Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Welfizon Yuza membantah melakukan diskriminasi dalam pembagian kuota operator layanan Jaklingko alias Mikrotrans.

Hal tersebut disampaikannya sebagai respons terhadap tuntutan sejumlah operator dan pengemudi Jaklingko yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024) lalu.

“Semuanya kita berikan kesempatan yang sama. Tinggal mereka mengajukan diri [untuk masuk program Jaklingko],” katanya kepada wartawan di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (1/7/2024).

Menurut dia, tidak ada monopoli yang dilakukan oleh salah satu operator dari sekitar 11 operator yang ada.

Welfizon menjelaskan, melalui kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), biaya operasional Transjakarta turut disubsidi oleh APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dengan demikian, pihaknya menegaskan bahwa PSO digunakan untuk layanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, tak terkecuali penambahan armada.

“Penambahan unit, penambahan armada kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau makin banyak penggunanya, tetapi di situ unitnya terbatas, kita akan tambah unit,” imbuhnya.

Welfizon kemudian mengeklaim bahwa dari anggaran PSO yang dikucurkan Pemprov DKI sebesar Rp3,2 triliun pada 2023, pihaknya berhasil meningkatkan jumlah pelanggan hingga 48,8% dari tahun sebelumnya.

Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa Transjakarta menjalankan layanan Mikrotrans sesuai aturan main.“Jadi anggarannya kita coba optimalkan, sehingga lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan,” tandas dia.

Tuntutan Sopir Jaklingko

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa yang terdiri dari sopir dan operator unit Mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024) lalu.

Koordinator lapangan aksi FKLB, Fahrul Fatah, mengatakan bahwa mereka menuntut sejumlah hal seperti transparansi pembagian kuota dari angkutan reguler yang bergabung dengan program Jaklingko yang selama ini dianggap tidak adil.

“Anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program Jaklingko, tetapi tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas,” kata Fahrul saat menyampaikan tuntutannya, Selasa (30/7/2024).

Selain itu, pihaknya juga meminta PT Transjakarta mengurangi aturan yang merugikan operator dan pengemudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.

Sementara itu, Ketua FKLB Berman Limbong menyebut bahwa pihaknya juga meminta agar kebijakan upah bagi pengemudi Mikrotrans dirombak ulang. Pasalnya, menurut dia, para sopir tetap dipatok jarak minimal 100 km per harinya agar bisa mendapatkan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

Itu sebabnya, sejumlah operator kendaraan umum tersebut menuntut keadilan dan meminta Heru Budi Hartono untuk bisa memberikan solusi.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji memperhatikan nasib sopir layanan Jaklingko yang menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta beberapa hari lalu.

Dia mempersilakan para pengemudi armada Mikrotrans menyampaikan keberatannya ke PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Yang kemarin demo, saya akan perhatikan. Asal berlandaskan dengan aturan yang ada,” katanya kepada wartawan di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam.

Heru juga menjelaskan, pengoperasian Mikrotrans berkaitan erat dengan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) yang diatur oleh Pemprov DKI Jakarta.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 43/2020 tentang PSO dan pemberian subsidi dari APBD kepada PT Transjakarta. Beleid tersebut memperbarui ketentuan serupa dalam Pergub No. 62/2016.

“Aturannya kan sudah dibuat sejak lama, Pergub-nya kan sudah dari tahun 2019 atau 2020. Dan aturan itu tidak berubah,” sambung dia.

Sementara itu, mengenai tuntutan untuk memecat jajaran direksi Transjakarta akibat polemik tersebut, Heru Budi melimpahkannya kepada Dishub untuk mengevaluasi.

Dirinya juga menekankan peran Transjakarta untuk menindaklanjuti dugaan adanya pemalsuan dokumen dari oknum operator agar armadanya dapat beroperasi.

“Itu tugasnya Transjakarta untuk menindaklanjuti pemalsuan dokumen. Transjakarta kan komisarisnya ada polisi, ada TNI. Jadi kalau ada pemalsuan itu ditindaklanjuti, karena itu menyerap PSO,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah massa yang terdiri dari sopir dan operator unit Mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024) lalu.

Koordinator lapangan aksi FKLB, Fahrul Fatah, mengatakan bahwa mereka menuntut sejumlah hal seperti transparansi pembagian kuota dari angkutan reguler yang bergabung dengan program Jaklingko yang selama ini dianggap tidak adil.

“Anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program Jaklingko, tetapi tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas,” kata Fahrul saat menyampaikan tuntutannya, Selasa (30/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi B DPRD DKI Jakarta segera memanggil pihak PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) buntut unjuk rasa yang digelar sopir Jaklingko pada Selasa (30/7/2024) kemarin.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak menyatakan pihaknya bakal mendengar tanggapan Transjakarta mengenai keluhan para sopir armada Mikrotrans tersebut, di antaranya soal skema pengupahan dan pembagian kuota operator.

“Ya, kita akan panggil untuk dialog ini Transjakarta, menyikapi apa yang mereka [demonstran] sampaikan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, Dewan perlu mendengar penjelasan dari kedua belah pihak untuk memetakan permasalahan yang terjadi.

Selain itu, dirinya juga berpendapat bahwa para sopir armada tersebut mestinya bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada Komisi B maupun fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPRD.

Ketika ditanya perihal kapan pemanggilan tersebut akan dilakukan, Gilbert belum dapat memastikan lebih lanjut.

“Minggu ini kan kita rapat komisi. Jadi kita tidak akan punya waktu dalam minggu ini, tetapi kita akan sikapi,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah massa yang terdiri dari sopir dan operator unit Jaklingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024) kemarin.

Koordinator lapangan aksi FKLB, Fahrul Fatah, mengatakan bahwa mereka menuntut sejumlah hal seperti transparansi pembagian kuota dari angkutan reguler yang bergabung dengan program Jaklingko yang selama ini dianggap tidak adil.

“Anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program Jaklingko, tetapi tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas,” kata Fahrul saat menyampaikan tuntutannya, Selasa (30/7/2024).

Selain itu, pihaknya juga meminta PT Transjakarta mengurangi aturan yang merugikan operator dan pengemudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.

Sementara itu, Ketua FKLB Berman Limbong menyebut bahwa pihaknya juga meminta agar kebijakan upah bagi pengemudi Mikrotrans dirombak ulang. Pasalnya, menurut dia, para sopir tetap dipatok jarak minimal 100 km per harinya agar bisa mendapatkan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

Itu sebabnya, sejumlah operator kendaraan umum tersebut menuntut keadilan dan meminta Heru Budi Hartono untuk bisa memberikan solusi.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah massa yang terdiri dari sopir dan operator Jaklingko menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (30/7/2024).

Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Daud Joseph menyampaikan bahwa 29 rute layanan Mikrotrans tak beroperasi imbas aksi unjuk rasa tersebut.

“Transjakarta menyampaikan bahwa dari 94 rute mikrotrans, 65 rute beroperasi dengan normal,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Dia melanjutkan, pelanggan masih bisa beraktivitas dengan layanan Transjakarta lainnya, baik BRT, non BRT, maupun rute mikrotrans yang beroperasi.

Selain itu, pihaknya juga telah menambah armada untuk memfasilitasi para pelanggan Transjakarta, khususnya pada wilayah-wilayah yang mengalami penyesuaian layanan Mikrotrans.

"Transjakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan tetap normal. Integrasi layanan Transjakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Berikut 29 rute layanan Mikrotrans yang tidak beroperasi imbas unjuk rasa:

Wilayah Utara:

1. JAK 88 Terminal Tanjung Priok - Ancol Barat

2. JAK 89 Terminal Tanjung Priok - Taman Kota Intan

3. JAK 77 Tanjung Priok - Jembatan Hitam

4. JAK 76 Jalan Industri Raya - ASMI

5. JAK 87 Terminal Tanjung Priok - Terminal Rawamangun

6. JAK 90 Terminal Tanjung Priok - Rusun Kemayoran

7. JAK 01 Plumpang - Tanjung Priok

8. JAK 61 Cempaka Putih - Pulogadung

Wilayah Pusat:

1. JAK 13 Tanah Abang - Kota Intan via Jembatan 5

2. JAK 10 Kota - Tanah Abang

3. JAK 07 Tanah Abang - Tawakal

4. JAK 08 Roxy - Benhil

5. JAK 09 Roxy Mas - Karet

6. JAK 11 Kebayoran Lama - Tanah Abang

7. JAK 12 Kebayoran Lama - Tanah Abang via Pos Pengumben

8. JAK 14 Meruya - Tanah Abang

9. JAK 10b Stasiun Gondangdia - Cikini (via Jalan Kramat Raya)

Wilayah Timur 2:

1. JAK 33 Pulogadung - Kota

2. JAK 106 Terminal Klender - Terminal Kampung Melayu

3. JAK 42 Pondok Kelapa - Kampung Melayu

4. JAK 41 Kampung Melayu - Pulogadung

5. JAK 84 Kampung Melayu - Kapin

6. JAK 34 Rawamangun - Klender

7. JAK 85 Bintara - Cipinang Indah

8. JAK 86 Terminal Rawamangun - Terminal Manggarai

9. JAK 35 Pangkalan Jati - Rawamangun

Wilayah Barat:

1. JAK 53 Grogol - Pos Pengumben via Slipi

2. JAK 54 Grogol - Benhil

3. JAK 56 Grogol - Srengseng.