Jakarta -

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menanggapi inflasi Agustus 2024 yang tercatat 2,12% (yoy). Capaian itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 2,13% (yoy), yang menurutnya karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan terkendalinya harga pangan diharapkan menjadi sinyal positif bahwa harga pangan semakin terjangkau bagi masyarakat. Meskipun begitu, pemerintah tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada produksi beras dan hortikultura.

"Koordinasi TPIP-TPID terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas harga, serta mengantisipasi potensi kebencanaan dan cuaca ekstrem. Selain itu, komunikasi efektif terus dilakukan untuk mendukung terjaganya ekspektasi inflasi," kata Febrio dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Menurut komponen, inflasi inti mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,02% (yoy). Peningkatan ini didukung kenaikan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, rekreasi dan perawatan pribadi (termasuk emas).

Inflasi harga diatur pemerintah (adminis-tered price) juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 1,68% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi dan rokok. Sementara itu, inflasi harga bergejolak (volatile food) melanjutkan tren penurunan yakni 3,04% (yoy).

Febrio menyebut penurunan harga pangan terutama didorong oleh pasokan yang melimpah seiring masa panen, serta turunnya biaya produksi seperti pakan jagung. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga di antaranya bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

Sementara itu, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 tercatat pada level 48,9. Hal ini, kata Febrio, tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan.

"Pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Kawasan Eropa dan Amerika harus semakin diantisipasi ke depannya. Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan ASEAN juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8). Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5," jelasnya.

Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme diklaim masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di Tanah Air. Industri makanan dan minuman, serta kimia farmasi hingga triwulan II-2024 konsisten tumbuh di atas 5% (yoy), bahkan industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% (yoy) seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

Kendati demikian, perhatian terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

"Industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor. Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan," ujar Febrio.

Sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian s.d. November 2024; Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Arti-fisial s.d. Mei 2026; Kain dan Karpet s.d. Agustus 2027; serta penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok dan Taiwan s.d. Desember 2027. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar.

(aid/rrd)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian terus mencari solusi dalam mengahdapi gempuran produk impor yang mengganggu kekompetitifan industri dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berencana akan memindahkan pelabuhan masuk 7 (tujuh) jenis barang impor ke Indonesia Timur dengan harapan akan meningkatkan kekompetitifan barang-barang produksi industri dalam negeri.

Barang-barang tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan. Dengan kebijakan ini, Menperin berharap produk dalam negeri akan mampu bersaing dengan barang impor, terutama dari sisi harga karena ongkos kirim dari Indonesia Timur jauh lebih tinggi.

Namun, Agus menekankan bukan memperketat atau melarang barang impor masuk, tetapi memindahkan pintu masuknya ke dalam negeri. Setidaknya, ini berlaku untuk 7 komoditas impor.

Menanggapi hal itu, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Ernoiz Antriyandarti mengapresiasi langkah kreatif dari Menperin ini sebagai salah satu rencana kebijakan yang masuk kategori non tariff barrier. Menurutnya secara paralel pemerintah menguatkan sektor industri dalam negeri terutama di tujuh sektor tersebut, maka rencana kebijakan ini bisa membantu menjaga kekompetitifan dari segi harga dan dengan sendirinya membantu industri dalam negeri.

?Langkah ini bisa menjadi trade barrier masuknya 7 jenis barang impor tersebut ke Indonesia. Akan tetapi, tetap saja barang impor tersebut akhirnya beredar di pasar domestik dan menjadi pesaing industri dalam negeri. Dalam konteks itu diperlukan juga penguatan sisi produksi dan utilitas industri domestik,? terang ekonom yang akrab disapa Riris ini, Jumat (30/8/2024)

Riris juga memaklumi bahwa pemerintah tidak bisa sepenuhnya menutup keran impor terhadap terhadap tujuh sektor yaitu tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan. Langkah tersebut diharapkan membuat industri makin kompetitif.

Dalam rencana yang disebutkan Menperin, pelabuhan yang direncanakan akan menjadi titik masuk adalah Sorong, Bitung atau Kupang. Riris juga sependapat dengan Menperin bahwa rencana penetapan pintu impor khusus di Indonesia timur ini akan membuat produk impor lebih mahal karena ongkos kirim dari Indonesia Timur jauh lebih tinggi.

Menurutnya langkah tersebut akan memberikan keuntungan dari sisi pertumbuhan ekonomi juga dari Indonesia Timur karena arus logistik yang lebih ramai dari Indonesia Timur ke Tengah dan Barat.

?Di lain sisi, langkah ini memang akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, terutama Sorong, Bitung Kupang, dan sekitarnya. Karena akan menggerakkan pembangunan infrastuktur pendukung distribusi,? jelas Riris.

Riris mengingatkan dengan lanskap perdagangan internasional yang sangat kompetitif, pemerintah harus kreatif mencari instrumen-intrumen kebijakan terobosan terutama dari sisi non tariff barrier serta juga penguatan industri dalam negeri.

?Menjaga lapangan kerja dan menahan badai PHK dengan meningkat pengeluaran pemerintah (government expenditure), dalam pembangunan industri 7 komoditas tersebut akan memiliki multiplier effect yang lebih nyata terhadap pertumbuhan industri dan pengembangan daya saing,? tutup Riris.