Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pihaknya, juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Yassierli mengungkapkan, langkah yang akan diambil yakni menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Selain itu, mengajak serikat pekerja/serikat buruh, Apindo, Kadin dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut putusan MK.

"Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui lembaga kerja sama tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan, pihaknya memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. Dia pun mengajak pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk turut mengambil bagian dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Pasalnya, kata Yassierli, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut pekerja/buruh yang sedang aktif bekerja, tetapi juga berkaitan dengan tantangan yang lebih besar.

“Seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena PHK,” tandasnya.

S.com - Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyoroti kondisi pekerja atau buruh yang semakin memprihatikan hingga menjelang HUT ke-79 RI pada Sabtu (17/8/2024).

Mirah mengatakan, kondisi pekerja atau buruh semakin buruk lantaran terdampak penetapan upah murah sejak tahun 2015 lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Aturan tersebut, kata dia, menghilangkan perhitungan komponen hidup layak.

"Serta meniadakan fungsi Dewan Pengupahan mengakibatkan politik upah murah berlaku tanpa hambatan, lalu munculnya UU Omnibus Law Cipta Kerja makin memperkuat penetapan upah murah bagi pekerja/buruh Indonesia," kata Mirah dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Mirah mengatakan, kondisi pekerja semakin terjepit dengan tingginya harga pangan dan harga barang kebutuhan pokok.

Hal ini, kata dia, menyebabkan daya beli turun di mana upah tidak bisa mengimbangi harga pangan dan kebutuhan dasar yang cenderung tidak terkendali.

"Dampak mengerikan adalah perusahaan banyak yang tutup karena produksi menumpuk alias tidak lalu, sehingga perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal para pekerja/buruhnya sebagai jalan satu-satunya agar perusahaan bisa tetap berjalan," ujarnya.

Mirah menyebut, saat ini golongan kelas menengah sedang menahan untuk konsumsi lantaran karena daya belinya menurun bahkan perlahan akan masuk ke jurang kemiskinan. karena merasakan PHK massal tapi tidak mendapatkan bantuan sosial.

Ia mengingatkan 2024 sudah semakin memasuki akhir tahun, penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) tak boleh menimbulkan polemik di antara pekerja dan pengusaha.

"Pemerintah harus belajar dari kondisi ekonomi rakyat saat ini, dampak upah murah membuat hidup pekerja/buruh semakin miskin dan kondisi pengusaha pun mengalami hal yang sama di mana hasil produksi barang dan jasa menjadi tidak laku akibatnya perusahaan menjadi bangkrut lalu tutup," tuturnya.

Lebih lanjut, Mirah berpesan penetapan UMP 2025 tidak menerapkan kebijakan upah murah bagi pekerja atau buruh Indonesia.

"Pemerintah yang baru diharapkan bisa memperbaiki kondisi ekonomi saat ini dengan memastikan semua warga negara pekerja/buruh mendapatkan kesejahteraan, cita-cita semua pihak untuk mewujudkan Indonesia Emas bisa terealisasi," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Sidang uji materiil Undang-undang (UU) No.6/2023 tentang Cipta Kerja kembali berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Partai Buruh selaku pemohon menghadirkan Amalinda Savirani dari Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku ahli.

Dalam agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli tersebut, Amalinda, memaparkan bahwa telah terjadi peningkatan tekanan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan neoliberalisasi pasar tenaga kerja secara global.

“Persoalan kelas pekerja, persoalan perburuhan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari konteks makro yang disebut sebagai deindustrialisasi,” kata Amalinda di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menurut pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan UGM tersebut, gejala deindustrialisasi yang dialami Indonesia ini masih menjadi perdebatan para ekonom.

Namun demikian, Amalinda menyoroti bahwa sumbangan sektor industri terhadap pendapatan negara, dalam hal ini produk domestik bruto (PDB), terus-menerus berkurang.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap sektor manufaktur atau pengolahan terus meningkat, sehingga semestinya menjadi pertimbangan dalam menyusun UU Cipta Kerja.

“Menurut saya pembicaraan terkait dengan gugatan terhadap UU Cipta Kerja, terutama klaster perburuhan, itu perlu melihat konteks besar makro ekonomi Indonesia saat ini," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menggarisbawahi tren demografi di Indonesia, utamanya tentang peningkatan populasi tenaga kerja muda.

Menurut Amalinda, apabila substansi UU Cipta Kerja tidak sensitif terhadap kelompok ini, maka akan tercipta kelas pekerja yang rentan tak terpenuhi haknya.

Adapun, perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh kalangan buruh yakni Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta beberapa perseorangan selaku pemohon.

Terdapat total 93 petitum pemohon yang pada pokoknya menggugat ketentuan upah murah, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan, kontrak yang berulang, pesangon murah, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, pengaturan jam kerja yang fleksibel, pengaturan cuti, peningkatan jumlah tenaga kerja asing, dan penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha.

Mahkamah telah meregister perkara ini pada 4 Desember 2023 lalu. Sidang pengujian materi UU Cipta Kerja ini kembali digelar usai MK melangsungkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Diberitakan sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini, Senin (8/7/2024).

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan, aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota seperti di Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh berencana untuk melakukan mogok nasional setop produksi selama satu hari sambil menunggu hasil keputusan sidang judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan, rencana tersebut menjadi pilihan lantaran aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh selama ini dinilai tidak didengar. Bahkan, pihaknya menilai bahwa MK tidak berpihak pada para buruh.

“Yang paling penting itu yang didengar oleh konstitusi, melumpuhkan ekonomi dan melumpuhkan ekonomi itu adalah mogok. Dan itu dibenarkan oleh konstitusi,” kata Said dalam aksi demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda Monas, Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi mogok nasional akan dilakukan dalam bulan ini. Kendati begitu, dia belum bisa memastikan kapan aksi ini akan dilakukan lantaran masih harus menunggu hasil keputusan sidang akhir.

Menurutnya, aksi mogok tersebut nantinya akan diikuti oleh lebih dari 5 juta buruh. Selain melakukan setop produksi, para buruh juga akan bergerak ke sentra-sentra pemerintahan untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Perbesar

Dia menyebut, aksi setop produksi oleh para buruh kemungkinan tidak hanya dilakukan selama satu hari saja.

“Berapa lamanya, kita akan perhitungkan seberapa pemerintah mau mendengar aspirasi, dan Mahkamah Konstitusi mau mendengar aspirasi cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law khususnya setidak-tidaknya adalah tentang klaster ketenagakerjaan,” jelasnya.

Dia mengharapkan, 4 dari 9 poin yang dituntut para buruh dapat dihilangkan dari Omnibus Law Cipta Cipta Kerja,

“Kalau ini 4 kita bisa dapat setidak-tidaknya mengurangi tekanan penindasan terhadap kaum buruk,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kalangan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Senin (8/7/2024) untuk menuntut UU Cipta Kerja dicabut.

Aksi demo buruh dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review omnibus law Cipta Kerja, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Perbesar

Aksi yang berlangsung sejak 11.00 WIB itu dihadiri oleh sekitar ratusan buruh yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

Terdapat sejumlah alasan pihaknya melakukan judicial review ke MK. Pertama, konsep upah minimum yang kembali pada upah murah. Kedua, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan.

Ketiga, kontrak yang berulang. Keempat, pesangon yang murah. Kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah. Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti yang dinilai menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

Kedelapan, kekhawatiran terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja asing. Kesembilang, hilangnya sanksi pidana sehingga dinilai memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan penutupan ruas jalan di kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada hari ini sehubungan dengan adanya aksi demo buruh.

Mengutip laman TMC Polda Metro Jaya, penutupan arus lalu lintas dilakukan dalam rangka kegiatan penyampaian pendapat di kawasan itu.

Pasalnya, ribuan buruh dijadwalkan melakukan demonstrasi terkait UU Cipta Kerja. Uji materiel undang-undang tersebut juga tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk sementara situasi arus lalu lintas dialihkan menuju arah Jalan Medan Merdeka Barat maupun arah Jalan Budi Kemuliaan,” demikian keterangan yang diunggah akun X/Twitter @TMCPoldaMetro, Senin (8/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di MK, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiel omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar. Khusus di Jakarta, peserta aksi demonstrasi diperkirakan mencapai ribuan orang.

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa akan berkumpul di Jakarta dengan titik utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

Sebelumnya, massa akan berkumpul di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, dan mulai melakukan aksi pada 10.00 WIB. Diperkirakan peserta aksi demonstrasi mencapai ribuan orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini, Senin (8/7/2024).

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan, aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial reviewOmnibus LawUU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota seperti di Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa akan berkumpul di Jakarta dengan titik utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

Sebelumnya, massa akan berkumpul di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, dan mulai melakukan aksi pada 10.00 WIB. Diperkirakan peserta aksi demonstrasi mencapai ribuan orang.

Said menyebut terdapat sejumlah alasan pihaknya melakukan judicial review ke MK. Pertama, konsep upah minimum yang kembali pada upah murah.

Kedua, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan. Ketiga, kontrak yang berulang. Keempat, pesangon yang murah. Kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah.

Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti yang dinilai menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

Kedelapan, kekhawatiran terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja asing. Kesembilan, hilangnya sanksi pidana sehingga dinilai memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

“Aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah untuk mendengarkan suara pekerja dan mencabut UU Cipta Kerja yang telah terbukti merugikan,” tegasnya.