Lampung Geh, Bandar Lampung – Nonton bareng dan diskusi publik film yang bertajuk "Bedah Film: Pesta Oligarki" digelar pada Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 18.00 WIB di Asset Coffee And Space, Bandar Lampung.

Acara ini mengupas fenomena oligarki di Indonesia melalui film dokumenter yang menyoroti dinamika kekuasaan yang tersembunyi di balik layar. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama: Muhtadi, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), dan Sumaindra Jarwadi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Dalam pembahasannya, Sumaindra Jarwadi menggarisbawahi bahwa film ini memberikan gambaran yang kuat mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. "Kalian bisa melihat film ini dan mendapatkan jawabannya saat kemarin pelantikan presiden. Yang harus direfleksikan adalah persoalan demokrasi hari ini tidak baik-baik saja," ujarnya.

Ia menekankan bahwa film ini menunjukkan berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat kecil, seperti petani di Kota Baru yang digambarkan berjuang melawan kebijakan yang tidak adil. Sumaindra juga menyoroti bahwa "instrumen kebijakan yang dibuat sering kali tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi didasarkan pada ego kekuasaan." Sementara itu, Dr. Muhtadi mengajak audiens untuk merenungkan lebih dalam tentang oligarki dalam sistem pemerintahan. "Coba kita gabungkan antara film ini dengan pesta oligarki, benarkah ada oligarki di dalam pemerintahan kita yang pesta?" katanya. Ia mengaitkan, isu ini dengan realitas bahwa sekitar 50% dari para menteri dalam kabinet merupakan figur-figur yang "dititipkan" dari periode sebelumnya, menandakan adanya pengaruh kuat oligarki dalam proses politik. Acara ini, yang dipandu oleh Galih Asmoro Galang Ramadhan, mahasiswa Fakultas Hukum Unila, bertujuan untuk mendorong masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih kritis terhadap sistem kekuasaan yang berlaku. Dengan suasana diskusi yang santai namun penuh substansi, publik diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menilai dan mengkritisi praktik oligarki di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di era modern. Selain menjadi ruang edukasi, kegiatan ini berhasil membuka mata para peserta tentang pentingnya memperhatikan kekuasaan yang bekerja di balik layar, serta bagaimana oligarki dapat berdampak buruk pada kualitas demokrasi di Indonesia. (Eva/Ansa)

Sumber: Fortune | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam acara yang penuh semangat di Detroit, rapper dan penulis lagu terkenal, Eminem, tidak hanya menghibur penggemarnya tetapi juga menyampaikan pesan penting tentang keterlibatan dalam pemilu.

Dalam sebuah kampanye untuk mendukung calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, Eminem berbagi pandangannya mengenai pentingnya kebebasan berbicara dan partisipasi dalam proses demokrasi.

Dukungan untuk Kamala Harris

Berkostum kasual dengan topi Detroit Tigers dan jaket cokelat muda, Eminem memberi dukungan tegas kepada Kamala Harris. Ia menjelaskan bahwa warga negara tidak seharusnya merasa takut untuk mengungkapkan pendapat mereka atau khawatir akan balasan negatif.

"Saya percaya Wakil Presiden Harris mendukung masa depan negara ini di mana kebebasan ini dan banyak lagi akan dilindungi dan ditegakkan," ungkap Eminem.

Kritikan terhadap Donald Trump

Eminem juga dikenal sebagai pengkritik vokal mantan Presiden Donald Trump. Dalam pidatonya, ia menyindir slogan kampanye Trump yang terkenal, "Drain the swamp," serta mengutuk pernyataan kontroversial Trump mengenai almarhum Senator John McCain dan masa tahanannya selama Perang Vietnam.

Dalam sebuah rap freestyle, Eminem menyatakan bahwa sikap agresif Trump di kancah global dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan, bahkan membandingkannya dengan "kamikaze yang mungkin menyebabkan holocaust nuklir."

Legacy dan Pengaruh Eminem

Sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa, Eminem telah menjual lebih dari 150 juta rekaman di seluruh dunia. Album The Slim Shady LP meraih Grammy untuk Album Rap Terbaik, dan ia bertanggung jawab atas berbagai hit legendaris seperti "Stan" dan "The Real Slim Shady."

Dengan pengaruhnya yang besar dalam dunia musik dan budaya pop, suara Eminem memiliki dampak yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda.

Pentingnya Suara dalam Pemilu

Eminem menyatakan, “Seperti yang Anda ketahui, kota Detroit dan seluruh negara bagian Michigan sangat berarti bagi saya. Menjelang pemilu ini, sorotan berada pada kita lebih dari sebelumnya, dan penting untuk menggunakan suara Anda, jadi saya mendorong semua orang untuk pergi dan memilih.”

Pesan ini menjadi sangat relevan menjelang pemilu, di mana setiap suara dapat menentukan arah masa depan negara.

Setelah Eminem, mantan Presiden Barack Obama naik ke panggung dengan latar lagu "8 Mile," yang ditulis tentang perjalanan hidup Eminem di Detroit. Obama melanjutkan pesan penting tentang pentingnya keterlibatan politik dan peran setiap individu dalam membentuk masa depan bangsa.

Istilah demokrasi pasti sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Jelaskan makna demokrasi dalam pemahamanmu!

Demokrasi merupakan dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak mengetahui maknanya.

Dikutip dari buku Prinsip Umum Demokrasi dan pemilu, Isdiyanto (2015), demokrasi dan Indonesia telah mempunyai sejarah panjang, yakni sejak Republik ini didirikan. Meskipun memiliki sejarah panjang, tak sedikit orang yang belum mengetahui makna dari demokrasi.

Jelaskan makna demokrasi dalam pemahamanmu! Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya adalah rakyat. Sedangkan kratos memiliki arti pemerintahan.

Jika digabungkan, maka demokrasi artinya adalah pemerintahan rakyat. Pada sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat atau melalui wakil yang dipilih melalui pemilihan.

Tujuan utama dari demokrasi yaitu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan juga makmur. Jadi, makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup untuk bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

Makna tersebut berarti bahwa rakyat yang menentukan keputusan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Ada banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi.

Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi dibuktikan dengan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955. Pemilu tersebut merupakan pesta demokrasi pertama di tanah air.

Demokrasi dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh demokrasi.

Keluarga adalah unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi dimulai dari keluarga. Contoh demokrasi di lingkungan keluarga antara lain:

Guru, murid, dan pekerja di sekolah wajib menjunjung tinggi demokrasi. Adapun contohnya sebagai berikut:

Demokrasi di lingkungan tempat tinggal harus dilakukan dengan baik. Hal itu agar nyaman hidup bertetangga. Contoh demokrasi di lingkungan tempat tinggal antara lain:

Jelaskan makna demokrasi dalam pemahamanmu! Makna demokrasi adalah digunakan sebagai sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Demokrasi dapat ditemui di kehidupan sehari-hari. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tempat tinggal. (FAR)

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, pandang sebagai masa kritis dalam menjaga demokrasi di Indonesia, yang akan berlangsung pada hari ini Minggu (20/10).Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, pandang sebagai masa kritis dalam menjaga demokrasi di Indonesia, yang akan berlangsung pada hari ini Minggu (20/10).

Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Lampung menyatakan sikap tegasnya untuk mengawal proses ini, dengan menolak segala bentuk premanisme politik yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikadin Lampung, Penta Peturun, mengungkapkan bahwa pengawalan demokrasi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terutama organisasi profesi advokat seperti Ikadin.

“Kami, sebagai advokat pejuang, berada di garda terdepan dalam menegakkan konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tidak boleh ada ruang bagi preman-preman politik yang dibayar untuk mencederai demokrasi,” tegas Penta pada Lampung Geh, Minggu (20/10).

Sikap ini sejalan dengan pemikiran Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya (2021), menyebutkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam aspek ekonomi dan demokrasi.

Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2021, sebanyak 115 juta rakyat Indonesia berada di ambang kemiskinan, sementara 40% dari angkatan kerja hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah dasar.

Hal ini, menurut Prabowo, tidak selayaknya terjadi di negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Prabowo juga menyerukan perjuangan tanpa kekerasan melalui konsep Satyagraha, sebuah prinsip perlawanan tanpa kekerasan yang diilhami dari Mahatma Gandhi.

"Keadilan pasti menang, dan itulah yang saya perjuangkan bersama rakyat Indonesia," tulisan dalam buku tersebut.

DPD Ikadin Lampung memandang penting untuk menjaga komitmen ini dengan memastikan bahwa proses demokrasi tetap berada di jalurnya.

“Rakyat Indonesia membutuhkan demokrasi yang sejati, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan pada pemodal besar yang hanya menguntungkan segelintir orang,” ujarnya

Lebih jauh, Ikadin Lampung juga menekankan perlunya penerapan Pasal 33 UUD 1945 yang memastikan kesejahteraan ekonomi untuk rakyat Indonesia.

Penta menyatakan bahwa ekonomi yang berpihak kepada rakyat harus menjadi fokus utama, bukan ekonomi yang hanya menguntungkan pemodal besar.

"Harapan besar kami adalah agar demokrasi dan perekonomian berjalan beriringan, dengan semua rakyat Indonesia mendapat kesempatan yang sama dalam hukum dan kehidupan," pungkasnya. (Cha/Put)

Prabowo Subianto berpidato usai dilantik jadi presiden, menggantikan Joko Widodo. Usai prosesi pelantikan, Prabowo lantas berpidato di depan para tamu undangan.

Salah satu yang ia singgung adalah konsep Demokrasi Indonesia yang sejak awal dipilih para pendiri bangsa sebagai sistem pemerintahan negeri ini.

"Kita menghendaki demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita, harus demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita," kata Prabowo, Minggu (20/10).

Sementara menurutnya, demokrasi khas Indonesia berarti demokrasi yang santun, tanpa permusuhan, dan tanpa caci maki.

"Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi dimana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi dimana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang," kata Prabowo.

Prabowo menambahkan, hanya dengan itu Indonesia bisa mencapai yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

"Hanya dengan persatuan dan kerja sama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja," pungkasnya.

===

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung soal demokrasi yang santun dalam pidato perdananya, usai dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029 di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Ia mengatakan, sejak dahulu, pemikiran dan kehendak para pendiri bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi.

Hal itu tampak dalam sila keempat Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya sebagai seni utama dari lima sila yang dijunjung tinggi.

"Kita menghendaki demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita," kata Prabowo.

Menurut dia, hal itu berarti demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah bertanding tanpa berbuat curang.

"Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang," ujar eks Menteri Pertahanan itu.

"Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut, demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan," tambahnya.

Menurut Prabowo, hanya dengan persatuan dan kerja sama, Indonesia akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa.

Ia tak ingin, demokrasi dijalankan dengan para pemimpinnya cekcok. Ia kemudian juga bicara perlunya menghimpun kembali semua unsur usai bertanding.

"Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo," ucapnya.

Pelantikan Prabowo dan Gibran selaku presiden dan wakil presiden digelar di Gedung MPR RI, Jakarta, pukul 10.00 WIB.

Banyak tokoh baik dalam dan luar negeri yang menghadiri acara pelantikan.

Pasangan nomor urut 2 di Pilpres 2024 ini memperoleh suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi.

Prabowo-Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024).

JAKARTA, iNews.id - Pantun tentang demokrasi merupakan salah satu cara kreatif untuk menyampaikan pesan penting mengenai partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam bentuk rima yang indah dan sederhana, pantun ini mampu menggugah kesadaran akan hak dan kewajiban setiap individu dalam sistem demokrasi. 

Melalui lirik yang puitis, kita dapat memahami nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.

 Berikut adalah contoh pantun tentang demokrasi yang dilansir iNews.id dari buku "Pantun Suara Demokrasi" oleh Zahra Shobiha Salma dkk, Sabtu (19/10/2024):

1.Ikan lele di dalam kolam,

Demokrasi harus kita jaga,

Suara rakyat jadi pedoman,

Agar bangsa semakin berdaya.

2.Bunga mawar di tepi jalan,

Pemilu datang jangan terlupa,

Pilihlah pemimpin yang bijaksana,

Agar rakyat sejahtera.

3.Bulan purnama bersinar cerah,

Keadilan harus ditegakkan,

Dalam demokrasi kita berserah,

Suara rakyat jadi pegangan.

4.Burung merpati terbang tinggi,

Perdamaian jadi harapan,

Dalam pemilu kita berani,

Menjaga hak dan keadilan.

5.Daun kelapa melambai lembut,

Kita bersatu dalam perbedaan,

Demokrasi bukan sekadar rutinitas,

Tapi harapan untuk masa depan.

6. Bintang berkelip di malam hari,

Hak suara adalah anugerah,

Jangan biarkan suara terhenti,

Ayo kita semua berpartisipasi.

7.Sungai mengalir membawa harapan,

Pemimpin amanah jadi pilihan,

Demokrasi adalah tanggung jawab,

Untuk masa depan yang lebih cerah.

8.Pohon rindang tempat berteduh,

Kita jaga hak dan kewajiban,

Dalam demokrasi kita bersatu,

Membangun bangsa dengan kejujuran.

9.Angin sepoi-sepoi menyapa lembut,

Suara rakyat harus didengar,

Demokrasi bukan sekadar kutub,

Tapi komitmen untuk sejahtera.

10.Cahaya pagi menyinari bumi,

Kita jaga demokrasi dengan cinta,

Setiap suara sangat berarti,

Untuk masa depan yang lebih mulia.

Pantun tentang demokrasi cukup menarik bukan? Selamat membuat pantun dan sampaikan suaramu dalam rima yang indah. 

Editor: Komaruddin Bagja

Istilah demokrasi berasal dari bahasa mana? Demokrasi adalah istilah yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pemerintahan dan politik.

Demokrasi adalah salah satu konsep pemerintahan yang paling banyak dibicarakan di seluruh dunia. Banyak negara mengadopsi sistem ini karena nilai-nilainya yang menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa mana? Jawabannya adalah dari bahasa Yunani Kuno. Dalam bahasa Yunani, "demokrasi" merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "demos" dan "kratos".

Berdasarkan buku Encyclopedia of Political Theory: Volume 1, Mark Bevir, (2010), "Demos" berarti rakyat atau masyarakat, sedangkan "kratos" artinya adalah kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai "pemerintahan oleh rakyat."

Pada zaman Yunani kuno, terutama di kota Athena, konsep demokrasi mulai diterapkan. Warga negara yang memiliki hak suara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Mereka berkumpul di agora, yang merupakan pusat pertemuan, untuk berdiskusi dan memberikan suara tentang berbagai isu penting. Meskipun pada waktu itu tidak semua orang memiliki hak suara—misalnya, wanita, budak, dan orang asing tidak diperbolehkan ikut serta—konsep demokrasi ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan modern.

Seiring berjalannya waktu, demokrasi mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini demokrasi mencakup sistem saat semua warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi juga melibatkan prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam masyarakat demokratis, semua suara dihargai, dan pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat.

Di banyak negara saat ini, termasuk Indonesia, demokrasi menjadi pondasi bagi sistem pemerintahan. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diperhitungkan. Masyarakat diajak untuk aktif berpartisipasi dalam politik, baik melalui pemungutan suara maupun diskusi tentang isu-isu penting.

Sekarang sudah tahu kan istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Dengan memahami asal usul istilah demokrasi, semua orang bisa lebih menghargai pentingnya partisipasi aktif dalam pemerintahan dan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. (DNR)

Tak banyak yang tahu bahwa media massa memiliki peranan penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Adapun peran media massa dalam proses transisi menuju demokrasi, antara lain adalah memberikan pendidikan politik kepada rakyat dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Tentu saja untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut, media massa di Indonesia memberikan informasi yang valid dari berita ataupun hasil karya lain yang mereka sajikan.

Mengutip dari buku Media Komunikasi Politik, Gun Gun Heryanto (2018), peran media massa dalam proses transisi menuju demokrasi, antara lain adalah memberikan pendidikan politik kepada rakyat dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat melalui berbagai informasi yang disajikan.

Selain itu, sebenarnya masih banyak peran media massa lainnya dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya.

Salah satu peran utama dari media massa adalah untuk menyediakan informasi yang objektif dan akurat kepada masyarakat. Lewat liputan yang mendalam dan berimbang, media massa dapat membantu rakyat untuk memahami isu-isu penting.

Contohnya, seperti kebijakan publik dan peristiwa penting yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan begitu, media membantu membangun pengetahuan politik yang dibutuhkan untuk partisipasi yang efektif dalam demokrasi.

Media massa juga berperan sebagai pengawas kekuasaan. Mereka bertindak sebagai penyelidik independen yang mengungkap skanda politik, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan proses publikasi informasi ini, maka media membantu menjaga akuntabilitas pemerintah serta menjaga agar pemimpin bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan mereka kepada publik.

Media massa juga dapat menciptakan forum bagi diskusi dan debat publik. Melalui surat pembaca, program diskusi, dan opini, media memberi platform untuk berbagai pandangan politik dan memfasilitas dialog antara pemerintah, opsisi, dan masyarakat sipil.

Hal ini tentu dapat meningkatkan partisipasi politik dengan cara mendorong rakyat untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan politik.

Berdasarkan informasi di atas, bisa diketahui bahwa peran media massa dalam proses transisi menuju demokrasi, antara lain adalah memberikan pendidikan politik kepada rakyat dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat melalui berbagai informasi yang disajikan. (Anne)

TARIKH 20 Oktober menjadi penanda dimulainya pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Tanggal itu sekaligus penanda berakhirnya rezim Joko Widodo (Jokowi) yang telah berkuasa selama 10 tahun.

Cerita tentang Prabowo baru akan ditulis, sementara kisah Jokowi harusnya berakhir di sini. Kata 'harusnya' seperti terlekat bagi sebagian orang yang memang pesimistis dan kritis, mengingat anak sulung Jokowi, dengan segala dinamika politik yang mengiringinya, kini menjadi wakil dari Prabowo Subianto.

Pertengahan September 2024, South China Morning Post (SCMP) menyoroti kepemimpinan Jokowi melalui artikel berjudul "From 'New Hope' to 'Mulyono': how power grabs threaten Widodo’s legacy in Indonesia". Artikel ini ditulis Jurnalis Amy Sood dan secara tajam menyoroti reaksi luas masyarakat yang gusar terhadap berbagai manuver politik Jokowi hingga menjulukinya dengan sebutan Mulyono.

"Presiden yang dulunya populer ini kini menghadapi reaksi balik karena tuduhan pembangunan dinasti melemahkan komitmennya terhadap demokrasi," tulis Amy Sood pada pembuka artikelnya. Amy menyebut, ketika Joko Widodo pertama kali terpilih satu dekade yang lalu, ia dipuji sebagai “Harapan Baru” di sampul majalah Time, yang mencerminkan keyakinan luas bahwa ia akan memberantas korupsi dan mengekang dominasi elite sebagai Presiden Indonesia. Amy juga mengutip pendapat seorang sosiolog politik di Perth Australia, Ian Wilson: "Kini, menjelang akhir masa jabatannya yang kedua dan terakhir, banyak masyarakat Indonesia yang menyebut dirinya dengan nama lahirnya--Mulyono--untuk 'mempermalukannya'."

Jadi media darling

Satu dekade lalu, sosok Jokowi jauh dari gambaran di atas. Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari tengah-tengah masyarakat. Jokowi muncul sebagai antitesis kepemimpinan nasional selama ini, yang biasanya datang dari kaum elite, mulai jenderal, pimpinan partai politik, cendekiawan atau tokoh organisasi besar. Jokowi menjadi 'media darling' sejak dirinya menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya menjadi Presiden. Tagline kampanye saat menjadi capres pun menguatkan antitesis itu, yakni "Jokowi adalah Kita", begitu menggambarkan Jokowi bukan dari kaum elite.

Sepertinya 'kecele politik' seperti ini juga terjadi di sejumlah negara dunia. Tokoh yang sebelumnya diharapkan bisa membawa perbaikan di masyarakat, justru berubah mengecewakan saat mereka sudah terpilih sebagai pemimpin nasional. Perubahannya bahkan justru 180 derajat.

Di Tunisia misalnya. Presiden Kais Saied yang terpilih kembali lewat Pemilu tahun ini, mendapat sorotan tajam. Publik kritis di Tunisia menilai, Kais menyalahgunakan kekuasaannya untuk bisa terpilih kembali sebagai penguasa tertinggi.

Partai-partai oposisi dan kelompok-kelompok HAM menuding Kais menggunakan instrumen hukum untuk memenjarakan lawan-lawan politiknya. Bahkan, sejumlah nama kandidat yang disebut punya peluang kuat mengalahkan Kais, dicoret oleh otoritas kepemiluan Tunisia: ISIE. Tidak hanya menjelang pemilu, Kais Saied sudah membuat hati publik Tunisia pedih lewat aksinya membubarkan Parlemen pada Juli 2021, yang berujung pada aksi demonstrasi besar-besaran saat itu.

Nama Kais Saied sebelumnya merupakan harapan besar warga Tunisia pasca-Arab Spring yang banyak menumbangkan pemimpin diktator di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kais yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan pemikiran-pemikirannya populer melalui media, terpilih dalam Pemilu 2019 dengan 73% suara.

Metode kampanyenya pun dinilai luar biasa, yakni dengan mengusung slogan Rakyat Menginginkan. Kais mendatangi rakyat dengan turun langsung menemui mereka. Jadilah Kais diharapkan publik saat itu mampu membawa Tunisia sebagai negara yang jauh lebih demokratis, setelah rezim Ben Ali yang berkuasa selama 23 tahun.

Selain Kais Saied di Tunisia, ada juga nama Sheikh Hasina di Bangladesh. Saat ini Hasina menjadi pelarian politik karena demonstrasi besar menentangnya.

Awal tahun 2024 menjelang pemilu, pemerintahan Hasina bertindak keras dengan menangkap ribuan simpatisan partai oposisi yang memprotes kebijakan soal kuota pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Hasina dinilai memberikan akses khusus soal kuota tersebut kepada keturunan pejuang kemerdekaan sampai 56 persen.

Pejuang kemerdekaan tahun 1971 inilah yang membuat ayah Hasina dianggap sebagai tokoh kemerdekaan dan diangkat menjadi presiden pertama Bangladesh saat itu. Selain itu, pemerintahan Hasina dituding terlibat dalam ratusan kasus penghilangan paksa dan pembunuhan sejak 2009.

Sheikh Hasina sendiri sebelumnya dikenal sebagai tokoh prodemokrasi yang dikenal gigih melawan pemerintahan rezim militer, yang pernah menggulingkan ayahnya. Sejak 1983, Hasina sendiri kerap menjadi target rezim militer untuk diasingkan. Perjuangan Hasina menarik simpati rakyat dan menjadikannya populer, sehingga akhirnya mampu merebut kekuasaan dan memimpin Bangladesh sejak 1990.

Bahaya populisme

Dari kisah perjalanan politik di masing-masin negara di atas, ada benang merah yang bisa ditarik. Baik Jokowi, Kais Saied, maupun Sheikh Hasina merupakan tokoh yang sebelumnya menjadi harapan besar rakyat. Mereka menghadirkan simpati, hadir sebagai antitesis, bahkan dianggap sebagai simbol perubahan. Kais Saied bahkan dianggap sebagai media darling. Kepakarannya di bidang hukum tata negara dianggap bisa membawa Tunisia menjadi negara demokratis.

Begitu juga dengan Jokowi. Lely Arrienie dalam bukunya Komunikasi Politik: Teori, Model, Perspektif dan Media (2022) menyebut salah satu peran media massa yang sangat berkontribusi pada perjalan seorang Jokowi yang menjadi Presiden ke-7 adalah menempatkan Jokowi sebagai media darling. Sehingga, tanpa iklan berbiaya mahal, popularitas Jokowi melesat bak meteor sejak dia menjabat sebagai Wali Kota Solo, menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian bertarung di pemilihan presiden. Dan Terpilih (hlm 299).

Media tentu memiliki peran penting dalam mem-framing dan memopulerkan tokoh-tokoh tertentu yang tujuannya membawa ke arah yang lebih baik. Meskipun kadang kadarnya sering kali berlebihan, sehingga lahirlah terminologi media darling. Penokohan melalui pemberitaan secara berulang dan berlebihan inilah yang membuat tokoh tersebut kelewat populer.

Kelewat populer membuat tokoh politik tersebut cenderung populis. Masyarakat akan mudah 'tersihir' dengan apa pun perilaku tokoh tersebut. Dukungan masyarakat terhadapnya pun akan cenderung irasional.

Dalam bukunyaDemokrasi Digital: Manusia, Teknologi dan Kontestasi (2022), Alfan Alfian menyinggung tentang bahayanya populisme politik. Menurut dia, tren populisme politik mempercepat peminggiran demokrasi dan menghadirkan kembali otoritarianisme dalam bentuk baru.

Menjelma despot

Populisme politik melejitkan tokoh yang dibesarkan lewat media-media tradisional maupun media sosial. Dalam bab Mengelola Demokrasi di Abad Digital (hlm 277), Alfan merujuk John Keane tentang konsep despotisme baru, sebuah pemerintahan dengan dipimpin seorang despot, yang ahli memanipulasi, penuh tipu daya dan rayuan.

Karena itulah seorang despot baru ini merasa harus punya dan menjaga modal populis di mata masyarakat, terutama kelas bawah. Maka tidak lain, Medialah yang menjadi kendaraannya. Para despot baru ini menjalankan pemerintahan demokrasi yang semu, karenanya mereka tidak suka pembagian kekuasaan. Disebut juga, para despot baru ini lihai dalam menggunakan forum peradilan (hukum) untuk kepentingannya.

Dari sini kita melihat dan bisa mengambil pelajaran bahwa ada peran penting media terhadap berlangsungnya kehidupan demokrasi di sebuah negara. Media dengan media darling-nya, bisa membuat seorang tokoh dielu-elukan secara berlebihan. Melahirkan populisme politik yang kelewatan dan malah berakhir dengan hadirnya kembali otoritarianisme dalam bentuk despotisme baru.

Sudah sering kita mendengar bahwa media adalah pilar keempat demokrasi, maka sepatutnyalah media mulai mengoreksi diri. Tempatkan diri kembali fungsi sebagai watch-dog, letakkan kembali fungsi voicing the voiceless.[]

Adanya media sosial memudahkan orang dalam mendapatkan informasi maupun mengemukakan pendapatnya. Lantas yang menjadi pertanyaan, dapatkan berdemokrasi melalui media sosial, seberapa jauh perannya?

Demokrasi di media sosial adalah prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan dalam konteks platform dan layanan media sosial. Kebebasan berbicara adalah elemen penting dalam memastikan adanya demokrasi yang sehat di platform media sosial.

Di era digital seperti saat ini, media sosial membawa dampak yang cukup besar dalam perkembangan politik Indonesia, khususnya terkait demokrasi. Pertanyaannya, dapatkah berdemokrasi melalui media sosial, seberapa jauh perannya?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya pahami dulu makna demokrasi. Dalam buku Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Suarlin dan Fatmawati (2022), demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan resmi yang dianut Indonesia. Demokrasi dapat tercermin dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya lewat interaksi secara online.

Berdemokrasi melalui media sosial sangat mungkin dilakukan dan memiliki peran besar dalam kehidupan modern. Media sosial memungkinkan partisipasi publik yang luas dalam diskusi politik, kampanye, dan penyampaian aspirasi.

Pengguna media sosial dapat menyebarkan informasi, mendebat isu-isu penting, serta mendukung atau menolak kebijakan pemerintah. Bahkan, media sosial juga dapat dijadikan sarana menggalang massa.

Dalam situs setneg.go.id disebutkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya bagi generasi muda pada pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk ekspresi politik dan melakukan berbagai kegiatan politik hanya dalam genggaman tangan serta bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Namun, tantangan berdemokrasi melalui media sosial adalah memastikan bahwa informasi yang disebarkan akurat dan tidak memicu polarisasi atau misinformasi. Media sosial juga bisa menjadi alat untuk memperkuat suara minoritas atau terpinggirkan, meskipun sering kali dipengaruhi oleh algoritma dan kepentingan platform.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban pertanyaan dapatkah berdemokrasi melalui sedia sosial, seberapa jauh perannya, jawabannya adalah bisa. Demokrasi bisa dilakukan melalui media sosial dan memberi dampak signifikan kepada followers. (SASH)

Sembari bergegas meninggalkan Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta, Prabowo Subianto berbicara singkat mengenai rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jika tak ada aral melintang, Ketua Umum Gerindra itu bakal bertemu Megawati sebelum pelantikannya sebagai Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2024.

“Insyaallah, mudah-mudahan sebelum pelantikan,” ucap Prabowo di balik pintu mobilnya usai menghadiri pelantikan anggota DPR-DPD, Selasa (1/10).

Sesaat sebelum naik kendaraannya, Prabowo yang didampingi anaknya, Didit Hediprasetyo, sempat berbincang hangat dengan Ketua DPR sekaligus putri Megawati, Puan Maharani.

Sumber-sumber kumparan di elite PDIP maupun Gerindra menyebut pertemuan Prabowo-Mega bakal digelar antara tanggal 17–19 Oktober. Jika pertemuan digelar 17 Oktober, itu hari yang istimewa lantaran Prabowo berulang tahun ke-73 pada tanggal tersebut.

Sementara mengenai tempat pertemuan, berbagai lokasi tengah dijajaki para elite kedua partai. Lokasi-lokasi yang mengemuka di antaranya kediaman Prabowo di Kertanegara, Jaksel, atau di Hambalang, Bogor. Bisa juga di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakpus, atau di Istana Batutulis, Bogor.

“Bisa juga [di Teuku Umar], bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).

Opsi lainnya, menurut sumber kumparan, ialah tempat yang netral bagi Prabowo dan Megawati, yakni di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakpus. Kemungkinan ini disampaikan antara lain oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Yang pasti soal makanan sudah ditentukan,” kata Dasco.

Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati menguatkan sinyal PDIP akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus besutan Prabowo. Padahal sebelumnya pada Pilpres 2024, PDIP menjadi rival Prabowo dengan mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai tanda-tanda bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo bisa dilihat dari mulusnya jalan Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR.

Padahal, kalau mau, koalisi Prabowo—yang menguasai 7 dari 8 parpol di parlemen—bisa dengan mudah merevisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) agar jabatan Ketua DPR tidak ditetapkan berdasarkan hasil pemenang pileg, melainkan melalui sistem paket pemilihan.

Kondisi ini pernah terjadi pada periode 2014-2019 di mana koalisi Prabowo—yang saat itu bernama Koalisi Merah Putih/KMP—yang dominan di parlemen, bisa menduduki kursi Ketua DPR walaupun pemenang Pileg 2014 adalah PDIP.

“Sinyal kompromistis sudah mulai terlihat di pemilihan pimpinan DPR. Begitu mudahnya formasi pimpinan DPR tetap mempertahankan apa yang diatur oleh UU MD3. Padahal kuasa untuk mengubah UU MD3 dalam satu menit dimiliki oleh koalisi [Prabowo] kalau mereka mau menggeser Puan. Kalau ini bergerak seirama sampai ke pertemuan Megawati dan Prabowo, sepertinya hampir pasti PDIP juga akan bergabung di koalisi [Prabowo]” ucap Lucius, Kamis (3/10).

Sementara itu, pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno memandang condongnya PDIP bergabung ke KIM Plus adalah sebagai upaya konsolidasi politik menatap Pemilu 2029, selain juga untuk memastikan agar janji-janji politik Prabowo bisa diwujudkan secara cepat.

Rencana Prabowo bertemu Megawati sedianya sudah digagas setelah gelaran Pilpres 2024. Saat itu, muncul wacana keduanya bakal bersilaturahmi di momen Idul Fitri, namun tak terlaksana.

Setelahnya, pertemuan disebut bakal digelar tak lama usai putusan MK soal sengketa pilpres pada 22 April 2024. Namun lagi-lagi rencana pertemuan itu menguap. Tatap muka Prabowo dan Megawati terakhir kali terjadi saat acara HUT TNI pada 5 Oktober 2023 di Monas, Jakpus.

Beberapa hari sebelumnya di acara Hari Nasional ke-93 Arab Saudi pada 25 September 2023, Prabowo dan Megawati juga bertatap muka. Keduanya bahkan duduk semeja mengapit Wapres Ma’ruf Amin dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi.

Kini mendekati hari pelantikan presiden, rencana pertemuan itu kembali muncul dengan sinyal yang lebih kuat. Komunikasi antara utusan Prabowo dan Megawati semakin intens dengan beberapa kali pertemuan di sebuah restoran Jepang di bilangan Senayan.

"Beliau berdua sangat berkeinginan [bertemu],” ucap Puan.

Di luar rencana pertemuan yang disinyalir membuat PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo, sejauh ini KIM Plus telah menjadi mayoritas di parlemen. KIM Plus menggenggam 81% dari total 580 kursi DPR. Prabowo pun tak masalah partai penyokong pemerintahannya begitu gemuk.

“Ada yang mengatakan ‘Wah, ini gimana koalisi gemuk banget?’ Bangsa kita besar, sama dengan Eropa. Eropa itu berapa? 28 negara. Kita satu negara. Kita harus kerja sama, jangan kita mau ikut-ikut budaya Barat, [yang] mungkin suka oposisi, gontok-gontokan. Oposisi enggak mau kerja sama, itu mungkin budaya mereka…” kata Prabowo pada penutupan Kongres III Nasdem di Jakarta (27/8).

Apabila PDIP bergabung ke KIM Plus, otomatis tak ada oposisi di pemerintahan Prabowo. Jika benar-benar terjadi, ini merupakan pertama kali sejak pilpres digelar langsung pada 2004 di Indonesia, tak ada oposan di pemerintahan presiden terpilih.

Tercatat pada Pemilu 2004 usai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden, PDIP menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Pada periode itu (2004-2009), posisi PDIP di parlemen hanya setara 19% atau 109 kursi DPR.

Pada Pemilu 2009 saat SBY kembali terpilih menjadi presiden, PDIP lagi-lagi memilih menjadi oposisi. Bedanya, pada periode 2009-2014, PDIP berpartner dengan Gerindra—yang baru terbentuk tahun 2008—di luar pemerintahan. Kedua partai itu menggamit 21% atau 120 kursi dari total 560 kursi DPR.

Berikutnya pada Pemilu 2014 yang merupakan periode pertama pemerintahan Jokowi, barisan oposisi yang dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih (KMP) sempat garang dengan menguasai kursi di DPR. Namun seiring berjalan waktu, kelompok oposisi hanya tersisa Gerindra dan PKS dengan persentase 20% atau 113 kursi dari 560 kursi DPR. Adapun Demokrat dengan 61 kursi DPR saat itu memilih bersikap netral.

Sementara pada Pemilu 2019 atau periode kedua Jokowi, barisan oposisi diisi PKS dan Demokrat dengan proporsi 18% atau 104 dari total 575 kursi di DPR. Belakangan, jelang akhir jabatan Jokowi, Demokrat bergabung ke pemerintah dan hanya menyisakan PKS (8,6%).

Kini jelang awal pemerintahannya, Prabowo hendak menyempurnakan apa yang dilakukan Jokowi pada periode kedua dengan ‘membajak’ seluruh parpol masuk ke dalam koalisinya. Padahal, peran oposisi begitu penting dalam mengawasi dan mengontrol (checks and balances) kebijakan pemerintah.

Dalam sebuah jurnal yang terbit pada 2016, peneliti Pusat Riset Politik BRIN Prof. Firman Noor menyatakan, keberadaan oposisi memungkinkan munculnya lebih banyak alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, sebab kenyataannya tidak ada satu pun pemerintahan yang tak luput dari kesalahan.

“Sebuah pemerintahan akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, bila tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang kompeten…Oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah atau asal berbeda, melainkan sebuah eksistensi yang memberikan kritik dan tawaran alternatif kebijakan dan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Firman.

Wasekjen PDIP, Utut Adianto, menilai istilah checks and balances hanya sedap didengar, namun realitasnya tidak mengubah apa pun. Ia menilai dengan kondisi parlemen yang hampir seluruh partai bergabung ke koalisi Prabowo dan hanya tersisa PDIP, maka secara kekuatan politik jelas tidak seimbang.

“Ketika misalnya 7 [partai] lawan 1 [partai] itu bukan checks and balances, [tapi] hanya dissenting opinion [perbedaan pendapat]. Doesn't change anything,” ucap Utut pada Selasa (1/10).

Bagaimana pun, kata Utut, keputusan bergabung atau di luar pemerintahan Prabowo merupakan wewenang Megawati. Meski demikian, jika pada akhirnya PDIP bersikap oposisi, ia menilai sikap kritis PDIP terhadap pemerintahan Prabowo mungkin tak akan setajam di era SBY. Sebab menurutnya zaman sudah berbeda.

Utut merasa pemilih saat ini tak begitu menghargai partai yang bersikap oposisi. Menurut Utut, pemilih masa kini yang didominasi kelas menengah bawah lebih membutuhkan partai yang bisa membantu secara langsung, semisal dalam penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menganggap pemerintah Prabowo membutuhkan partainya untuk memperbaiki ekonomi. Ia mencontohkan deflasi yang berlangsung 5 bulan berturut-turut perlu diatasi karena merupakan alarm ancaman krisis moneter. Begitu pula gelombang PHK yang perlu segera dicari solusinya.

“Kita pasti akan berusaha mendukung pemerintah yang baru supaya dengan semua tantangan yang ada, baik internal maupun dari global, betul-betul kita bisa atasi,” ucap Deddy.

Analis komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, berpendapat peran suatu partai sebagai oposisi tidak bisa sekadar dihitung secara kuantitas. Walaupun realitasnya hanya tersisa satu partai di luar pemerintahan, keberadaan partai tersebut tetap penting untuk menyuarakan kepentingan kritis rakyat.

“Sekecil apa pun [oposisi] tetap punya kesempatan: pertama, menguji ideologi para kader yang beroposisi. Kedua, menunjukkan ke masyarakat bahwa apa pun kebijakan pemerintah harus didiskusikan di ruang publik, jangan serta merta kebijakan pemerintah yang berkuasa harus dilakukan tanpa pemikiran kritis,” kata Anang.

Adapun Lucius menilai anggapan oposisi tak berdaya jika hanya dilakukan 1-2 partai tidaklah benar. Sebab PDIP pernah membuktikannya ketika era SBY dua periode. Menurut Lucius, saat itu PDIP berhasil memainkan peran sebagai oposisi karena bermitra baik dengan publik. Sehingga setelah SBY lengser, PDIP dipercaya sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut sejak 2014.

“Kalau berpikirnya kuantitatif soal jumlah kursi di DPR, satu partai melawan tujuh partai lain memang tidak akan seimbang. Tapi kenapa orang sangat berharap PDIP memilih sikap oposisi melawan tujuh partai lainnya? justru karena tahu PDIP cukup aspiratif, punya kemampuan bersama rakyat memperjuangkan sesuatu,” jelas Lucius.

Meski begitu, sebagai pimpinan KIM Plus, Prabowo berkeinginan seluruh partai berada di barisannya pada pemerintahan mendatang. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan upaya merangkul banyak parpol di koalisi bertujuan agar situasi politik berjalan kondusif.

"Supaya pemerintahannya lebih tenang, rakyatnya bisa lebih tenang sehingga pertumbuhan ekonomi lebih baik, pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis, dan lebih yakin menatap masa depan," kata Muzani.

Anang Sujoko menyebut upaya sharing power memang biasa dipakai presiden terpilih untuk menghindari gangguan di pemerintahan dalam 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Selain itu, Anang menilai potensi bergabungnya PDIP di koalisi Prabowo merupakan strategi untuk mengurangi pengaruh Jokowi melalui putra sulungnya sekaligus wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

“Ketika PDIP ada di dalam [pemerintahan], kemungkinan bisa lebih dekat dengan Prabowo untuk mengendalikan kekuatan Jokowi melalui anaknya. Kalau di luar akan relatif sulit. Bisa jadi ada misi terselubung terkait ‘kontrol’ yang ketat agar si wapres tidak semena-mena,” kata Anang.

Tetapi yang jelas, kata Anang, kemungkinan bergabungnya PDIP di koalisi Prabowo menandakan tidak ada lagi partai yang betul-betul ideologis. Menurutnya, seluruh parpol sudah cenderung mengedepankan pragmatisme transaksional, semisal soal jabatan menteri.

Lucius menilai parpol tergiur bergabung ke pemerintah karena tuntutan bertahan hidup. Sebab pemerintah yang mempunyai akses terhadap APBN. Sumber-sumber kumparan menyebut, PDIP bakal mendapat 2-3 posisi menteri yang akan diisi oleh orang dekat Megawati, Budi Gunawan, serta 2 kader PDIP Azwar Anas dan Olly Dondokambey.

Namun Ketua DPP PDIP Said Abdullah menampik rencana pertemuan Megawati dan Prabowo untuk bagi-bagi kursi menteri.

“Letakkan pertemuan ini untuk menunjukkan bahwa para pemimpin kita adem-adem saja, akur, baik-baik saja, silaturahmi terbangun. Tidak ada tempat bahwa pertemuan itu bagian dari bagi-bagi kursi kekuasaan,” ucap Said.

Potensi bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo yang otomatis meniadakan oposisi bisa berdampak tak ada lagi fungsi kontrol terhadap pemerintah. Kondisi ini merupakan ancaman bagi demokrasi.

“Ketika dalam perjalanan ada KIM Plus dan [kemungkinan] ada tambahan lagi PDIP, maka kita patut mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap pelaksanaan pemerintahan yang demokratis,” ucap Anang.

Dalam sebuah jurnalnya, Firman Noor berujar, di kehidupan demokrasi, salah satu fungsi utama oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Tujuannya agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Sehingga menurutnya, mempertahankan oposisi sama seperti mempertahankan demokrasi.

“Makna utama penyeimbang ini mengingat ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat,” tulis Firman.

Jika tak ada oposisi, fungsi DPR yang seharusnya berwenang mengawasi kebijakan pemerintah, bisa-bisa hanya bertindak sebagai tukang stempel. Sebab segala kebijakan pemerintah sudah diselesaikan di internal koalisi dan hanya butuh pengesahan oleh DPR.

“Kemungkinan yang akan terjadi gedung dewan hanyalah sebagai rumah untuk tanda tangan. Tidak ada suasana diskusi, tidak ada suasana saling mengkritisi. Di sinilah demokrasi sudah tidak ada,” kata Anang.

“Banyak keputusan penting tidak dibicarakan di ruang rapat DPR, tapi di forum antar partai di koalisi. Ke DPR cuma pergi minta tanda tangan untuk mengesahkan apa yang sudah disetujui oleh koalisi,” timpal Lucius.

Lebih dari itu, menurut Lucius, jika parlemen dikuasai kelompok elite kekuasaan, bakal sulit untuk berharap RUU yang bermanfaat bagi publik, seperti RUU Perampasan Aset maupun RUU PPRT, bisa disahkan. Yang mungkin terjadi justru RUU yang bakal menguntungkan elite bisa mudah disahkan.

“Faktanya di 2019-2024 dengan koalisi yang hampir sama dengan yang akan terbentuk nanti, mereka selalu mendahulukan RUU yang memang untuk urusan atau kepentingan mereka. Untuk urusan yang terkait dengan kepentingan publik, yang baik-baik bagi bangsa, pasti hanya akan jadi janji setiap waktu,” kata Lucius.

Jika seluruh parpol bergabung ke pemerintah, ke mana suara kritis rakyat bisa disalurkan?

Anang maupun Lucius memprediksi apabila seluruh saluran kritis ke DPR tertutup, rakyat bakal bergerak dengan caranya sendiri melalui oposisi jalanan.

Lucius menyebut, besarnya kekuatan oposisi jalanan bergantung pada ancaman yang dihadapi masyarakat. Jika koalisi pemerintah bertindak arogan dan sewenang-wenang layaknya Orde Baru, tidak terlalu sulit bagi masyarakat untuk mengkonsolidasi kekuatan.

Contoh terkini adalah aksi massa ‘Indonesia Darurat’ menolak revisi UU Pilkada oleh DPR pada Agustus lalu. Penolakan tersebut terjadi karena DPR berupaya mengakali putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Aksi massa di berbagai daerah itu terkonsolidasi secara cepat melalui media sosial.

“Walaupun sudah ada dalam satu koalisi, tapi mereka tidak boleh sangat arogan karena merasa negara ini sudah dalam genggaman, bisa suka-suka melakukan apa pun. Kalau ancamannya semakin nyata, saya kira parlemen jalanan akan muncul menunjukkan kekuatannya,” ucap Lucius.

Sementara itu Anang menyebut kalangan masyarakat sipil dan akademisi bakal terus memantau tindak tanduk pemerintah.

“Kalau misal tiadanya oposisi akan membuat mereka jemawa dengan kekuatannya, sehingga memproduksi kebijakan-kebijakan untuk kepentingan koalisi mereka, sangat mungkin akan terjadi gerakan-gerakan yang akan memunculkan eskalasi. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya people power,” tutup Anang.