Semarang: Kuasa hukum keluarga almarhumah Aulia Risma, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anastesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Misyal Achmad mengungkapkan fakta terbaru. Ia menyebutkan besaran iuran yang disetor almarhumah selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut tercatat mencapai Rp225 juta.

"Yang sudah kami sampaikan ke penyidik, tetapi tidak tahu berapa saja besaran penggunaannya," kata Misyal di Semarang, Rabu, 18 September 2024.

Sementara itu, Nuzmatun Malina, ibunda almarhumah Aulia Risma, mengaku mentransfer uang kepada puterinya yang dipergunakan untuk iuran mahasiswa PPDS tersebut. "Bukti rekening koran sudah kami sampaikan ke penyidik," katanya.
Nuzmatun mengaku mentransfer uang untuk iuran tersebut sejak semester pertama.

Ia mengatakan uang yang ditransfer tersebut bervariasi nilainya serta dilakukan tiap bulan. Bahkan, kata dia, almarhumah masih membayar iuran sebelum meninggal dunia untuk keperluan para mahasiswa angkatannya.

"Yang besar-besar di semester pertama. Di semester berikutnya juga masih, tetapi tidak besar," katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah telah meminta keterangan 34 orang saksi dalam penyelidikan kasus dugaan perundungan di PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Artanto mengatakan para saksi yang diperiksa, antara lain teman seangkatan korban AR di PPDS Anastesi Undip Semarang dan ketua angkatan.

Keluarga AR sendiri sudah melaporkan dugaan perundungan tersebut ke Polda Jawa Tengah pada 4 September 2024.

Baca juga: Kemendikbudristek Siapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa PPDS, Cegah Bullying di Undip Berulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Kasus perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) mencuri perhatian publik. Bahkan, perundungan terhadap mahasiswa prodi Anastesi PPDS Undip, Aulia Risma Lestari, berujung meninggal dunia.

Universtias Muslim Indonesia (UMI) memilki cara khusus mencegah perundungan dalam PPDS. Salah satunya dengan menerbitkan SOP.

"Kita sejak awal sudah antisipasi, karena kita lihat di FK khususnya adik-adik yang koas atau residen PPDS spesialis itu memang perlu SOP yang jelas," kata Rektor UMI, Sufirman Rahman, di kantor Media Group, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Sufirman mengatakan pihaknya melakukan pengawasan ketat langsung dari pimpinan FK. "Terutama di rumah sakit, karena kejadian (Undip) ini terjadinya di rumah sakit. Dengan adanya pengawasan tadi kita bisa mengontrol di rumah sakit juga," beber dia.

Selanjutnya, tiap mahasiswa junior maupun senior diberikan pehaman agama yang kuat. Hal itu agar seluruh mahasiswa bisa menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

"Karena dalam agama apa pun itu tidak dibenarkan bunuh diri itu, begitu juga pembullyan itu, itu masuk dalam SOP kita," ujar Sufirman.

Setelah sempat mengelak, Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko mengakui ada kasus bullying dalam PPDS Undip di RSUP dr. Kariadi, Semarang. Kasus bullying terjadi lewat berbagai bentuk dan antar tingkat dan derajat.

"Kami menyampaikan dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal Kami terjadi praktik-praktik atau kasus perundungan dalam berbagai bentuk, derajat, dan hal," ungkap Yan.

Ia meminta maaf atas kasus perundungan itu. Permintaan maaf itu disampaikan kepada masyarakat hingga kementerian.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbudristek, dan Komisi IX, Komisi X DPR RI. Kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini," ujar Yan.

Baca juga: Kuasa Hukum Keluarga Dokter Aulia Desak Tanggung Jawab Undip Soal Kasus Perundungan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan pemerasan dan perundungan terhadap mendiang calon dokter spesialis anestesi, dr. ARL, di Universitas Diponegoro (Undip) dianggap kurang tepat jika hendak dijerat dengan pasal bullying.

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, pasal perundungan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur sanksi perbuatan bila terjadi terhadap orang dewasa.

"Soal perundungan, ini yang sulit untuk ditafsirkan karena korban maupun para pelaku adalah orang dewasa," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (17/9/2024).

Fickar mengatakan, celah hukum yang bisa digunakan aparat menyelidiki perkara itu buat menjerat pihak-pihak diduga terlibat adalah melalui dugaan pemerasan atau penyalahgunaan jabatan.

Dia menyampaikan, secara pribadi para pelaku itu bisa dijerat dugaan melakukan tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan jika permintaan uang atau pemalakan atau pemerasan dilakukan atas nama lembaga pendidikan, maka para pelaku bisa dijerat dengan delik menyalahgunakan jabatan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Karena itu lebih tepat sebagai praktik pemerasan dan Tipikor," ujar Fickar.

Dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Pasal hukum bullying juga diatur dalam UU tentang perlindungan anak tersebut. Dalam pasal 80 disebutkan, ancaman pidana untuk pelaku bullying, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27C, adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Kemudian aksi pemerasan dilarang dalam Pasal 368 KUHP lama, dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun.

Sedangkan penyalahgunaan jabatan bisa dijerat pidana lewat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Akan tetapi, delik itu mensyaratkan penyalahgunaan jabatan itu bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman hukumannya yakni penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sebelumnya diberitakan, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu Prajoko mengakui adanya perundungan atau bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi.

Pungutan itu mewajibkan mahasiswa baru PPDS Undip membayar iuran makan selama 1 semester atau 6 bulan.

Yan Wisnu mengakui pungutan uang dari junior itu digunakan untuk kebutuhan mahasiswa baru dan para seniornya selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.

Dia mengatakan, ada sekitar 7 sampai belasan mahasiwa baru yang masuk di PPDS Anestesi Undip setiap semester.

"Jadi kalau di anestesi l, di semester 1 mereka per bulan satu orang Rp 20-40 juta untuk 6 bulan pertama. Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika semester 2, nanti gantian yang semester 1 terus begitu, jadi semester 2 tidak itu lagi," ujarnya, dalam jumpa pers di Undip, Jumat (13/9/2024) pekan lalu.

Selain uang makan, iuran dari mahasiswa semester 1 itu digunakan untuk membayar operasional lainnya seperti menyewa mobil sampai membayar kos.

"Jadi mereka memenuhi kebutuhan manusiawi mereka cukup besar, kalau di sini untuk operasional mereka sewa mobil, menyewa kos dekat rumah sakit terkait dengan operasional. Anestesi antara 7-11 mahasiswa per semester, mereka menyampaikan ke tim investigasi, temuan yang signifikan itu," papar Yan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan perundungan (bullying) dialami mendiang calon dokter spesialis, dr. ARL, di Universitas Diponegoro (Undip) semakin memanaskan perbincangan terkait kejahatan pemerasan di lingkungan akademik.

Praktik iuran sebesar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per semester diduga dilakukan para senior korbang telah memicu polemik.

Sejumlah pihak menyebut tindakan ini lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan sesuai hukum pidana.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan peristiwa ini dapat dijerat sebagai tindak pidana pemerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Para pelaku dapat dijerat karena melakukan pemerasan," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (17/9/2024).

Sanksi tindakan pemerasan dalam KUHP yang masih berlaku saat ini diatur dalam Pasal 368.

Isinya menyebutkan seseorang yang memaksa orang lain memberikan sesuatu, baik berupa uang, barang, atau keuntungan lain, dapat dihukum hingga 9 tahun penjara.

Fickar menjelaskan, dalam kasus ini, ada kemungkinan para pelaku menggunakan otoritas atau kedudukan mereka untuk menekan korban memberikan iuran tanpa dasar hukum jelas. Korban pun tidak punya pilihan lain selain mematuhi permintaan tersebut.

Selain itu, kata Fickar, perbuatan itu juga berpeluang dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bila memenuhi persyaratan delik.

"Jika dilakukan atas nama lembaga pendidikan, maka bisa dijerat sebagai praktik korupsi menyalahgunakan jabatan berdasarkan Undang-Undang Tipikor," ucap Fickar.

Sebelumnya diberitakan, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu Prajoko mengakui adanya perundungan atau bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi.

Pungutan itu mewajibkan mahasiswa baru PPDS Undip membayar iuran makan selama 1 semester atau 6 bulan.

Yan Wisnu mengakui pungutan uang dari junior itu digunakan untuk kebutuhan mahasiswa baru dan para seniornya selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.

Dia mengatakan, ada sekitar 7 sampai belasan mahasiwa baru yang masuk di PPDS Anestesi Undip setiap semester.

"Jadi kalau di anestesi l, di semester 1 mereka per bulan satu orang Rp 20-40 juta untuk 6 bulan pertama. Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika semester 2, nanti gantian yang semester 1 terus begitu, jadi semester 2 tidak itu lagi," ujarnya, dalam jumpa pers di Undip, Jumat (13/9/2024) pekan lalu.

Selain uang makan, iuran dari mahasiswa semester 1 itu digunakan untuk membayar operasional lainnya seperti menyewa mobil sampai membayar kos.

"Jadi mereka memenuhi kebutuhan manusiawi mereka cukup besar, kalau di sini untuk operasional mereka sewa mobil, menyewa kos dekat rumah sakit terkait dengan operasional. Anestesi antara 7-11 mahasiswa per semester, mereka menyampaikan ke tim investigasi, temuan yang signifikan itu," papar Yan.

Sementara itu, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mendesak aparat penegak hukum memproses semua pihak terlibat dalam praktik perundungan peserta program pendidikan calon dokter spesialis di Undip.

"Dalam pandangan kami, praktik perundungan pemalakan yang memicu korban depresi hingga bunuh diri merupakan tindak pidana yang harus disanksi maksimal," ujar Huda saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Huda menjelaskan, iuran Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per bulan yang harus disetor mahasiswa baru merupakan bentuk pemalakan.

Selain dijerat dengan Pasal 345 KUHP terkait dorongan orang untuk bunuh diri dengan ancaman 4 tahun, Huda menilai para pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 368 Ayat 1 terkait pemalakan dengan ancaman 9 tahun penjara.

Huda juga mendorong pemberian sanksi akademi supaya para pelaku jera atas perbuatannya.

"Pendidikan tinggi yang harusnya melahirkan para cendikiawan ternyata justru menjadi tempat subur praktik perundungan yang merupakan dosa besar dalam pendidikan," ucap Huda.

Huda juga menganggap praktik perundungan terhadap calon dokter spesialis merupakan sebuah ironi karena pihak kampus dianggap tutup mata dan menganggap hal itu sebagai tradisi, sehingga berlangsung bertahun-tahun sampai dianggap sebuah kelaziman.

SEMARANG, iNews.id - Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah hingga saat ini sudah memeriksa 34 saksi kasus dugaan bullying almarhumah dr Aulia Risma Lestari mahasiswi PPDS Undip.

Polisi mengintensifkan pemeriksaan pada teman, dokter senior dan bendahara angkatan. 

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, pemeriksaan meliputi pencocokan keterangan para saksi dengan alat bukti yang sudah diterima penyidik.

“Pemeriksaan terus dilakukan untuk mencari bukti adanya kasus perundungan serta pemerasan yang dilaporkan keluarga korban. Kami (Polda) juga mengapresiasi pernyataan Fakultas Kedokteran Undip yang mengakui adanya perundungan,” katanya, Selasa (17/9/2024).

Dari pernyataan tersebut, kata Kombes Arnanto, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dengan memanggil saksi-saksi dari dokter mahasiswa kedokteran, dokter senior, termasuk dokter bendahara angkatan.

“Dalam pemeriksaan ini, mereka mendapat pendampingan kuasa hukum,” ucapnya.

Sejak dilaporkan oleh keluarga korban dokter Aulia Risma Lestari atas kasus perundungan di PPDS Undip Semarang, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, juga tengah mendalami adanya dugaan pemalakan. 

Dari rekening koran milik dokter Aulia Risma Lestari, yang dilaporkan pihak keluarga ke polisi terdapat aliran uang senilai ratusan juta kepada sejumlah pihak.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta aparat penegak hukum menyeret semua pihak yang terlibat dalam praktik bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi di Universitas Diponegoro (Undip).

Huda mengatakan, praktik bully yang memicu korban bunuh diri merupakan tindak pidana.

"Kami mendesak agar aparat penegak hukum menyeret semua pihak yang terlibat dalam praktik bullying di PPDS Undip ke meja hijau. Dalam pandangan kami, praktik perundungan pemalakan yang memicu korban depresi hingga bunuh diri merupakan tindak pidana yang harus disanksi maksimal," ujar Huda saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Huda menjelaskan, iuran Rp 20-40 juta per bulan yang harus disetor mahasiswa baru merupakan bentuk pemalakan.

Selain dijerat dengan Pasal 345 KUHP terkait dorongan orang untuk bunuh diri dengan ancaman 4 tahun, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 368 Ayat 1 terkait pemalakan dengan ancaman 9 tahun.

Huda juga mendorong harus ada sanksi akademis sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku.

"Kami tentu sangat prihatin dengan bukti nyata adanya praktik bullying di lingkungan pendidikan tinggi termasuk di kampus PPDS Universitas Diponegoro. Pendidikan tinggi yang harusnya melahirkan para cendikiawan ternyata justru menjadi tempat subur praktik perundungan yang merupakan dosa besar dalam pendidikan," tuturnya.

Menurut Huda, para pelaku bully pasti menyadari bahwa iuran Rp 20-40 juta per bulan itu merupakan pemalakan dari praktik perundungan.

Dia merasa ironis dengan adanya indikasi bahwa praktik bully ini sudah berlangsung lama dan telah menjadi tradisi hingga dianggap sebagai kewajaran.

"Kami mendorong ada langkah terobosan agar penanggulangan praktik perundungan dilakukan secara komprehensif. Tidak lagi menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Harus dibentuk satgas lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum untuk mencegah perilaku bullying ini," imbuh Huda.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu Prajoko mengakui adanya perundungan atau bullying berupa iuran Rp 20-40 juta per semester di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi anestesi.

Pungutan itu mewajibkan mahasiswa baru PPDS Undip membayar iuran makan selama 1 semester atau 6 bulan.

Yan Wisnu mengakui pungutan uang dari junior itu digunakan untuk kebutuhan mahasiswa baru dan para seniornya selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.

Dia mengatakan, ada sekitar 7 sampai belasan mahasiwa baru yang masuk di PPDS Anestesi Undip setiap semester.

"Jadi kalau di anestesi l, di semester 1 mereka per bulan satu orang Rp 20-40 juta untuk 6 bulan pertama. Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika semester 2, nanti gantian yang semester 1 terus begitu, jadi semester 2 tidak itu lagi," ujarnya, dalam jumpa pers di Undip, Jumat (13/9/2024).

Selain uang makan, iuran dari mahasiswa semester 1 itu digunakan untuk membayar operasional lainnya seperti menyewa mobil hingga membayar kos.

"Jadi mereka memenuhi kebutuhan manusiawi mereka cukup besar, kalau di sini untuk operasional mereka sewa mobil, menyewa kos dekat rumah sakit terkait dengan operasional. Anestesi antara 7-11 mahasiswa per semester, mereka menyampaikan ke tim investigasi, temuan yang signifikan itu," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri dengan tudingan melakukan penyebaran berita bohong terkait kasus dugaan perundungan peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro.

Diketahui, Budi Gunadi sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataan meninggalnya dr. Aulia. Tetapi, pelaporan tersebut tidak langsung dibuatkan nomor Laporan Polisi (LP)nya.

Budi Gunadi mengaku, heran dengan adanya laporan tersebut karena pihak universitas sudah mengakui adanya kejadian bullying atau perundungan terhadap di lingkungan PPDS.

"Itu makanya ini jadi aneh. Tapi ya tidak apa-apa, kan sekarang Undip-nya sendiri sudah mengakui ada itu kejadiannya," kata Budi Gunadi ditemui di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/9/2024), dikutip dari Antaranews.

Lebih lanjut, Menkes megatakan, tidak mempermasalahkan pelaporan dirinya tersebut. Sebab, sudah ada pengakuan dari pihak universitas dan laporan dari para korban.

"Kita bukan hanya percaya diri, tetapi kita lakukan yang terbaik saja karena semua orang mengeluh sekali akan hal ini,” ujarnya.

Budi Gunadi hanya meminta agar segala tindakan perundungan untuk diakhiri dan tidak usah ditutup-tutupi. Apalagi, telah ada korban jiwa yang sumbernya diduga kuat akibat tindakan perundungan.

"Dan ini bukan yang pertama meninggal, yang sebelumnya juga udah ada kan, cuma ditutupi. Jadi, sudah saatnya kita berhentikan praktik-praktik seperti ini. Kasihan dokter-dokter muda kita," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Komite Solidaritas Profesi pada Kamis, 12 September 2024.

Namun, pelaporan tersebut tidak langsung dibuatkan nomor Laporan Polisi (LP)nya. Sebaliknya, pihak kepolisian mengusulkan pelapor untuk adanya mediasi terlebih dahulu dengan Kemenkes RI.

Budi dan Azhar dilaporkan oleh perwakilan Komite Solidaritas Profesi M. Nasser atas tuduhan penyebaran berita palsu terkait kasus dugaan bullying yang melibatkan calon dokter spesialis di Undip.

Keduanya dilaporkan karena pernyataan Kemenkes RI bahwa dr. Aulia meninggal akibat bunuh diri.

Nasser menggunakan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang berita bohong.

"Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran," kata Nasser kepada wartawan di Bareskrim Polri.

"Kebohongan kedua yang disiarkan adalah kebohongan adanya bullying atau perundungan seolah-olah bunuh diri akibat perundungan. Bagaimana perundungan beliau almarhum semester lima, siapa yang mem-bully semester lima?” ujarnya lagi.

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) akhirnya mengakui adanya perundungan di dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau PPDS Anestesia di Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang. Setelah sebelumnya pihak Undip membantah adanya perundungan di PPDS RS dr. Kariadi.

Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko mengakui perundungan terjadi di dalam berbagai bentuk dan derajat. "Kami (Undip dan RSUP dr. Kariadi) mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis, di internal kami, terjadi praktik-praktik perundungan, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat dalam berbagai hal," dalam konferensi pers, dikutip dari siaran Top News Metro TV, Sabtu, 14 September 2024.

Meski demikian, Yan tidak menjelaskan secara rinci terkait praktik perundungan apa yang dimaksud tersebut. Dokter Spesialis Bedah Onkologi tersebut menyebut, pihaknya akan melakukan sejumlah perbaikan dalam PPDS dan meminta kepada berbagai pihak untuk ikut memberi arahan dalam perbaikan.

Dugaan perundungan yang sebelumnya dibantah ini terjadi dalam PPDS di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Hingga membuat seorang dokter muda, Aulia Risma, bunuh diri.

Untuk itu, Yan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat hingga Kementerian Kesehatan atas adanya perundungan pada PPDS. "Bahwa kami menyadari sebenarnya, kami menyampaikan, dan kami mengaku bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis, di internal kami, terjadi praktik-praktik atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal," kata Yan.

"Dan demikian kami memohon maaf kepada masyarakat, kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi IX DPR RI. Komisi X DPR RI. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan kami di dalam, kami menjalankan proses pendidikan, khususnya dokter spesialis," imbuhnya.
Sebelumnya pihak Undip selalu membantah adanya perundungan yang terjadi pada PPDS Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang hingga membuat seorang dokter muda Aulia Risma bunuh diri.

Baca juga: Dekan FK Undip Atur Besaran Iuran Mahasiswa PPDS, Maksimal Rp300 Ribu per Bulan

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA - Perseteruan antara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) terkait kasus meninggalnya mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) akibat perundungan (bullying) memasuki babak baru.

Pada Rabu (11/9/2024), Komite Solidaritas Profesi melaporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin atas dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus peserta PPDS FK Undip yang meninggal dunia.

Perwakilan Komite Solidaritas Profesi M Nasser menduga Menkes Budi Gunadi dan Dirjen Yankes Kemenkes Azhar Jaya telah melanggar Pasal 45A UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

“Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran,” kata Nasser di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, Menkes dan Dirjen Yankes diduga menyampaikan informasi yang belum bisa dibuktikan, misalnya terkait kematian peserta AR yang disebut bunuh diri karena dirundung (bullying).

Selanjutnya, soal pemerasan Rp40 juta kepada korban selama beberapa bulan juga dinilai belum tentu benar. Pasalnya, korban yang diduga tewas statusnya merupakan bendahara dalam PPDS FK Undip.

"Ada pemalakan Rp20juta-Rp40 juta itu juga tidak benar. [Uang] Rp20 juta-Rp40 juta itu beliau almarhum dalam kapasitas sebagai bendahara yang mengumpulkan dana teman-temanya 11 orang terkumpul Rp40 juta. Itu dibelanjakan selama 3 bulan menjadi bendahara itulah yang kemudian dicatat dalam bukunya, buku ini salah baca atau diputar balik " tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Nasser, proses penyelidikan atau pengungkapan kasus dugaan bunuh diri ini merupakan ranah kepolisian bukan pihak Kemenkes.

"Kejadian bunuh diri itu adalah kematian tidak wajar dan bunuh diri itu menjadi kapasitas kewenangan dari Polri bukan kewenangan dari orang-orang lain yang tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan proses itu," imbuh Nasser.

Perbesar

Respons Kemenkes

Kemenkes tak ambil pusing soal pelaporan dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus meninggalnya peserta PPDS FK Undip.

“Kami tidak ambil pusing terkait ini,” terang Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Adapun, sebelum menyatakan sikap tersebut, Nadia mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan upaya yang tidak berusaha untuk menghentikan aksi perundungan.

“Tapi kami menyayangkan kalau ada upaya yang tidak mendukung menghentikan perundungan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenkes menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum senior kepada mahasiswi PPDS Anestesi FK Undip yang meninggal dunia, yaitu Dokter Aulia Risma Lestari (ARL).

"Permintaan uang ini [oleh senior ke dr. Aulia] berkisar antara Rp20 juta – Rp40 juta per bulan," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dikutip dari Antara, Senin (2/9/2024).

Berdasarkan kesaksian, Syahril mengatakan permintaan ini berlangsung sejak almarhumah masih di semester 1 pendidikan atau di sekitar Juli hingga November 2022.

Saat masih hidup, Aulia Risma ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari teman seangkatannya dan juga menyalurkan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan non-akademik.

Kebutuhan non akademik itu meliputi membiayai penulis lepas untuk membuat naskah akademik senior, menggaji OB, dan berbagai kebutuhan senior lainnya.

"Pungutan ini sangat memberatkan almarhumah dan keluarga. Faktor ini diduga menjadi pemicu awal almarhumah mengalami tekanan dalam pembelajaran karena tidak menduga akan adanya pungutan-pungutan tersebut dengan nilai sebesar itu," kata Syahril.

Syahril menyebut bukti dan kesaksian akan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses lebih lanjut.

"Investigasi terkait dugaan bullying saat ini masih berproses oleh Kemenkes bersama pihak kepolisian," kata dia.

Dekan FK Undip Dicopot

Praktik Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu diberhentikan sementara oleh RS Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

Pemberhentian tersebut menyangkut masalah perundungan atau bullying yang menyebabkan seorang dokter PPDS diduga bunuh diri.

Pihak FK Undip menyayangkan sikap RS yang dinilai merugikan banyak pihak, termasuk dokter residen lain hingga pasien. Di sisi lain, FK Undip sendiri sudah melakukan investigas internal akan kasus yang terjadi.

"Di dalam kasus PPDS, Undip sudah melakukan investigasi internal," kata Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro Wijayanto di Semarang, Sabtu (1/9/24), menanggapi ditangguhkannya praktik dokter Yan Wisnu Prajoko di RSUP dr Kariadi Semarang.

Menurut dia, Undip terbuka dengan hasil investigasi dari pihak luar, baik kepolisian maupun Kementerian Kesehatan.

Bahkan jika memang terbukti ada perundungan maka hukuman untuk pelaku jelas dan tegas, yakni drop out alias dikeluarkan. Namun, pihaknya menyoroti pemberhentikan sepihak oleh RS Kariadi dilakukan karena adanya tekanan dari Kementerian Kesehatan.

"Yang melakukan pemberhentian itu adalah direktur rumah sakit (RSUP dr Kariadi, red.). Kami mendengar Pak Dirut mendapat tekanan luar biasa dari Kementerian Kesehatan sehingga mengeluarkan keputusan itu," katanya.

Dia menilai penangguhan praktik dokter spesialis bedah onkologi itu merupakan hukuman kedua yang diberikan oleh Kemenkes atas kasus yang sebenarnya masih dalam tahap investigasi, dan hukuman kemungkinan akan berlanjut.

Menanggapi masalah dokter PPDS, FK Undip juga menyinggung mengenai jam kerja berlebihan yang merupakan kebijakan rumah sakit dan Kementerian Kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menindaklanjuti kasus dugaan perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Salah satunya dugaan perundungan berujung kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi kedokteran PPDS anestesi Universitas Diponegoro (Undip).

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris menjamin pihaknya merespons cepat kasus kematian dokter Aulia. Salah satu responsnya mengirim tim khusus guna mengecek investigasi yang dilakukan Undip.

"Kemendikbudristek telah menerjunkan Tim Inspektorat Jenderal untuk melakukan fact finding terhadap hasil investigasi internal Undip," kata Abdul kepada Republika, Sabtu (7/9/2024).

Abdul mengatakan, Kemendikbudristek melibatkan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dalam menindaklanjuti kasus kematian dokter Aulia.

"Kemendikbudristek telah berkoordinasi dengan rektor, dekan, dan AIPKI," ujar Abdul.

Secara khusus, Kemendikbudristek menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya dokter Aulia.

"Kami mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Abdul.

Sebelumnya, kasus dugaan bullying yang diduga menjadi pangkal kematian dokter Aulia Risma Lestari terus bergulir dan banyak membuka tabir. Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memaparkan, hingga saat ini terdapat 542 laporan terkait perundungan atau bullying dokter yang masuk ke dalam data Kemenkes.

"Jadi yang masuk ke dalam kanal pengaduan itu 1.500 laporan, tetapi kemudian kan kita harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif. Dari 1.500 itu, 540-nya yang betul-betul terkategori masuk dalam kasus perundungan," kata Nadia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap mahasiswi Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) dokter Aulia Risma Lestari. Ia juga menyampaikan, dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di beberapa rumah sakit (RS) vertikal yang ada di bawah Kemenkes.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Suharnomo mengkritik keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menangguhkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.Kariadi buntut kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL). Menurutnya keputusan tersebut tak relevan.

“Cobalah dipertimbangkan lagi, direnungkan ulang, lebih banyak manfaat atau mudaratnya dari keputusan itu (penangguhan PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi)," kata Suharnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Suharnomo mengaku prihatin atas penangguhan PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi. Menurutnya hal itu menyebabkan para mahasiswa atau dokter residen terganggu kelancaran belajarnya.

"Semua tahu kita kekurangan dokter spesialis, tentu bukan sikap bijak kalau proses pendidikannya dihentikan. Apalagi dikaitkan dengan pemeriksaan, tidak relevan karena yang berada di situ statusnya mahasiswa dan pengajar. Otoritas kegiatannya pun ada di pengelola Rumah Sakit Kariadi. Terlalu jauh, untuk tidak menyebut mengada-ada kalau itu dikait-kaitkan," kata Suharnomo.

Dia turut menyorot keputusan RSUP Dr.Kariadi, yang merupakan RS di bawah naungkan Kemenkes, menangguhkan praktik Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Undip Yan Wisnu Prajoko di RS tersebut. Suharnomo berpendapat, penangguhan praktik Yan di RSUP Dr.Kariadi tak memiliki relevansi dengan kematian ARL yang kini sudah menjadi kasus hukum.

"Apa kaitannya coba? Tidak ada relevansinya (penangguhan praktik Yan), tapi merugikan banyak pihak,” ujarnya.

Kemenkes diketahui telah menangguhkan PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi. Keputusan itu diambil menyusul kematian ARL, mahasiswi PPDS Anestesi Undip. Dia diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Dalam surat tertanggal 14 Agustus 2024, Kemenkes mengatakan penangguhan PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi akan dilakukan hingga adanya investigasi dan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh RSUP Dr.Kariadi serta FK Undip. Surat penangguhan itu ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya.

Kemudian pada 28 Agustus 2024, Direktur RSUP Dr.Kariadi, Agus Akhmadi, menerbitkan surat penangguhan praktik Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko di RS tersebut.

"Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor TK.02.02/D/44137/2024 tanggal 14 Agustus 2024 hal Pemberhentian Program Anestesi Universitas Diponegoro di RS Kariadi dan berdasarkan dugaan kasus perundungan pada PPDS Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, bersama ini disampaikan bahwa aktivitas klinis Saudara sementara dihentikan untuk menghindari konflik kepentingan sampai dengan proses penanganan kasus tersebut selesai dilakukan," demikian isi surat tersebut.

Berdasarkan informasi dari aplikasi RSUP Dr.Kariadi, yakni Kariadi Mobile, Yan Wisnu Prajoko merupakan ahli bedah onkologi yang berpraktik di Klinik Bedah Onkologi RSUP Dr.Kariadi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kuasa hukum keluarga Aulia Risma Lestari (ARL), Misyal Achmad, mengungkapkan, saat ini dia sedang mengajukan permintaan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan beasiswa kepada para mahasiawa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesia Universitas Diponegoro (Undip) yang mau bersaksi atau memberikan keterangan perihal praktik perundungan. Salah satu kendala pengungkapan kasus perundungan yang dialami ARL dan mahasiswa-mahasiswa PPDS Anestesia Undip lainnya adalah ketakutan para korban untuk buka suara.

"Nah mereka ini mau melaporkan tapi mereka masih dua semester lagi, empat semester lagi, masih perlu waktu. Mereka tetap di situ (setelah melaporkan) kan enggak nyaman, takut," ujar Misyal mengacu pada rumah sakit pendidikan PPDS Anestesia Undip, yakni RSUP Dr.Kariadi, Kamis (5/9/2024).

"Nah ini lagi kita coba bicarakan, begitu mereka lapor kita pindahkan ke tempat lain. Kita kasih beasiswa. Itu yang mau kita coba bicarakan (dengan Kemenkes)," tambah Misyal.

Menurut Misyal, dengan skema demikian, para korban perundungan lain bisa tenang buka suara atau membuat laporan. Sebab mereka tidak akan dikembalikan ke rumah sakit pendidikan terkait tempat mereka melaksanakan PPDS Anestesia.

"Mereka (para korban) tahu bagaimana sistematis mereka (para senior) dalam melakukan intimidasi," ucap Misyal.

Dia mengatakan, pihak keluarga ARL telah melaporkan beberapa senior PPDS Anestesia Undip yang diduga melakukan perundungan terhadap ARL ke Polda Jawa Tengah (Jateng). Meski hanya melaporkan beberapa individu, Misyal meyakini tersangka bisa saja mencapai puluhan orang.

"Ini kita melaporkan untuk supaya polisi bisa bekerja kemana pun. Kita tidak tahu kemana pun itu nanti. Makanya kita belum bisa mengungkap, menyebut nama (terduga pelaku). Bisa tersangkanya puluhan, bisa satu," ujar Misyal.

Saat membuat laporan ke Polda Jateng pada Rabu (4/9/2024) lalu, Misyal mengatakab selama menjalani PPDS Anestesia di RSUP Dr.Kariadi, ARL diintimidasi, diancam, bahkan diperas oleh seniornya. "Ada intimidasi, pengancaman, yang mana bukti-buktinya sudah kita kasih ke pihak Polda Jateng. Untuk selanjutnya biar ini berproses, kita kawal bersama. Karena ini harus tuntas, jangan sampai ada korban-korban lain," ungkap Misyal.

Khusus terkait pemerasan, Misyal belum bisa menyebut berapa nominal yang telah dikeluarkan ARL. Kemudian perihal kabar bahwa ARL turut mengalami pelecehan seksual, Misyal membantah hal tersebut.

Misyal mengatakan, dia belum bisa mengungkap identitas para senior ARL yang dilaporkan ke Polda Jateng. "Yang dilaporkan kita belum berani sebut nama. Karena almarhumah, si korban ini sudah meninggal. Jadi ini sedang diproses oleh pihak kepolisian," ucap Misyal.

Dalam proses pelaporan, keluarga ARL membawa dan menyerahkan sejumlah bukti, antara lain bukti percakapan di platform perpesanan instan dan buku rekening. Misyal berharap, dengan dibuatnya pelaporan tersebut, korban-korban perundungan lainnya di PPDS Anestesia Undip berani bersuara.

"Karena sudah ada indikasi ada korban-korban yang tidak berani mengadu," katanya.

"Mudah-mudahan (pelaporan kasus perundungan ARL) ini menjadi pintu masuk untuk korban-korban lain untuk berani mengadu. Supaya dunia kesehatan kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif," tambah Misyal.

ARL ditemukan meninggal di kamar kosnya di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu. Dokter berusia 30 tahun tersebut diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Pada 15 Agustus 2024, Undip menerbitkan keterangan pers yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan investigasi internal terkait kematian ARL. Undip membantah ada perundungan terhadap ARL. Menurut Undip, ARL meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Namun Undip tak mengungkap jenis penyakitnya.