Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech lending hingga September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut sanksi itu diberikan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

"Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK telah mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Senin (1/10).

Selain itu, Friderica menerangkan OJK telah mengenakan sanksi denda kepada 6 PUJK per September 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

"Selama periode Januari 2024 hingga September 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 490 juta kepada 6 PUJK," ujar Friderica.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 15 bank pada periode Januari-September 2024. Adapun otoritas mencabut izin yang rata-rata bank perekonomian rakyat (BPR) tersebut karena indikasi melakukan praktik fraud.

Pada semester I ini saja, jumlah BPR ini jumlahnya sudah tiga kali lipat dibandingkan angka tahun lalu. Jumlah BPR yang kerap disebut bank bangkrut ini juga sudah tutup di atas rata-rata 18 tahun terakhir.

Terbaru, muncul bank bangkrut bernama PT BPR Nature Primadana Capital dari Bogor yang kemudian dicabut izinnya oleh OJK per 13 Agustus 2024.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah PT BPR Nature Primadana Capital, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

"Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," ujar Annas dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

LPS lantas menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank.

Belum lama ini, OJK menilai industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global dan domestik maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal bank tersebut.

"Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR/S yang memiliki daya saing yang rendah," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Dengan adanya tantangan tersebut memang membuat 15 BPR tutup karena adanya likuidasi. Menurut Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, setiap tahun ada sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh yang utamanya, bank-bank yang jatuh itu disebabkan oleh mismanagement oleh pemiliknya.

Dengan demikian, OJK juga sudah memprediksi bahwa akan ada 20 BPR yang tutup sampai akhir tahun 2024.

Berikut ini daftar 15 BPR yang tutup hingga September 2024.

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Bali Artha Anugrah
10. PT BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Ageng
15. PT BPR Nature Primadana Capital

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah sejumlah bank asing yang hengkang dari pasar Indonesia.

Seperti aksi merger yang terjadi antara Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu. Sebagaimana diketahui Bank Commonwealth berasal dari negara Australia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada prinsipnya, OJK akan senantiasa mendukung industri keuangan yang semakin berdaya saing dengan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Adapun langkah aktif industri dengan cara akuisisi, penggabungan ataupun aksi korporasi lainnya, Kami selaku otoritas akan senantiasa mengawal proses tersebut dengan tetap mengedepankan proses yang berlaku umum di industri dan sesuai dengan ketentuan," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, dikutip Senin (16/9).

Adapun prospek kinerja bank asing di Indonesia disebut Dian tentunya masih sesuai dengan harapan dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik.

"Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank “asli Indonesia” namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia. Adapun keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia atau tidak merupakan salah satu strategi besaran dari headquarter bank dimaksud yang tentunya tidak hanya diaplikasikan pada pasar Indonesia namun juga pasar lain," jelasnya.

Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud.

Iklim investasi di Indonesia yang semakin membaik pasca COVID-19 pun disebut Dian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah sejumlah bank asing yang hengkang dari pasar Indonesia.

Seperti aksi merger yang terjadi antara Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu. Sebagaimana diketahui Bank Commonwealth berasal dari negara Australia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada prinsipnya, OJK akan senantiasa mendukung industri keuangan yang semakin berdaya saing dengan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Adapun langkah aktif industri dengan cara akuisisi, penggabungan ataupun aksi korporasi lainnya, Kami selaku otoritas akan senantiasa mengawal proses tersebut dengan tetap mengedepankan proses yang berlaku umum di industri dan sesuai dengan ketentuan," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, dikutip Senin (16/9).

Adapun prospek kinerja bank asing di Indonesia disebut Dian tentunya masih sesuai dengan harapan dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik.

"Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank “asli Indonesia” namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia. Adapun keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia atau tidak merupakan salah satu strategi besaran dari headquarter bank dimaksud yang tentunya tidak hanya diaplikasikan pada pasar Indonesia namun juga pasar lain," jelasnya.

Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud.

Iklim investasi di Indonesia yang semakin membaik pasca COVID-19 pun disebut Dian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan Peraturan OJK dalam memberikan kredit atau pembiayaan bagi UMKM. Hal ini mengingat bank menggunakan credit scoring untuk menyalurkan pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan saat ini punya alternatif pemanfaatan Innovative Credit Scoring (ICS) untuk menilai calon debitur.

"Ke depan, OJK akan menerbitkan POJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM yang diantaranya membuka peluang pemanfaatan ICS dalam melakukan penilaian kelayakan kredit/pembiayaan kepada UMKM," kata Dian dalam jawaban tertulis RDKB OJK, Sabtu (14/9/2024).

Selain itu, menurut Dian, lembaga jasa keuangan dapat menetapkan kebijakan khusus dalam melakukan analisis kelayakan terhadap calon debitur UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong pembiayaan kepada UMKM secara lebih optimal.

Adapun dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank menilai beberapa aspek berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan yang diatur dalam POJK No.42/2017 tentang PPKPB (bagi bank umum).

Credit scoring merupakan salah satu tools yang dapat digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan calon debitur dalam menerima kredit/pembiayaan.

Pada umumnya, data yang digunakan oleh Bank dalam menilai kelayakan calon debitur melalui credit scoring, salah satunya bersumber dari SLIK.

Namun demikian, kata Dian, bank juga dapat menggunakan data-data alternatif lainnya untuk melengkapi penilaian.

Pemanfaatan ICS merupakan alternatif bagi Bank untuk melakukan penilaian calon debitur dengan memperhatikan risk appetite sebagai langkah mitigasi risiko bagi penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM.

Selain itu, bank harus melakukan asesmen secara berkala (kaji ulang) untuk memastikan model oleh ICS yang digunakan menghasilkan predictive value yang akurat dan dapat diandalkan.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi penyaluran kredit keberlanjutan dan hijau industri perbankan yang terus meningkat sejak 2019.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana tahun 2019 hanya Rp927 triliun dan 2023 menjadi Rp1.959 triliun.

"Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada tahun 2019 hanya sebesar Rp927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1.181 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, dan pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1.959 triliun," ungkap Dian dalam jawaban tertulis RDKB OJK, Sabtu (14/9/2024).

Menurut Dian, hal tersebut dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting.

Selain itu, realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dimana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan.

Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

OJK melihat tantangan utama yang dihadapi adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM serta peningkatan kapasitas SDM di Bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang keberlanjutan.

"OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional/best practice/tuntutan stakeholder," jelas Dian.

Oleh karena itu, diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun sejumlah ketentuan di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML). Salah satunya Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pengawasan, Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan PVML.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menerangkan RPOJK itu sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai pengawasan, status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan bagi seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) di sektor PVML.

"RPOJK itu antara lain mengatur tata cara pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan PVML secara terintegrasi," ucapnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Jumat (6/9).

OJK juga tengah menyusun rancangan ketentuan di sektor Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK), yakni RPOJK tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK Satgas).

Penyusunan RPOJK itu merupakan respons OJK terhadap amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adapun RPOJK itu untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat melalui penyediaan landasan hukum untuk koordinasi dan kolaborasi antarotoritas, kementerian, dan lembaga, yang menjadi anggota Satgas PASTI dalam melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah tegas PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam pemecatan 5 orang karyawan BEI yang terbukti melanggar etika dalam dugaan skandal gratifikasi proses penawaran umum perdana (IPO).

Ketua Dewan Komisioner OJK MahendraSiregar
menyambut baik langkah itu sekaligus mempertegas bahwa akan ada langkah lanjutan untuk mendalami indikasi kecurangan di pasar modal.

?Kami menyambut baik, karena tidak ada tempat bagi mereka yang merusak integritas dan kredibilitas Bursa, yang berisiko terhadap kepercayaan investor,? kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (6/9/2024).

Tak berhenti sampai di situ, OJK tidak menutup kemungkinan untuk mencari potensi keterlibatan lebih jauh di luar dari 5 orang eks-karyawan bursa.

Proses investigasi masih berlangsung, Mahendra menyebut pihaknya belum mendapat update terbaru di luar dari para pelanggar etika tersebut.

?Tidak dibatasi kepada mereka yang lima itu. Tdak boleh ada yang dikecualikan. Tidak boleh ada yang dilindungi, jika hal-hal yang melanggar tadi itu terbukti dilakukan oleh staff maupun pejabat BEI,? jelasnya.

Terkait potensi keterlibatan anggota/staff OJK dalam skandal gratifikasi ini, Mahendra menyebut pihaknya masih terus mendalami, dan mengaudit terhadap setiap kemungkinan yang terjadi, kendati itu berada di pihaknya.

?Kami tentu tidak berhenti di situ. Kami juga mendalami aspek-aspek lain yang mungkin terlibat dengan peristiwa ini, sekalipun bukan dalam bentuk dana, hal ini akan terus kami dalami,? tegas Mahendra.

OJK menyambut baik langkah pemecatan 5 orang karyawan BEI sekaligus mempertegas bahwa akan ada langkah lanjutan untuk mendalami indikasi kecurangan di pasar modal.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerangkan, setidaknya ada 4 tantangan struktural dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia, utamanya terkait Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, keempat tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, pendanaan dana pensiun, pengelolaan investasi, dan manfaat pensiun atau replacement ratio.

Pertama, menurutnya pemanfaatan teknologi diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun, hal ini berkaitan langsung dengan penggunaan teknologi untuk pelaporan dan pengelolaan investasi dana pensiun.

"Jadi dalam beberapa diskusi, setiap peserta ingin harus bisa melihat data kepesertaan, seperti akumulasi dana yang bersangkutan, itu bisa diperoleh dengan baik," ujarnya dalam dalam acara HUT ADPI ke-39 di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Kedua, terkait pendanaan dana pensiun, dibutuhkan komitmen dan kapasitas pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban pendanaan dana pensiun khususnya untuk program pensiun manfaat pasti (PPMP). "Termasuk masih munculnya mismatch antara asumsi tingkat suku bunga aktuaria dengan kinerja investasi," tambahnya.

Ketiga terkait masalah pengelolaan investasi yang masih memerlukan kesesuaian antara komposisi aset investasi dengan profil liabilitas, khususnya bagi yang memiliki proporsi tinggi pada aset non likuid walaupun peserta didominasi oleh peserta pasif.

Ogi menilai, saat ini masih banyak portofolio investasi pengelolaan dana pensiun yang diarahkan pada aset berupa tanah dan bangunan, hingga penyertaan pada perusahaan lain. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan dana pensiun kedepannya.

"Kami berharap bahwa portofolio kepemilikan aset tanah bangunan dan penyertaan langsung bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Keempat terkait manfaat pensiun atau replacement ratio yang masih rendah. Saat ini replacement ratio di Indonesia hanya sebesar 15-20%, padahal rekomendasi ILO atau organisasi perburuhan internasional minimal 40%.

"ILO mengatakan replacement yang rasio itu 40% dari penghasilan terakhir, kita itu antara take home pay dengan penghasilan dasar pensiun atau PHDP itu masih jauh," pungkasnya.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menegaskan pihaknya tengah mendalami potensi keterkaitan pegawai OJK terhadap dugaan kasus gratifikasi penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) .

?OJK sedang mendalami potensi keterkaitan pegawai OJK dalam hal tersebut, dan sejauh ini belum menemukan indikasi pelanggaran oleh pegawai OJK terkait dengan penawaran umum,? kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan, Rabu (28/8/2024).

Sebelumnya BEI telah memecat 5 karyawan dari Divisi Penilaian Perusahaan terkait indikasi dugaan keterlibatan karyawan mereka dalam proses IPO sejumlah perusahaan tercatat.Kabar ini muncul dari sebuah surat yang masuk dalam ruang media / press room wartawan pasar modal.Surat tersebut menyebut nama OJKyang diduga terdapat oknum yang ikut terlibat.

?Disinyalir juga melibatkan oknum OJK yang memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah sebuah perusahaan layak melakukan penawaran umum atau IPO. Bahkan keterlibatan oknum OJK ini, kabarnya melibatkan sampai dengan level kepala departemen,? tulis surat tersebut.

OJK Tegaskan Pegawai Dilarang Terima Gratifikasi

Aman menegaskan, bahwa OJK melarang semua pegawainya terlibat dalam praktik penyuapan, termasuk menerima gratifikasi saat menjalankan tugas dan fungsinya dengan selalu menjunjung tinggi kode etik dan taat pada ketentuan yang berlaku.

OJK juga berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip tata kelola yang baik termasuk tentang anti penyuapan dan anti-gratifikasi sesuai dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001 yang telah dijalankan.Adanya dugaan praktik gratifikasi pada proses IPO, OJK telah berkoordinasi dengan BEI untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar.

?OJK mendukung langkah tegas BEI menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar untuk menjaga integritas serta kepercayaan kepada institusi,? tegas Aman.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) memberikan apresiasi kepada pihak yang dinilai memiliki komitmen dalam mendukung pemerataan literasi dan inklusi keuangan . Salah satu Perusahaan yang dianggap berkontribusi dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdaskan Keuangan adalah PT Permodalan Nasional Madani ( PNM ).

PNM terus berkomitmen memberdayakan pelaku usaha ultra mikro dengan pemberian tiga modal yaitu modal finansial, intelektual, dan sosial. Modal intelektual diberikan melalui berbagai pelatihan literasi keuangan, literasi usaha, literasi sosial dan literasi digital kepada nasabah ultra mikro binaannya secara gratis. Layanan PNM inilah yang dinilai oleh OJK layak menerima apresiasi dalam Financial Literacy Award 2024 kategori program Literasi Keuangan Terbaik.

Hadir menerima penghargaan ini, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengucapkan, terima kasih kepada OJK atas kepercayaannya kepada PNM. Pihaknya akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas program literasi dan inklusi keuangan pada kelompok subsisten. Selain PNM, sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro, BRI dan Pegadaian juga mendapatkan penghargaan dari OJK.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary turut menyampaikan terima kasihnya kepada nasabah PNM Mekaar yang seluruhnya adalah perempuan. Menurutnya, perempuan lebih memiliki semangat juang dalam berusaha dan meningkatkan kapasitas dirinya dengan rutin berpartisipasi dalam program literasi yang digalakkan oleh PNM.

?Tentu ini akan menjadi penyemangat bagi Keluarga Besar PNM untuk terus berinovasi menyajikan program literasi dan inklusi yang bermanfaat dan mudah diterima oleh para nasabah kami. Karena kami di PNM juga mendukung inklusi keuangan yang lebih merata,? ujar Dodot.

Sepanjang semester I tahun 2024, PNM telah menggelar pelatihan dasar sebanyak 4,8 juta kali melalui kegiatan PKM Bermakna. Sedangkan pelatihan lanjutan telah dilakukan sebanyak 7.357 kali.

Sebanyak 388.125 nasabah PNM Mekaar kini mendapat penghasilan tambahan dengan menjadi agen BRILink Mekaar dan 17,6 juta nasabah dibantu untuk memiliki rekening Simpedes UMi.

?Hasil dari literasi secara masif yang kami lakukan berujung pada inklusi yang juga berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga. Inilah yang kami jaga, membantu mereka berdaya dan mencapai kesejahteraan keluarga,? pungkasnya.

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan dari berbagai ajang penghargaan.

Sebagai apresiasi atas kontribusi aktif dalam upaya peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat, MNC Sekuritas meraih penghargaan Financial Literacy Award 2024 sebagai Perusahaan Efek Teraktif dari Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) pada Kamis (22/8/2024).

Penyerahan penghargaan dilakukan bertepatan dengan Pencanangan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya dijadwalkan hadir dalam gelaran tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar secara resmi membuka acara.

Penghargaan Financial Literacy Award 2024 diberikan OJK kepada beberapa perusahaan terkemuka dari sektor jasa keuangan seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, BTPN Syariah, serta sejumlah instansi pemerintah lainnya. Ada sebanyak 26 penerima penghargaan termasuk MNC Sekuritas dalam gelaran bergengsi ini.

Direktur Utama MNC Sekuritas, Susy Meilina menyampaikan, ungkapan syukur atas apresiasi yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bukti komitmen Perseroan dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal secara masif dan berkelanjutan. Penilaian atas penghargaan berdasarkan frekuensi kegiatan edukasi keuangan tahun 2023 dan ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan kepada OJK.

?Kami menyadari bahwa edukasi pasar modal merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Berbagai langkah untuk meningkatkan literasi keuangan di Tanah Air antara lain: bermitra dengan institusi pendidikan dalam mendirikan 91 Galeri Investasi di berbagai wilayah Indonesia, menggandeng 33 mitra Manajer Investasi dalam kegiatan edukasi reksa dana serta edukasi pasar modal ke berbagai komunitas. Selain itu, kami juga aktif menggelar webinar dan live session di akun media sosial resmi MNC Sekuritas," jelas Susy.

Sepanjang tahun 2023, MNC Sekuritas mencatatkan 1.112 kegiatan edukasi dengan 77.401 peserta. Berdasarkan sebaran pelaksanaannya, Pulau Jawa menjadi menduduki peringkat pertama dengan jumlah kegiatan dan peserta edukasi terbanyak yaitu 585 kegiatan (52,7%) dan 45.157 peserta (58,3%), disusul Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Kepulauan Riau.

Berdasarkan jenis kegiatannya, edukasi yang digelar MNC Sekuritas didominasi kegiatan literasi sebanyak 65,5%, aktivasi 21,5%, dan inklusi 13%. Berdasarkan tema edukasi, saham menempati urutan pertama sebanyak 87,4% dari total kegiatan, diikuti tema syariah (9,4%), reksa dana (3%), dan lainnya.

Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi bagi MNC Sekuritas untuk semakin konsisten dalam menyediakan akses serta pengalaman investasi pasar modal yang yang mudah, aman, dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade.

MNC Sekuritas, Invest with The Best!