Jakarta -

PT Bank Mandiri (Persero) meluncurkan kampanye pemrosesan data pribadi. Kampanye ini bertujuan untuk memastikan nasabah mendapatkan informasi dan keamanan yang optimal dalam setiap layanan yang diberikan.

Langkah tersebut menyusul penerapan efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 mulai 17 Oktober 2024. Kampanye ini menitikberatkan pada pentingnya persetujuan pemrosesan data pribadi oleh seluruh nasabah, yang dilakukan secara transparan.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Danis Subyantoro menegaskan, kampanye ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami dan menyetujui Kebijakan Privasi (privacy policy) terbaru yang telah disesuaikan dengan UU PDP.

"Kami mengajak seluruh nasabah untuk melakukan persetujuan pemrosesan data pribadi mereka melalui aplikasi Livin' by Mandiri atau dengan mengunjungi cabang terdekat. Langkah ini penting agar nasabah tetap dapat menikmati layanan yang lebih personalized," ujar Danis, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Dalam kampanye ini, Bank Mandiri akan memanfaatkan dua metode komunikasi. Pertama, lewat kanal komunikasi resmi seperti direct notification melalui WhatsApp, email, dan aplikasi Livin', serta public campaign melalui media sosial, ATM, cabang, dan LED yang tersebar di seluruh Indonesia.

Danis menambahkan, bagi nasabah yang belum melakukan persetujuan pemrosesan data, tetap dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa. Namun akan berimplikasi terhadap layanan lebih personal dan penawaran produk sesuai dengan profil nasabah, menjadi tidak dapat diberikan secara optimal.

Melalui kampanye ini, Bank Mandiri berharap seluruh nasabah segera memperbarui persetujuan mereka agar layanan optimal yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dapat terus diberikan.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan seluruh proses pemrosesan data pribadi dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan UU PDP No. 27 Tahun 2022, dan mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam tata kelola data nasabah," kata dia.

(shc/kil)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Sri Mulyani, perihal kebocoran data tersebut dirinya sudah meminta jajaran Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan tim IT.

"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, ramai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X, Rabu (18/9) lalu.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan bahwa data yang bocor juga termasuk milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Daftar kebocoran data selain petinggi negara adalah sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. Namun, dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum terverifikasi.

Jakarta (ANTARA) - Pinjaman online (pinjol) sering dipilih untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak karena prosesnya yang cepat, misalnya membayar uang muka saat akan membeli/kredit barang.

Antusiasme masyarakat terhadap layanan pinjol cukup tinggi lantaran prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan meminjam uang kepada bank. Namun, perkembangan teknologi finansial juga membawa tantangan baru terkait perlindungan data pribadi, apalagi keberadaan layanan tersebut juga dibayangi oleh pinjol ilegal.

Orang-orang yang terjerat pinjol ilegal biasanya mengalami penyebaran data pribadi.

Lantas bagaimana cara melindungi data pribadi ketika menggunakan pinjol?

1. Pilih pinjol terpercaya dan legal

Pastikan pinjol yang Anda pilih telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengecek status legalitas pinjol bisa dilakukan melalui website resmi OJK atau melalui layanan pengaduan yang disediakan.

2. Perhatikan kebijakan privasi

Sebelum mengajukan pinjaman, baca dengan cermat kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan layanan pinjol. Pastikan Anda memahami bagaimana informasi pribadi Anda akan digunakan dan dilindungi oleh penyedia layanan.

3. Gunakan jaringan atau Wi-Fi yang aman

Hindari mengakses aplikasi pinjol menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Lebih baik gunakan jaringan pribadi yang terenkripsi untuk mengurangi risiko peretasan atau pencurian data.

4. Verifikasi keamanan aplikasi

Pastikan aplikasi pinjol yang Anda gunakan telah dilengkapi dengan lapisan keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan proteksi terhadap serangan siber.

5. Jangan bagikan informasi pribadi secara sembarangan

Hindari memberikan informasi pribadi yang sensitif, seperti nomor kartu kredit atau nomor KTP, melalui pesan teks atau email yang tidak terenkripsi. Lebih baik lakukan secara langsung melalui aplikasi resmi atau telepon langsung ke layanan konsumen.

6. Periksa aktivitas dan laporan keuangan

Selalu pantau aktivitas keuangan Anda secara berkala. Jika ada transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan ke penyedia layanan dan cek keamanan akun Anda.

7. Pahami risiko

Pahami risiko terkait penggunaan layanan pinjaman online dan kenali hak Anda sebagai konsumen. Jika merasa data pribadi Anda telah disalahgunakan atau ada indikasi penyalahgunaan, segera ambil langkah-langkah hukum jika diperlukan.

Melindungi data pribadi saat menggunakan layanan pinjaman online merupakan tanggung jawab bersama antara nasabah dan penyedia layanan. Dengan tindakan yang sesuai, Anda bisa mengurangi kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi dan menggunakan layanan pinjol dengan lebih aman.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024