JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ditutup imbas adanya aksi unjuk rasa buruh di Patung Arjuna Wijaya atau Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pengamatan Kompas.com di lokasi sejak pukul 10.30 WIB, massa buruh mulai berdatangan di area Bundaran Patung Kuda. Mobil komando mulai mengumpulkan sejumlah massa sekitar pukul 10.45 WIB.

Polisi sudah menutup Jalan Medan Merdeka Barat dengan barrier saat massa datang.

Sementara itu, kendaraan dari arah Jalan MH Thamrin yang ingin melintas ke Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sedangkan kendaraan yang ingin menuju ke arah Harmoni dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan.

Namun, arus kendaraan dari arah Jalan Medan Merdeka Utara menuju Jalan MH Thamrin tetap dibuka.

Terlihat juga beberapa petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas di Bundaran Patung Kuda.

Sebelumnya, massa buruh akan menggelar aksi damai di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal putusan atas uji formil terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Kamis (31/10/2024).

“Pada 31 Oktober 2024, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi,” ujar Presiden Serikat Buruh Said Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Said meminta pihak kepolisian tidak menghalangi langkah massa buruh dengan menyekat lokasi aksi di Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat.

“Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional,” kata Said.

Presiden Partai Buruh ini menegaskan, putusan MK ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.859 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal aksi demonstrasi dari massa buruh di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Massa buruh akan berunjuk rasa untuk mengawal putusan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada 1.859 personel gabungan untuk keamanan aksi," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Kamis pagi.

Susatyo juga meminta para aksi bisa tertib dalam menyampaikan aspirasinya.

"Lakukan unjuk rasa secara damai, tidak memaksakan kehendan, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati pengguna jalan," kata dia.

Sementara terkait pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional. Tergantung kondisi yang terjadi di lapangan.

"Kalau eskalasi massa meningkat, arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Barat ditutup," jelas Susatyo.

Diberitakan sebelumnya, ribuan buruh bakal berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), untuk mengawal putusan atas uji formil terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Pada 31 Oktober 2024, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi,” ujar Presiden Serikat Buruh Said Iqbal dalam keterangan resminya.

Said meminta agar polisi tidak menghalang-halangi langkah buruh dengan cara menyekat lokasi aksi di Bundaran Patung Kuda.

“Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional,” kata Said.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jakarta, Kardinal menuturkan, upah buruh saat ini tidak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta yang terus naik setiap tahunnya.

"Jangankan untuk bertahan hidup, untuk makan saja sulit," ujar Kardinal saat ditemui di depan Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kardinal menuturkan, para buruh meminta pemerintah menghargai hasil tenaga mereka dengan menaikan upah 8-10 persen pada 2025.

"Nah, ini yang menjadi pokok persoalan. Para buruh meminta, jangan terlalu rakus lah para kapitalis. Jangan terlalu banyak mengisap tenaga buruh," kata dia.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Sebanyak 11 perwakilan buruh diizinkan untuk audiensi bertemu Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi untuk menyampaikan tuntutan mereka.

"Kami paham artinya ini mencoba membuka ruang yang telah kami alami lima tahun ke belakangan," ujar Kardinal.

Kardinal menuturkan, demo hari ini merupakan permulaan dari aksi-aksi selanjutnya jika tuntutan mereka tidak disetujui.

"Kami melihat ini adalah permulaan, menuju tadi, 11-12 November, melakukan mogok nasional," tegas dia.

Sebagai informasi, massa buruh melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah 8-10 persen di tahun 2025, di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu.

Dari atas mobil komando, orator menyampaikan bahwa demo buruh akan terus berkelanjutan apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Ada dua tuntutan yang massa buruh sampaikan. Pertama, terkait kenaikan UMP 2024 dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional," kata Ketua Perda KSPI Jakarta Winarso.

Winarso menegaskan, aksi mogok nasional akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh berencana untuk melakukan mogok nasional setop produksi selama satu hari sambil menunggu hasil keputusan sidang judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan, rencana tersebut menjadi pilihan lantaran aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh selama ini dinilai tidak didengar. Bahkan, pihaknya menilai bahwa MK tidak berpihak pada para buruh.

“Yang paling penting itu yang didengar oleh konstitusi, melumpuhkan ekonomi dan melumpuhkan ekonomi itu adalah mogok. Dan itu dibenarkan oleh konstitusi,” kata Said dalam aksi demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda Monas, Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi mogok nasional akan dilakukan dalam bulan ini. Kendati begitu, dia belum bisa memastikan kapan aksi ini akan dilakukan lantaran masih harus menunggu hasil keputusan sidang akhir.

Menurutnya, aksi mogok tersebut nantinya akan diikuti oleh lebih dari 5 juta buruh. Selain melakukan setop produksi, para buruh juga akan bergerak ke sentra-sentra pemerintahan untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Perbesar

Dia menyebut, aksi setop produksi oleh para buruh kemungkinan tidak hanya dilakukan selama satu hari saja.

“Berapa lamanya, kita akan perhitungkan seberapa pemerintah mau mendengar aspirasi, dan Mahkamah Konstitusi mau mendengar aspirasi cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law khususnya setidak-tidaknya adalah tentang klaster ketenagakerjaan,” jelasnya.

Dia mengharapkan, 4 dari 9 poin yang dituntut para buruh dapat dihilangkan dari Omnibus Law Cipta Cipta Kerja,

“Kalau ini 4 kita bisa dapat setidak-tidaknya mengurangi tekanan penindasan terhadap kaum buruk,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kalangan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Senin (8/7/2024) untuk menuntut UU Cipta Kerja dicabut.

Aksi demo buruh dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review omnibus law Cipta Kerja, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Perbesar

Aksi yang berlangsung sejak 11.00 WIB itu dihadiri oleh sekitar ratusan buruh yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

Terdapat sejumlah alasan pihaknya melakukan judicial review ke MK. Pertama, konsep upah minimum yang kembali pada upah murah. Kedua, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan.

Ketiga, kontrak yang berulang. Keempat, pesangon yang murah. Kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah. Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti yang dinilai menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

Kedelapan, kekhawatiran terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja asing. Kesembilang, hilangnya sanksi pidana sehingga dinilai memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan penutupan ruas jalan di kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada hari ini sehubungan dengan adanya aksi demo buruh.

Mengutip laman TMC Polda Metro Jaya, penutupan arus lalu lintas dilakukan dalam rangka kegiatan penyampaian pendapat di kawasan itu.

Pasalnya, ribuan buruh dijadwalkan melakukan demonstrasi terkait UU Cipta Kerja. Uji materiel undang-undang tersebut juga tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk sementara situasi arus lalu lintas dialihkan menuju arah Jalan Medan Merdeka Barat maupun arah Jalan Budi Kemuliaan,” demikian keterangan yang diunggah akun X/Twitter @TMCPoldaMetro, Senin (8/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di MK, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiel omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar. Khusus di Jakarta, peserta aksi demonstrasi diperkirakan mencapai ribuan orang.

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa akan berkumpul di Jakarta dengan titik utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

Sebelumnya, massa akan berkumpul di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, dan mulai melakukan aksi pada 10.00 WIB. Diperkirakan peserta aksi demonstrasi mencapai ribuan orang.