Reporter: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap 1 saat ini masih menunggu jadwal ujian yang akan mereka ikuti.

Pada tahap 1 ini, pendaftaran dibuka mulai 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024, khusus untuk pelamar prioritas seperti eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II) dan tenaga non-ASN yang telah tercatat di pangkalan data BKN.

Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahap berikutnya, yaitu tes atau seleksi kompetensi.

Bagi pelamar PPPK 2024 tahap 1, berikut jadwal ujian yang perlu diperhatikan. Pengumuman penjadwalan Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada 15 hingga 25 November 2024.

Setelah itu, pada 26 November hingga 1 Desember 2024, panitia akan merilis daftar peserta beserta waktu dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi.

Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi dijadwalkan berlangsung dari 2 hingga 19 Desember 2024.

Setelah ujian, proses pengolahan nilai akan berlangsung dari 7 hingga 23 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan akan disampaikan pada 24 hingga 31 Desember 2024.

Ada juga tahapan tambahan berupa seleksi kompetensi teknis yang akan dilaksanakan dari 10 hingga 21 Desember 2024.

Pelamar yang akan mengikuti ujian wajib membawa Kartu Ujian PPPK 2024, yang berisi informasi penting seperti hari, tanggal, sesi ujian, waktu, dan lokasi ujian.

Kartu ini menjadi bukti resmi bahwa pelamar terdaftar sebagai peserta. Tanpa kartu tersebut, peserta tidak akan diizinkan mengikuti ujian.

Pengumuman jadwal dan lokasi ujian akan tersedia mulai 26 November hingga 1 Desember 2024.

Pelamar bisa mencetak kartu ujian setelah pengumuman tersebut dirilis oleh BKN.

Berikut langkah-langkah untuk mencetak kartu ujian PPPK 2024:

• Akses laman SSCASN di http://sscasn.bkn.go.id;
• Masuk menggunakan NIK dan kata sandi;
• Masukkan kode CAPTCHA dengan benar;
• Buka halaman "Resume Pendaftaran" di SSCASN;
• Klik tombol "Cetak Kartu Peserta Ujian";
• Kartu ujian akan terunduh secara otomatis;
• Cetak kartu yang telah diunduh dan bawa pada saat ujian.
• Pastikan untuk selalu memeriksa informasi terbaru terkait jadwal dan prosedur ujian di laman resmi BKN.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Dimulai Bulan Depan, Begini Cara Cetak Kartu Ujian PPPK 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membongkar kasus ilegal akses dan penyebaran data elektronik milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada suatu situs. Satu tersangka ditetapkan dalam kasus ini.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/9/2024), Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, tersangka memiliki inisial BAG (25) dan merupakan seorang guru honorer di Banyuwangi, Jawa Timur. Tersangka BAG diketahui melakukan ilegal akses terhadap situs https://satudataASN.BKN.go.id/ dengan salah satu akun milik pegawai BKN.

"Pelaku mendapatkan login akses milik admin Satu Data ASN dari salah satu forum di breachforums.st," ungkap Himawan.

Pada forum tersebut, kata dia, ditemukan banyak akun username dan kata sandi sistem elektronik dari seluruh dunia, baik yang masih aktif ataupun yang sudah kedaluwarsa. Kemudian, tersangka mengunduh data dari situs BKN dengan total 6,3 GB dan menyebarkannya dengan menjualnya melalui situs breachforums.

Selain data elektronik BKN, tersangka juga melakukan penyebaran data 40 sistem elektronik lainnya, di antaranya milik salah satu universitas di Amerika dan perusahaan swasta di Amerika, Taiwan, Belgia, Inggris, Thailand, Afrika Selatan, India, dan Hong Kong. Adapun tersangka menjual data tersebut melalui breachforums.st untuk keuntungan pribadi.

"Tersangka mendapatkan keuntungan sejumlah 8.000 dolar AS dari hasil penjualan data-data tersebut," ucap Himawan.

Dalam penangkapan tersangka, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dua laptop (komputer jinjing), dua ponsel, dan satu buah motor yang dibeli dari hasil penjualan data.

Tersangka BAG dijerat dengan UU Perlindungan Data Pribadi, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun penjara.

Dalam kesempatan yang sama, Himawan mengimbau agar masyarakat menjaga kerahasiaan username dan password milik pribadi agar tidak disalahgunakan orang lain. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

"Mari bersama-sama menciptakan ruang siber yang aman bagi masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap guru honorer berinisial BAG (25) dalam perkara dugaan ilegal akses dan penjualan data elektronik milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan BAG menjual data tersebut melalui web breachforum.st dengan nama akun Topiax pada 2023.

Sebelumnya, BAG juga memiliki akun bernama Topi_X breachforum.io pada 2021. Total keuntungan yang didapatkan oleh BAG mencapai US$8.000 atau Rp121 juta (kurs Rp15.120 per dolar AS) dari penjualan data-data tersebut.

"Untuk keuntungan pribadi dan tersangka mendapat keuntungan sejumlah US$8.000 dari hasil penjualan data data tersebut," ujar Himawan di Bareskrim Polri, Selasa (24/9/2024).

Kemudian, Himawan menjelaskan kronologi tersangka melakukan penyebaran data milik BKN. Awalnya, BAG melakukan akses ilegal pada laman satudataasn.bkn.go.id melalui login akses milik admin domain tersebut pada (9/8/2024).

Tersangka mendapatkan akun tersebut melalui salah satu forum di breachforum.st. Perlu diketahui, forum itu merupakan tempat ditemukannya banyak akun dengan password dari sistem elektronik di seluruh dunia.

Hanya saja, tidak semua akun tersebut masih aktif atau berstatus kedaluwarsa. Selanjutnya, tersangka mengunduh data di web satudataasn.bkn.go.id pada (9/8/2024) sekitar 22.00 WIB. Unduhan itu baru rampung pada (10/8/2024) pada 10.16. WIB.

"Pelaku mengunduh data dari sistem elektronik milik BKN dengan total 6,3 GB," tambahnya.

Hanya saja, Himawan masih mengidentifikasi data yang berhasil diambil oleh BAG tersebut. Namun demikian, data yang berhasil diunggah oleh tersangka yaitu dari database dan sampel data ASN yang berasal dari salah satu provinsi ke domain pastebin.com.

"Selanjutnya, link pastebin tersebut diunggah pada akun topiax milik tersangka pada breachforum.st," pungkas Himawan.

Adapun, tersangka diamankan oleh penyidik pada Rabu (11/9/2024) di rumahnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun, barang bukti yang diamankan yaitu laptop, flashdisk, ponsel hingga uang Rp4,1 juta.

Atas perbuatannya, tersangka BAG terancam dijerat dengan Pasal 65 ayat (1) UU No.27/2022 tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Dugaan insiden kegagalan pelindungan data pribadi aparatur sipil negara (ASN) yang dikendalikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikhawatirkan akan berdampak pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik.

SPBE merupakan sebuah sistem teknologi untuk membuat pemerintahan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Data ASN yang bocor dikhawatirkan dimanfaatkan untuk masuk ke sistem SPBE.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan dugaan kebocoran data akan sangat berisiko terhadap subjek data (para ASN) karena melibatkan sejumlah kombinasi data pribadi, yang selama ini seringkali menjadi instrumen verifikasi dan autentifikasi, sehingga memiliki risiko lebih besar manakala terjadi kegagalan.

Maka makin mudah dan spesifik juga seseorang dapat teridentifikasi sekaligus dikendalikan oleh pihak lain.

“Tak hanya ASN, kebocoran ini juga berisiko terhadap pelayanan publik maupun pengembangan SPBE secara keseluruhan ke depan,” kata Wahjudi dalam keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Kedua, ketiadaan penegakan hukum yang jelas terhadap sekian rangkaian insiden yang terjadi, termasuk yang terjadi pada BKN, telah memperpanjang deretan keberulangan kegagalan pelindungan data pribadi.

Pemerintah dianggap tidak pernah belajar dari rentetan insiden keamanan siber yang berdampak pada kebocoran data sebelumnya secara berturut-turut dan masif.

Hal ini dinilai ditengarai oleh tidak adanya pertanggungjawaban serta penegakan hukum yang memadai terhadap insiden-insiden tersebut, terutama yang melibatkan badan publik.

Ketiga, investigasi terhadap insiden tidak pernah tuntas, termasuk dengan memberikan laporan akuntabilitas baik kepada subjek data maupun publik. Tindakan terhadap kebocoran seringkali baru dilakukan pasca-insiden tersebut memperoleh perhatian publik.

“Tak hanya itu, respon yang diberikan pemerintah juga sebatas penyangkalan dan tidak ada pertanggungjawaban kepada publik terkait hasil investigasi,” jelasnya.

Semestinya, sambung Wahjudi, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem informasi yang digunakan dalam mengelola data pribadi.

Langkah pembenahan ini dapat diawali dengan proses audit menyeluruh terhadap instrumen kebijakan tata kelola data pemerintah, penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan upaya sistematik untuk memastikan kepatuhan institusi pemerintah terhadap seluruh standar dan kewajiban pelindungan data.