Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang merencanakan penerapan sistem teknologi informasi (IT) kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025, dengan anggaran mencapai Rp100 miliar.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan untuk saat ini pihaknya sedang melakukan studi untuk memahami kebutuhan dari BPR.

“Tahun ini sudah dilakukan studinya, tahun depan kita akan mulai membeli hardware-nya dan melakukan piloting untuk 100 BPR yang dipilih untuk kita lihat apa yang mereka butuhkan,” ujarnya dalam Konferensi Pers yang dikutip Rabu (2/10/2024).

Adapun, program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan dengan bank umum dan layanan pinjaman online (pinjol) yang makin menjamur di kalangan masyarakat daerah.

Selain itu, melalui sistem yang terintegrasi, LPS juga ingin mengadakan program manajemen BPR jarak jauh, hal ini dimaksudkan agar BPR lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan dalam industri keuangan yang terus berkembang.

"Jadi, kami sedang kembangkan. Itu [anggaran] sekitar Rp100 miliar lebih untuk tahun 2025. Jadi, kita mencoba membantu BPR," ucapnya.

Adapun, mengenai BPR yang ditutup, LPS menargetkan agar dalam waktu 5-7 hari setelah izin usaha BPR dicabut, setidaknya 50% dari simpanan nasabah sudah dibayarkan.

Hal ini, kata Purbaya, dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah tetap merasa aman dan percaya kepada perbankan bahwa dana mereka akan dikembalikan dengan cepat meskipun BPR tersebut mengalami penutupan.

Sebagai informasi, cakupan penjaminan simpanan LPS juga berada pada level yang memadai, di mana sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank

Berdasarkan data Agustus 2024, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan sampai dengan Rp2 miliar) sebesar 99,27% dari total rekening atau setara dengan 592,42 juta rekening.

Pada BPR/BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan sampai dengan Rp2 miliar) sebesar 99,78% dari total rekening atau setara dengan 15,81 juta rekening.

“Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS sekurang-kurangnya sebesar 90% di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80%,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tutup terus bertambah pada tahun ini.

Tercatat hingga pertengahan September 2024, sudah terdapat 15 BPR yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dinamika ekonomi global dan domestik memang membawa tantangan bagi industri perbankan, tidak terkecuali industri BPR atau BPR syariah (BPRS).

Masifnya adopsi teknologi informasi berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari BPR/BPRS.

"Selain itu, BPR/S juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen UMKM," ujar dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut Dian bilang, industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global dan domestik maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal BPR dan BPRS.

"Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR yang memiliki daya saing yang rendah," katanya.

Roadmap tersebut dibuat dengan 4 pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran BPR dan BPRS di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tutup terus bertambah pada tahun ini.

Tercatat hingga pertengahan September 2024, sudah terdapat 15 BPR yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dinamika ekonomi global dan domestik memang membawa tantangan bagi industri perbankan, tidak terkecuali industri BPR atau BPR syariah (BPRS).

Masifnya adopsi teknologi informasi berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari BPR/BPRS.

"Selain itu, BPR/S juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen UMKM," ujar dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut Dian bilang, industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global dan domestik maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal BPR dan BPRS.

"Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR yang memiliki daya saing yang rendah," katanya.

Roadmap tersebut dibuat dengan 4 pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran BPR dan BPRS di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

"Apabila dilaksanakan sesuai dengan serangkaian inisiatif pada roadmap tersebut, diharapkan dapat memberikan peningkatan ketahanan dan daya saing bagi industri BPR/BPRS untuk menghadapi tantangan bisnis," tutur Dian.

Sebagai informasi, OJK mengumumkan telah mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital pada 13 September 2024.