Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Massa berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke Gedung DPR RI.

Dalam aksinya hari ini, Partai buruh dan SPI menyatakan sikap bahwa reforma agraria dimanipulasi dan melanggar konstitusi. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sikap ini diambil berdasarkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade ini.

“Reforma agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menjadikan Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sama halnya dengan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No.18/2012 tentang Pangan.

Pemerintah kata Henry justru menerbitkan regulasi yang bertentangan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya tidak hanya semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani dan rakyat.

Partai Buruh dan SPI pun meminta pemerintah untuk memastikan land reform, yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan permukiman, serta fasilitas sosial bagi rakyat.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang mengambil tanah rakyat dan membabat hutan hujan Indonesia seperti proyek food estate, dan real estate.

Tak hanya itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menghentikan pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah, dan pemberian HGU/HGB/Hak Pakai kepada korporasi, bahkan orang asing yang diusung oleh IMF World Bank dan bersifat Kapitalis dan Neoliberal.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No.IX /2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

“Ini diperkuat dengan harus dicabutnya UU Cipta kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi; menghalangi dilaksanakannya reforma agraria,” ujar Ferri.

Ferri juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Menurutnya, pemerintah harus melindungi hak asasi petani, sesuai dengan UU Perlindungan Petani No.19/2013.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia (World Bank).

“Bank Tanah hanyalah cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah,” tegas Said.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.

“Regulasi ini tak hanya merugikan kalangan buruh, tapi juga petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Massa berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke Gedung DPR RI.

Dalam aksinya hari ini, Partai buruh dan SPI menyatakan sikap bahwa reforma agraria dimanipulasi dan melanggar konstitusi. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sikap ini diambil berdasarkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade ini.

“Reforma agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menjadikan Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sama halnya dengan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No.18/2012 tentang Pangan.

Pemerintah kata Henry justru menerbitkan regulasi yang bertentangan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya tidak hanya semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani dan rakyat.

Partai Buruh dan SPI pun meminta pemerintah untuk memastikan land reform, yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan permukiman, serta fasilitas sosial bagi rakyat.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang mengambil tanah rakyat dan membabat hutan hujan Indonesia seperti proyek food estate, dan real estate.

Tak hanya itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menghentikan pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah, dan pemberian HGU/HGB/Hak Pakai kepada korporasi, bahkan orang asing yang diusung oleh IMF World Bank dan bersifat Kapitalis dan Neoliberal.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No.IX /2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

“Ini diperkuat dengan harus dicabutnya UU Cipta kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi; menghalangi dilaksanakannya reforma agraria,” ujar Ferri.

Ferri juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Menurutnya, pemerintah harus melindungi hak asasi petani, sesuai dengan UU Perlindungan Petani No.19/2013.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia (World Bank).

“Bank Tanah hanyalah cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah,” tegas Said.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.

“Regulasi ini tak hanya merugikan kalangan buruh, tapi juga petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan, jumlah petani gurem mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.Petani gurem merupakan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan, jumlah petani gurem tercatat mencapai 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2013 yang tercatat sebanyak 14,24 juta.

“Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Pihaknya menilai, kebijakan reforma agraria selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diarahkan untuk melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang telah timpang, melalui proyek sertifikasi tanah.

Selain itu, kebijakan ini disebut menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN). Lalu, atas nama perubahan iklim, jutaan hektar tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya diarahkan pada upaya merombak struktur penguasaan agraria yang timpang.

Menurutnya, reforma agraria harus dilaksanakan berdasarkan Konstitusi yakni sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Hal ini juga perlu diperkuat dengan dicabutnya UU Cipta Kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi serta menghalangi dilaksanakannya reforma agraria.

“Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat,” ujar Ferri.

Melihat kondisi ini, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah kepada rakyat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Said menilai, reforma agraria sejati merupakan landasan bagi kedaulatan pangan. Menurutnya, jika tanah pertanian terus dikuasai korporasi besar dan dialihfungsikan untuk proyek komoditas ekspor, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin rapuh.

“Setiap tahun kita semakin bergantung pada impor pangan, sementara petani kita kehilangan akses ke tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka,” tuturnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai melanggar konstitusi dan memperburuk ketimpangan agraria. Said juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya.

“UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan, jumlah petani gurem mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.Petani gurem merupakan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan, jumlah petani gurem tercatat mencapai 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2013 yang tercatat sebanyak 14,24 juta.

“Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Pihaknya menilai, kebijakan reforma agraria selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diarahkan untuk melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang telah timpang, melalui proyek sertifikasi tanah.

Selain itu, kebijakan ini disebut menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN). Lalu, atas nama perubahan iklim, jutaan hektar tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya diarahkan pada upaya merombak struktur penguasaan agraria yang timpang.

Menurutnya, reforma agraria harus dilaksanakan berdasarkan Konstitusi yakni sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Hal ini juga perlu diperkuat dengan dicabutnya UU Cipta Kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi serta menghalangi dilaksanakannya reforma agraria.

“Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat,” ujar Ferri.

Melihat kondisi ini, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah kepada rakyat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Said menilai, reforma agraria sejati merupakan landasan bagi kedaulatan pangan. Menurutnya, jika tanah pertanian terus dikuasai korporasi besar dan dialihfungsikan untuk proyek komoditas ekspor, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin rapuh.

“Setiap tahun kita semakin bergantung pada impor pangan, sementara petani kita kehilangan akses ke tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka,” tuturnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai melanggar konstitusi dan memperburuk ketimpangan agraria. Said juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya.

“UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil,” pungkasnya.