Jakarta: Peruri memperkenalkan inovasi unggulannya untuk Bank Perkreditan Rakyat-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-BPRS) di seluruh Indonesia. Komitmen Peruri dalam mendukung transformasi digital di sektor perbankan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).

Principle Subject Matter Expert Peruri Sunu Widyatmoko mengatakan, Peruri Graph Analytic merupakan sebuah solusi digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perbankan termasuk di dalamnya BPR-BPRS. Layanan ini akan menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, dan sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi.

"Peruri Graph Analytic memberikan berbagai manfaat penting bagi BPR-BPRS dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 Oktober 2024.
Peruri Graph Analytic memberikan penyajian profil nasabah yang terintegrasi dengan visualisasi perjalanan nasabah, memberikan pandangan menyeluruh yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif. Lalu, identifikasi profil nasabah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta peningkatan pengalaman pelanggan.

Baca juga: Tingkatkan Literasi, Peruri Dorong UMKM Tangguh Digital

Kemudian, deteksi transaksi yang berpotensi anomali dari segi frekuensi dan nominal, memberikan insight mendalam untuk mendukung strategi mitigasi risiko keuangan. Terakhir, analisis motif transaksi yang dapat mengidentifikasi potensi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (money-laundering) serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

Ia menjelaskan, layanan ini dirancang untuk mendukung BPR-BPRS dalam menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan regulasi. Dengan ekosistem yang saling terintegrasi, maka adaptasi BPR-BPRS terhadap teknologi bisa lebih mudah.

"Dengan solusi Peruri Graph Analytic, Peruri memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," tambah Sunu.

Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 juga menjadi bukti peran Peruri sebagai mitra strategis yang siap membantu BPR-BPRS dalam memperkuat fondasi digitalnya, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, dan mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri di era digital.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tutup terus bertambah pada tahun ini.

Tercatat hingga pertengahan September 2024, sudah terdapat 15 BPR yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dinamika ekonomi global dan domestik memang membawa tantangan bagi industri perbankan, tidak terkecuali industri BPR atau BPR syariah (BPRS).

Masifnya adopsi teknologi informasi berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari BPR/BPRS.

"Selain itu, BPR/S juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen UMKM," ujar dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut Dian bilang, industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global dan domestik maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal BPR dan BPRS.

"Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR yang memiliki daya saing yang rendah," katanya.

Roadmap tersebut dibuat dengan 4 pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran BPR dan BPRS di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tutup terus bertambah pada tahun ini.

Tercatat hingga pertengahan September 2024, sudah terdapat 15 BPR yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dinamika ekonomi global dan domestik memang membawa tantangan bagi industri perbankan, tidak terkecuali industri BPR atau BPR syariah (BPRS).

Masifnya adopsi teknologi informasi berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari BPR/BPRS.

"Selain itu, BPR/S juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen UMKM," ujar dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut Dian bilang, industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global dan domestik maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal BPR dan BPRS.

"Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR yang memiliki daya saing yang rendah," katanya.

Roadmap tersebut dibuat dengan 4 pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran BPR dan BPRS di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

"Apabila dilaksanakan sesuai dengan serangkaian inisiatif pada roadmap tersebut, diharapkan dapat memberikan peningkatan ketahanan dan daya saing bagi industri BPR/BPRS untuk menghadapi tantangan bisnis," tutur Dian.

Sebagai informasi, OJK mengumumkan telah mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital pada 13 September 2024.