Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengimbau pelaku usaha untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi perdagangan dengan pihak Bangladesh. Mempertimbangkan krisis likuiditas dan yang diperburuk dengan adanya pembatasan penarikan uang tunai oleh bank sentral negara itu.

Imbauan ini disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag Iskandar Panjaitan sebagai bentuk tindak lanjut dari informasi yang disampaikan Duta Besar RI Dhaka melalui surat Nomor B-00139/Dhaka/240822 tentang Perkembangan Situasi Ekonomi Bangladesh Pascamundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Antisipasi Transaksi Perbankan.

"Mencermati perkembangan situasi terkini di Bangladesh, khususnya di sektor ekonomi pascamundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina, kami mengimbau para pelaku usaha Indonesia untuk berhati-hati dalam bertransaksi dengan lembaga maupun perseorangan dari Bangladesh,” kata Iskandar dalam siaran pers, Selasa (10/9/2024).

Imbauan tersebut, jelasnya, bertujuan mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan dari transaksi perbankan dengan Bangladesh karena kondisi politik dan ekonomi saat ini.

Perlu diketahui, Bangladesh mengalami inflasi yang mencapai 11,66% serta tekanan pada nilai tukar mata uang tertinggi dalam 12 tahun terakhir.

Di sektor energi, Bangladesh Power Development Board (BPDB) sedang menghadapi beban utang sebesar BDT45.000 crore atau senilai US$4 miliar. Hal ini menjadi dipandang sebagai isu kritis bagi pemerintahan sementara yang baru dibentuk.

Bangladesh Bank, sambung Iskandar, telah mengeluarkan instruksi kepada 9 bank untuk tidak melayani pencairan cek yang melebihi BDT200.000 atau setara dengan US$1.680.

Kesembilan bank tersebut, yaitu Islami Bank Bangladesh, First Security Islami Bank, Social Islami Bank, Union Bank, Global Islami Bank, Bangladesh Commerce Bank, National Bank, Padma Bank, dan ICB Islami Bank.

Selain itu, Bangladesh Bank menetapkan batas penarikan uang tunai dengan nilai tersebut per akun dalam satu hari dengan alasan mencegah penggunaan uang tunai untuk tujuan ilegal.

Menyikapi kondisi itu, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor menyampaikan sejumlah langkah antisipatif yang dapat dilakukan para pelaku usaha Indonesia.

Pertama, mendiversifikasi produk, terutama produk tahan lama (nonperishable), dan menggunakan mekanisme pembayaran yang aman untuk menghindari risiko gagal bayar atau penundaan pembayaran.

Kedua, menggunakan perlindungan finansial yang memadai dalam perjanjian transaksi ekspor dan impor serta penggunaan bank tepercaya dalam mekanisme transaksi atau pembayaran letter of credit (L/C).

Ketiga, apabila tetap menggunakan L/C, pelaku usaha Indonesia perlu memastikan penggunaan bank internasional tepercaya yang memiliki cabang di Bangladesh.

Keempat, untuk sektor energi, Kemendag mengimbau pelaku usaha Indonesia untuk menghentikan rencana transaksi atau kerja sama dengan BPDB yang saat ini sedang menunggak pembayaran kepada pihak swasta.

Selain itu, terdapat risiko terjadinya penundaan pembayaran kepada perusahaan Indonesia yang telah melakukan transaksi dalam mendukung kebutuhan energi di Bangladesh.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi mahasiswa di Bangladesh memaksa pemerintah untuk menghentikan jaringan transportasi dan bisnis sehari penuh sejak Kamis (18/7/2024).

Demo itu pun memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina untuk menghapus sistem kuota bagi pegawa negeri seiring dengan jatuhnya korban dalam demo minggu ini.

Dilansir dari Bloomberg pada Kamis (18/7/2024), salah satu perwakilan mahasiswa Asif Mahmud mengatakan tidak ada layanan yang dibuka, selain rumah sakit dan layanan darurat, serta tidak ada kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalanan Bangladesh.

Perwakilan mahasiswa juga mengajak semua institusi pendidikan untuk bergabung dengan gerakan protes usai bentrokan dengan polisi dan pendukung pemerintah pada Selasa lalu menyebabkan sebanyak 6 korban meninggal dunia dan lainnya luka-luka.

Gerakan demo ini merupakan respons dari penutupan semua universitas negeri dan swasta yang dilakukan oleh pemerintah ketika protes terkait kuota PNS meningkat. Masyarakat memprotes alokasi 30% untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan dari Pakistan pada 1971.

Bagi Hasina, demo ini menyebabkan sakit kepala. Pasalnya, penghentian aktivitas masyrakat secara nasional akan menganggu upaya pemerintah Bangladesh dalam mencari dukungan pendanaan dari kreditor dan IMF seiring dengan cadangan devisa yang semakin menipis.

Dalam keterangannya kepada masyarakat melalui pidato yang disiarkan melalui saluran televisi, Hasina meminta para mahasiswa untuk percaya kepada pengadilan, di mana kasus yang melanggar sistem kuota sedang dibahas.

Dia juga berjanji untuk memberikan hukuman kepada para penjahat yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa komite yudisial akan dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut.

Adapun, para pengunjuk rasa mengatakan sistem kuota ini menutup peluang bagi para pencari pekerjaan dan memberikan kursi untuk pada pendukung Hasina. Masyarakat ingin sistem kuota ini diganti dengan sistem berbasis prestasi.

Bekerja di lingkungan pemerintah merupakan pekerjaan yang diidamkan di Bangladesh. Pekerjaan ini juga menjadi sangat penting saat perekonomian negara tersebut berjuang untuk pulih usai pandemi.

Protes yang sebagian besar diikuti oleh mahasiswa ini telah dimulai sejak bulan lalu. Namun, berubah menjadi aksi kekerasan pada pekan ini dan partai oposisi utama Bangladesh ikut serta dalam demontrasi tersebut.