Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan bahwa bersama KBRI Dhaka memantau situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya bentrokan hebat, di negara itu. Kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) pun dinyatakan aman.

Demonstrasi berujung bentrok terjadi di Bangladesh lantaran pemerintahnya memberlakukan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri di negara itu.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan bahwa KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh.

"Hingga saat ini kondisi mereka tetap aman dan selamat," katanya, kepada awak media, pada Jumat (19/7/2024).

Dia menyampaikan bahwa KBRI juga telah memberikan imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.

Adapun dia mengungkap bahwa berdasarkan data lapor diri KBRI Dhaka mencatat terdapat 563 WNI yang menetap di Bangladesh.

Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa demonstrasi tersebut telah mempengaruhi akses transportasi umum dan mengakibatkan munculnya korban jiwa.

"Kemlu dan KBRI Dhaka memantau dari dekat situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri," ucapnya.

Seperti diketahui, demonstrasi menentang pemberlakuan sistem kuota dalam penerimaan pegawai negeri terjadi di Bangladesh, dan berujung bentrok.

Banyak dari mahasiswa membawa tongkat dan batu untuk melawan aparat kepolisian dalam unjuk rasa di Ibu Kota Dhaka, pada Kamis (18/7/2024).

Sedangkan, pihak otoritas di negara itu memutus sementara koneksi internet untuk meredam unjuk rasa, dan data menunjukkan 10 orang tewas dalam bentrok dengan aparat kepolisian, pada pekan ini.

Adapun demonstrasi tersebut dipicu tingginya angka pengangguran di Bangladesh. Hampir satu perlima dari total populasi 170 juta jiwa di negara itu tidak sekolah atau tidak bekerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi mahasiswa di Bangladesh memaksa pemerintah untuk menghentikan jaringan transportasi dan bisnis sehari penuh sejak Kamis (18/7/2024).

Demo itu pun memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina untuk menghapus sistem kuota bagi pegawa negeri seiring dengan jatuhnya korban dalam demo minggu ini.

Dilansir dari Bloomberg pada Kamis (18/7/2024), salah satu perwakilan mahasiswa Asif Mahmud mengatakan tidak ada layanan yang dibuka, selain rumah sakit dan layanan darurat, serta tidak ada kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalanan Bangladesh.

Perwakilan mahasiswa juga mengajak semua institusi pendidikan untuk bergabung dengan gerakan protes usai bentrokan dengan polisi dan pendukung pemerintah pada Selasa lalu menyebabkan sebanyak 6 korban meninggal dunia dan lainnya luka-luka.

Gerakan demo ini merupakan respons dari penutupan semua universitas negeri dan swasta yang dilakukan oleh pemerintah ketika protes terkait kuota PNS meningkat. Masyarakat memprotes alokasi 30% untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan dari Pakistan pada 1971.

Bagi Hasina, demo ini menyebabkan sakit kepala. Pasalnya, penghentian aktivitas masyrakat secara nasional akan menganggu upaya pemerintah Bangladesh dalam mencari dukungan pendanaan dari kreditor dan IMF seiring dengan cadangan devisa yang semakin menipis.

Dalam keterangannya kepada masyarakat melalui pidato yang disiarkan melalui saluran televisi, Hasina meminta para mahasiswa untuk percaya kepada pengadilan, di mana kasus yang melanggar sistem kuota sedang dibahas.

Dia juga berjanji untuk memberikan hukuman kepada para penjahat yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa komite yudisial akan dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut.

Adapun, para pengunjuk rasa mengatakan sistem kuota ini menutup peluang bagi para pencari pekerjaan dan memberikan kursi untuk pada pendukung Hasina. Masyarakat ingin sistem kuota ini diganti dengan sistem berbasis prestasi.

Bekerja di lingkungan pemerintah merupakan pekerjaan yang diidamkan di Bangladesh. Pekerjaan ini juga menjadi sangat penting saat perekonomian negara tersebut berjuang untuk pulih usai pandemi.

Protes yang sebagian besar diikuti oleh mahasiswa ini telah dimulai sejak bulan lalu. Namun, berubah menjadi aksi kekerasan pada pekan ini dan partai oposisi utama Bangladesh ikut serta dalam demontrasi tersebut.