Bisnis.com, JAKARTA - Panglima militer dan Presiden Bangladesh sedang menyusun pemerintahan sementara dan berupaya meredam gelombang protes usai Perdana Menteri Sheikh Hasina kabur ke luar negeri.

Sebagaimana diberitakan, PM Bangladesh memilih mundur dari jabatannya dan meninggalkan negara tersebut seiring dengan semakin banyaknya orang yang terbunuh dalam kekerasan terburuk sejak kemerdekaan Bangladesh lebih dari lima dekade yang lalu

Dilansir Bloomberg, Selasa (6/8/2024) Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin memerintahkan pelepasan pendemo yang ditahan, termasuk mantan perdana menteri dan pemimpin oposisi Khaleda Zia.

Presiden juga meminta aktivitas bisnis kembali dibuka mulai hari ini, setelah pihak berwenang mencabut aturan jam malam pada pukul 6 pagi. "Pemilihan umum akan dilaksanakan secepatnya," ujar Shahabuddin.

Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Bangladesh Waker-Uz-Zaman sebelumnya menyatakan pemerintahan baru akan dibentuk di bawah konsultasi Shahabuddin sebelum dilaksanakan pemilu.

"Pemerintahan sementara akan dibentuk," ujarnya. Dia menambahkan bahwa pembentukan ini bisa diumumkan keesokan harinya. "Keadilan akan ditegakkan untuk para korban tewas. Mohon percaya kepada para tantara," tambahnya.

Sementara itu, PM Bangladesh terbang ke India sebelum pengumuman dari pihak militer. Hasina kemudian berencana melanjutkan penerbangan ke London, demikian informasi dari sumber yang mengetahui hal ini.

Pemerintah India disebutkan akan mengizinkan Hasina terbang ke Inggris, tambah sumber tersebut. Namun, hingga Senin malam, posisi keberadaan Hasina belum jelas.

Kementerian Luar Negeri Inggris dan India kompak menolak untuk memberikan tanggapan mengenai penerbangan Hasina. Terpisah, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy meminta penyelidikan yang dipimpin PBB terhadap kerusuhan tersebut.

"Pemerintah Inggris ingin melihat tindakan diambil untuk memastikan Bangladesh memiliki masa depan yang damai dan demokratis,” kata Lammy.

Bangladesh telah dilanda protes dan kekerasan yang dimulai bulan lalu setelah kelompok-kelompok mahasiswa menuntut penghapusan sistem kuota yang kontroversial untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Hal ini meningkat menjadi sebuah kampanye untuk menggulingkan rezim Hasina, yang memenangkan masa jabatan keempat kalinya pada bulan Januari 2024 dalam sebuah pemilihan umum yang diboikot oleh pihak oposisi.

DHAKA, investor.id – Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina menyelamatkan diri pada Senin (5/8/2024). Ia meninggalkan negaranya ketika para pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran dirinya menyerbu kediaman resmi perdana menteri di ibu kota Dhaka.

Menurut laporan harian lokal Parthom Alo, PM Hasina berangkat ke Benggala Barat di India ditemani saudara perempuannya Sheikh Rehana.

Putri pendiri Bangladesh yang berusia 76 tahun itu sudah memerintah negara berpenduduk 170 juta jiwa itu sejak 2009.

Sementara itu, Panglima Militer Bangladesh Waker-uz-Zaman bertemu dengan para pemimpin dari partai politik dan akan menyampaikan pidato di hadapan rakyat.

Negara di Asia Selatan itu tengah dilanda protes yang menyerukan pemerintah untuk mundur. Demonstrasi yang disertai kekerasan dimulai pada Juli 2024, menuntut penghapusan sistem kuota dalam pekerjaan pemerintah.

Mahasiswa pun telah menolak kemungkinan pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Koordinator utama demonstrasi yang sedang berlangsung Asif Mahmud mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial, mahasiswa tidak akan menerima pengambilalihan oleh militer.

Setidaknya 93 orang tewas dalam protes baru tersebut, berdasarkan sumber-sumber rumah sakit yang dikutip kantor berita Turki Anadolu.

Protes yang sebagian besar dipimpin oleh mahasiswa berencana untuk mengadakan long march ke Dhaka. Namun, pemerintah telah memberlakukan jam malam tanpa batas waktu.

Sebelumnya pada Minggu (4/8/2024), Hasina mengancam akan menggunakan tindakan keras terhadap mereka yang melakukan terorisme atau menyebarkan anarki di negara tersebut.

Pada hari yang sama, pihak berwenang memulihkan sebagian internet saat ribuan pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota. Namun, jaringan internet seluler masih ditangguhkan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Bangladesh memperketat pembatasan jam malam dan meminta pemutusan layanan internet untuk kedua kalinya dalam tiga minggu terakhir usai gelombang protes menyebabkan 70 korban tewas.

Dilansir Bloomberg pada Minggu (4/8/2024) pembatasan jam malam dimulai pada pukul 6 sore waktu setempat akan dilanjutkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Pemerintah juga menutup layanan pemerintah dan swasta, termasuk bank, selama tiga hari mulai Senin besok.

Pembatasan ini diterapkan usai gelombang baru kekerasan terjadi pada Minggu, di mana para demonstran yang meminta Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dari jabatan, bentrok dengan pendukung pemerintah. Korban tewas termasuk 13 petugas penegak hukum usai para demonstran menyerang kantor polisi di Sirajganj.

"Pembatasan jam malam dan pemutusan layanan internet diperkirakan berdampak pada ekonomi senilai US$10 miliar dan akan terus meningkat," ujar Zaved Akhtar, Presiden Kamar Dagang dan Industri InvestorAsing Bangladesh.

Pada hari ini, sekelompok orang membakar kendaraan di universitas kedokteran dan rumah sakit milik pemerintah di dekat alun-alun Shahbag, lokasi yang sering menjadi titik demonstrasi di Ibu Kota Dhaka. Sebagain besar toko tutup dan transportasi umum tidak terlihat beroperasi di jalanan ibu kota saat protes meluas.

Para pengunjuk rasa juga melancarkan gerakan pembangkangan dan mendesak warga untuk tidak membayar pajak atau tagihan listrik serta meminta para pekerja migran di luar negeri untuk berhenti mengirim uang ke Bangladesh, sebagai bagian dari gerakan untuk menekan Sang Perdana Menteri dan anggota kabinetnya mundur.

Sementara, pemerintah meminta para siswa dan orang tua untuk Kembali ke rumah karena serangan militan terjadi di beberapa wilayah Bangladesh. "Pihak berwenang akan mengambil tindakan keras terhadap para penyerang," demikian pesan pemerintah yang disampaikan melalui media.

Adapun, kerusuhan di Bangladesh bermula dari protes system kuota PNS yang kontroversial. Para demonstran memaksa pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam serta pemadaman internet hampir menyeluruh selama 11 hari pada bulan lalu. Gelombang protes ini tercatat telah menewaskan sebanyak 200 orang.

Perdana Menteri Hasina sebelumnya menawarkan pertemuan dengan para pengunjuk rasa dan meminta pembebasan mahasiswa yang ditahan saat massa menyerbu jalanan di Dhaka pada Sabtu (3/8/2024). "Pintu saya terbuka dan ingin duduk bersama para pengunjuk rasa untuk mendengarkan mereka. Saya tidak ingin ada konflik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan bahwa bersama KBRI Dhaka memantau situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya bentrokan hebat, di negara itu. Kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) pun dinyatakan aman.

Demonstrasi berujung bentrok terjadi di Bangladesh lantaran pemerintahnya memberlakukan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri di negara itu.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan bahwa KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh.

"Hingga saat ini kondisi mereka tetap aman dan selamat," katanya, kepada awak media, pada Jumat (19/7/2024).

Dia menyampaikan bahwa KBRI juga telah memberikan imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.

Adapun dia mengungkap bahwa berdasarkan data lapor diri KBRI Dhaka mencatat terdapat 563 WNI yang menetap di Bangladesh.

Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa demonstrasi tersebut telah mempengaruhi akses transportasi umum dan mengakibatkan munculnya korban jiwa.

"Kemlu dan KBRI Dhaka memantau dari dekat situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri," ucapnya.

Seperti diketahui, demonstrasi menentang pemberlakuan sistem kuota dalam penerimaan pegawai negeri terjadi di Bangladesh, dan berujung bentrok.

Banyak dari mahasiswa membawa tongkat dan batu untuk melawan aparat kepolisian dalam unjuk rasa di Ibu Kota Dhaka, pada Kamis (18/7/2024).

Sedangkan, pihak otoritas di negara itu memutus sementara koneksi internet untuk meredam unjuk rasa, dan data menunjukkan 10 orang tewas dalam bentrok dengan aparat kepolisian, pada pekan ini.

Adapun demonstrasi tersebut dipicu tingginya angka pengangguran di Bangladesh. Hampir satu perlima dari total populasi 170 juta jiwa di negara itu tidak sekolah atau tidak bekerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi mahasiswa di Bangladesh memaksa pemerintah untuk menghentikan jaringan transportasi dan bisnis sehari penuh sejak Kamis (18/7/2024).

Demo itu pun memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina untuk menghapus sistem kuota bagi pegawa negeri seiring dengan jatuhnya korban dalam demo minggu ini.

Dilansir dari Bloomberg pada Kamis (18/7/2024), salah satu perwakilan mahasiswa Asif Mahmud mengatakan tidak ada layanan yang dibuka, selain rumah sakit dan layanan darurat, serta tidak ada kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalanan Bangladesh.

Perwakilan mahasiswa juga mengajak semua institusi pendidikan untuk bergabung dengan gerakan protes usai bentrokan dengan polisi dan pendukung pemerintah pada Selasa lalu menyebabkan sebanyak 6 korban meninggal dunia dan lainnya luka-luka.

Gerakan demo ini merupakan respons dari penutupan semua universitas negeri dan swasta yang dilakukan oleh pemerintah ketika protes terkait kuota PNS meningkat. Masyarakat memprotes alokasi 30% untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan dari Pakistan pada 1971.

Bagi Hasina, demo ini menyebabkan sakit kepala. Pasalnya, penghentian aktivitas masyrakat secara nasional akan menganggu upaya pemerintah Bangladesh dalam mencari dukungan pendanaan dari kreditor dan IMF seiring dengan cadangan devisa yang semakin menipis.

Dalam keterangannya kepada masyarakat melalui pidato yang disiarkan melalui saluran televisi, Hasina meminta para mahasiswa untuk percaya kepada pengadilan, di mana kasus yang melanggar sistem kuota sedang dibahas.

Dia juga berjanji untuk memberikan hukuman kepada para penjahat yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa komite yudisial akan dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut.

Adapun, para pengunjuk rasa mengatakan sistem kuota ini menutup peluang bagi para pencari pekerjaan dan memberikan kursi untuk pada pendukung Hasina. Masyarakat ingin sistem kuota ini diganti dengan sistem berbasis prestasi.

Bekerja di lingkungan pemerintah merupakan pekerjaan yang diidamkan di Bangladesh. Pekerjaan ini juga menjadi sangat penting saat perekonomian negara tersebut berjuang untuk pulih usai pandemi.

Protes yang sebagian besar diikuti oleh mahasiswa ini telah dimulai sejak bulan lalu. Namun, berubah menjadi aksi kekerasan pada pekan ini dan partai oposisi utama Bangladesh ikut serta dalam demontrasi tersebut.