BOGOR, KOMPAS.com - Seorang pelajar di salah satu SMP swasta di Kota Bogor diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya.

Dugaan bullying ini viral setelah akun Instagram @davidhlm_ mengunggah foto seorang remaja pria dengan wajah lebam dan bengkak di bagian kedua matanya.

Dalam unggahan tersebut dinarasikan korban diduga mengalami bullying oleh tiga orang teman sekelasnya.

Setiap hari, korban dipaksa untuk memberikan uang sebesar Rp 10.000. Jika korban menolak diancam akan dipukul.

Karena ancaman tersebut, korban takut melapor kepada orangtua maupun guru.

“Telah terjadi bullying dan perundungan di salah satu smp daerah Bogor Kota terhadap saudara saya, perundungan dilakukan oleh tiga orang, setiap hari saudara saya diminta uang Rp 10.000,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Menanggapi kejadian ini, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho membenarkan adanya kasus tersebut.

Ia mengatakan, perundungan terjadi di lingkungan sekolah oleh teman-teman satu kelas korban.

“Untuk kejadiannya betul, terjasi di dalam kelas dan satu kelas,” ucap Aji saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2024).

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan upaya musyawarah antara pihak korban dan pelaku.

Namun, jika musyawarah tidak membuahkan hasil, kemungkinan kasus ini akan dibawa ke jalur hukum.

“Masih musyawarah kalau sekarang. Kalau tidak dkabulkan beberapa persyaratan akan melalui jalur hukum. Kita masih monitor perkembangannya,” ungkap Aji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, pihak Fakultas Kedokteran Program Studi Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang perlu membuka diri untuk penyelidikan kasus kematian peserta didiknya pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

“Konon, dari informasi yang kita dapat, ini korban bullying yang dilakukan oleh lingkaran, terutama senior-senior. Meskipun itu dibantah, tetapi saya kira dalam hal ini kampus perlu membuka diri untuk melakukan penyelidikan lebih jauh," kata Andreas usai menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 bertema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dengan demikian, kata dia, seluruh pihak dapat mengetahui penyebab atau latar belakang dari peristiwa tersebut dan mencegah terjadinya kasus serupa pada masa mendatang.

Andreas pun menyayangkan dugaan adanya tindakan perundungan di kalangan mahasiswa yang diikuti dengan dugaan pihak universitas yang menutupi peristiwa itu. Menurut dia, diperlukan penanganan, seperti edukasi bahaya perundungan di setiap jenjang pendidikan.

“Saya kira latar belakangnya adalah perlu ada pendidikan dasar yang berkaitan dengan etika, perilaku, dan memberitahukan bahwa yang namanya menggunakan media sosial, apalagi sekarang untuk menyerang, merundung orang itu risikonya bukan hal yang sederhana dan itu sudah banyak terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa banyak peserta PPDS yang ingin melakukan bunuh diri.

"Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi, ini sudah fenomena yang besar yang terjadi," kata Menkes di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menkes juga meminta semua pihak agar menghentikan praktik perundungan, termasuk pada profesi dokter. Menurut dia, perundungan dapat mengakibatkan hidup seseorang menjadi tertekan.

"Di sini, saya mengajak sebenarnya semua sektor agar yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan perundungan ini. Karena ini adalah kebiasaan buruk berdampak buruk di profesi yang sangat mulia kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu, hidupnya ditekan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa tidak ada penurunan indeks demokrasi Indonesia yang signifikan mengingat tingkat kebebasan berpendapat di Tanah Air justru berjalan dengan baik.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan bahwa dari sisi pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 telah membuktikan bahwa demokrasi Indonesia sejauh ini berjalan baik.

"Ya demokrasi kita, pemilu, berjalan dengan baik,” ujarnya usai meresmikan turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa selama ini pemerintah tidak menghambat kebebasan berpendapat. Bahkan, setiap orang bebas berorganisasi dan berserikat.

"Pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya enggak ada yang dihambat," ucapnya.

Kendati demikian, dia tak menampik bahwa siapa pun dapat melempar kritik dan saran setiap detiknya. Apalagi, kata Jokowi, tak sekali dua kali pemerintah selalu menampung segala bentuk makian hingga perundungan verbal (bully).

"Tiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita dengar. Orang nge-bully presiden juga kita dengar. Kalau ngekritik hampir tiap detik, ada, pasti," tandas Jokowi.

Sekadar informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara nasional mencapai 79,51 poin pada 2023. Namun, apabila dilihat dari trennya, angka tersebut turun 0,9 poin dibandingkan dari sebelumnya 80,41 poin.

Secara tren, skor IDI cenderung meningkat selama sedekade terakhir. Selama periode tersebut, skor IDI mencapai angka tertinggi pada 2022, sedangkan terendah pada 2020 yang mencapai 73,66.

Dilihat dari indikatornya, aspek kesetaraan memiliki skor yang paling tinggi pada tahun lalu, yaitu sebesar 83,74 poin. Skor tersebut meningkat 3,46 persen poin dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 80,28 poin.

Sementara itu, aspek kebebasan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi tercatat menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keduanya memiliki skor sebesar 77,48 poin dan 76,46 poin.