Kalau mau membandingkan itu harusnya itu di konsumen. Itu akan kelihatan.

Kabupaten Paser, Kaltim (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal harga beras di Indonesia yang dinilai mahal, dan mengatakan hal itu dipicu oleh harga beras impor yang dihitung dengan skema "free on board" atau FOB.

Pernyataan Presiden Jokowi itu merespons soal anggapan harga beras di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan harga beras di negara-negara anggota ASEAN.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa kira-kira 530 sampai 600 US dollar ditambah cost freight kira kira 40 US (dollar) coba dihitung berapa. Kalau mau membandingkan itu harusnya itu di konsumen. Itu akan kelihatan," kata Presiden Jokowi, usai meninjau Gudang Bulog Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis.

Presiden menilai bahwa harga beras impor dengan skema FOB itu sudah terbilang mahal, yakni 530-600 dolar AS per ton atau sekitar Rp8 juta sampai Rp9 juta per ton.

Kemudian, ada juga biaya pengiriman barang melalui laut atau "cost freight" yang harus dibayar Indonesia sebagai pengimpor beras, yakni sebesar 40 dolar AS per ton atau sekitar Rp600 ribu per ton.

Dari paparan tersebut, dapat dikalkulasikan harga beras impor menjadi Rp8,6 juta sampai Rp9,6 juta per ton atau sekitar Rp8.600 sampai Rp9.600 per kg.

Sementara itu berbicara tentang pendapatan petani yang dianggap rendah oleh Bank Dunia, Presiden menekankan bahwa harga jual petani dipengaruhi oleh harga beras atau gabah kering panen, jika tidak ada distorsi di lapangan.

Saat ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjaga agar harga gabah kering panen di tingkat petani pada level Rp6.000 per kg, agar petani tetap mendapat untung dan di sisi lain harga beras di tingkat konsumen masih terkendali.

"Cek di petani harga gabah berapa. Dulu Rp4.200 (per kg) sekarang Rp6.000 (per kg). Itu gabah ya bukan beras, dari situ kelihatan NTP juga dicek di lapangan," kata Presiden Jokowi pula.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Pendapatan petani di Indonesia disebut di bawah rata-rata oleh Bank Dunia. Badan Pangan Nasional menepis informasi tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengungkapkan berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 'Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II', menyebutkan rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan di Indonesia adalah Rp 66,82 juta per tahun.

Sementara jika menurut Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, rata-rata unit usaha pertanian perorangan memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun. Dengan itu dapat diartikan rerata pendapatan usaha pertanian perorangan telah mengalami peningkatan sampai lebih dari 4 kali lipat.

"Kami di Badan Pangan Nasional bersyukur pendapatan sedulur petani masih terjaga baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini turut menandakan ekosistem pangan yang dibangun mulai dari hulu sampai hilir, berjalan cukup baik. Kita meyakini apabila semangat produktivitas petani terus menggebu, tentu ketercukupan kebutuhan konsumsi pangan dari pasokan domestik mampu terwujud, sehingga kemandirian pangan nasional pun kian kokoh," kata dia dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Kemudian, BPS juga mencatat dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10% termasuk dalam kategori petani skala kecil. Petani skala kecil di Indonesia disebutkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 sehingga menjadi setara dengan Rp 44.507 per hari kerja.

Di sisi lain, pada tahun 2023, petani yang tidak termasuk kategori petani skala kecil dilaporkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 368,34 US$ PPP atau setara dengan Rp 1.929.764 per hari kerja.

"Ini naik signifikan karena pada 2021, menurut hasil SITASI, petani kategori ini kala itu hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 106,54 US$ PPP atau setara dengan Rp 506.983 per hari kerja," terang dia dalam keterangannya.

Arief mengklaim naiknya pendapatan petani itu merupakan hasil upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan beras juga ikut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.

Ini dikarenakan Bulog ditugaskan untuk melakukan penyerapan beras yang berasal dari hasil petani lokal. Sejak 2022, realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog terus meningkat.

"Pemerintah selama ini konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Badan Pangan Nasional bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani kita yang kemudian kita salurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras seperti hari ini," terang Arief.

"Realisasi penyerapan beras dalam negeri Bulog pun kian meningkat. Grafiknya itu di 2022 capai 994 ribu ton. Lalu 2023 berhasil sampai 1 juta ton. Nah di tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," pungkasnya.

Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, World Bank, Carolyn Turk menyoroti kesejahteraan petani di Indonesia. Dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024) yang lalu dia memaparkan pendapatan petani disebut di bawah US$ 1 per hari atau setara Rp 15.207.

Artinya dalam setahun diperkirakan pendapatan petani hanya berkisar di bawah US$ 341 setara Rp 5 juta. Jumlah ini bahkan jauh lebih kecil daripada pendapatan per kapita Indonesia di 2023 yang mencapai Rp 75 juta per tahun.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal sering kali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari US$ 1 sehari atau US$ 341 setahun," ungkap Carolyn Turk.

Simak juga Video 'Ma'ruf: Jamsostek Juga Penting Diberikan ke Petani, Marbot, PKL':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan, jumlah petani gurem mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.Petani gurem merupakan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan, jumlah petani gurem tercatat mencapai 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2013 yang tercatat sebanyak 14,24 juta.

“Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Pihaknya menilai, kebijakan reforma agraria selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diarahkan untuk melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang telah timpang, melalui proyek sertifikasi tanah.

Selain itu, kebijakan ini disebut menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN). Lalu, atas nama perubahan iklim, jutaan hektar tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya diarahkan pada upaya merombak struktur penguasaan agraria yang timpang.

Menurutnya, reforma agraria harus dilaksanakan berdasarkan Konstitusi yakni sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Hal ini juga perlu diperkuat dengan dicabutnya UU Cipta Kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi serta menghalangi dilaksanakannya reforma agraria.

“Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat,” ujar Ferri.

Melihat kondisi ini, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah kepada rakyat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Said menilai, reforma agraria sejati merupakan landasan bagi kedaulatan pangan. Menurutnya, jika tanah pertanian terus dikuasai korporasi besar dan dialihfungsikan untuk proyek komoditas ekspor, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin rapuh.

“Setiap tahun kita semakin bergantung pada impor pangan, sementara petani kita kehilangan akses ke tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka,” tuturnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai melanggar konstitusi dan memperburuk ketimpangan agraria. Said juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya.

“UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan, jumlah petani gurem mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.Petani gurem merupakan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan, jumlah petani gurem tercatat mencapai 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2013 yang tercatat sebanyak 14,24 juta.

“Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Pihaknya menilai, kebijakan reforma agraria selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diarahkan untuk melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang telah timpang, melalui proyek sertifikasi tanah.

Selain itu, kebijakan ini disebut menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN). Lalu, atas nama perubahan iklim, jutaan hektar tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya diarahkan pada upaya merombak struktur penguasaan agraria yang timpang.

Menurutnya, reforma agraria harus dilaksanakan berdasarkan Konstitusi yakni sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Hal ini juga perlu diperkuat dengan dicabutnya UU Cipta Kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi serta menghalangi dilaksanakannya reforma agraria.

“Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat,” ujar Ferri.

Melihat kondisi ini, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah kepada rakyat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Said menilai, reforma agraria sejati merupakan landasan bagi kedaulatan pangan. Menurutnya, jika tanah pertanian terus dikuasai korporasi besar dan dialihfungsikan untuk proyek komoditas ekspor, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin rapuh.

“Setiap tahun kita semakin bergantung pada impor pangan, sementara petani kita kehilangan akses ke tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka,” tuturnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai melanggar konstitusi dan memperburuk ketimpangan agraria. Said juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya.

“UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, MANGUPURA – Bank Dunia atau World Bank menyoroti pendapatan yang dibukukan para petani kecil Indonesia hanya berada di level US$341 atau sekitar Rp5,17 juta (asumsi kurs Rp15.189 per US$) dalam setiap tahunnya.

Direktur Wilayah Indonesia, Timor Leste, Asia Timur dan Pasifik World Bank Carolyn Turk menuturkan bahwa rata-rata pendapatan harian petani kecil di Indonesia hanya sebesar US$1 atau sebesar Rp15.190 dalam posisi kurs Kamis, (19/9/2024).

“Menurut Survei Pertanian Terpadu yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari $1 per hari atau $341 per tahun,” jelas Carolyn di hadapan 16 delegasi negara dalam agenda Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali, Kamis (19/9/2024).

Dari hasil survei itu, imbuh Carolyn, diketahui bahwa pendapatan petani beras jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan dari perkebunan dan pertanian holtikultura.

Lebih lanjut, Carolyn menjelaskan bahwa rendahnya nilai pendapatan yang dihasilkan para petani kecil RI itu tak lain dari terbatasnya lahan yang dimiliki. Hampir dari 87% petani RI hanya memiliki area pertanian kurang dari 2 hektare.

“Dan dua dari tiga petani RI memiliki kurang dari setengah hektare. Keuntungan hanya dikantongi oleh industri beras besar. Petani kecil dan pengusaha yang terbatas terkadang jatuh jauh di bawah minimum [pendapatannya],” tegasnya.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Pertanian Terintegrasi atau SITASI 2021. Berdasarkan survei tersebut, rata-rata petani skala kecil di Indonesia hanya mampu meraup pendapatan bersih Rp5,23 juta dalam setahun.

“Berdasarkan hasil SITASI 2021, rata-rata petani skala kecil di Indonesia hanya mampu meraup pendapatan bersih/penghasilan sebesar US$ PPP 1.099,88 atau setara dengan Rp5.234.019,99 dalam setahun,” tulis BPS dalam Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Karakteristik Utama Sektor Pertanian (Hasil SITASI 2021), dikutip Rabu (8/3/2023).

Sementara itu, selain petani skala kecil, termasuk perusahaan pertanian rata-rata mampu meraup pendapatan bersih sebesar Rp22,98 juta dalam setahun.

Besarnya perbedaan nominal yang diterima menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup lebar antara petani skala kecil dan bukan petani skala kecil di Indonesia.

Menurut survei tersebut, salah satu faktor yang menjadi pemicu ketimpangan tersebut adalah komposisi dari petani skala kecil yang sebagian besar terdiri dari unit usaha perorangan dan sedikit unit usaha kelompok.