JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 3.000 buruh di Jabodetabek akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta pada Kamis (24/10/2024).

Presiden Serikat Buruh Said Iqbal mengatakan, ada dua tuntutan yang akan disampaikan ribuan buruh ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lewat aksi mendatang.

“Pertama, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen tanpa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Kedua, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” kata Said dalam konferensi pers daring, Selasa (22/10/2024).

Sebelum bergerak menuju Istana Negara, massa akan berkumpul di Patung Arjuna Wijaya depan Monas dan di pintu IRTI Monas seberang Balai Kota Provinsi Jakarta.

Said mengatakan, aksi ini diinisiasi oleh sejumlah serikat buruh. Mulai dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan sejumlah serikat buruh lainnya.

Selain aksi 24 Oktober, buruh juga berencana menggelar aksi lanjutan di seluruh Indonesia dalam beberapa bergelombang.

“Tanggal 24 Oktober ini adalah aksi awalan, tentu akan dilanjutkan aksi lanjutan secara bergelombang yaitu 25-31 Oktober. Dan itu pasti ratusan ribu buruh se-Indonesia (ikut aksi),” lanjut Said.

Dalam aksi lanjutan itu, kata Said, para buruh di 38 provinsi akan berdemonstrasi di depan kantor gubernur atau kantor bupati dan wali kota masing-masing daerah.

Jika pemerintah tidak mendengar dan mengabulkan tuntutan, para buruh berencana mogok nasional dan menghentikan aktivitas produksi di pabrik-pabrik.

“(Jika pemerintah tidak mendengar tuntutan) maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional yang tentatif waktunya adalah 11-12 November 2024, stop produksi,” tegas Said.

Said meyakini, aksi mogok nasional ini akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15.000 pabrik yang ada di 38 provinsi seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sudah dapat dilewati kendaraan setelah massa unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja membubarkan diri dari sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sekitar pukul 15.19 WIB, Jalan Medan Merdeka Barat yang berada di depan gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

Seperti yang diketahui, massa melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja sekaligus untuk mengawal proses judicial review terhadap omnibus law yang tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada sejumlah hal yang mereka gugat ke MK.

Mereka menolak upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, PHK dipermudah, pesangon murah, mudahnya tenaga asing masuk ke Indonesia, dan tidak ada kepastian upah saat cuti.

Said menegaskan, jika MK tidak mengabulkan permohonan mereka, lima juta buruh akan mogok massal sehingga tidak ada produksi di pabrik-pabrik.

“Mogok nasional akan kita lakukan setelah ada keputusan MK. Saya kira dua minggu atau paling lambat satu bulan (terhitung sejak sidang hari ini). Kemudian, kita akan melakukan mogok nasional, stop produksi, lima juta buruh di 384 kabupaten,” ujar Said Iqbal saat konferensi pers

Hari ini, MK telah mendengarkan keterangan dari satu ahli dan tiga saksi fakta. Untuk agenda selanjutnya, semua pihak dalam persidangan diminta untuk menyerahkan kesimpulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap presiden dan wakil presiden terpilih RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Kami berharap di mana Mas Gibran termasuk tentu juga Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan perppu yang mencabut UU Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan,” ujar Said Iqbal dalam aksi di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Menurut Said, UU Cipta Kerja sudah sepatutnya dihapus. Pasalnya, aturan yang tertuang dalam UU tersebut hanya berpihak pada pengusaha.

Buruh juga sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan UU kontroversial tersebut.

Bersamaan dengan itu, kata Said, DPR tutup telinga atas tuntutan para buruh yang sejak awal menolak UU Cipta Kerja.

“Pemerintah dan DPR itu tutup telinga terhadap UU Cipta Kerja. Tunjukkan pada saya satu serikat buruh saja atau elemen masyarakat yang setuju dengan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selain Perppu Cipta Kerja, Said juga berharap Prabowo dan Gibran membuat aturan soal larangan impor saat masa panen. Aturan ini dinilai penting untuk melindungi petani dalam negeri.

Pada masa pemerintahan mendatang, bank tanah juga diharapkan tak mengokupasi tanah-tanah milik rakyat dan menjualnya ke korporasi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menaruh harapan besar pada Prabowo-Gibran.

“Pada beberapa pidato bapak presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto mengarah pada itu. Yang tidak setuju dengan outsourcing, tidak setuju dengan upah murah, tapi upah produktivitas. Itu kan antitesis terhadap UU Cipta Kerja,” imbuh Said.

Adapun dalam aksi demonstrasi hari ini, massa menyuarakan sembilan tuntutan. Selain menolak UU Cipta Kerja, massa juga menyuarakan penolakan terhadap upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, pesangon murah, hingga mudahnya tenaga asing masuk ke Indonesia.

Aksi ini digelar bersamaan dengan sidang uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dan saksi fakta.

Uji materi UU Cipta Kerja tersebut dimohonkan oleh Partai Buruh bersama KSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, jutaan buruh akan melakukan aksi mogok nasional jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

“Mogok nasional akan kita lakukan setelah ada putusan MK. Saya kira dua minggu atau paling lambat satu bulan (terhitung sejak sidang hari ini). Kemudian, kita akan melakukan mogok nasional, stop produksi, 5 juta buruh di 384 kabupaten,” ujar Said Iqbal dalam aksi yang digelar di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Adapun uji materi UU Cipta Kerja tersebut dimohonkan oleh Partai Buruh bersama KSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Said mengatakan, hari ini MK menggelar sidang uji materi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta. Said sendiri dijadwalkan memberikan kesaksian sebagai saksi fakta.

Setelah sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli selesai, para hakim MK akan melakukan rapat permusyawaratan majelis selama kurang lebih satu minggu.

Ketua Partai Buruh ini memperkirakan, MK akan membacakan putusan terkait uji materi UU Cipta Kerja sekitar akhir Juli 2024.

Menurut Said, UU Cipta Kerja sudah sepatutnya dihapus dan dibatalkan oleh MK. Pasalnya, aturan yang tertuang dalam UU tersebut hanya berpihak pada pengusaha.

Buruh juga sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan UU kontroversial tersebut.

“Saya akan jelaskan (di MK) bagaimana UU itu tidak melibatkan semua stakeholder. Membahas buruh, buruh enggak diajak ngomong, masuk akal enggak?” tegas Said.

Bersamaan dengan itu, kata Said, DPR tutup telinga atas tuntutan para buruh yang sejak awal menolak UU Cipta Kerja.

“Pemerintah dan DPR itu tutup telinga terhadap UU Cipta Kerja. Tunjukkan pada saya satu serikat buruh saja atau elemen masyarakat yang setuju dengan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan,” lanjut Said.

Adapun dalam aksi demonstrasi hari ini, massa menyuarakan sembilan tuntutan. Selain menolak UU Cipta Kerja, massa juga menyuarakan penolakan terhadap upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, pesangon murah, hingga mudahnya tenaga asing masuk ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh mengancam akan melakukan mogok nasional jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan judicial review UU Cipta Kerja yang mereka ajukan.

“Lebih dari 5 juta buruh akan ikut, terlibat dalam mogok nasional, tapi bentuknya stop produksi. Jadi, dia tidak produksi, keluar dari pabrik,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat konferensi pers di samping Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said mengatakan, pihaknya mengajukan 9 tuntutan dalam gugatan judicial review yang diajukan ke MK. Gugatan ini membahas mulai dari upah murah yang mencekik kehidupan buruh, status kerja outsourcing, hingga perihal jam kerja, cuti haid bagi buruh perempuan.

“Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi,” lanjut Said.

Dengan menghentikan produksi di pabrik, Said mengatakan, hal ini akan lebih efektif untuk memaksa pemerintah mendengarkan gugatan mereka. Dirinya memastikan, demo sengaja dilakukan untuk membuktikan kalau tidak ada buruh, ekonomi akan lumpuh.

“Memang mogok itu melumpuhkan ekonomi karena secara ekonomi kita (buruh) terancam. Kita nih yang siapapun, kamu, rakyat Indonesia yang bekerja, terancam masa depannya dengan outsourcing, upahnya murah,” imbuh dia.

Said mengatakan, kurang lebih 5 juta buruh yang tergabung dalam aksi mogok nasional ini. Lamanya mogok masih diperhitungkan mengingat massa juga masih menanti putusan dari MK.

Untuk saat ini, proses persidangan di MK masih dalam agenda pemeriksaan saksi ahli. Sementara, Said Iqbal sendiri dijadwalkan untuk memberikan kesaksian sebagai saksi fakta di MK pada minggu depan.

Sementara itu, massa buruh tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Saat ini, rekayasa lalu lintas sekitar Monas dan Gambir bersifat situasional. Tapi, Jalan Medan Merdeka Barat di depan gedung Kemenparekraf sudah ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini salah satunya untuk mengawal proses judicial review Undang-undang Cipta Kerja yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami telah mengajukan gugatan judicial review untuk uji materiil. Hari ini adalah sidang saksi ahli, dan mungkin minggu depan adalah sidang terakhir, saksi ahli dan fakta,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di samping Patung Arjuna Wijaya atau patung kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said mengatakan, ada sembilan tuntutan yang kini sedang mereka perjuangkan. Pertama, soal upah murah yang menekan hidup para buruh.

Penolakan dilakukan karena kenaikan upah yang hanya 1,58 persen tidak sebanding dengan tingginya inflasi yang mencapai 2,8 persen dan kenaikan harga bahan pangan saat ini.

Tuntutan kedua, buruh menolak sistem kerja outsourcing atau pekerja lepas yang tidak lagi dibatasi.

Akibatnya, pihak perusahaan tidak kunjung memberikan kepastian terhadap status kerja buruh.

“Yang ketiga adalah tentang PHK, UU Cipta Kerja katanya untuk menyerap tenaga kerja. Tapi, nyatanya banyak PHK,” lanjut Said.

Dia menekankan pada fenomena PHK yang akhir-akhir ini menimpa ribuan buruh di industri tekstil.

Selain itu, kurir logistik pun terancam terkena PHK karena maraknya aplikasi belanja online.

Selanjutnya, massa menuntut agar MK juga memperhatikan soal besaran pesangon yang dibayarkan oleh perusahaan serta semakin mudahnya PHK dilakukan.

“Pesangon itu cuma 0,5 kali aturan. Kalau waktu UU nomor 13 tahun 2003, pesangonnya itu dua kali. Sekarang itu 0,5 kali (dari aturan). Makanya, PHK gampang,” lanjut Said.

Kemudian, massa juga menuntut agar jam kerja yang lebih fleksibel dan pengaturan cuti, terutama bagi buruh wanita yang haid dan hamil.

Said mengatakan, selama ini, buruh perempuan mendapatkan ketidakpastian upah saat mengajukan cuti haid atau hamil.

Tuntutan kedelapan, buruh meminta agar pemerintah mengawasi kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia. Jumlah tenaga asing yang semakin banyak dinilai merugikan buruh lokal.

Terakhir, buruh meminta agar hakim MK menyoroti hilangnya sejumlah sanksi pidana terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh.

KSPI optimistis setidaknya empat dari sembilan gugatan mereka akan dikabulkan hakim MK. Jika gugatan mereka tidak dikabulkan, KSPI akan melawan habis UU Cipta Kerja.

Untuk diketahui, massa buruh tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Saat ini, rekayasa lalu lintas sekitar Monas dan Gambir bersifat situasional. Namun, Jalan Medan Merdeka Barat di depan gedung Kemenparekraf sudah ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.