Jakarta: Setiap 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional yang mengacu pada UU Pokok Agraria Tahun 1960. Hari Tani dimaksudkan untuk mengenang perjuangan petani dalam memperoleh keadilan dan lepas dari kesengsaraan akibat kebijakan agraria kolonial yang memiskinkan para petani.

Terkait hal itu Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan petani harus berpijak pada kedaulatan pangan bukan sekadar ketahanan dan keterpenuhan stok pangan.

"Kedaulatan pangan artinya bukan hanya pangan yang tersedia dan mencukupi bagi rayat, tapi juga pangan yang dihasilkan sendiri oleh para petani nasional. Bukan hanya harga pangan yang terjangkau untuk rakyat, tapi juga harga pangan yang mensejahterakan para petani dan bukan menguntungkan segelintir pengusaha, importir, dan tengkulak," kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu, 25 September 2024.
Bagi genarasi hari ini, ujar Jazuli, peringatan Hari Tani seharusnya menjadi momentum nasional untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani. Faktanya kesejahteraan petani masih jauh dari harapan, terlebih reformasi agraria yang dicanangkan belum sepenuhnya berpihak dan menjangkau seluruh petani.

"Kita masih jauh dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan, bahkan mewujudkan ketahanan pangan sekalipun. Pada 2022 skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin," ujarnya.

"Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara. Indeks ini mengukur ketahanan pangan berdasarkan atas keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, serta ketahanan sumber daya alam," ucapnya menambahkan.

Selain itu, lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini, Global Hunger Index (GHI) tahun 2023 mencatatkan tingkat kelaparan Indonesia di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara yaitu di angka 17,6 dan masuk kategori kelaparan sedang.

"Angka ini membaik dibandingkan periode 2000-2015 di mana tingkat kelaparan di Indonesia tergolong "serius", dengan skor GHI di atas 20. Walaupun angka kelaparan di Indonesia sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan upaya yang perlu dilakukan secara kolektif demi mencapai ketahanan pangan yang optimal," paparnya.

Ia mendorong kedaulatan pangan harus menjadi orientasi kebijakan negara yang didukung secara konsisten oleh kebijakan terkait lainnya. Acapkali karena orientasinya ketahanan pangan maka kebijakannya adalah pemenuhan stok pangan.

"Untuk memenuhi stok pangan kerapkali jalan pintas yang diambil yaitu impor pangan, bukan menyerap beras petani nasional. Sudah pasti petani jadi korban lagi karena impor berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani," tuturnya.

Menurutnya tidak ada jalan pintas untuk mewujudkan kedaulatan pangan, selain komitmen kebijakan perlu ditebalkan. Selain itu Pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan yang fokus pada pemberdayaan petani.

"Perhatikan biaya produksi pertanian sehingga petani bisa memiliki keuntungan. Sarana produksi, seperti pupuk dan bibit, hingga sewa lahan dan rantai distribusi, harus turut menjadi fokus dalam kebijakan pemerintah," paparnya.

"Bagaimana mungkin masyarakat tertarik bertani kalau biaya produksi, seperti harga pupuk dan sewa lahan terus naik. Prospek pertanian tidak menarik dikembangkan karena biaya produksi naik, sementara penghasilan turun. Ini perlu perhatian bersama dari pemerintah secara sinergis lintas sektor dan bidang termasuk dengan swasta dan pengusaha," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

Jakarta: Hari Tani Nasional menjadi momen yang sangat penting dalam merayakan peran petani sebagai pilar utama dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Baca juga: Beleaf Raih Perpanjangan Pendanaan Seri-A, Akselerasi Program FaaS dan Jaringan Global

Momen yang dilaksanakan setiap 24 September mengajak warga untuk lebih menghargai jerih payah dan kontribusi para petani yang telah berjuang untuk menyediakan makanan bagi kita semua.

Selain itu, peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk merenungkan tantangan yang dihadapi petani, serta pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dikutip dari berbagai sumber, ini sejarah hari tani nasional yang dilaksanakan setiap 24 September.

Lahir dari UU Pokok Agraria

Sebelum penetapan Hari Tani Nasional, pada 24 September 1960, lahir Undang-Undang No 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) setelah 12 tahun proses pembentukan. Sejumlah panitia berkontribusi dalam merumuskan UU ini, antara lain:
Panitia Agraria Yogya (1948).
Panitia Agraria Jakarta (1951).
Panitia Soewahjo (1955).
Panitia Negara Urusan Agraria (1956).
Rancangan Soenarjo (1958).
Rancangan Sadjarwo (1960).

UUPA memiliki makna penting bagi Indonesia, sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” bunyi pasal itu.

UU ini menggantikan hukum agraria kolonial dengan hukum agraria nasional yang sesuai dengan realitas masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum hak atas tanah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama petani.

Hari Tani Nasional secara resmi dibentuk melalui Keputusan Presiden Soekarno Nomor 169 Tahun 1963. Di masa Orde Baru, sektor pertanian mengalami berbagai perubahan signifikan, seperti pembentukan Badan Litbang Pertanian (1974) dan Departemen Koperasi (1980) untuk membantu petani kecil.

Selain itu, reorganisasi di Badan Litbang Pertanian pada 1983 dan pembentukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) pada 1993 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pertanian di seluruh provinsi.

Momentum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan

Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan memahami sejarah dan dasar hukum yang mendasari UUPA, kita diingatkan akan tanggung jawab bersama untuk menjaga dan memberdayakan sektor pertanian.

Kesadaran akan pentingnya pertanian harus terus ditingkatkan, serta dukungan untuk para petani harus semakin nyata, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. ( Nanda Sabrina Khumairoh).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN dalam memperingati Hari Tani Nasional, Selasa, 24 September 2024.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria dan Koordinator Umum Aksi, Dewi Kartika, mengatakan Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN telah gagal dalam menjalankan Reforma Agraria.

Dalam aksinya, Geram Tanah juga menyampaikan 10 Tuntutan Petani untuk mengatasi Darurat Agraria dan Darurat Demokrasi kepada pemerintahan presiden selanjutnya.

“Kementerian ATR/BPN sibuk memfasilitasi pengadaan tanah bagi investor, untuk ekonomi khusus, untuk pembangunan infrastruktur dan merampas tanah milik rakyat,” teriak Dewi menggunakan pengeras suara.

Pertama, Geram Tanah meminta pemerintah menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dengan melakukan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani dan perempuan petani, serta menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai proses pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran.

"Selanjutnya, negara menjamin ketersediaan modal, pendidikan, teknologi tepat guna, benih, pupuk, infrastruktur pertanian dan pasar yang berkeadilan," kata Dewi.

Kedua, melakukan reformasi kelembagaan untuk mendukung Reforma Agraria dengan menyatukan fungsi planologi kehutanan, tata ruang, geospasial dan pengadministrasian hak atas tanah, baik di darat maupun pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam satu kementerian yang mengurus agraria-pertanahan.

Menurut Dewi, untuk melaksanakan itu, Presiden harus membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan pelibatan Organisasi Rakyat.

Ketiga, mencabut regulasi anti-petani dan rakyat, yakni UU Cipta Kerja dan produk hukum turunannya yang terkait dengan Bank Tanah, Food Estate, PSN, IKN, KEK, KSPN, HPL, forest amnesty, KHDPK, dan lain sebagainya. Geram Tanah juga meminta pemerintah menghentikan segala jenis kejahatan agraria yang telah berlangsung, sehingga ke depan, konstitusi dapat diselamatkan, demokrasi ditegakkan, dan reforma agraria sejati dapat diwujudkan.

Selanjutnya: Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria....

<!--more-->

Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria serta RUU Masyarakat Adat sebagai penguat cita-cita UUPA, sekaligus landasan hukum bagi pelaksanaan redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pengakuan wilayah adat, perombakan monopoli tanah, dan pembangunan pertanian, pangan serta pedesaan.

Kelima, mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang, korupsi agraria dan mafia tanah serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perumusan regulasi yang koruptif dan manipulatif yang berorientasi pada kepentingan bisnis dan PSN. Pasalnya menurut Dewi tindakan tersebut telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.

Keenam, Geram Tanah meminta pemerintah menghentikan dan menghukum berat praktik para mafia impor pangan yang telah menghancurkan sendi-sendi produksi petani, nelayan, peternak dan petambak garam. Praktik mafia tanah juga melemahkan pemenuhan hak atas pangan bahkan kedaulatan pangan.

Ketujuh, membubarkan Badan Bank Tanah yang telah mengambil alih tanah-tanah milik petani dan masyarakat adat. Menurut Dewi, Lembaga ini juga telah menyalahgunakan tanah yang seharusnya menjadi objek reforma agraria untuk rakyat, menjadi lahan yang diperuntukkan bagi para pengusaha.

Kedelapan, membebaskan petani, masyarakat adat, nelayan, Perempuan, kaum miskin perkotaan dan aktivis agraria yang dipenjara serta dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanah, sekaligus menghentikan cara-cara kekerasan dan otoriter dalam penanganan konflik agraria.

Kesembilan, melindungi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah tangkap nelayan dari ancaman investasi yang merampas dan merusak lingkungan, demi keberlangsungan hidup kaum nelayan sebagai penghasil pangan khususnya ikan bagi segenap rakyat.

Terakhir, menghentikan program food estate dan memprioritaskan pembangunan pedesaan yang berbasis pada pertanian pangan alami dan ekologis, serta peternakan dan perikanan yang berfokus pada kepentingan rakyat dalam kerangka reforma agraria sejati. Pusat-pusat produksi dan industri milik petani dan nelayan dapat berkembang dan terhubung dengan proses industrialisasi nasional yang menyejahterakan kaum buruh.

"Sehingga hubungan antara desa dan kota saling memperkuat," tutup Dewi.

Pantauan Tempo, massa aksi bubar ketika waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB. Dewi Kartika juga telah menyampaikan tuntutan secara simbolis kepada perwakilan Kementerian ATR/BPN sesaat sebelum aksi ditutup.

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN dalam memperingati Hari Tani Nasional, Selasa, 24 September 2024.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria dan Koordinator Umum Aksi, Dewi Kartika, mengatakan Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN telah gagal dalam menjalankan Reforma Agraria.

Dalam aksinya, Geram Tanah juga menyampaikan 10 Tuntutan Petani untuk mengatasi Darurat Agraria dan Darurat Demokrasi kepada pemerintahan presiden selanjutnya.

“Kementerian ATR/BPN sibuk memfasilitasi pengadaan tanah bagi investor, untuk ekonomi khusus, untuk pembangunan infrastruktur dan merampas tanah milik rakyat,” teriak Dewi menggunakan pengeras suara.

Pertama, Geram Tanah meminta pemerintah menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dengan melakukan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani dan perempuan petani, serta menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai proses pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran.

"Selanjutnya, negara menjamin ketersediaan modal, pendidikan, teknologi tepat guna, benih, pupuk, infrastruktur pertanian dan pasar yang berkeadilan," kata Dewi.

Kedua, melakukan reformasi kelembagaan untuk mendukung Reforma Agraria dengan menyatukan fungsi planologi kehutanan, tata ruang, geospasial dan pengadministrasian hak atas tanah, baik di darat maupun pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam satu kementerian yang mengurus agraria-pertanahan.

Menurut Dewi, untuk melaksanakan itu, Presiden harus membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan pelibatan Organisasi Rakyat.

Ketiga, mencabut regulasi anti-petani dan rakyat, yakni UU Cipta Kerja dan produk hukum turunannya yang terkait dengan Bank Tanah, Food Estate, PSN, IKN, KEK, KSPN, HPL, forest amnesty, KHDPK, dan lain sebagainya. Geram Tanah juga meminta pemerintah menghentikan segala jenis kejahatan agraria yang telah berlangsung, sehingga ke depan, konstitusi dapat diselamatkan, demokrasi ditegakkan, dan reforma agraria sejati dapat diwujudkan.

Selanjutnya: Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria....

<!--more-->

Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria serta RUU Masyarakat Adat sebagai penguat cita-cita UUPA, sekaligus landasan hukum bagi pelaksanaan redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pengakuan wilayah adat, perombakan monopoli tanah, dan pembangunan pertanian, pangan serta pedesaan.

Kelima, mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang, korupsi agraria dan mafia tanah serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perumusan regulasi yang koruptif dan manipulatif yang berorientasi pada kepentingan bisnis dan PSN. Pasalnya menurut Dewi tindakan tersebut telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.

Keenam, Geram Tanah meminta pemerintah menghentikan dan menghukum berat praktik para mafia impor pangan yang telah menghancurkan sendi-sendi produksi petani, nelayan, peternak dan petambak garam. Praktik mafia tanah juga melemahkan pemenuhan hak atas pangan bahkan kedaulatan pangan.

Ketujuh, membubarkan Badan Bank Tanah yang telah mengambil alih tanah-tanah milik petani dan masyarakat adat. Menurut Dewi, Lembaga ini juga telah menyalahgunakan tanah yang seharusnya menjadi objek reforma agraria untuk rakyat, menjadi lahan yang diperuntukkan bagi para pengusaha.

Kedelapan, membebaskan petani, masyarakat adat, nelayan, Perempuan, kaum miskin perkotaan dan aktivis agraria yang dipenjara serta dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanah, sekaligus menghentikan cara-cara kekerasan dan otoriter dalam penanganan konflik agraria.

Kesembilan, melindungi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah tangkap nelayan dari ancaman investasi yang merampas dan merusak lingkungan, demi keberlangsungan hidup kaum nelayan sebagai penghasil pangan khususnya ikan bagi segenap rakyat.

Terakhir, menghentikan program food estate dan memprioritaskan pembangunan pedesaan yang berbasis pada pertanian pangan alami dan ekologis, serta peternakan dan perikanan yang berfokus pada kepentingan rakyat dalam kerangka reforma agraria sejati. Pusat-pusat produksi dan industri milik petani dan nelayan dapat berkembang dan terhubung dengan proses industrialisasi nasional yang menyejahterakan kaum buruh.

"Sehingga hubungan antara desa dan kota saling memperkuat," tutup Dewi.

Pantauan Tempo, massa aksi bubar ketika waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB. Dewi Kartika juga telah menyampaikan tuntutan secara simbolis kepada perwakilan Kementerian ATR/BPN sesaat sebelum aksi ditutup.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Massa berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke Gedung DPR RI.

Dalam aksinya hari ini, Partai buruh dan SPI menyatakan sikap bahwa reforma agraria dimanipulasi dan melanggar konstitusi. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sikap ini diambil berdasarkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade ini.

“Reforma agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menjadikan Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sama halnya dengan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No.18/2012 tentang Pangan.

Pemerintah kata Henry justru menerbitkan regulasi yang bertentangan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya tidak hanya semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani dan rakyat.

Partai Buruh dan SPI pun meminta pemerintah untuk memastikan land reform, yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan permukiman, serta fasilitas sosial bagi rakyat.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang mengambil tanah rakyat dan membabat hutan hujan Indonesia seperti proyek food estate, dan real estate.

Tak hanya itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menghentikan pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah, dan pemberian HGU/HGB/Hak Pakai kepada korporasi, bahkan orang asing yang diusung oleh IMF World Bank dan bersifat Kapitalis dan Neoliberal.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No.IX /2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

“Ini diperkuat dengan harus dicabutnya UU Cipta kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi; menghalangi dilaksanakannya reforma agraria,” ujar Ferri.

Ferri juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Menurutnya, pemerintah harus melindungi hak asasi petani, sesuai dengan UU Perlindungan Petani No.19/2013.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia (World Bank).

“Bank Tanah hanyalah cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah,” tegas Said.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.

“Regulasi ini tak hanya merugikan kalangan buruh, tapi juga petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Massa berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke Gedung DPR RI.

Dalam aksinya hari ini, Partai buruh dan SPI menyatakan sikap bahwa reforma agraria dimanipulasi dan melanggar konstitusi. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sikap ini diambil berdasarkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade ini.

“Reforma agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menjadikan Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sama halnya dengan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No.18/2012 tentang Pangan.

Pemerintah kata Henry justru menerbitkan regulasi yang bertentangan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya tidak hanya semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani dan rakyat.

Partai Buruh dan SPI pun meminta pemerintah untuk memastikan land reform, yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan permukiman, serta fasilitas sosial bagi rakyat.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang mengambil tanah rakyat dan membabat hutan hujan Indonesia seperti proyek food estate, dan real estate.

Tak hanya itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menghentikan pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah, dan pemberian HGU/HGB/Hak Pakai kepada korporasi, bahkan orang asing yang diusung oleh IMF World Bank dan bersifat Kapitalis dan Neoliberal.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No.IX /2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

“Ini diperkuat dengan harus dicabutnya UU Cipta kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi; menghalangi dilaksanakannya reforma agraria,” ujar Ferri.

Ferri juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Menurutnya, pemerintah harus melindungi hak asasi petani, sesuai dengan UU Perlindungan Petani No.19/2013.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia (World Bank).

“Bank Tanah hanyalah cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah,” tegas Said.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.

“Regulasi ini tak hanya merugikan kalangan buruh, tapi juga petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan, jumlah petani gurem mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.Petani gurem merupakan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan, jumlah petani gurem tercatat mencapai 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2013 yang tercatat sebanyak 14,24 juta.

“Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Pihaknya menilai, kebijakan reforma agraria selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diarahkan untuk melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang telah timpang, melalui proyek sertifikasi tanah.

Selain itu, kebijakan ini disebut menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN). Lalu, atas nama perubahan iklim, jutaan hektar tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya diarahkan pada upaya merombak struktur penguasaan agraria yang timpang.

Menurutnya, reforma agraria harus dilaksanakan berdasarkan Konstitusi yakni sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Hal ini juga perlu diperkuat dengan dicabutnya UU Cipta Kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi serta menghalangi dilaksanakannya reforma agraria.

“Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat,” ujar Ferri.

Melihat kondisi ini, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah kepada rakyat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Said menilai, reforma agraria sejati merupakan landasan bagi kedaulatan pangan. Menurutnya, jika tanah pertanian terus dikuasai korporasi besar dan dialihfungsikan untuk proyek komoditas ekspor, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin rapuh.

“Setiap tahun kita semakin bergantung pada impor pangan, sementara petani kita kehilangan akses ke tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka,” tuturnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai melanggar konstitusi dan memperburuk ketimpangan agraria. Said juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya.

“UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan, jumlah petani gurem mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.Petani gurem merupakan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan, jumlah petani gurem tercatat mencapai 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2013 yang tercatat sebanyak 14,24 juta.

“Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Pihaknya menilai, kebijakan reforma agraria selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diarahkan untuk melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang telah timpang, melalui proyek sertifikasi tanah.

Selain itu, kebijakan ini disebut menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN). Lalu, atas nama perubahan iklim, jutaan hektar tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya diarahkan pada upaya merombak struktur penguasaan agraria yang timpang.

Menurutnya, reforma agraria harus dilaksanakan berdasarkan Konstitusi yakni sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Hal ini juga perlu diperkuat dengan dicabutnya UU Cipta Kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi serta menghalangi dilaksanakannya reforma agraria.

“Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat,” ujar Ferri.

Melihat kondisi ini, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah kepada rakyat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Said menilai, reforma agraria sejati merupakan landasan bagi kedaulatan pangan. Menurutnya, jika tanah pertanian terus dikuasai korporasi besar dan dialihfungsikan untuk proyek komoditas ekspor, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin rapuh.

“Setiap tahun kita semakin bergantung pada impor pangan, sementara petani kita kehilangan akses ke tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka,” tuturnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai melanggar konstitusi dan memperburuk ketimpangan agraria. Said juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya.

“UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa demo Hari Tani Nasional (HTN) yang semula berunjuk rasa di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, bertolak menuju Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, untuk melanjutkan aksi, Selasa (24/9/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sekitar pukul 11.15 WIB, sebagian massa aksi yang terdiri dari petani dan buruh ini naik traktor menuju gedung DPR.

Sementara, peserta aksi yang lain berjalan kaki menuju area parkir IRTI Monas dan menunggangi kendaraan mereka untuk pindah lokasi aksi.

Demo Hari Tani ini diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta.

“Massa aksi hari ini kita sekitar 2.000 massa yang ada di sini. Dan, kita akan bergabung dengan massa lainnya petani juga buruh yang ada di DPR,” ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih saat ditemui di depan Patung Arjuna Wijaya, Gambir.

Henry mengatakan, demo Hari Tani kali ini menuntut pemerintah segera melakukan reformasi agraria.

“(Perlu ada reformasi agraria karena) Pemerintahan Joko Widodo bukan meningkatkan produksi beras tapi malah 10 tahun membuat produksi beras menurun,” lanjut Henry.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk yang di antaranya bertuliskan, "Hentikan kriminalisasi dan diskriminasi hukum pada petani”, “Laksanakan reforma agraria berbasis konstitusi”, dan “Tolak Bank Tanah dan IMF World Bank, Kapitalis Neoliberal”.

Massa juga menyerukan agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja yang dianggap melanggar konstitusi.

Adapun untuk mengamankan jalannya aksi, pihak kepolisian mengerahkan 4.294 personel yang berjaga di dua lokasi, yaitu Patung Arjuna Wijaya dan Gedung DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengerahkan 4.294 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Monas hingga Kementerian ATR/BPN yang akan berlangsung pada hari ini, Selasa (24/9/2024).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan ribuan personel itu terdiri dari Satgasda 2.830 personel, Satgasres 330 personel, BKO TNI, Mabes Polri hingga Pemda 1.134 personel.

"Kuat libat personil pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 4.294 personel," kata Ade kepada wartawan, Selasa (24/9/2024).

Dia juga merincikan untuk pengamanan masing-masing wilayah, seperti di area DPR RI sebanyak 3.517 personel disiagakan, di Monas sebanyak 497 personel. Sementara untuk pengamanan Kementerian ATR/BPN 280 personel.

Ade menambahkan, untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional, jika eskalasi demonstrasi meningkat maka pihaknya akan melakukan penutupan jalan.

"Untuk rekayasa lalulintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan," tambahnya.

Di samping itu, dia mengimbau kepada pendemo agar menyampaikan aspirasi secara damai tanpa melakukan aksi provokatif hingga tidak merusak fasilitas umum.

Sementara itu, Ade juga menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melintas pada kawasan tersebut untuk menghindari kepadatan masyarakat.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2024 dan 64 tahun kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama 80 organisasi tani lainnya membawa tema besar "Selamatkan Konstitusi, Tegakkan Demokrasi, dan Jalankan Reforma Agraria Sejati". Salah satu rangkaian dari peringatan tersebut adalah menggelar aksi yang tergabung dari Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) pada 23 dan 24 September 2024.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika mengatakan selain di Jakarta, aksi peringatan HTN ini juga akan dilakukan serentak di berbagai wilayah. Di antaranya Medan, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Makassar, Palu, Manado dan Sikka (NTT).

"Untuk menyuarakan dan mengingatkan pemerintah agar menjalankan agenda reforma agraria sejati," ujar Dewi dalam keterangan tertulis.

KPA akan menggelar aksi pertama di Gedung KPK RI pada hari ini, Senin, 23 September 2024. Melalui aksi tersebut, massa aksi akan bersuara terkait kejahatan pemerintah melakukan praktek-praktek korupsi sekaligus menuntut agar KPK mengusut kasus-kasus korupsi di bidang agraria dan mafia tanah. Dewi mengatakan aksi ini akan diikuti oleh 1000 massa aksi dari KPA dan juga serikat Petani Pasundan (SPP).

"Bidang agraria dan mafia tanah yang selama ini menjadi salah satu penyebab tinggi angka letusan konflik agraria akibat penggusuran serta perampasan tanah," lanjutnya.

Aksi kedua akan diselenggarakan di Kementerian ATR/BPN dan Gedung DPR pada 24 September 2024. Pada kesempatan itu, massa aksi berasal dari petani dan juga elemen gerakan masyarakat lainnya akan menyatakan bahwa selama satu dekade terakhir, pemerintah telah gagal menjalankan reforma agraria sejati.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyesatkan reforma agraria, menjadi sertifikasi biasa tanpa redistribusi tanah. Sertifikasi yang mengatasnamakan reforma agraria tersebut merupakan bukti Jokowi semakin meliberalisasi pasar tanah Indonesia. "Hal ini telah menempatkan kedaulatan politik agraria bangsa Indonesia di bawah telapak pemodal dan tuan tanah,"

Ia melanjutkan, dalam temuan dan analisis KPA selama 2015 -2023, Presiden Joko Widodo dan Menteri ATR hanya sanggup menertibkan tanah terlantar dan bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)seluas 77 ribu hektar dari 7,24 juta hektar.

KPA menilai, penertiban tersebut merupakan sebuah kemandegan. Di samping itu, Presiden Jokowi dan jajarannya justru gencar dan terfokus mendorong agenda-agenda liberalisasi agraria dan pembangunan yang bersifat lapar tanah seperti percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), food estate, pembangunan IKN, Bank Tanah, pengampunan bagi perusahaan-perusahaan perambah hutan, politisasi tambang untuk Ormas, dan impor pangan.

"Situasi ini telah menyebabkan laju konflik agraria dan monopoli tanah selama satu dekade terakhir," katanya.

Enam ribu orang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk petani, akan berkumpul pada puncak peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024. Massa aksi ini berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Kelompok petani yang turut serta mencakup Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), Pemersatu Petani Cianjur (PPC), Serikat Petani Punclut, Persatuan Petani Suryakencana Sukabumi (PPSS), Petani AMANAT Bogor, Pergerakan Petani Banten (P2B), Sekti Jember, dan Serikat Petani Buleleng Bali.

Pada kesempatan ini, KPA juga menyayangkan pemberitaan yang beredar di media massa karena membangun narasi bahwa HTN 2024, telah ditunggangi kepentingan politik. Menurut Dewi hal tersebut merupakan penghinaan secara sistematis terhadap kaum tani dan gerakan reforma agraria.

"Kami sangat menyayangkan ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja dan sistematis membangun opini terus menerus bahwa HTN 2024 ini ditunggangi tanpa melakukan cross check ke kaum tani, termasuk KPA yang setiap tahunnya menyelenggarakan aksi turun ke jalan," katanya.

Karena itu, ia menekankan bahwa isu yang telah beredar tidak benar. Menurut dia, peringatan Hari Tani Nasional 2024 yang diperingati setiap 24 September merupakan hari yang mulia dan sakral bagi perjuangan kaum tani di Indonesia. Peringatan tersebut merupakan momentum untuk mengingatkan pemerintah tentang agenda politik bangsa yang belum kunjung dijalankan, yaitu agenda reforma agraria.