JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sudah bisa kembali dilintasi kendaraan setelah massa aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja membubarkan diri, Senin (8/7/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com sekitar pukul 15.12 WIB, Jalan Medan Merdeka Barat yang berada di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI sudah dapat dilewati kendaraan roda dua dan roda empat.

Bus Transjakarta juga telah kembali melewati Halte Monas.

Diketahui, massa melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja sekaligus untuk mengawal proses judicial review terhadap Omnibus Law yang tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya mengajukan sembilan tuntutan dalam gugatan judicial review yang diajukan ke MK.

Gugatan ini membahas mulai dari upah murah yang mencekik kehidupan buruh, status kerja outsourcing, hingga perihal jam kerja dan cuti haid bagi buruh perempuan.

Dia mengatakan, jika gugatan mereka tidak dipenuhi, buruh akan melakukan mogok nasional pada bulan ini.

“Lebih dari lima juta buruh akan ikut, terlibat dalam mogok nasional, tapi bentuknya stop produksi. Jadi, dia tidak produksi, keluar dari pabrik,” ujar Said Iqbal saat konferensi pers di samping Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin.

Said mengatakan, kurang lebih lima juta buruh yang tergabung dalam aksi mogok nasional ini.

Lamanya mogok masih diperhitungkan mengingat massa juga masih menanti putusan dari MK.

Untuk saat ini, proses persidangan di MK masih dalam agenda pemeriksaan ahli.

Sementara itu, Said Iqbal dijadwalkan untuk memberikan kesaksian sebagai saksi fakta di MK pada pekan depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini salah satunya untuk mengawal proses judicial review Undang-undang Cipta Kerja yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami telah mengajukan gugatan judicial review untuk uji materiil. Hari ini adalah sidang saksi ahli, dan mungkin minggu depan adalah sidang terakhir, saksi ahli dan fakta,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di samping Patung Arjuna Wijaya atau patung kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said mengatakan, ada sembilan tuntutan yang kini sedang mereka perjuangkan. Pertama, soal upah murah yang menekan hidup para buruh.

Penolakan dilakukan karena kenaikan upah yang hanya 1,58 persen tidak sebanding dengan tingginya inflasi yang mencapai 2,8 persen dan kenaikan harga bahan pangan saat ini.

Tuntutan kedua, buruh menolak sistem kerja outsourcing atau pekerja lepas yang tidak lagi dibatasi.

Akibatnya, pihak perusahaan tidak kunjung memberikan kepastian terhadap status kerja buruh.

“Yang ketiga adalah tentang PHK, UU Cipta Kerja katanya untuk menyerap tenaga kerja. Tapi, nyatanya banyak PHK,” lanjut Said.

Dia menekankan pada fenomena PHK yang akhir-akhir ini menimpa ribuan buruh di industri tekstil.

Selain itu, kurir logistik pun terancam terkena PHK karena maraknya aplikasi belanja online.

Selanjutnya, massa menuntut agar MK juga memperhatikan soal besaran pesangon yang dibayarkan oleh perusahaan serta semakin mudahnya PHK dilakukan.

“Pesangon itu cuma 0,5 kali aturan. Kalau waktu UU nomor 13 tahun 2003, pesangonnya itu dua kali. Sekarang itu 0,5 kali (dari aturan). Makanya, PHK gampang,” lanjut Said.

Kemudian, massa juga menuntut agar jam kerja yang lebih fleksibel dan pengaturan cuti, terutama bagi buruh wanita yang haid dan hamil.

Said mengatakan, selama ini, buruh perempuan mendapatkan ketidakpastian upah saat mengajukan cuti haid atau hamil.

Tuntutan kedelapan, buruh meminta agar pemerintah mengawasi kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia. Jumlah tenaga asing yang semakin banyak dinilai merugikan buruh lokal.

Terakhir, buruh meminta agar hakim MK menyoroti hilangnya sejumlah sanksi pidana terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh.

KSPI optimistis setidaknya empat dari sembilan gugatan mereka akan dikabulkan hakim MK. Jika gugatan mereka tidak dikabulkan, KSPI akan melawan habis UU Cipta Kerja.

Untuk diketahui, massa buruh tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Saat ini, rekayasa lalu lintas sekitar Monas dan Gambir bersifat situasional. Namun, Jalan Medan Merdeka Barat di depan gedung Kemenparekraf sudah ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.