Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Selasa (29/10) menyerahkan dua Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di Kantor Pusat BPK RI.

Kedua laporan tersebut ialah LHP Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atas pembelian tanah yang berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan pada PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya.

Serta LHP Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Pembiayaan kepada PT Sinergi Asia Perkasa (SAP) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada perkara pembelian tanah yang berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan oleh PT Pertamina, ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 348,69 miliar.

Sedangkan pada kasus pemberian pembiayaan kepada PT Sinergi Asia Perkasa oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 27,72 miliar.

LHP tersebut ini diserahkan oleh Auditor Utama Investigasi, I Nyoman Wara kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Cahyono Wibowo.

I Nyoman Wara berharap agar LHP tersebut dapat membantu pihak kepolisian dalam proses penyidikan dua kasus tersebut.

"Besar harapan kami Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dapat memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara ini untuk proses penyidikan kasus dimaksud," ujar I Nyoman dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Adapun, pemeriksaan investigatif atas kedua kasus tersebut dilakukan BPK berdasarkan permintaan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Bareskrim Polri meminta bantuan penghitungan kerugian negara untuk memperkuat dasar hukum dalam penanganan kasus korupsi yang terkait dengan kedua peristiwa tersebut.

Langkah ini juga merupakan sinergi antara BPK dan Polri dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi.

Seperti diketahui, dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, disebutkan bahwa BPK melaksanakan Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap tiga tersangka baru terkait kasus judi online Slot82-78. Kini, ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua Satuan Tugas Judi Online Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan penetapan tersangka ini merupakan hasil dari pendalaman perkara judi online situs Slot82-78 yang dilakukannya pada Oktober lalu.

“Saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang WNA dan 6 orang WNI dengan omset miliaran rupiah,” ujar Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam siaran Kompas TV, Sabtu (2/11)

Adapun ketiga tersangka yang baru diringkus tersebut adalah Hartono Abdi Jaya (HAJ), serta Kristian alias CAS dan Ellen (E) yang merupakan petinggi PT Odeo Teknologi Indonesia, sebuah perusahaan penyedia jasa keuangan atau merchant.

Tersangka HAJ ditangkap pada 18 Oktober 2024. HAJ didapati bertindak sebagai pembuat perusahaan yang digunakan untuk deposit atau penarikan dana (withdraw), yakni PT Anjana Jaya Teknologi (AJT) dan PT Mega Lintas Teknologi (MLT).

“Tersangka HAJ ini juga menjadi koordinator dalam mencari dan menunjuk orang sebagai direktur dan komisaris dari perusahaan penyedia jasa keuangan lainnya, dalam hal ini untuk operasional situs Slot82-78,” ucap Asep.

Sementara itu, tersangka CAS dan E ditangkap pada 1 November 2024. Adapun, tersangka CAS bertindak sebagai Direktur PT Odeo Teknologi dan tersangka E sebagai Komisaris PT Odeo Teknologi.

“Yang mana PT OT (Odeo Teknologi) merupakan perusahaan jasa keuangan yang dibuat khusus untuk situs Slot82-78,” imbuh Asep.

Situs Slot82-78 ini merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh WN China. Situs ini memiliki jumlah pemain lebih dari 85 ribu orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri.

“Situs ini memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal 10 ribu tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor hp, oleh karena itu banyak orang yang tertarik,: bebernya.

Terkait kasus ini, Bareskrim Polri juga berhasil menyita uang tunai sejumlah Rp70,138 miliar, dua unit kendaraan roda empat, tiga unit ponsel, dan satu unit laptop yang digunakan untuk operasional situs Slot82-78.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, juncto Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 303 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukuman pidana dalam kasus ini paling lama 20 tahun.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tim gabungan dari Bareskrim Polri, Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau, dan Lantamal IV Batam berhasil menggagalkan penyelundupan 237.305 benih bening lobster (BBL) senilai Rp 23,6 miliar.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, penangkapan ini dilakukan di Perairan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

"Upaya penyelundupan ini diawali dari informasi mengenai adanya 'kapal hantu' yang akan membawa BBL ke luar negeri secara ilegal," kata Nunung pada konferensi pers yang digelar di Kantor DJBC Khusus Kepri, Kamis (17/10/2024).

Kronologisnya, pada 14 Oktober 2024, tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan 237.305 benih bening lobster yang telah dipacking rapi menggunakan kapal HSC (high speed craft).

Penyelundupan ini merupakan bagian dari jaringan penyelundup yang beroperasi dari hulu ke hilir.

Barang berasal dari beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat, kemudian diselundupkan melalui jalur darat di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Barang bukti yang diamankan meliputi 46 kotak styrofoam berisi 237.305 ekor BBL dan satu unit kapal HSC.

Sementara itu, tersangka pengemudi kapal berinisial CM dan RI masih dalam pengejaran, dan pembeli yang diduga berada di luar negeri masih diselidiki.

"Benih lobster tersebut telah dilepasliarkan pada 15 Oktober 2024 di perairan Anak Kanipan Batu, Kabupaten Karimun," ungkap Nunung.

Pelaku akan dikenakan Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) dan atau Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Wilayah Indonesia.

"Para pelaku akan dijerat dengan pasal terkait penyelundupan perikanan dengan ancaman pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1,5 miliar," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Gagalkan Penyelundupan 237.305 Benih Lobster Senilai Rp 23,6 Miliar", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/18512601/polisi-gagalkan-penyelundupan-237305-benih-lobster-senilai-rp-236-miliar.

JAMBI, iNews.id - Bareskrim Polri bersama Polda Jambi menangkap Helen gembong narkoba di Jambi dan orang kepercayaannya Didin di Jakarta. Selain itu turut pula ditangkap empat kaki tangan lainnya di Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, penangkapan ini dilakukan tim joint investigation antara Bareskrim Polri dan Polda Jambi. Keempat kaki tangan Helen yang ditangkap ini diduga menjalankan bisnis haram dari jaringan narkotika di Jambi.

"Keempat orang tersebut diduga kaki tangan dari pelaku H," ujar Mulia, Kamis (10/10/2024).

Dia menjelaskan, identitas keempat kaki tangan Helen yang ditangkap berinisial CH, C, Y dan A.

"Mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menangkap bandar besar narkoba wilayah Jambi bernama Helen.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, penangkapan Helen merupakan hasil pengembangan kasus lapak penjualan narkotika di Jambi yang sempat membuat heboh pada Juli 2023.

"Pengungkapan ini hasil joint investigation antara Bareskrim dan Polda Jambi. Helen merupakan bandar narkoba yang meresahkan masyarakat Jambi dan sekitarnya," kata Mukti.

Menurutnya, pascapembubaran lapak narkoba itu viral di media sosial, Helen yang merupakan pengendali jaringan narkotika di Jambi langsung melarikan diri.

"Helen ini dalang dari kasus lapak narkoba yang dahulu sempat viral dibubarkan emak-emak," ujarnya. 

Setelah pengejaran selama beberapa bulan, penyidik berhasil menemukan keberadaan Didin orang kepercayaan Helen. Didin ditangkap di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Didin, tim gabungan bergerak ke tempat persembunyian Helen di wilayah Kembangan, Jakarta Barat.

"Setelah tim langsung menangkap Helen selaku bandar besar narkoba Jambi di Kembangan, Jakarta Barat," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Bareskrim Polri menangkap Helen, lapak bandar narkobadi Jambi. Selain Helen, polisi juga menangkap kaki tangan Helen yang bernama Didin.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Helen dan Diding ditangkap di dua lokasi terpisah. "Ya benar, Helen bos narkoba di Jambi ditangkap di Jakarta Barat," katanya, Kamis (10/10/2024).

Selain Helen, Bareskrim Polri bersama Polda Jambi juga menangkap Didin yang merupakan orang kepercayaan Helen. Didin ditangkap di kawasan Jakarta Selatan.

"Kalau Didin, itu orang kepercayaannya Helen. Ditangkap di Jaksel," ucapnya.

Mukti mengatakan, penangkapan Helen dan Didin ini merupakan hasil kerja sama Bareskrim Polri dan Polda Jambi. Polisi awalnya menyelidiki viral video emak-emak membubarkan lapak narkoba di Kota Jambi.

Dari kejadian itu, polisi melakukan penyelidikan mendalam. Sampai akhirnya polisi mendapatkan informasi bahwa lapak narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang wanita bernama Helen. 

"Diduga jaringan lapak-lapak ini dikendalikan jaringan Helen. Saat ini kedua pelaku dibawa ke Bareskrim Polri dan akan kita kenakan TPPU,” kata Mukti.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 247 tersangka dalam 198 kasus judi online (judol) di seluruh Indonesia melalui Polda jajaran pada periode Juni-Oktober 2024.

"Kami berhasil mengungkap kasus perjudian daring sejumlah 198 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 247 tersangka," ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Selain itu, Bareskrim juga telah menyita ratusan barang bukti dalam ungkap kasus judi online selama hampir empat bulan itu. Perinciannya, 265 unit ponsel dan 542 unit laptop.

Selanjutnya, 273 rekening, 30 akun judi online, satu unit motor dan mobil hingga 1.052 kartu ATM dan uang tunai sebesar Rp6,1 miliar.

"Selain penegakkan hukum, dalam periode yang sama, Polri melakukan kegiatan preemtif dan preventif sebanyak 11.708 kegiatan pre-emptive berupa edukasi kepada masyarakat melalui sekolah, kampus maupun instansi pemerintahan," imbuhnya.

Pihaknya juga telah berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo untuk memblokir sebanyak 52.151 situs atau konten terkait judi online.

"Kami percaya bahwa sinergi antara pencegahan dini, dan tindakan tegas di lapangan, dan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa stakeholder merupakan kunci dalam memberantas kejahatan yang merusak tatanan nasional dan ekonomi," pungkanya.

KLATEN, investor.id - Sejumlah warga di Tulung, Klaten Jawa Tengah yang tergabung dalam Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi Korwil Jawa Tengah menggelar aksi “Tangkap Roy Suryo”. Aksi ini buntut dari pernyataan Roy Suryo terkait kepemilikan akun fufufafa adalah milik wakil presiden terpilih yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Aksi yang dilakukan di pinggir aliran sungai tersebut menuntut agar Roy Suryo segera diproses secara hukum. Massa membentangkan poster yang bertuliskan kecaman terhadap Roy Suryo. Poster tersebut bertuliskan Proses secara Hukum Roy Suryo, Biang Gaduh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Ada pula tulisan Menghina Simbol Negara Terpilih Gibran Rakabuming Raka (Wapres Terpilih), Masyarakat Butuh Ketenangan Bukan Hasutan, dan Tangkap Roy Suryo. 

Ketua Harian Pasbata Jokowi Jawa Tengah, Danang Heri Subiantoro mengatakan, aksi tersebut murni dari dalam hati. Mereka tergerak karena merasa resah atas pernyataan serta postingan Roy Suryo yang dinilai membuat gaduh menjelang masa transisi pemerintahan saat ini.

“Aksi ini murni dari dalam hati, kami merasa resah dengan pernyataan Roy Suryo dalam medsos itu, dimana saat ini masa transisi pergantian pemerintahan,” katanya, Senin (30/9/2024) sore.

Ia menyebut memilih lokasi aksi di pinggir aliran sungai, agar semua tetap adem dan sejuk tidak ikutan panas seperti postingan Roy Suryo. 

Danang mengatakan, apabila Roy Suryo memiliki bukti terkait kepemilikan akun fufufafa adalah milik wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, seharusnya Roy Suryo memberikan bukti yang konkret dan tidak malah membuat gaduh.

Melalui aksi ini, Danang berharap Bareskrim Mabes Polri dapat segera bertindak melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo yang dianggap telah membuat gaduh dan menghina simbol negara.

“Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka mereka berjanji akan melakukan aksi dengan lebih banyak massa lagi ke Mabes Polri,” katanya.  

Sementara itu, Sekretaris Pasbata Jokowi Jawa Tengah Yanto, mengutarakan, pihaknya mendukung penuh apa yang sudah dilakukan Sekjen Pasbata Jokowi dengan melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri.

“Meminta Bareskrim Mabes Polri untuk segera bertindak karena ini sangat sensitif apalagi mendekati masa transisi pemerintahan saat ini,” tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Relawan Jokowi menamakan dirinya Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi mengadukan politikus senior Roy Suryo ke Bareskrim Polri. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat sebut akun Fufufafa 99,9% milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Sekjen Pasbata Jokowi Budianto menjelaskan, aduannya telah diterima berupa pengaduan masyarakat atau Dumas. Ia menuntut Roy Suryo untuk lampirkan bukti omongannya dalam waktu 1x24 jam. 

“Saya minta dia untuk bisa membuktikan 1x24 jam bukti-bukti apa yang bisa dia sampaikan, sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut karena ini membuat kita resah, gelisah,” ujarnya pada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (27/9).

Menurut Budianto, Roy Suryo telah membuat gaduh di tengah masyarakat, padahal seharusnya menjelang pergantian pemerintahan rakyat tenang.

“Dalam waktu pergantian Presiden dan Presiden baru kita sebagai anak bangsa sangat risau, harusnya Bapak Jokowi landing dengan smooth, diganggu-ganggu dan juga Mas Gibran selaku Wakil Presiden yang sudah jelas dipilih oleh rakyat 58%,” ujarnya. 

Budianto pun menilai, sebagai politikus senior, harusnya Roy Suryo memberi contoh yang baik buat masyarakat bukan malah membuat kegaduhan. 

Dalam laporannya, Budianto membawa sejumlah bukti. Sayangnya, dia belum dapat menunjukkan untuk media. Namun disampaikannya, ada yang berupa rekaman podcast saat Roy Suryo melambungkan tuduhannya.

Budianto menyebut, Roy Suryo telah melanggar pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE.

“Ya, akun berita bohong pasal 27-28 ITE penyampaian berita-berita bohong yang dia hanya menduga-duga dia bilang 99%, nah buktinya mana?” jelasnya.

Akun Kaskus Fufufafa viral di media sosial. Isi postingannya banyak menghina sejumlah politisi, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, terdapat postingan mesum dan rasis.

Netizen mengaitkan akun ini dengan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih. Sejumlah bukti pun dilayangkan netizen bahwa akun ini adalah miliknya.

Mereka banyak menemukan adanya interaksi akun Fufufafa dengan akun X @chilli_pari dan @rakagnarly. Netizen menemukan banyak postingan serupa di akun-akun tersebut di waktu yang bersamaan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, menyampaikan tersangka BAG (25) dalam kasus dugaan ilegal akses dan penjualan data elektronik telah menyebarkan data universitas dan perusahaan swasta luar negeri.

Sebelumnya, BAG selaku guru honorer SD telah ditetapkan tersangka dalam kasus pembobolan dan penjualan data milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan BAG menjual data tersebut ke web breachforum.st melalui akun Topiax.

Total, 40 sistem elektronik yang diduga sudah dibobol oleh BAG.

"Tersangka telah melakukan penyebaran data elektronik yang diunggah pada akun breachforum.st topiax sebanyak 40 sistem elektronik yang tidak hanya milik BKN, namun juga milik salah satu universitas di Amerika, perusahaan swasta di Amerika, Taiwan, Belgia, Inggris, Thailand, Afsel, India dan Hong Kong," ujar Himawan di Bareskrim, Selasa (24/9/2024).

Hanya saja, kata Himawan, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui data-data apa saja yang telah disebarluaskan dan dijual oleh BAG.

Meskipun demikian, khusus data yang telah diambil dari situs satudataasn.bkn.go.id mencapai 6,3 gigabyte.

"Kemudian data yang sudah dipindah, sampai dengan hari ini kita juga masih melakukan penyelidikan forensik terhadap barang bukti yang ada untuk bisa menentukan sebetulnya data-data apa saja pentingnya," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, jenderal polisi bintang satu ini menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi dengan menggandeng BKN dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Memang jumlahnya hampir sekitar 6,3 [GB] tetapi apa jenis datanya dan apa saja itu sedang kita verifikasi sehingga nanti itu mungkin berkoodinasi dengan BKN dan BSSN untuk melakukan mitigasi setelah pasca insiden ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap guru honorer berinisial BAG (25) dalam perkara dugaan ilegal akses dan penjualan data elektronik milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan BAG menjual data tersebut melalui web breachforum.st dengan nama akun Topiax pada 2023.

Sebelumnya, BAG juga memiliki akun bernama Topi_X breachforum.io pada 2021. Total keuntungan yang didapatkan oleh BAG mencapai US$8.000 atau Rp121 juta (kurs Rp15.120 per dolar AS) dari penjualan data-data tersebut.

"Untuk keuntungan pribadi dan tersangka mendapat keuntungan sejumlah US$8.000 dari hasil penjualan data data tersebut," ujar Himawan di Bareskrim Polri, Selasa (24/9/2024).

Kemudian, Himawan menjelaskan kronologi tersangka melakukan penyebaran data milik BKN. Awalnya, BAG melakukan akses ilegal pada laman satudataasn.bkn.go.id melalui login akses milik admin domain tersebut pada (9/8/2024).

Tersangka mendapatkan akun tersebut melalui salah satu forum di breachforum.st. Perlu diketahui, forum itu merupakan tempat ditemukannya banyak akun dengan password dari sistem elektronik di seluruh dunia.

Hanya saja, tidak semua akun tersebut masih aktif atau berstatus kedaluwarsa. Selanjutnya, tersangka mengunduh data di web satudataasn.bkn.go.id pada (9/8/2024) sekitar 22.00 WIB. Unduhan itu baru rampung pada (10/8/2024) pada 10.16. WIB.

"Pelaku mengunduh data dari sistem elektronik milik BKN dengan total 6,3 GB," tambahnya.

Hanya saja, Himawan masih mengidentifikasi data yang berhasil diambil oleh BAG tersebut. Namun demikian, data yang berhasil diunggah oleh tersangka yaitu dari database dan sampel data ASN yang berasal dari salah satu provinsi ke domain pastebin.com.

"Selanjutnya, link pastebin tersebut diunggah pada akun topiax milik tersangka pada breachforum.st," pungkas Himawan.

Adapun, tersangka diamankan oleh penyidik pada Rabu (11/9/2024) di rumahnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun, barang bukti yang diamankan yaitu laptop, flashdisk, ponsel hingga uang Rp4,1 juta.

Atas perbuatannya, tersangka BAG terancam dijerat dengan Pasal 65 ayat (1) UU No.27/2022 tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polisi menangkap dua orang berinisial PMR dan L pelaku dalam kasus dugaan pencurian dan penyalahgunaan data identitas pribadi tanpa izin untuk kejar target penjualan.

Kapolresta Kota Bogor, Kombes Bismo Teguh Prakoso menyampaikan dua orang itu bekerja di PT Nusapro Telemedia Persada sebagai kepala cabang dan operator. Keduanya memiliki target untuk menjual 4.000 kartu SIM Indosat Ooredo.

"Dimana, mereka mengerjakan permintaan dari PT Indosat Ooredoo Hutchison, dengan target mampu menjual 4.000 sim card Indosat menargetkan PT Nusa Pro Telemedia Persada agar setiap bulan mampu menjual 4 ribu sim card Indosat," ujarnya dalam keterangan, dikutip Kamis (29/8/2024).

Bismo menambahkan, pelaku telah menyalahgunakan 3000 identitas warga kota Bogor untuk mengejar target tersebut dan mendapatkan untuk Rp25,6 juta.

Berdasarkan perannya, PMR memiliki tugas untuk memasukkan kartu SIM ke ponsel target untuk diisi data tanpa izin dengan aplikasi Handsome.

"Kemudian muncul perintah dari Indosat untuk melakukan registrasi maka pelaku menggunakan aplikasi handhome sehingga muncullah data NIK. Memudian data yang muncul otomatis tersebut biasa digunakan oleh pelaku untuk meregistrasi," imbuhnya.

Adapun, Polisi sendiri telah menyita beberapa barang bukti mulai dari komputer, 4000 kartu Indosat IM3 kuota 9 GB; 2 000 kartu Indosat IM3 kuota 6 GB; 1200 kartu Indosat IM3 kuota 3 GB; 2000 kartu Indosat IM3 kuota 0 GB hingga 200 buah kartu Indosat IM3 sudah teregistrasi.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 94 Juncto Pasal 7 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Subsider Pasal 67 Ayat 1 Jo Pasal 65 Ayat 1 dan Ayat 3 UU RI No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Dengan ancaman hukumannya adalah enam tahun penjara. Kemudian untuk ancaman hukuman perlindungan data pribadi itu lima tahun penjara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan peluang memanggil Brigjen Pol Mukti Juharsa sebagai saksi di persidangan kasus tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

Awalnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memanggil saksi yang tidak ada dalam berkas perkara.

"Saksi yang dipanggil adalah saksi yang ada dalam berkas perkara, yang bersangkutan [Mukti] tidak ada dalam berkas perkara," ujarnya saat dihubungi Minggu (25/8/2024).

Lebih lanjut, Harli menyampaikan bahwa saksi tambahan bisa saja dihadirkan, namun hal tersebut sesuai dengan kehendak majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

"Hakim yang memimpin, memeriksa dan mengadilinya sehingga semua berdasarkan kewenangan majelis hakim," pungkasnya.

Mukti Juharsa Disebut

Pada Kamis (22/8/2024), JPU menghadirkan saksi Ahmad Syahmadi selaku mantan General Manager Produksi PT Timah Bangka Belitung untuk terdakwa Harvey Moeis di kasus Timah.

Awalnya, Hakim Ketua Eko Aryanto mencecar Ahmad terkait awal pertemuan dengan Harvey. Ahmad mengakui dia mengenal Harvey saat berada di forum pemilik smelter swasta pada 2018 di Pangkal Pinang.

Kemudian, Ahmad menyatakan bahwa dirinya hadir dan mewakili PT Timah dalam forum itu. Namun, Ahmad baru mengaku tahu sosok Harvey Moeis saat berada dalam satu grup WhatsApp bernama "New Smelter".

Grup tersebut, kata Ahmad, memiliki 25-30 anggota yang berasal dari acara forum pertemuan smelter dengan PT Timah. Usut punya usut, grup WA tersebut diduga diinisiasi oleh Mukti Juharsa. Kala itu, Mukti memiliki jabatan sebagai Direktur Reskrimsus Polda Bangka Belitung.

"Seingat saya adminnya Pak Direskrimsus Pak Kombes Mukti," ujar Ahmad.

"Pak mukti. Mukti siapa?" tanya Hakim.

"Juharsa," jawab Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad menyatakan bahwa dibuatnya grup ini bertujuan untuk menggenjot produksi. Hanya saja, Ahmad tidak menjelaskan secara detail produksi yang dimaksud.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, nama Mukti Juharsa merujuk pada jenderal Polri yang saat ini menjabat sebagai Dirnarkoba Bareskrim. Dalam perjalanan karirnya di kepolisian, Mukti juga sempat menjabat Dirreskrimsus Polda Babel pada 2016-2019.