkat sejalan dengan perubahan skala gaji dan asumsi aktuaria," kata Iwan kepada Kontan, Jumat (5/7).

Iwan menjelaskan kondisi itu menjadi lebih sulit karena investasi tidak dilakukan secara disiplin pada instrumen investasi yang berkualitas, memenuhi aspek durasi kewajiban, dan aspek likuiditas.

Menurutnya OJK terus mendorong pengurus dan pendiri dana pensiun untuk memahami dengan baik kesesuaian kewajiban dan aset dana pensiun yang ada. Khususnya, dari sisi proyeksi kewajiban ke depan dan dari sisi kualitas aset yang sesuai dengan durasi kewajiban serta dapat mendukung likuiditas dana pensiun untuk dapat membayarkan semua kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan.

IDXChannel - Otoritas Jasa K?euangan (OJK) membubarkan dua dana pensiun yakni Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia dan Dana Pensiun LKBN Antara.

Dikutip dari pengumuman resmi OJK, Sabtu (6/7/2024), pembubaran kedua dana pensiun itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-51/D.05/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, dan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-52/D.05/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara.

Pembubaran terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2023.

Pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Rajawali Nusan?tara Indonesia.

Selanjutnya, KDK Nomor KEP 51/D.05/2024 tanggal 19 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Emmi Mintarsih (Ketua);
2. Like Rachmawati (Anggota);
3. Dwi Usmanto (Anggota);
4. C Trihatma Satoto (Anggota);
5. Sofyan Effendi (Anggota);
6. Bastian Octa Frianto (Anggota); dan
7. Ali Akbar Marasabessy? (Anggota).

Kemudian, pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara juga dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun LKBN Antara.

Selanjutnya, KDK N?omor KEP-52/D.05/2024 tanggal 21 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun LKBN Antara, yaitu sebagai berikut:

1. Errim Mirdhal (Ketua);
2. Ida Bagus Alit Wiratmaja, S.H., M.H. (Anggota);
3. Yungki Yuliandika, S.Ikom. (Anggota);
4. Daryanto Hesti Wibowo, MA. (Anggota);
5. Iswahyuni (Anggota);
6. Syamsul Nurzon (Anggota);
7. Purnomo (Anggota); dan
8. GM Nur Lintang Muhammad, SIP. (Anggota).

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

(YNA)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 6 dana pensiun (dapen) Sepanjang semester I 2024. Hal ini dilakukan karena keenam dapen tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Adapun 6 dapen tersebut adalah Dana Pensiun LEN Industri, Dana Pensiun Jasa Tirta II, Dana Pensiun Natour, Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, Dana Pensiun LKBN Antara, dan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila menerangkan secara umum dana pensiun tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

"Tak dapat terpenuhinya tingkat kesehatan keuangan disebabkan karena ketidakdisiplinan pendiri dalam membayarkan iuran berkala dan iuran tambahan yang dibutuhkan. Sebab, kewajiban yang meningkat sejalan dengan perubahan skala gaji dan asumsi aktuaria," kata Iwan kepada Kontan, Jumat (5/7).

Iwan menjelaskan kondisi itu menjadi lebih sulit karena investasi tidak dilakukan secara disiplin pada instrumen investasi yang berkualitas, memenuhi aspek durasi kewajiban, dan aspek likuiditas.

Menurutnya OJK terus mendorong pengurus dan pendiri dana pensiun untuk memahami dengan baik kesesuaian kewajiban dan aset dana pensiun yang ada. Khususnya, dari sisi proyeksi kewajiban ke depan dan dari sisi kualitas aset yang sesuai dengan durasi kewajiban serta dapat mendukung likuiditas dana pensiun untuk dapat membayarkan semua kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan.